Scroll ke bawah untuk membaca berita
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
12 Juni 2025 | 20.15 WIB
Gabung Tempo Circle
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengusulkan pembentukan tim pengawas khusus proyek makan bergizi gratis atau MBG. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga yang diamanatkan mengelola program tersebut, pada tahun anggaran 2026.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Nurhadi, anggaran sebesar Rp 217,86 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG,” kata dia dalam keterangan tertulis di laman resmi DPR, dikutip pada Kamis, 12 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai NasDem itu mewanti-wanti agar penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan transparan. Sebab program utama yang dijalankan BGN, yakni makan bergizi gratis, merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun,” kata Nurhadi.
Ia mengacu pada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 miliar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2019–2022 yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Ia berujar, bila kasus korupsi serupa terulang, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun.
Nurhadi pun mendorong supaya BGN menerapkan sistem pengelolaan yang lebih ketat. Ia mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana. “Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” kata dia.
Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif atau perkiraan awal anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun 2026. Dari 98 kementerian/lembaga yang ada, Badan Gizi Nasional ditetapkan mendapat alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 217,86 triliun. Lembaga itu ditugaskan menjalankan program prioritas makan bergizi gratis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati menyampaikan bahwa tahun depan program itu bakal diperkuat. “Pada tahun 2026 MBG terus diperkuat hingga dapat melayani seluruh 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30 ribu unit satuan pelayanan pemenuhan gizi,” ucapnya di sidang paripurna DPR, Senin, 20 Mei 2025.
Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara
Ervana Trikarinaputri
Lulusan program studi Sastra Inggris Universitas Padjadjaran. Bergabung dengan Tempo sejak pertengahan 2024.
Erick Thohir Sampai di Sini
Erick Thohir Sampai di Sini
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini
Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk
Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error
Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Panitia SNPMB Bantah Isu Kebocoran Soal UTBK 2025
PDIP Ungkap Makna di Balik Kehadiran Megawati di Hari Pancasila
Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan
Menteri Kesehatan Akan Reformasi Total Pendidikan Dokter Spesialis
Usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI, Kantor KontraS Diteror Orang Tak Dikenal
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk
Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini
Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis
Kata Kemenhan soal Peluang Beli Jet Tempur J-10 Cina
Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor
Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik
Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan
Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan
Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim
Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen
Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?
Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night
Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus
Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error
372 Guru Besar Kedokteran Deklarasi Tak Percaya Menkes Budi Gunadi
Pramono Bilang Jakarta Bangun 1,4 Kilometer Tanggul Laut Tahun Ini
Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas
500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus
Begini Penanganan Kasus Pidana yang Libatkan Disabilitas Intelektual
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini