Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai, RUU Pemilu dan isu demokrasi tengah menjadi perhatiannya. Untuk mengulik lebih jauh masalah tersebu, wartawan Koran Jakarta, Paundra Zakirulloh, berkesempatan mewawancarainya dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai, RUU Pemilu dan isu demokrasi tengah menjadi perhatiannya. Untuk mengulik lebih jauh masalah tersebu, wartawan Koran Jakarta, Paundra Zakirulloh, berkesempatan mewawancarainya dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.
Pemilu bisa memperkuat integrasi bangsa, bagaimana ini dapat dijelaskan lebih lanjut?
Pemilu bisa memperkuat integrasi bangsa, bagaimana ini dapat dijelaskan lebih lanjut?
Ket. Wamendagri Bima Arya
Betul. Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, pemilu menjadi sarana demokrasi yang justru mempertemukan berbagai perbedaan. Kita terbiasa berbeda secara politik saat pemilu. Tetapi ketika pemerintahan terbentuk, semua yang terlibat dala pemilu harus bersatu untuk kepentingan bangsa. Jadi, pemilu seharusnya bukan menjadi alat perpecahan, melainkan momentum menyatukan kekuatan.
Betul. Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, pemilu menjadi sarana demokrasi yang justru mempertemukan berbagai perbedaan. Kita terbiasa berbeda secara politik saat pemilu. Tetapi ketika pemerintahan terbentuk, semua yang terlibat dala pemilu harus bersatu untuk kepentingan bangsa. Jadi, pemilu seharusnya bukan menjadi alat perpecahan, melainkan momentum menyatukan kekuatan.
Namun, kenyataannya perbedaan dalam pemilu kerap memecah belah masyarakat.
Namun, kenyataannya perbedaan dalam pemilu kerap memecah belah masyarakat.
Memang. Itu tantangannya. Perbedaan adalah keniscayaan dalam demokrasi. Tapi yang harus selalu dijaga adalah rasa kebersamaan dan komitmen terhadap persatuan. Jika kita gagal menjaga integrasi, maka pembangunan akan terganggu. Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa integrasi nasional yang kuat.
Memang. Itu tantangannya. Perbedaan adalah keniscayaan dalam demokrasi. Tapi yang harus selalu dijaga adalah rasa kebersamaan dan komitmen terhadap persatuan. Jika kita gagal menjaga integrasi, maka pembangunan akan terganggu. Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa integrasi nasional yang kuat.
Semua pihak harus berperan, termasuk civitas academica?
Semua pihak harus berperan, termasuk civitas academica?
Teman-teman kampus baik dosen, mahasiswa, maupun peneliti adalah benteng penjaga demokrasi. Mereka memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan menjaga agar demokrasi tidak mundur ke masa lalu yang otoriter. Jadi, partisipasi kampus sangat penting untuk mengawal pemilu yang sehat dan berintegritas.
Teman-teman kampus baik dosen, mahasiswa, maupun peneliti adalah benteng penjaga demokrasi. Mereka memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan menjaga agar demokrasi tidak mundur ke masa lalu yang otoriter. Jadi, partisipasi kampus sangat penting untuk mengawal pemilu yang sehat dan berintegritas.
Antara / Yegar Sahaduta Mangiri
Dalam kuliah umum,Bapak juga menyebut desain sistem pemilu.
Dalam kuliah umum,Bapak juga menyebut desain sistem pemilu.
Saat ini memang ada berbagai usulan tentang desain sistem pemilu, termasuk soal proporsional terbuka atau tertutup, hingga mekanisme pencalonan. Semua itu sedang dikaji. Terpenting apapun desainnya harus sejalan dengan semangat otonomi daerah dan tidak merusak substansi demokrasi.
Saat ini memang ada berbagai usulan tentang desain sistem pemilu, termasuk soal proporsional terbuka atau tertutup, hingga mekanisme pencalonan. Semua itu sedang dikaji. Terpenting apapun desainnya harus sejalan dengan semangat otonomi daerah dan tidak merusak substansi demokrasi.
Lalu, bagaimana dengan penyelenggara pemilu? Apa tantangan terbesar mereka?
Lalu, bagaimana dengan penyelenggara pemilu? Apa tantangan terbesar mereka?
Netralitas itu mutlak. Penyelenggara pemilu harus steril dari kepentingan politik manapun. Mereka juga harus punya kapasitas dan integritas tinggi. Tanpa itu, pemilu tidak akan dipercaya. Selain itu, pelaksanaan pemilu yang efektif dan akuntabel juga harus menjadi fokus bersama.
Netralitas itu mutlak. Penyelenggara pemilu harus steril dari kepentingan politik manapun. Mereka juga harus punya kapasitas dan integritas tinggi. Tanpa itu, pemilu tidak akan dipercaya. Selain itu, pelaksanaan pemilu yang efektif dan akuntabel juga harus menjadi fokus bersama.
Bapak mengindikasikan partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Bapak mengindikasikan partisipasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2024 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Ya, betul. Data yang kami himpun menunjukkan bahwa dalam Pilkada Serentak 2024 ada 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Angka itu jauh lebih tinggi dari Pilkada sebelumnya. Contoh, tahun 2015 hanya ada 124 perempuan atau sekitar 7,47 persen. Tahun 2020 hanya 11 persen atau 161 orang.
Ya, betul. Data yang kami himpun menunjukkan bahwa dalam Pilkada Serentak 2024 ada 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Angka itu jauh lebih tinggi dari Pilkada sebelumnya. Contoh, tahun 2015 hanya ada 124 perempuan atau sekitar 7,47 persen. Tahun 2020 hanya 11 persen atau 161 orang.
Dari jumlah itu, ada 109 perempuan yang menang. Ada 2 gubernur perempuan, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati. Ini perkembangan yang patut kita apresiasi.
Dari jumlah itu, ada 109 perempuan yang menang. Ada 2 gubernur perempuan, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati. Ini perkembangan yang patut kita apresiasi.
Apa saja tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam dunia politik?
Apa saja tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam dunia politik?
Tantangan terbesarnya ada di internal partai politik. Ruang kaderisasi perempuan masih terbatas. Banyak perempuan yang sebenarnya potensial, tapi tidak mendapat cukup ruang atau dukungan struktural dalam partai. Selain itu, jaringan perempuan yang dibentuk pascareformasi belum cukup kuat untuk benar-benar mendorong dan menyukseskan kandidat perempuan secara berkelanjutan.
Tantangan terbesarnya ada di internal partai politik. Ruang kaderisasi perempuan masih terbatas. Banyak perempuan yang sebenarnya potensial, tapi tidak mendapat cukup ruang atau dukungan struktural dalam partai. Selain itu, jaringan perempuan yang dibentuk pascareformasi belum cukup kuat untuk benar-benar mendorong dan menyukseskan kandidat perempuan secara berkelanjutan.
Jadi, keterwakilan perempuan bukan hanya soal angka?
Jadi, keterwakilan perempuan bukan hanya soal angka?
Tepat. Kita tidak bisa berhenti di angka. Substansi keterwakilan itu penting. Artinya, narasi dan agenda yang dibawa perempuan dalam politik bisa mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya isu perempuan. Banyak anggota legislatif perempuan yang vokal dan artikulatif terhadap isu-isu seperti lingkungan, pendidikan, atau bahkan teknologi.
Tepat. Kita tidak bisa berhenti di angka. Substansi keterwakilan itu penting. Artinya, narasi dan agenda yang dibawa perempuan dalam politik bisa mencerminkan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya isu perempuan. Banyak anggota legislatif perempuan yang vokal dan artikulatif terhadap isu-isu seperti lingkungan, pendidikan, atau bahkan teknologi.
Bagaimana cara mendorong keterwakilan perempuan?
Bagaimana cara mendorong keterwakilan perempuan?
Ada banyak jalan, seperti lewat seminar. Forum yang pernah ada seperti “Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan” sangat bagus. Hal itu penting sebagai ruang untuk evaluasi sekaligus membangun gagasan. Di Kemendagri, kami sangat terbuka terhadap ide-ide segar dari publik. Prinsip kami jelas, semakin inklusif proses politik, kualitasnya juga akan semakin baik.
Ada banyak jalan, seperti lewat seminar. Forum yang pernah ada seperti “Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan” sangat bagus. Hal itu penting sebagai ruang untuk evaluasi sekaligus membangun gagasan. Di Kemendagri, kami sangat terbuka terhadap ide-ide segar dari publik. Prinsip kami jelas, semakin inklusif proses politik, kualitasnya juga akan semakin baik.
Ada pesan untuk para perempuan yang ingin masuk ke dunia politik?
Ada pesan untuk para perempuan yang ingin masuk ke dunia politik?
Terus maju dan percaya diri. Politik bukan hanya milik satu gender. Ini medan perjuangan untuk semua orang yang ingin membawa perubahan. Jangan hanya mengejar jumlah, tetapi bangun narasi yang kuat dan berdampak.
Terus maju dan percaya diri. Politik bukan hanya milik satu gender. Ini medan perjuangan untuk semua orang yang ingin membawa perubahan. Jangan hanya mengejar jumlah, tetapi bangun narasi yang kuat dan berdampak.
Banyak Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Banyak Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Pesan saya sangat tegas: jangan sampai terjadi PSU di atas PSU. Kita semua sepakat bahwa pemungutan suara ulang adalah langkah korektif sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, jangan sampai malah menimbulkan pelanggaran baru. PSU harus jadi akhir dari rangkaian proses yang bermasalah, bukan awal dari masalah berikutnya.
Pesan saya sangat tegas: jangan sampai terjadi PSU di atas PSU. Kita semua sepakat bahwa pemungutan suara ulang adalah langkah korektif sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, jangan sampai malah menimbulkan pelanggaran baru. PSU harus jadi akhir dari rangkaian proses yang bermasalah, bukan awal dari masalah berikutnya.
Yang penting dalam PSU?
Yang penting dalam PSU?
Fokus kami adalah memastikan setiap tahapan PSU berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Distribusi logistik harus tepat waktu, sosialisasi kepada pemilih harus masif, dan pelaksanaan pencoblosan serta penghitungan suara harus sesuai dengan prosedur. Kami juga mengingatkan pentingnya mitigasi potensi gangguan, baik sosial maupun bencana.
Fokus kami adalah memastikan setiap tahapan PSU berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Distribusi logistik harus tepat waktu, sosialisasi kepada pemilih harus masif, dan pelaksanaan pencoblosan serta penghitungan suara harus sesuai dengan prosedur. Kami juga mengingatkan pentingnya mitigasi potensi gangguan, baik sosial maupun bencana.
Tercatat sudah ada 24 PSU di seluruh Indonesia. Kok banyak?
Tercatat sudah ada 24 PSU di seluruh Indonesia. Kok banyak?
Ini jadi catatan penting. PSU bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik dan efisiensi anggaran. Total biaya PSU yang telah dikeluarkan mencapai sekitar 700 miliar. Ini uang rakyat. Maka, hasilnya harus benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk penyelenggaraan demokrasi yang jujur dan adil.
Ini jadi catatan penting. PSU bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik dan efisiensi anggaran. Total biaya PSU yang telah dikeluarkan mencapai sekitar 700 miliar. Ini uang rakyat. Maka, hasilnya harus benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk penyelenggaraan demokrasi yang jujur dan adil.
Bagaimana jika setelah PSU masih ada gugatan hukum yang bisa memicu PSU lanjutan?
Bagaimana jika setelah PSU masih ada gugatan hukum yang bisa memicu PSU lanjutan?
Tadi sudah saya sampaikan, jangan ada PSU di atas PSU. Proses harus dilakukan dengan sangat cermat, tanpa celah hukum. Saya juga berharap gugatan yang masih bergulir di beberapa daerah tidak dikabulkan, jika memang tidak ada dasar yang kuat. Saya ingin agar tahapan demokrasi segera tuntas agar pembangunan bisa segera berjalan.
Tadi sudah saya sampaikan, jangan ada PSU di atas PSU. Proses harus dilakukan dengan sangat cermat, tanpa celah hukum. Saya juga berharap gugatan yang masih bergulir di beberapa daerah tidak dikabulkan, jika memang tidak ada dasar yang kuat. Saya ingin agar tahapan demokrasi segera tuntas agar pembangunan bisa segera berjalan.
Terkait kepala daerah terpilih, apa yang mesti menjadi perhatian?
Terkait kepala daerah terpilih, apa yang mesti menjadi perhatian?
Kepala daerah terpilih akan menjadi aktor utama dalam menjalankan program prioritas nasional dan daerah. Kalau pelantikan mereka tertunda karena PSU berlarut-larut, akan menghambat akselerasi pembangunan. Jadi, saya ingatkan, jangan biarkan kualitas demokrasi tergadaikan hanya karena kelalaian teknis.
Kepala daerah terpilih akan menjadi aktor utama dalam menjalankan program prioritas nasional dan daerah. Kalau pelantikan mereka tertunda karena PSU berlarut-larut, akan menghambat akselerasi pembangunan. Jadi, saya ingatkan, jangan biarkan kualitas demokrasi tergadaikan hanya karena kelalaian teknis.
Masih ada isu besar Pemilu, seperti revisi UU Pemilu. Apa poin-poin utamanya?
Masih ada isu besar Pemilu, seperti revisi UU Pemilu. Apa poin-poin utamanya?
Saya ingin menegaskan bahwa revisi UU Pemilu tidak boleh lepas dari semangat otonomi daerah. Saya bicara soal keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah, bukan tarik-menarik kepentingan. Maka prinsip utama yang harus dijaga adalah kesepakatan bersama mengenai ruang kewenangan daerah.
Saya ingin menegaskan bahwa revisi UU Pemilu tidak boleh lepas dari semangat otonomi daerah. Saya bicara soal keseimbangan kewenangan antara pusat dan daerah, bukan tarik-menarik kepentingan. Maka prinsip utama yang harus dijaga adalah kesepakatan bersama mengenai ruang kewenangan daerah.
Mengapa otonomi daerah begitu penting dalam konteks tata kelola Pemilu?
Mengapa otonomi daerah begitu penting dalam konteks tata kelola Pemilu?
Karena pemilu adalah instrumen demokrasi yang terjadi di daerah. Kalau ingin tata kelola pemilu yang adil dan berkepastian, maka daerah juga harus punya kapasitas. Penguatan kapasitas daerah dan penerapan meritokrasi menjadi kunci agar otonomi daerah berjalan optimal.
Karena pemilu adalah instrumen demokrasi yang terjadi di daerah. Kalau ingin tata kelola pemilu yang adil dan berkepastian, maka daerah juga harus punya kapasitas. Penguatan kapasitas daerah dan penerapan meritokrasi menjadi kunci agar otonomi daerah berjalan optimal.
Ada anggapan bahwa saat pusat mengambil alih kewenangan, itu bentuk sentralisasi?
Ada anggapan bahwa saat pusat mengambil alih kewenangan, itu bentuk sentralisasi?
Saya kira itu penyederhanaan yang keliru. Tidak semua yang ditangani pusat otomatis berarti sentralisasi. Saya harus melihat konteks dan tujuan dari pembagian kewenangan itu sendiri. Apakah bertujuan untuk efisiensi? Untuk menjaga kualitas? Jangan buru-buru melabeli bahwa ini sentralistik.
Saya kira itu penyederhanaan yang keliru. Tidak semua yang ditangani pusat otomatis berarti sentralisasi. Saya harus melihat konteks dan tujuan dari pembagian kewenangan itu sendiri. Apakah bertujuan untuk efisiensi? Untuk menjaga kualitas? Jangan buru-buru melabeli bahwa ini sentralistik.
Apa tantangan dalam menata ulang sistem pemilu?
Apa tantangan dalam menata ulang sistem pemilu?
Salah satu tantangannya menjaga kualitas penegakan hukum pemilu, terutama di tingkat daerah. Tidak peduli sistem yang kita pilih, entah proporsional terbuka, tertutup, atau lainnya, kalau penegakan hukumnya lemah, hasilnya tetap tidak akan berkualitas.
Salah satu tantangannya menjaga kualitas penegakan hukum pemilu, terutama di tingkat daerah. Tidak peduli sistem yang kita pilih, entah proporsional terbuka, tertutup, atau lainnya, kalau penegakan hukumnya lemah, hasilnya tetap tidak akan berkualitas.
RUU Pemilu adalah inisiatif DPR, sumbangan pemikiran pemerintah?
RUU Pemilu adalah inisiatif DPR, sumbangan pemikiran pemerintah?
Ya, benar. Walaupun RUU itu datang dari inisiatif DPR, Kementerian Dalam Negeri juga punya ide dan perspektif. Kami tidak bisa hanya duduk menunggu. Ini menyangkut masa depan demokrasi. Makanya, kami menyusun lima landasan utama yang jadi pegangan dalam menyikapi revisi UU Pemilu.
Ya, benar. Walaupun RUU itu datang dari inisiatif DPR, Kementerian Dalam Negeri juga punya ide dan perspektif. Kami tidak bisa hanya duduk menunggu. Ini menyangkut masa depan demokrasi. Makanya, kami menyusun lima landasan utama yang jadi pegangan dalam menyikapi revisi UU Pemilu.
Contoh, UU Pemilu yang baru harus memperkuat sistem presidensial. Jangan sampai perubahan malah membawa kita kembali ke sistem parlementer yang tidak sesuai dengan konstitusi. Ini prinsip dasar. Kemudian, kualitas representasi harus ditingkatkan. Banyak masukan dari para peneliti dan akademisi tentang sistem pemilu bisa menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar mewakili. Kita perlu kaji itu lebih serius.
Contoh, UU Pemilu yang baru harus memperkuat sistem presidensial. Jangan sampai perubahan malah membawa kita kembali ke sistem parlementer yang tidak sesuai dengan konstitusi. Ini prinsip dasar. Kemudian, kualitas representasi harus ditingkatkan. Banyak masukan dari para peneliti dan akademisi tentang sistem pemilu bisa menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar mewakili. Kita perlu kaji itu lebih serius.
Bagaimana dengan sistem kepartaian?
Bagaimana dengan sistem kepartaian?
Nah, itu landasan ketiga. Kita perlu menyederhanakan sistem kepartaian, agar tidak terlalu banyak partai kecil yang memecah suara rakyat. Tentu ini tidak mudah, karena bisa terjadi fluktuasi politik. Tapi arah reformasi harus ke sana.
Nah, itu landasan ketiga. Kita perlu menyederhanakan sistem kepartaian, agar tidak terlalu banyak partai kecil yang memecah suara rakyat. Tentu ini tidak mudah, karena bisa terjadi fluktuasi politik. Tapi arah reformasi harus ke sana.
Apakah ada pertimbangan soal daerah?
Apakah ada pertimbangan soal daerah?
Pasti. Landasan keempat adalah otonomi daerah. Kalau nanti muncul usulan seperti pilkada dikembalikan ke DPRD, kita harus tanya, apakah ini selaras dengan semangat otonomi daerah? Selaraskah dengan sistem presidensial? Jangan sampai kontradiktif.
Pasti. Landasan keempat adalah otonomi daerah. Kalau nanti muncul usulan seperti pilkada dikembalikan ke DPRD, kita harus tanya, apakah ini selaras dengan semangat otonomi daerah? Selaraskah dengan sistem presidensial? Jangan sampai kontradiktif.
Kelima, memperkokoh integrasi bangsa. Sistem politik harus jadi perekat, bukan pemecah. Ini menyangkut keutuhan NKRI. Kalau sistemnya malah menciptakan segregasi, polarisasi, itu berbahaya.
Kelima, memperkokoh integrasi bangsa. Sistem politik harus jadi perekat, bukan pemecah. Ini menyangkut keutuhan NKRI. Kalau sistemnya malah menciptakan segregasi, polarisasi, itu berbahaya.
Jadi, poin pentingnya, revisi RUU Pemilu tidak boleh didikte kepentingan politik semata?
Jadi, poin pentingnya, revisi RUU Pemilu tidak boleh didikte kepentingan politik semata?
Betul sekali. Kepentingan politik tidak boleh menihilkan lima prinsip tadi. Ini pekerjaan rumah kita semua. Kita ingin pemilu yang berkualitas, demokratis, dan tetap menjaga fondasi negara kita.
Betul sekali. Kepentingan politik tidak boleh menihilkan lima prinsip tadi. Ini pekerjaan rumah kita semua. Kita ingin pemilu yang berkualitas, demokratis, dan tetap menjaga fondasi negara kita.
Tegasnya, posisi pemerintah dalam penyusunan RUU Perubahan Kedua atas UU Pemilu?
Tegasnya, posisi pemerintah dalam penyusunan RUU Perubahan Kedua atas UU Pemilu?
Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun draf RUU tersebut, yang merupakan bagian dari paket UU Politik. Meskipun inisiatifnya datang dari DPR, pemerintah tetap menyusun pandangan sendiri. Kami membuka ruang publik yang sangat besar, karena kami percaya aspirasi masyarakat akan meningkatkan kualitas UU ini.
Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun draf RUU tersebut, yang merupakan bagian dari paket UU Politik. Meskipun inisiatifnya datang dari DPR, pemerintah tetap menyusun pandangan sendiri. Kami membuka ruang publik yang sangat besar, karena kami percaya aspirasi masyarakat akan meningkatkan kualitas UU ini.
Apa harapan dari partisipasi publik?
Apa harapan dari partisipasi publik?
Harapannya, RUU ini tidak hanya menjadi produk kompromi politik, tapi juga buah pemikiran yang melibatkan peneliti, akademisi, dan masyarakat sipil. Kepentingan politik penting, tetapi tidak boleh dominan. Kita juga harus menyerap hasil kajian-kajian ilmiah yang sudah ada.
Harapannya, RUU ini tidak hanya menjadi produk kompromi politik, tapi juga buah pemikiran yang melibatkan peneliti, akademisi, dan masyarakat sipil. Kepentingan politik penting, tetapi tidak boleh dominan. Kita juga harus menyerap hasil kajian-kajian ilmiah yang sudah ada.
Apakah ada koordinasi dengan kementerian lain?
Apakah ada koordinasi dengan kementerian lain?
Tentu. Kami saat ini berkoordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Bappenas, Kemenko Polhukam, dan Kemenkumham. Bahkan, Bappenas sudah punya kajian awal sendiri. Sekarang tugas kami adalah mematangkan pandangan pemerintah secara komprehensif.
Tentu. Kami saat ini berkoordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Bappenas, Kemenko Polhukam, dan Kemenkumham. Bahkan, Bappenas sudah punya kajian awal sendiri. Sekarang tugas kami adalah mematangkan pandangan pemerintah secara komprehensif.
Bagaimana Anda melihat konteks politik sebelumnya?
Bagaimana Anda melihat konteks politik sebelumnya?
Kita harus jujur bahwa Indonesia sudah melewati proses pemilu yang sangat kompleks, bahkan disebut paling rumit di dunia. Namun, ini tidak berarti semua sistem yang kita miliki saat ini harus dibongkar total. Kita perlu evaluasi secara objektif: mana yang perlu diperbaiki, mana yang masih relevan dipertahankan.
Kita harus jujur bahwa Indonesia sudah melewati proses pemilu yang sangat kompleks, bahkan disebut paling rumit di dunia. Namun, ini tidak berarti semua sistem yang kita miliki saat ini harus dibongkar total. Kita perlu evaluasi secara objektif: mana yang perlu diperbaiki, mana yang masih relevan dipertahankan.
Apakah ada pendekatan khusus dalam penyusunan RUU?
Apakah ada pendekatan khusus dalam penyusunan RUU?
Kami sedang melakukan semacam kodifikasi terhadap isu-isu krusial. Artinya, tidak semua akan diubah. Kami akan fokus pada poin-poin yang paling berdampak, termasuk yang selama ini jadi catatan evaluatif dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
Kami sedang melakukan semacam kodifikasi terhadap isu-isu krusial. Artinya, tidak semua akan diubah. Kami akan fokus pada poin-poin yang paling berdampak, termasuk yang selama ini jadi catatan evaluatif dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
Jadi, ini bukan sekadar revisi teknis?
Jadi, ini bukan sekadar revisi teknis?
Betul. Ini bukan revisi simbolik. Ini adalah upaya serius untuk memperbaiki kualitas pemilu ke depan, dan menjaga integritas serta legitimasi demokrasi kita.
Betul. Ini bukan revisi simbolik. Ini adalah upaya serius untuk memperbaiki kualitas pemilu ke depan, dan menjaga integritas serta legitimasi demokrasi kita.
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung
Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung
Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred
PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.
