Scroll ke bawah untuk membaca berita
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
12 Juni 2025 | 16.49 WIB
Gabung Tempo Circle
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta semua pemerintah daerah atau pemda untuk menyusun Peraturan Daerah atau Perda Kawasan Tanpa Rokok. Budi Gunadi menyampaikan hal ini di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pilihan editor: Mengapa Intoleransi terhadap Ahmadiyah Terus Terjadi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Regulasi area bebas rokok itu guna menjalankan amanat Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Pasal tersebut menegaskan pemda harus menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan perda.
“Kalau saya boleh minta tolong ke Pak Mendagri, kalau boleh 514 kabupaten kota, 38 provinsi, kalau perlu dalam 3 bulan, atau sampai akhir tahun, semuanya sudah punya perda dan perkada (peraturan kepala daerah),” ucap Budi dalam rapat koordinasi nasional tentang posisi dan kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan kawasan tanpa rokok yang dihelat di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Juni 2025.
Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, ada 209 kabupaten/kota yang sudah memiliki perda dan perkada KTR. Sebanyak 168 kabupaten/kota memiliki perda, tetapi belum memiliki perkada. Kemudian sebanyak 109 kabupaten/kota mempunyai perkada saja, namun tak mempunyai perda. “Dan ada 28 kabupaten/kota yang belum punya sama sekali,” tutur Budi.
Dia pun menegaskan perlu ada standardisasi isi perda dan perkada kawasan tanpa rokok itu. Sebab, perda dan perkada tiap wilayah sering kali berbeda. Kementeriannya, ujar Budi, bakal menghadap ke Kementerian Dalam Negeri untuk membahas penyetaraan isi perda dan perkada. “Enggak usah sama persis, tapi perda sama perkadanya isinya kira-kira sama,” kata dia.
Adapun PP 28/2024 resmi terbit pada 26 Juli 2024, setelah sekitar setahun digodok. PP yang berisi 1.172 pasal ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pilihan editor: Nasir Djamil Meyakini 4 Pulau yang Jadi Wilayah Sumatera Utara Tetap Milik Aceh
Ervana Trikarinaputri
Lulusan program studi Sastra Inggris Universitas Padjadjaran. Bergabung dengan Tempo sejak pertengahan 2024.
Erick Thohir Sampai di Sini
Erick Thohir Sampai di Sini
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini
Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk
Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error
Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Panitia SNPMB Bantah Isu Kebocoran Soal UTBK 2025
PDIP Ungkap Makna di Balik Kehadiran Megawati di Hari Pancasila
Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan
Menteri Kesehatan Akan Reformasi Total Pendidikan Dokter Spesialis
Usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI, Kantor KontraS Diteror Orang Tak Dikenal
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk
Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini
Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis
Kata Kemenhan soal Peluang Beli Jet Tempur J-10 Cina
Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor
Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik
Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan
Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan
Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim
Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen
Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?
Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night
Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus
Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error
372 Guru Besar Kedokteran Deklarasi Tak Percaya Menkes Budi Gunadi
Pramono Bilang Jakarta Bangun 1,4 Kilometer Tanggul Laut Tahun Ini
Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas
500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus
Begini Penanganan Kasus Pidana yang Libatkan Disabilitas Intelektual
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini