finance

Jakarta- Pertamina umumkan capaian 2024 dengan pendapatan tembus Rp1.194 triliun. Laba bersih senilai Rp 49,54 triliun.

Pemerintah Indonesia mengungkapkan daftar elemen perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan Uni Eropa yang akan termaktub dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan itu targetnya berlaku mulai akhir 2026 atau awal 2027.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan ada 24 elemen yang disepakati dalam IEU-CEPA. Aspek kerja samanya mulai dari yang bersifat modern hingga klasik yakni terkait perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga fasilitas bea dan cukai.

"Secara garis besar ini merupakan satu perjanjian yang paling komprehensif yang kita miliki, yang paling modern," kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan adanya IEU-CEPA, kedua negara sepakat meningkatkan kapasitas di berbagai sektor khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Nah ini yang relatif baru sebenarnya di dalam suatu format perjanjian, yaitu khusus mengenai small and medium enterprise. Artinya kita memang antara Indonesia dan EU sama-sama kita sepakat bagaimana CEPA ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah," paparnya.

Selain UMKM, kesepakatan baru juga terkait dengan perdagangan berkelanjutan untuk barang-barang di sektor energi dan komoditas mentah. Kedua negara sepakat untuk membuat perdagangan di sektor itu lebih berkelanjutan melalui IEU-CEPA.

"Kita sudah sepakat bagaimana bisa menjadi satu powerhouse di sektor energy and raw material, yang berbasis ataupun juga bernuansa green and blue elements," imbuhnya.

1. Trade in Goods2. Trade in Services3. Investment4. Technical Barriers to Trade (TBT)5. Sanitary and Phytosanitary (SPS)6. Intellectual Property Rights (IPR)7. Small and Medium Enterprises (SMEs)8. Trade Remedies9. Customs and Trade Facilitation10. Rules of Origin11. Good Regulatory Practices12. Transparency13. Digital Trade14. Trade and Sustainable Growth15. Competition16. Energy and Raw Materials17. Government Procurement18. Economic Cooperation and Capacity Building19. Sustainable Food System20. Dispute Settlement21. Initial Provision and General Definitions22. Institutional Provision23. Final Provision24. Exceptions

Simak juga Video 'Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun':

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah menetapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sebesar 20% terhadap produk benang filamen impor, terutama dari China.

Hal ini diharapkan dapat mengatasi dampak serius dari praktik dumping yang telah menggerus industri tekstil Indonesia.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta menerangkan, praktik dumping oleh produsen luar negeri telah menciptakan distorsi harga di pasar domestik yang sangat merugikan produsen dalam negeri, khususnya di sektor benang filamen dan industri polimer.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, BMAD sebesar 20% merupakan titik keseimbangan yang ideal. Hal tersebut cukup untuk memulihkan industri hulu, namun tetap mempertimbangkan beban yang mungkin ditanggung sektor hilir.

"Harga normal itu ada di kisaran 20 persen di atas harga dumping. Kalau lebih tinggi dari itu, memang produsen hulu punya ruang untuk margin lebih besar, tapi berisiko membebani industri hilir. Kita perlu titik tengah yang sehat dan berkelanjutan," kata Redma dalam keterangan tertulis Jumat (13/6/2025).

Redma juga menyinggung tentang rekomendasi awal dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) menyarankan tarif BMAD yang bervariasi, dengan batas atas mencapai 42,3%. Namun APSyFI menilai bahwa sebagian tarif tersebut perlu diturunkan demi menciptakan keseimbangan antara sektor hulu dan hilir.

"Rekomendasi KADI ada yang sampai 42%. Tapi setelah diskusi dan evaluasi dengan mempertimbangkan dampak ke hilir, kami usulkan tarif itu diturunkan. Rekomendasi APSyFI adalah BMAD rata-rata 20%," ujarnya.

Praktik dumping benang filamen, menurut Redma, tidak hanya merugikan produsen langsung, tetapi juga memicu efek domino terhadap seluruh rantai industri tekstil. Salah satu dampak paling terasa adalah menurunnya permintaan benang pintal, karena benang filamen impor mengambil porsi pasar yang sebelumnya dimiliki oleh produk dalam negeri.

"Benang filamen impor ini menyerap pasar benang pintal dalam negeri. Akibatnya, industri pemintalan ikut terpukul, dan karena mereka tidak menyerap bahan baku, industri polimer juga ikut kena dampaknya," jelas Redma.

Redma pun mencontohkan, beberapa perusahaan besar seperti Polichem, Polifyn, dan APF telah menutup lini produksi polimer mereka akibat anjloknya permintaan. Saat ini, hanya sekitar empat perusahaan yang masih memproduksi polimer untuk kebutuhan dalam negeri, dan itu pun dalam kondisi terbatas.

Simak juga Video 'Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun':

APSyFI berharap, penetapan BMAD 20%, industri tekstil dari sektor hulu seperti produksi polimer, benang filamen, dan benang pintal, hingga sektor hilir seperti kain dan produk jadi, bisa kembali bangkit dan bersaing secara sehat di pasar domestik.

Tidak hanya itu, Redma juga menyoroti pentingnya perlindungan pada sektor hulu lainnya, khususnya Purified Terephthalic Acid (PTA) sebagai bahan baku utama serat sintetis. Jika bahan baku masih dibiarkan bebas masuk dengan harga dumping, maka seluruh rantai industri tetap terancam.

"PTA juga harus diberi proteksi. Kalau hulunya lepas, ya tetap saja kita nggak bisa bersaing. Minimal, bea masuk tetap atau BMAD juga diberlakukan untuk PTA," imbuhnya.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai, penetapan tarif BMAD minimal 20% adalah langkah logis dan relevan dengan kondisi industri yang tengah mengalami kerusakan struktural akibat praktik dumping.

"Angka 20% itu secara kasar masih masuk akal, dan itu pun batas minimal. Bahkan bisa saja lebih tinggi, tergantung pada tingkat injury yang dialami industri kita," ujar Faisal.

Menurutnya, sejumlah produk tekstil, harga barang impor, terutama dari China, bisa kurang dari separuh harga produksi dalam negeri. Dalam kondisi ini, BMAD 20% masih belum cukup menutup disparitas tersebut.

"Kalau harga impor dari China bisa setengahnya harga lokal, maka dengan BMAD 20% pun, produk dalam negeri tetap akan terlihat lebih mahal. Ini yang perlu dihitung serius oleh pemerintah," kata dia.

Simak juga Video 'Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun':

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan strategi perusahaan dalam menekan imporliquefied petroleum gas(LPG) yang saat ini masih tinggi. Beberapa di antaranya dengan menggenjot produksi dan meningkatkan penggunaan jaringan gas.

Simon menuturkan, kebutuhan LPG Indonesia saat ini berada kurang lebih 8 juta metrik ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 1,6 juta metrik ton per tahun. Dengan begitu, Indonesia masih impor LPG. Namun, Simon menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada.

"Mungkin untuk produksi LPG bisa digenjot untuk bisa bertambah sekitar 1 juta metrik ton lagi, sehingga kurang lebih kalau kita maksimalkan bisa dapat sekitar 2,6 juta metrik ton, sehingga dapat mengurangi porsi impor LPG kita," kata Simon dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja PT Pertamina (Persero) Tahun 2024 di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Simon menerangkan pemerintah juga sedang menggenjot program hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan LPG. Kemudian juga memaksimalkan jaringan gas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga.

"Sehingga mengurangi impor kita untuk kebutuhan LPG," katanya

Simon melanjutkan, Pertamina tahun ini menargetkan dapat menambah 200.000 sambungan ke rumah tangga. Namun, saat ini baru tercapai 60.000 sambungan ke rumah tangga.

"Dengan demikian ini adalah pekerjaan rumah juga bagi kami. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah kami akan terus meningkatkan agar supaya infrastruktur gas ini bisa semakin maksimal dan bisa menjadi alternatif sumber energi yang lebih murah bagi masyarakat," katanya.

Tonton juga "Pertamina Dukung Penuh Pembangunan di Kawasan Rebana dari Sektor Migas" di sini:

Kondisi ini menyusul serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, hingga mengobarkan ketegangan di Timur Tengah.

Ketegangan di Timur Tengah yang kaya minyak kembali muncul usai peristiwa tersebut. Kondisi ini juga memukul pasar global.

Dow Jones Industrial Average (.DJI), turun 388,1 poin, atau 0,90%, pada pembukaan menjadi 42.579,48. S&P 500 (.SPX), turun 44,7 poin, atau 0,74%, pada pembukaan menjadi 6.000,56.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Nasdaq Composite (.IXIC), turun 211,6 poin, atau 1,08%, menjadi 19.450,925 pada bel pembukaan.

Sebagai informasi, militer Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di Natanz, Iran tengah pada hari Jumat (13/6).

"Beberapa menit yang lalu, rezim Zionis kembali menargetkan Natanz," lapor media pemerintah Iran, seperti dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (13/6/2025), dikutip dari detikNews.

Pemerintah Iran menyebut serangan besar-besaran Israel sebagai "deklarasi perang". Ini disampaikan setelah militer Israel menyerang sekitar 100 target di wilayah Iran, termasuk fasilitas nuklir dan menewaskan sejumlah tokoh senior, di antaranya kepala staf angkatan bersenjata dan para ilmuwan nuklir terkemuka.

Tonton juga "Merger dengan XL, Smartfren Resmi Pamit dari Bursa Saham" di sini:

PT Pertamina (Persero) menegaskan Indonesia tidak akan menambah kuota impor minyak, melainkan mengalihkan sebagian sumber pasokan dari negara lain ke AS (shifting).

Langkah ini sebagai bagian dari strategi negosiasi dengan AS yang menetapkan tarif impor balasan ke Indonesia sebesar 32%.

"Kembali lagi kami menyampaikan di sini bahwa kita bukan menambah impor dari Amerika, melainkan adalah kita shifting impor. Jadi saat ini ada beberapa daerah, negara atau lokasi yang kita jadikan sebagai tempat kita mengimpor minyak mentah kita itu dengan adanya kebijakan tarif Trump ini kita berusaha untuk mendorong sekaligus arahan dari pemerintah untuk melakukan negosiasi tarif ini," terang Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja PT Pertamina (Persero) Tahun 2024 di Grha Pertamina, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Simon menuturkan pemerintah pun mendukung perhitungan terkait rencana shifting impor dari AS. Hal ini guna meningkatkan transaksi perdagangan dengan AS.

"Tentunya untuk pengadaan sumber Crude atau peningkatan volume impor energi dri AS, kami yakin dengan bantuan serta negosiasi dari pemerintah kita akan mendapatkan solusi yang terbaik yang tentunya apabila dalam jangka panjang kita tentunya bisa mendapat harga yang lebih kompetitif," jelas Simon.

Di sisi lain Pertamina juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung ketahanan energi nasional, dengan mengoptimalkan potensi sumber energi yang ada, termasuk pemanfaatan energi baru terbukan.

"Untuk itu kita akan terus mendorong peningkatan kapasitas geothermal, energi terbatukan antara lain dengan meningkatkan ekosistem bioenergy yaitu biodiesel dan biofuel," katanya.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso melanjutkan Pertamina juga masih menunggu payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kerjasama suplai energi bagi Pertamina.

"Regulasi dari pemerintah juga masih kita tunggu bagaimana kelanjutannya," tutur Fadjar.

Tonton juga "Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak" di sini:

Program AgenBRILink dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Salah satu contohnya adalah Wahyuddin, pemuda asal Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang berhasil mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja berkat kemitraannya dengan BRI.

Sejak 2018, Wahyuddin menjadi mitra BRI lewat unit AgenBRILink yang ia kelola dengan nama 'Wahyu Cell'. Awalnya hanya sebagai pengembangan konter pulsa, kini usahanya berkembang menjadi pusat layanan transaksi keuangan dan pembayaran kebutuhan masyarakat sekitar.

"Saat ini sudah memasuki tahun ke delapan AgenBRILink saya jalan. Sebenarnya tujuan utama mendirikan AgenBRILink adalah dengan mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya serta memudahkan masyarakat sekitar untuk menikmati layanan, bukan hanya perbankan tetapi juga segala jenis pembayaran yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya dalam keterangan resmi BRI, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seiring berjalannya waktu, Wahyuddin menceritakan bahwa bisnis AgenBRILink yang ia jalankan terus berkembang. Peningkatan volume transaksi dan kebutuhan pelanggan mendorongnya untuk melibatkan beberapa pemuda setempat. Hingga kini, Wahyuddin telah mempekerjakan 12 orang untuk membantu operasional sehari-hari.

Ia juga mengungkapkan bahwa penghasilan dari AgenBRILink, yang dikombinasikan dengan usaha konter pulsa miliknya, tidak hanya menjadi sumber nafkah utama bagi keluarganya, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya.

"Selain mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebagian juga saya gunakan untuk menambah modal usaha dan berbagi kepada masyarakat disekitar kami yang kurang mampu," tambah Wahyuddin.

Tak hanya memberikan dampak dari sisi penciptaan lapangan kerja, keberadaan AgenBRILink juga berperan dalam mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat pelaku usaha. Salah satunya melalui produk tabungan Simpedes UMi (Ultra Mikro) dari BRI, yang pembukaannya dapat dilakukan langsung melalui AgenBRILink.

"Sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai pedagang. Mereka inilah yang menjadi nasabah utama tabungan Simpedes UMi, mulai dari pedagang sayur, ikan, hingga sembako," ujar Wahyudin.

Di wilayahnya, Wahyuddin menyebut AgenBRILink telah menjadi bagian penting yang tidak hanya diandalkan untuk layanan transaksi keuangan, tetapi juga menjadi pusat layanan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi menegaskan bahwa BRI akan terus mendorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, salah satunya melalui penguatan peran AgenBRILink.

AgenBRILink sendiri telah menjadi motor utama dalam perluasan layanan keuangan BRI. Melalui skema kemitraan dengan nasabah, BRI menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan layanan perbankan yang dapat melayani transaksi secara real-time online dengan konsep berbasis sharing fee.

"Melalui AgenBRILink, kami tidak hanya memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan agar para agen dapat tumbuh dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitarnya," ujar Hendy.

Adapun, pendampingan yang dilakukan untuk AgenBRILink mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pelatihan pemasaran, edukasi fitur-fitur terbaru BRILink, hingga peningkatan pemahaman terkait mitigasi risiko seperti penipuan atau judi online.

BRI juga membekali agen dengan kemampuan dalam mengelola operasional harian, seperti penggunaan EDC, serta strategi dalam menangkap potensi wilayah dan meningkatkan nilai sosial (social value), sehingga peran AgenBRILink tidak hanya sebatas transaksi, tetapi juga membawa dampak nyata bagi komunitas sekitar.

"Hingga akhir Maret 2025, jumlah AgenBRILink tercatat telah mencapai lebih dari 1,19 juta agen yang tersebar di lebih dari 67 ribu desa di seluruh Indonesia, atau menjangkau sekitar 88% dari seluruh desa di wilayah Indonesia," pungkas Hendy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan pentingn kepada para pejabat baru Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepada pejabat Pajak, Sri Mulyani mengingatkan perbaikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax.

"Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tulang punggung utama memiliki tugas yang tidak ringan, perbaiki sistem Coretax yang sedang kita bangun. Jalankan dan yakinkan dia bisa berfungsi untuk melayani wajib pajak secara mudah dan mampu untuk kita menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien, akuntabel, dan adil," ujar Sri Mulyani, dikutip dari siaran langsung Youtube Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

Sri Mulyani mengingatkan, kebutuhan anggaran tidak pernah turun, seiring dengan tuntutan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor. Selaras dengan itu, pihaknya perlu terus memastikan penerimaan negara yang memadai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara kepada pejabat baru bea cukai, Sri Mulyani mengingatkan dinamika perdagangan internasional makin kompleks sehingga keamanan perekonomian sangat tergantung dari kemampuan untuk menjaga ekonomi di perbatasan.

"Perdagangan internasional menjadi begitu rumit dan fragmented dan ini tidak hanya membutuhkan pelaksanaan fungsi Bia dan Cukai dari sisi enforcement namun juga intelijen untuk menandai titik-titik rawan baru berdasarkan konstelasi politik yang terus bergerak dinamis," ujarnya.

Sri Mulyani juga mengingatkan pada era media sosial seperti sekarang ini pajak dan bea cukai menjadi institusi yang disoroti publik. Oleh sebab itu harus mampu melihat lingkungan baik dari sisi media sosial maupun masyarakat secara nyata.

"Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menagih karena merasa menjadi pembayar pajak, menagih kepada negara dan pemerintah agar mereka mendapatkan pelayanan, agar mereka merasakan hasil dari pajak yang dibayarkan. Ini merupakan sebuah era transparansi dan akuntabilitas yang harus dijawab secara terampil, cepat, dan cerdas," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga meminta agar para pejabat dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, tetapi juga melakukan pendekatan yang manusiawi namun tegas kepada masyarakat.

Tonton juga "Sri Mulyani Resmi Lantik Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang Baru" di sini:

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menanggapi kabar keluhan omzet menurun. Daya beli yang melemah dituding sebagai penyebab.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengakui UMKM tengah mengalami tren penurunan omzet. Hermawati menilai penjualan hingga omzet yang menurun telah terjadi sejak berbulan-bulan lalu. Hal ini terjadi lantaran daya beli masyarakat yang melemah hingga kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.

"Sebenarnya kan ini sudah dari bulan-bulan kemarin tuh UMKM memang pendapatannya turun ya. Ditambah dengan memang daya beli masyarakat turun karena memang pendapatannya stuck atau mungkin malah berkurang sehingga mereka harus mengencangkan ikat pinggang gitu loh," ujar Hermawati kepada detikcom, Senin (2/6/2025)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Merespons hal itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengakui adanya daya beli yang menurun. Namun, menurut dia, daya beli menurun terjadi secara global.

"Ya kalau daya beli yang menurun, kan ini secara global terjadi ya. Menurut saya sih, produk-produk UMKM kita ini bagus-bagus ya," kata Bagus di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Bagus menerangkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah di mana 40% anggaran APBN serta APBD mengalir ke UMKM. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kendati begitu, UMKM juga perlu memenuhi beberapa syarat agar bisa memanfaatkannya. Pertama, harus mempunyai legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Mereka dari UMKM itu sendiri punya selain legalitas sebagai badan hukum, juga punya legalitas izin usaha, NIB. Nah itu kan kalau sudah punya itu, harusnya bisa masuk. Akhirnya kan punya kesempatan mereka untuk masuk, dan tanpa pengeluaran apa-apa loh. Ini kan e-commerce-nya pemerintah," imbuh Bagus.

Bagus menilai UMKM masih mempunyai peluang yang banyak untuk mengembangkan bisnisnya. Menurut Bagus, UMKM dapat memanfaatkan platform e-commerce lainnya.

"Sebetulnya peluangnya banyak, termasuk juga, tentunya e-commerce umum ya, kita pengen merchant-merchant juga bisa langsung melakukan e-commerce umum," imbuh Bagus.

Lebih lanjut, Kementerian UMKM sendiri tengah berencana membentuk Holding UMKM dengan 10 sektor prioritas, seperti pertanian, nelayan, elektronik, otomotif, kuliner, jasa, hingga edukasi. Holding UMKM ini nantinya yang akan menghubungkan UMKM ke pasar lebih luas.

"Kalau kita contoh industri otomotif, itu kan merek-merek tertentu itu kan dia tidak sendiri. Dia ada tier 1, 2, 3, nah itulah artinya pasok. Nah ini yang secara kemitraan rantai pasok sudah terjadi. Nah ini kita mau replikasi ke sektor lainnya, ternyata ada gitu loh," tutur Bagus.

Tonton juga "Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun" di sini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 139 pejabat tinggi pratama (pejabat eselon II) atau setara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Para pejabat baru ini berasal dari 13 unit eselon I, unit non-eselon serta badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Para pejabat yang dilantik hari ini yaitu lima orang pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal, 7 orang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), 11 orang pejabat Ditjen Anggaran (DJA), 19 orang pejabat Ditjen Pajak (DJP), 11 orang pejabat Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), 29 orang pejabat Ditjen Perbendaharaan (DJPB), dan 8 orang pejabat Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya ada 2 orang pejabat Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), 7 orang pejabat Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), 7 orang pejabat Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), 9 orang pejabat Inspektorat Jenderal (Itjen), 7 orang pejabat Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK), dan 7 orang pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Selain itu, Menkeu juga melantik dua orang pejabat Lembaga National Single Window (LNSW) serta pejabat pada unit organisasi noneselon di Kemenkeu, yaitu 5 orang pejabat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), 2 orang pejabat pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan 1 orang pejabat pada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

"Saya berharap bahwa dalam jabatan dan dalam mengemban jabatan yang baru ini saudara-saudara terus mengingat sumpah jabatan yang baru saja disampaikan dan terus menjalankan tugas secara ikhlas, fokus dan penuh etika serta menjaga integritas," ujar Sri Mulyani, dikutip dari siaran langsung Youtube Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

Sri Mulyani menuturkan, di era demokrasi dan transparansi ini para pejabat diharapkan dapat memiliki kepekaan publik. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pejabat di tingkat strategis dengan komitmen yang tidak perlu dipertanyakan, penuh ikhlas, dan totalitas.

Selain itu, Sri Mulyani juga berharap bahwa para pejabat baru ini memiliki kesiapan mental untuk menduduki posisi barunya. Ia juga meminta agar para pejabat baru memiliki semangat dan keinginan untuk terus bekerja dan melihat segala kemungkinan ke depan.

"Saya yakin yang berada di depan saya merupakan orang-orang yang berada di puncak karir atau dekat puncak karir Anda. Janganlah pelantikan ini hanya dijadikan sebagai seremoni rutin. Karena saya sudah di sini, saya sudah pernah menjabat dan saya tahu perasaan itu. Tapi Kementerian Keuangan dan Indonesia membutuhkan pejabat yang tidak punya sikap seperti itu," tegasnya.

Sekretariat JenderalKepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy GunawanKepala Biro Umum: Arif Bintaro YuwonoKepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu PuspasariTenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor SyaifudinTenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan FiskalSekretaris Direktorat Jenderal: Dini KusumawatiDirektur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal AchmadDirektur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: SuskaDirektur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: AndriansyahDirektur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka KusumawardaniDirektur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: SupriyadiDirektur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Wahyu Utomo

Direktorat Jenderal AnggaranSekretaris Direktorat Jenderal: Robi ToniDirektur Penyusunan APBN: Rofyanto KurniawanDirektur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: Tri BudhiantoDirektur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko AmirDirektur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara: Dwi Pudjiastuti HandayaniDirektur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan SunarjoDirektur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn KadariyahDirektur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono BasukiDirektur Sistem Penganggaran: SyafriadiDirektur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Didik KusnainiTenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

Direktorat Jenderal PajakSekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang JoyoDirektur Peraturan Perpajakan II: Heri KuswantoDirektur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif YanuarDirektur Keberatan dan Banding: Etty RachmiyanthiDirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: RosmauliDirektur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis SiswantoDirektur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin NoorKepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri SulistyaniKepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi AstutiKepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim SalehKepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh BudihartoKepala Kanwil DJP Jawa Timur I: SamingunKepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung SupardiKepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan TenggaraKepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon JayaKepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan SianiparTenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy SyahrirTenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal ArtjanTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty HutagaolDirektorat Jenderal Bea dan CukaiDirektur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu WidodoKepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi KismulyantoKepala Kanwil DJBC Banten: Ambang PriyonggoKepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad RofiqKepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko PutroKepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad LukmanKepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani HidayatieKepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: SodikinTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman HadiTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad SolikTenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

Direktorat Jenderal PerbendaharaanSekretaris Direktorat Jenderal: Arif WibawaDirektur Pelaksanaan Anggaran: Moudy HermawanDirektur Pengelolaan Kas Negara: MuhdiDirektur Sistem Manajemen Investasi: Basuki PurwadiDirektur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal NurDirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah PujihastutiDirektur Sistem Perbendaharaan: SulaimansyahDirektur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: SyaifulKepala Kanwil DJPb Aceh: SafuadiKepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody FachrudinKepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa BrataKepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi AdhiputrantoKepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: SyukriahKepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon SiraitKepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. SyaibaniKepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari FatmaKepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful IslamKepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat MulyonoKepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry HermawanKepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto WidodoKepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih MulyadiKepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini NoviantiKepala Kanwil DJPb NTT: Adi SetiawanKepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi PermadiKepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman WidhiyantoKepala Kanwil DJPb Maluku Utara: SakopKepala Kanwil DJPb Maluku: Anang RohmawanKepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul KadirKepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSekretaris Direktorar Jenderal: KusumawardhaniDirektur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei LingDirektur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan NainggolanKepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: NofiansyahKepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi HandokoKepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit RahardjoKepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari MulyantoKepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganSekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoSekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh HamidiDirektur Pinjaman dan Hibah: Dian LestariDirektur Pembiayaan Syariah: Deni RidwanDirektur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony PriantoDirektur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri SetiawanDirektur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat AmirDirektur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

Inspektorat JenderalSekretaris Inspektorat Jenderal: Nur AchmadInspektur I: Dewi SulaksminijatiInspektur II: Jimmi LapotuloInspektur III: Januarti TiurmaidaInspektur IV: Roberth GonijayaInspektur V: SudarsoInspektur VI: Dedhi SuhartoInspektur VII: Ahmad GhufronInspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen KeuanganSekretaris Badan: Moch. Ali HanafiahKepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan JuswantoKepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung PribadiKepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan InderayanaKepala Pusat Data dan Informasi: NuryaniKepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham HabibKepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

Badan Pendidikan dan Pelatihan KeuanganSekretaris Badan Bambang: Juli IstantoKepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma RomadhoniKepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara WidyajalaKepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung NugrohoKepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad MulyonoKepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi HendartonoKepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana RianaLembaga National Single WindowDirektur Teknologi Informasi: Wawan IsmawandiDirektur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

Non EselonBadan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)Direktur Utama: Eddy AbdurrachmanDirektur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan IbrahimDirektur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat SyahruddinDirektur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad AlfansyahDirektur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono LMANDirektur Utama: Kristijanindyati PuspitasariDirektur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan InternasionalDirektur Utama: Dalyono