finance

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Indonesia akhirnya mengekspor listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) ke Singapura. Menurutnya, kesepakatan ini terjadi karena sudah ada titik temu yang saling menguntungkan antara kedua beda pihak.

Bahlil menuturkan, selama ini pihaknya menunda untuk mengekspor listrik ke Singapura lantaran belum adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebagia informasi, penandatanganan MoU antara Bahlil dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Dr Tan See Leng dilakukan hari ini.

Ketiga MoU itu antara lain tentang Zona Industri Berkelanjutan, Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, dan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa saya waktu itu masih harus butuhkan waktu untuk berkomunikasi adalah satu kata kunci. Kita kasih kepada negara-negara tetangga listrik, tapi saudara-saudara kita negara tetangga juga melakukan kerja sama dengan kita untuk kita bangun kawasan industri dalam mendorong industri hilirisasi. Ini sebenarnya esensinya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

Bahlil menuturkan, rencananya Indonesia mengekspor listrik ke Singapura 3 GW. Hal ini seperti apa yang diminta oleh Perdana Menteri Singapura beberapa waktu lalu ketika bertemu dengan Presiden Prabowo.

"Perdana menteri Singapura dengan bapak Presiden pada putaran pertama, memang yang diminta itu 3 GW, tapi itu akan seiring berkembang, karena apa? Karena dari total listrik yang dihasilkan itu sebagian akan menyuplai dalam negeri, sebagian ke luar negeri. Di dalam negeri itu untuk meng-coverindustri industri hijau dengan proses hilirisasi. Jadi tidak semua alokasi yang ada tidak semuanya diekspor," katanya.

Bahlil menuturkan, adanya MoU ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, di antaranya yakni akan melibatkan investasi senilai lebih dari US$ 10 miliar. Hanya saja, Bahlil menuturkan proses ini masih perlu ada pembahasan lebih lanjut.

"Tahapannya itu kita lagibreakdown.Ini ada tim dari ESDM dan pemerintah Singapura yang lagi diskusikan, karena ini kan lagi payungnya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh tim teknisnya," katanya.

Tonton juga Video: Rencana Ilmuwan China Manfaatkan Atmosfer Mars untuk Pembangkit Listrik

Survei konsumen Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2025 berada pada level 117,5, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 121,7. Meski menurun, IKK Mei 2025 diklaim tetap berada dalam level optimis.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menuturkan optimisme konsumen pada Mei 2025 bersumber dari keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan kondisi ekonomi ke depan yang tetap terjaga. Tercatat Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masing-masing sebesar 106 dan 129.

"Survei konsumen BI pada Mei 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga," tulis hasil survei BI, dikutip Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Mei 2025, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) turun ke level 74,3%. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang (debt to income ratio)sedikit meningkat ke level 10,8%.

Menariknya, proporsi pendapatan konsumen yang disimpan atau ditabung (saving to income ratio) relatif stabil di angka 14,9%. Kondisi itu diiringi dengan proporsi konsumsi terhadap pendapatan yang turun pada seluruh kelompok pengeluaran, kecuali pada kelompok pengeluaran di atas Rp 5 juta (71,3%).

"Sementara, porsi pendapatan yang ditabung mengalami peningkatan untuk kelompok pengeluaran Rp 1-2 juta (14,9%) dan Rp 4,1-5 juta (15,3%) di tengah penurunan pada kelompok lainnya," jelas BI.

Tren ini mencerminkan kehati-hatian konsumen dalam mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, dengan kecenderungan untuk mengurangi konsumsi dan memperbesar simpanan sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian ke depan.

"Berdasarkan kelompok pengeluaran dan usia, keyakinan konsumen terhadap penghasilan saat ini terindikasi tetap terjaga meskipun seluruh kelompok mengalami penurunan optimisme. Indeks penghasilan tertinggi tercatat pada responden pengeluaran > Rp 5 juta (125,8) dan usia 20-30 tahun (128,8)" imbuhnya.

Simak juga Video: Daya Beli Masyarakat Masih Jadi Salah Satu Faktor Pelemahan IHSG

Agung Wicaksono mundur dari posisi Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini menyusul pengangkatan dirinya sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kamis (12/6/2025).

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, memastikan seluruh proses pembangunan dan masuknya investasi tidak akan terganggu. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Agung Wicaksono yang telah berperan penting dalam menggerakkan iklim investasi di IKN.

"Masyarakat dan investor tidak perlu khawatir, karena pembangunan IKN akan terus berjalan," kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami berkomitmen penuh untuk memastikan proses investasi dan pembangunan tidak terganggu, didukung oleh sistem yang sudah terbentuk dan semangat kolaborasi yang kuat dari seluruh tim," sambungnya.

Saat ini, tercatat Otorita IKN telah mengantongi investasi senilai lebih dari Rp 65 triliun. Ia juga menyebut, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai terobosan yang juga telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Basuki juga menyoroti ekosistem kehidupan di IKN yang mulai terbentuk. Salah satunya terlihat pada soft launching Hotel Qubika, yang merupakan suatu bentuk realisasi investasi swasta langsung.

"Kehadiran hotel ini menambah fasilitas kehidupan di IKN yang tidak hanya mendukung sektor pariwisata dan kuliner (leisure dan F&B), tetapi juga untuk kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)," ujar Basuki.

Sementara itu, Agung Wicaksono juga menyampaikan keyakinannya yang tinggi bahwa investasi di IKN akan terus berlanjut. Hal ini didukung dengan dukungan berbagai sistem, salah satunya platform digital INVESTARA.

"Meskipun ini adalah panggilan negara, saya punya keyakinan bahwa investasi IKN berada pada titik yang sangat baik," ujar Agung.

"Terlebih dengan kepemimpinan Pak Basuki yang tidak hanya teknokratis tapi berani menjadi 'marketing officer' yang turun ke lapangan dan meyakinkan para investor," sambungnya.

Simak juga Video: Mensesneg Ungkap Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Kepala OIKN

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menyampaikan kabar terbaru soal penghentian sementara operasional PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penghentian sementara operasional sebelumnya disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Yuliot menerangkan, saat ini Kementerian ESDM terus melakukan evaluasi terhadap izin tersebut. Meskipun seharusnya, dengan perizinan yang sebelumnya sudah dipenuhi oleh PT Gag Nikel maka perusahaan tetap bisa melakukan kegiatan operasional.

"Jadi untuk ini kita lagi evaluasi, seharusnya dengan operasi yang berjalan kemarin, itu kan seluruh perizinan terpenuhi, ya mereka bisa melakukan kegiatan operasional," kata Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumya, PT Gag Nikel mengungkapkan masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian ESDM terkait kegiatan operasional. Setelah menerima surat dari Ditjen Minerba soal penghentian sementara kegiatan operasional, PT Gag Nikel tidak melakukan aktivitas penambangan, namun kegiatan administrasi tetap berlangsung.

Oleh karena itu PT Gag Nikel mengharapkan adanya legalitas dari pemerintah berupa surat resmi. Terkait ini, Yuliot menyebut pihaknya sedang mengkoordinasikan hal tersebut dengan Ditjen Minerba hingga Kementerian lainnya.

"Ini lagi dikoordinasikan sama Ditjen Minerba, jadi ini secepatnya. Kita juga lakukan evaluasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hari selesai besok kita mengadakan rapat koordinasi," sebut Yuliot.

"Jadi, ini kan ada kewajiban-kewajiban, ini pulau-pulau kecil itu kan kriterianya sekitar 2.000 hektare itu dikategorikan pulau kecil, itu kan presentasi untuk pemahaman pulau kecil itu kan ada pengaturan, jadi ya kita lihat pengaturan itu apakah terpenuhi atau tidak, itu kita lakukan evaluasi bersama dengan Kementerian Kelautan Perikanan," tambah dia.

Yuliot melanjutkan, PT Gag Nikel sebenarnya sudah memperoleh izin di kawasan Raja Ampat sejak tahun 1998. Menurutnya mereka sudah melaksanakan kegiatan tambang sejak tahun tersebut.

"Jadi dari kontrak karya, ini mereka sudah mendapatkan perizinan dari tahun 1998. Jadi ini mereka sudah operasi produksi, sudah melaksanakan kegiatan. Jadi kan ini ada regulasi-regulasi yang terbit setelah itu," tutupnya.

Simak juga Video: Bahlil soal Izin Tambang PT Gag Nikel Tak Dicabut: Sesuai Amdal

Asosiasi nelayan menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang berniat membangun sebanyak 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2027. Asosiasi nelayan pun meminta agar pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur saja dalam program tersebut.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengakui program tersebut dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Kendati begitu, keberhasilan program KNMP tergantung pada lokasi yang dipilih.

"Sebenarnya sangat bergantung pada lokasinya. Ada yang sangat bermanfaat, ada yang kurang. Seperti yang saya katakan, selama ini pendekatan yang digunakan hanya pada sisi infrastruktur saja. Manfaat sosial dan ekonominya bagi nelayan perlu ditingkatkan," kata Dani kepadadetikcom, dikutip Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dani menerangkan pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya pakai indikator-indikator ekonomi saja. Menurut dia, harus mencakup indikator lain, seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas warga, kontrol terhadap sumber daya, partisipasi dalam perumusan kebijakan terkait kampung pesisir.

Program KNMP memang menawarkan fasilitas lengkap, dari SPBUN, tempat pelelangan ikan, cold storage, hingga sentra kuliner. Namun, fakta menunjukkan bahwa kemandirian tidak tumbuh dari fasilitas, melainkan dari kontrol komunitas atas produksi dan distribusi ekonomi.

"Tanpa pembagian manfaat yang adil dan kontrol komunitas atas asset dan sumber daya ekonomi, KNMP hanya akan menjadi pabrik ketergantungan baru. Kita harus memastikan agar lembaga-lembaga ekonomi rakyat, seperti Koperasi atau BUMDes harus benar-benar dimiliki kontrol dalam pengelolaan aset-aset produktif di kampung nelayan sehingga manfaatnya tersebar merata. Aset produksi tidak boleh jatuh ke dalam model ekonomi ekstraktif yang hanya mengalirkan sumber daya ekonomi keluar wilayah pesisir," terang Dani.

Kemudian, perlunya kedaulatan politik nelayan. Dani menyebut diperlukan penegasan mekanisme pelibatan komunitas secara sistematis dan mengikat. Hal ini dapat didorong kepada pemerintah daerah untuk mengikutsertakan organisasi nelayan, kelompok perempuan, dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan.

"Pembangunan pesisir tanpa partisipasi yang bermakna dari komunitas, hanya akan memperluas ketimpangan dan delegitimasi sosial terhadap negara. Rakyat di kampung nelayan bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek politik yang memiliki hak atas ruang, skema pendanaan, dan agenda-agenda pembangunan. Tanpa mekanisme deliberatif, pembangunan kampung rentan dipolitisasi atau diseragamkan secara nasional tanpa mempertimbangkan konteks lokal," imbuh Dani.

Lebih lanjut, perlunya menetapkan indikator lingkungan sebagai ukuran keberhasilan. Dani menilai Infrastruktur dibangun di wilayah-wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap krisis ekologis, mulai dari abrasi, polusi plastik, hingga kerusakan terumbu karang. Menurut Dani, ekonomi pesisir hanya akan hidup jika lingkungannya pulih.

"Kita tidak bisa menukar pembangunan jangka pendek dengan krisis ekologis jangka panjang. Pembangunan infrastruktur harus didahului dengan kajian dampak lingkungan partisipatif (AMDAL partisipatif). Dan juga pengelolaan kawasan harus terintegrasi dengan upaya restorasi mangrove, pengurangan emisi, dan perlindungan zona tangkap tradisional," jelas dia.

Tonton juga Video: Melihat Tradisi Sedekah Laut Kampung Nelayan Bendar Pati

Semarang- Pemerintah berencana membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 946 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang anjlok. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia (BI), IKK tercatat berada di level 117,5 pada Mei 2025, terendah sejak September 2022 yang sebesar 117,2.

Airlangga menuturkan, semua itu terkait dengan situasi global yang berpengaruh terhadap ekonomi domestik. Dalam situasi ini ia tidak menampik bahwa masyarakat cenderung menahan konsumsi hingga menekan daya beli.

"Semua itu terkait dengan situasi global, tentu sangat berpengaruh juga terhadap domestik ekonomi dan tentunya dalam situasi seperti ini kan masyarakat juga mengatur (keuangan)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mendorong masyarakat belanja, Airlangga menyebut berbagai stimulus telah disediakan pemerintah khususnya selama musim libur sekolah Juni-Juli 2025.

"Kita beri bantalan sosial untuk PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Subsidi Upah karena memang kita melihat kita kurang event sampai nanti ke Desember untuk Natalan," bebernya.

Selama masa libur sekolah dan tahun ajaran baru, diberikan diskon transportasi yang diharapkan meningkatkan kegiatan ekonomi. Diskon transportasipertama, diberikan untuk kereta api 30% dengan anggaran Rp 300 miliar untuk 2,8 juta penumpang periode Juni-Juli 2025.

Kedua, diskon tiket pesawat kelas ekonomi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) 6% untuk menurunkan harga tiket pesawat. Anggaran yang disiapkan untuk program ini Rp 430 miliar untuk 6 juta penumpang.

Ketiga, diskon kapal laut 50% dengan anggaran Rp 210 miliar untuk 500.000 penumpang. Keseluruhan anggaran untuk diskon transportasi sebesar Rp 940 miliar.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol 20% untuk 110 juta pengendara. "Ini dilakukan operasi non APBN, untuk Kementerian PU akan melakukan dan sudah berikan surat edaran ke BUJT soal kebijakan diskon tarif tol tersebut," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pemerintah memberikan bantuan ini kepada kelompok rentan dan miskin. Sri Mulyani menuturkan, penebalan bansos diberikan tambahan dana Rp 200.000 untuk dua bulan kepada penerima sasaran kartu sembako, yaitu 18,3 juta penerima.

"Selain Rp 200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar 11,93 triliun," ujar Sri Mulyani.

BSU diberikan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, dengan nominal sebesar Rp 300.000 selama dua bulan, jadi totalnya yang akan diterima Rp 600.000.

"Selain pekerja di bawah gaji 3,5 juta, akan diberikan bantuan subsidi ke 565 ribu guru honorer baik itu 288 ribu di lingkungan Kemendikdasmen dan sisanya guru di Kemenag. Guru honorer akan dapatkan Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp 600.000," ucap Sri Mulyani.

Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% dan berlaku selama enam bulan diberikan kepada pekerja sektor padat karya. Anggaran yang dibutuhkan untuk perpanjangan diskon iuran JKK Rp 200 miliar non-APBN.

Simak juga Video: Daya Beli Masyarakat Masih Jadi Salah Satu Faktor Pelemahan IHSG

China diam-diam menyiapkan 'hadiah spesial' untuk Afrika. Bukan bantuan biasa, tapi kebijakan besar penghapusan tarif impor untuk 53 negara di benua itu. Hal ini menyusul rencana pelaksanaan perundingan dan penandatanganan pakta ekonomi baru dengan Afrika.

MelansirReuters, Jumat (13/6/2025), raksasa ekonomi Asia tersebut menawarkan akses pasar bebas bea dan kuota ke negara-negara kurang berkembang (LDC), termasuk banyak negara di Afrika. Inisiatif baru tersebut akan menyeimbangkan persaingan dan membuka akses pasar yang sama kepada negara-negara berpenghasilan menengah.

"China siap untuk menyambut produk-produk berkualitas dari Afrika ke pasar China," kata kementerian luar negeri China, setelah pertemuan pejabat senior China dengan Menteri Luar Negeri Afrika di Changsha.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

China juga menjanjikan langkah-langkah tambahan untuk mendukung LDC, termasuk pelatihan dan promosi pemasaran. Hal ini dilakukan dengan berkaca pada potensi kerugian signifikan pada bisnis negara kurang berkembang, seperti Tanzania atau Mali, dibandingkan yang lebih maju, seperti Afrika Selatan, setelah pasar dibuka sepenuhnya.

Para analis menilai, langkah Beijing dapat membantu negara-negara yang relatif maju, dengan basis manufaktur yang signifikan untuk produk bernilai tambah. Hal ini juga dalam rangka memanfaatkan pasar China yang luas.

"Ini memungkinkan negara-negara berpenghasilan menengah seperti Kenya, Afrika Selatan, Nigeria, Mesir, dan Maroko untuk sekarang dapat memasuki pasar China tanpa bea," kata Hannah Ryder, pendiri Development Reimagined, sebuah konsultan yang berfokus pada Afrika.

Perdagangan antara China dan Afrika telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Namun memang pertumbuhan lebih condong ke China, yang memiliki surplus sebesar US$ 62 miliar tahun lalu. Menurutnya, inisiatif yang diumumkan oleh Beijing dapat membantu menyeimbangkan perdagangan.

Selama pertemuan puncak tahun lalu di Beijing, China menjanjikan 360 miliar yuan (US$ 50 miliar) kepada ekonomi Afrika selama tiga tahun dalam bentuk jalur kredit dan investasi. Hal ini menandai kembalinya ke kesepakatan pendanaan besar untuk benua itu setelah jeda Pandemi COVID-19.

Simak juga Video:PrabowoMinta Pengusaha Lirik Afrika: Itu The New Emerging Market

Wacana pembenahan tiang pancang bekas proyek monorel Jakarta kembali mencuat. Tiang-tiang ini berdiri tegak di sepanjang jalan Rasuna Said hingga Asia Afrika. Hingga saat ini, tiang tersebut mangkrak tanpa kejelasan.

Berdasarkan catatan detikcom yang dirangkum Jumat (13/6/2025) pembangunan tiang pancang monorel diresmikan oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004. Kala itu, jabatan Gubernur DKI Jakarta masih diembang oleh Sutiyoso. Adapun pihak pengembang dan investor proyek ini dijalankan oleh PT Jakarta Monorail (PTJM).

Namun setelah tiang-tiang ini berdiri, pembangunan monorel Jakarta tidak kunjung terselesaikan. Bahkan pada tahun 2008, PTJM dikabarkan pasrah dengan kelanjutan pembangunan proyek tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PTJM kala itu mengaku tidak dapat memenuhi syarat investasi senilai US$ 144 juta. Adapun proyek ini dikabarkan menelan anggaran hingga US$ 450 juta. "Sekarang keputusannya terserah Pak Gubernur. PTJM akan ngikut saja," kata Direktur Utama PT JM Sukmawati Sukur, 12 Maret 2008.

Kemudian pada era kepemimpinan Fauzi Bowo di Pemprov DKI Jakarta, pembangunan proyek monorel resmi dihentikan pada tahun 2011. Pria yang akrab disapa Foke ini juga menolak biaya ganti rugi investasi yang dilayangkan PTJM senilai Rp 600 miliar.

Meski demikian, Foke tetap membayar ganti rugi investasi PTJM sebesar Rp 204 miliar. Angka tersebut diputuskan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal setinggi-tingginya Rp 204 miliar. Dari segi Pemprov DKI berusaha untuk mengupayakan seefisien mungkin untuk kebutuhan transportasi bagi warga Jakarta," kata Foke, 19 September 2011.

Sejak saat itu, proyek ini mangkrak hingga Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di era kepemimpinan Jokowi, berhembus kabar pembangunan monorel dilanjutkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Keseriusan Jokowi pun diwujudkan pada tahun 2013, di mana ia meletakan batu pertama pembangunan lanjutan monorel di Tugu 66, Jalan Rasuna Said, Kuningan. Setahun berselang, proyek kembali mangkrak imbas Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tak kunjung terselesaikan karena banyak permintaan dari PTJM yang dirasa tidak bisa dipenuhi Pemprov DKI.

Mangkraknya proyek ini disebut Jokowi karena kehati-hatian. Dia minta syarat proyek monorel dilengkapi oleh investor dan pengembangnya.

"Groundbreaking itu dulu sudah ada. Mau seribu kali nggak masalah, wong bukan duit kita kok. Ngapain sih kamu ribut itu, orang bukan duit saya atau APBD kok ribut. Memang kita sudah berikan lampu hijau, dengan syarat-syarat itu tadi," kata Jokowi di Balai Kota, 25 Februari 2014.

Untuk bisa melanjutkan proyek tersebut pihak PTJM selaku pemilik proyek harus mengganti tiang pancang monorel yang sudah dibangun Adhi Karya selaku kontraktor. Namun, terdapat selisih paham antara PTJM dan Adhi Karya terkait nilai ganti rugi tiang pancang, di mana Adhi Karya meminta Rp 193 miliar, sementara PTJM meminta Rp 130 miliar.

Simak Video: Pramono soal Tiang Monorel Jakarta yang Mangkrak: Harus Dibereskan

Kemudian wacana pembenahan tiang monorel ini terus berlanjut. Di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pembongkaran juga sempat diwacanakan. Saat itu, Ahok mengancam mengirim pemutusan kerja sama dengan PTJM jika tidak ada kejelasan selama tiga bulan.

Kemudian Ahok pun enggan melanjutkan proyek monorel bersama PTJM. Kala itu, tiang-tiang yang berdiri juga milik Adhi Karya. Tiang itu bakal menjadi monumen penipuan. Ahok merasa PTJM tidak memberikan kejelasan kelanjutan proyek itu.

Pemprov DKI pun mengeluarkan rencana memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail (PTJM) di 2015. Tiang-tiang monorel diminta untuk dibongkar. Namun hingga kontrak kerja sama benar diputus, tiang-tiang tersebut tak kunjung dibongkar.

Akhirnya, mendekati akhir tahun, Ahok menuturkan Pemprov DKI sudah putus kontrak dengan PT JM. Tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika diambil alih PT Adhi Karya untuk menjadi tiang light rail transit (LRT).

"Sudah bye-bye (dengan PTJM), nggak ada cerita. Nanti bekas tiang-tiangnya diambil Adhi Karya untuk LRT," ujar Ahok di RSUD Tarakan, Jl Kyai Caringin, Jakarta Pusat, 10 September 2015.

Saat Djarot Saiful Hidayat melanjutkan kepemimpinan Ahok di Jakarta, dirinya juga sempat meminta Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel pada tahun 2017. Pembongkaran tersebut diharapkan dapat memperlancar dan memperluas jalan.

"Saya sudah perintahkan kemarin yang di Kuningan, Rasuna Said itu tiang-tiang bekas monorel saya minta kepada Adhi Karya untuk segera bongkar sehingga jalannya gede," kata Djarot, Jumat (11/8/2017) silam.

Sementara di era Anies Baswedan, Pemprov tak langsung memutuskan apa yang bakal dilakukannya terhadap tiang-tiang beton itu. "Nanti kita lihat manfaat yang paling baik," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, 25 Oktober 2017.

Beberapa tahun setelahnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, pihaknya akan mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk segera mengevaluasi bangunan tersebut.

Riza sendiri mengakui, bangunan ini mangkrak sejak era Sutiyoso. Namun, kala itu ia menuturkan setiap era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda.

"Memang ini tidak mudah, karena dulu ada keterlibatan BUMN Adi Karya terintegrasi, dibentuk dulu usaha bersama melalui Jakarta Monorail. Kemudian juga sempat dibuat, tiang pancangnya dulu diresmikan atas nama Ibu Mega dan Pak Jokowi," ujarnya pada Jumat (23/10/2020).

Nyatanya, tiang-tiang tersebut masih berdiri hingga saat ini. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewacanakan kembali pembenahan tiang pancang monorel. Ia mengaku akan menyurati Adhi Karya untuk membongkar tiang tersebut.

Menurutnya, kehadiran tiang tersebut mengganggu estetika tata kota Jakarta. Ia pun menggelar rapat dengan jajarannya terkait hal tersebut, dan menghasilkan rencana pembongkaran tiang monorel yang kini menjadi milik Adhi Karya.

Dia menilai pihak yang memiliki kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari pengadilan negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya," ujarnya.

Adhi Karya pun merespons rencana tersebut. Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menuturkan pihaknya terbuka dengan seluruh pihak terkait wacana pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga Asia Afrika.

Rozi menerangkan, perseroan mendukung langkah-langkah strategis Pemrov DKI Jakarta untuk melakukan penataan dan penertiban ruang kota untuk kepentingan publik.

"Kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait," ujar Sekretaris Perusahaan Rozi Sparta dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Simak Video: Pramono soal Tiang Monorel Jakarta yang Mangkrak: Harus Dibereskan

PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MR.D.I.Y. Indonesia) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perdana, Kamis (12/6). Dalam pertemuan ini, pemegang saham menyetujui 11,73% dari laba bersih Perseroan selama 2024 atau sebesar Rp 1,07 triliun, sebagai cadangan wajib. Sementara 88,27% sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan.

RUPST juga meninjau realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Direktur Utama MR.D.I.Y. Indonesia, Edwin Cheah menyampaikan pengalokasian laba bersih serta Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 yang disetujui dalam RUPST merefleksikan pengelolaan keuangan yang pruden dan transparan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan kepercayaan pemegang saham, MR.D.I.Y akan terus membangun fondasi solid untuk strategi pertumbuhan berkelanjutan. Didukung dengan perhitungan finansial yang berhati-hati, keunggulan kepemimpinan, dan strategi ekspansi yang terukur, kami berkomitmen untuk terus memberikan nilai yang konsisten bagi pelanggan, mitra bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Edwin dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

Edwin melanjutkan, RUPST juga memberikan otoritas kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik independen dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit perusahaan terbuka.

Pemegang saham juga memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) terhadap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengelolaan dan supervisi selama 2024.

Dalam rangka memperkuat struktur tata kelola Perseroan, RUPST juga menyetujui penunjukan Loh Kok Leong sebagai Komisaris. Dengan pengalaman kepemimpinan lebih dari 2 dekade, termasuk sebagai Partner dan Managing Director Boston Consulting Group (BCG), Loh memiliki keahlian di bidang transformasi, strategi dan pengembangan skala bisnis di kawasan Asia Tenggara.

"Pengalaman beliau dalam transformasi dan pertumbuhan strategis di Asia Tenggara akan memperkuat kapabilitas pengawasan Perseroan serta mendukung pendekatan yang seimbang dan visioner dalam ekspansi jangka panjang dan penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan," ucap Edwin.

Sebagai informasi, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan MR.D.I.Y. Indonesia:

Komisaris Utama: Ong Chu Jin AdrianKomisaris: Darwin Cyril NoerhadiKomisaris: Loh Kok LeongKomisaris Independen: Istini Tatiek SiddhartaIndependent Commissioner: Loo Chong Peng

Direktur Utama: Edwin Cheah Yew HongDirektur: Rika Juniaty TanzilDirektur: Frida Herlina MarpaungDirektur: Hendra KurniawanDirektur: Michael