Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan saat ini.
“Ini belum masuk ke dalam skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Jadi saya terbuka ke publik, ini baru draf ya. Saya mau tanya, teman-teman yang milenial, ini setuju nggak kalau ini masuk ke dalam skema rumah subsidi,” kata Ara seperti dikutip Antara, Kamis (13/6).
Dia menyampaikan hal itu dalam pertemuan dengan pengembang perumahan terkait pembahasan wacana perubahan tipe rumah subsidi di Indonesia serta peninjauan mock up rumah minimalis di kawasan perkotaan.
Baca juga : Hanya Mampu Biayai 8 Persen, Bauran Anggaran Program Tiga Juta Rumah Masih Dicari
Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bersama para pengembang perumahan, yang membahas wacana perubahan tipe rumah subsidi di Indonesia, serta peninjauan mock-up rumah minimalis untuk kawasan perkotaan.
Ara menerangkan bahwa usulan perubahan tipe rumah subsidi dari ukuran 36 meter persegi menjadi 18 meter persegi masih dalam tahap rancangan dan belum disosialisasikan secara resmi. Karena itu, ia membuka ruang diskusi dengan kelompok muda untuk mencegah lahirnya kebijakan yang tidak relevan.
Ia menekankan bahwa jika mayoritas generasi milenial tidak mendukung rencana ini, maka program tersebut tidak akan dilanjutkan. Menurutnya, kebijakan publik harus berpijak pada kebutuhan dan aspirasi para calon pengguna utama, yakni generasi muda.
Baca juga : Ini Penampakan Rumah Subsidi 14 Meter Persegi yang Ditinjau Menteri Ara
Dari sejumlah masukan yang telah diterima, Ara menyebutkan bahwa banyak anak muda lebih memilih rumah yang tidak terlalu luas, namun dekat dengan pusat kota, tempat kerja, dan akses transportasi umum. Meski berada di lahan di bawah 60 meter persegi, yang penting bagi mereka adalah kelayakan dan kesehatan hunian.
“Input yang kami terima kebanyakan milenial lebih senang rumahnya jangan terlalu jauh dari tempat kerja, dari kota, tidak apa-apa di bawah (luas tanah) 60 meter, tapi yang penting layak huni,” katanya.
“Saya akan coba lanjutkan perjuangan ini, karena ini belum menjadi keputusan, ingat ya, ini belum menjadi keputusan,” tambahnya.
Menurutnya, semangat dari program ini adalah menyediakan rumah terjangkau di wilayah perkotaan, bukan di pedesaan. Saat ini, pihaknya masih aktif menjaring masukan dari berbagai komunitas milenial lintas profesi. (Ant/P-4)
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung usulan konsep rumah subsidi dengan luas 14 meter persegi yang diusung oleh Lippo Group
Kebijakan segmentasi penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan profesi yang digagas Kementerian PKP terbukti efektif dorong penjualan rumah subsidi
Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, mengumumkan investasi sebesar Rp100 miliar (sekitar US$6,4 juta) untuk Persib Bandung
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah kuota rumah subsidi khusus bagi wartawan. Dari semula 1.000 unit, kini jumlahnya meningkat menjadi 3.000 unit.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Rabu, 16 April 2025.
Tingginya tekanan ekonomi dan lonjakan harga properti membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan industri seperti Bekasi semakin sulit memiliki hunian layak
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta bjb meningkatkan target penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat.
Dengan KPR FLPP, masyarakat MBR akan menerima manfaat DP hanya 1%, harga rumahnya terjangkau, dan cicilan tetap selama masa tenor.
Hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam (PKP) memastikan hunian yang layak.
Masyarakat yang mendapatkan KPR FLPP akan memperoleh suku bunga tetap 5% per tahun, tenor kredit hingga 20 tahun, uang muka ringan, serta bebas premi asuransi dan PPN.
Copyright @ 2025 Media Group – mediaindonesia. All Rights Reserved