JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Indonesia berkomitmen dalam memastikan terwujudnya pembangunan infrastruktur yang adil dan inklusif untuk mendukung masyarakat termiskin dan paling rentan.
JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Indonesia berkomitmen dalam memastikan terwujudnya pembangunan infrastruktur yang adil dan inklusif untuk mendukung masyarakat termiskin dan paling rentan.
Untuk itu, Sugiono mengundang semua pemangku kepentingan global untuk bergabung bersama Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan inklusif itu.
Untuk itu, Sugiono mengundang semua pemangku kepentingan global untuk bergabung bersama Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan inklusif itu.
Ket. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengundang semua pemangku kepentingan global untuk bergabung bersama Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan inklusif itu.
“Kami siap memfasilitasi dan menantikan kolaborasi yang bermakna dan nyata,” katanya dalam sambutannya pada Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (12/6).
“Kami siap memfasilitasi dan menantikan kolaborasi yang bermakna dan nyata,” katanya dalam sambutannya pada Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (12/6).
Menlu Sugiono menuturkan pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar membangun objek fisik, tetapi juga menghidupkan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Menlu Sugiono menuturkan pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar membangun objek fisik, tetapi juga menghidupkan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
“Ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya, seraya melanjutkan bahwa Indonesia sedang berupaya menerapkan model kemitraan publik-swasta (KPS) sebagai perluasan dari model KPS klasik guna melibatkan masyarakat lokal dalam proyek.
“Ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya, seraya melanjutkan bahwa Indonesia sedang berupaya menerapkan model kemitraan publik-swasta (KPS) sebagai perluasan dari model KPS klasik guna melibatkan masyarakat lokal dalam proyek.
Platform Multilateral
Platform Multilateral
Indonesia juga sedang berupaya memperkuat platform multilateral untuk menyelaraskan standar, pendanaan dan dampak, serta inklusivitas, kata Sugiono.
Indonesia juga sedang berupaya memperkuat platform multilateral untuk menyelaraskan standar, pendanaan dan dampak, serta inklusivitas, kata Sugiono.
Seperti banyak negara berkembang lain, Indonesia pun menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang signifikan.
Seperti banyak negara berkembang lain, Indonesia pun menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang signifikan.
Dalam konteks tersebut, Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS pada 2030 untuk aksi iklim. Sementara hanya 30 persen yang dapat dicapai melalui pendanaan publik.
Dalam konteks tersebut, Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS pada 2030 untuk aksi iklim. Sementara hanya 30 persen yang dapat dicapai melalui pendanaan publik.
Kebutuhan tersebut semakin sulit dicapai dengan banyaknya kebijakan yang berorientasi ke dalam negeri juga berpotensi berdampak pada kerja sama pembangunan internasional.
Kebutuhan tersebut semakin sulit dicapai dengan banyaknya kebijakan yang berorientasi ke dalam negeri juga berpotensi berdampak pada kerja sama pembangunan internasional.
Oleh sebab itu, Sugiono mendorong semua pihak terkait agar berusaha menemukan titik temu dan bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut.
Oleh sebab itu, Sugiono mendorong semua pihak terkait agar berusaha menemukan titik temu dan bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut.
Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menuturkan, pembangunan infrastruktur memang sebagai basis pengungkit kemajuan perekonomian suatu negara. Namun demikian dalam upaya penyediaan infrastruktur persoalan awal adalah pembiayaan.
Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menuturkan, pembangunan infrastruktur memang sebagai basis pengungkit kemajuan perekonomian suatu negara. Namun demikian dalam upaya penyediaan infrastruktur persoalan awal adalah pembiayaan.
“Jika infrastruktur itu murni sebagai layanan publik, maka pemerintah harus menyediakan dananya. Jika infrastruktur dapat menghasilkan revenue, walaupun dalam jangka panjang, maka pembiayaan seminimal mungkin jangan menggunakan utang komersial yamg jangka pendek dan berbunga tinggi,”ungkapnya.
“Jika infrastruktur itu murni sebagai layanan publik, maka pemerintah harus menyediakan dananya. Jika infrastruktur dapat menghasilkan revenue, walaupun dalam jangka panjang, maka pembiayaan seminimal mungkin jangan menggunakan utang komersial yamg jangka pendek dan berbunga tinggi,”ungkapnya.
Mengundang investor dengan skema “sharing cost and revenue” akan mengurangi risiko pembiayaan, namun persoalannya adalah menarik investor. Para investor sangat memperhatikan keamanan dana dan potensi revenuedi masa mendatang. Maka skema pembiayaan harus diback up dengan underlying aset yang berkualitas, sehingga ketika proyek gagal atau tidak menghasilkan revenue yang signifikan, investor tidak mengalami kerugian besar.
Mengundang investor dengan skema “sharing cost and revenue” akan mengurangi risiko pembiayaan, namun persoalannya adalah menarik investor. Para investor sangat memperhatikan keamanan dana dan potensi revenuedi masa mendatang. Maka skema pembiayaan harus diback up dengan underlying aset yang berkualitas, sehingga ketika proyek gagal atau tidak menghasilkan revenue yang signifikan, investor tidak mengalami kerugian besar.
Yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan infrastruktur yang dibangun. Jika jalan pelabuhan, bandara, waduk siap namun kawasan industri, wisata, transportasi laut dan pertanian belum siap, maka pemanfaatan sangat minimal dan tidak mampu mendongkrak perekonomian.
Yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan infrastruktur yang dibangun. Jika jalan pelabuhan, bandara, waduk siap namun kawasan industri, wisata, transportasi laut dan pertanian belum siap, maka pemanfaatan sangat minimal dan tidak mampu mendongkrak perekonomian.
“Oleh karena itu membangun infrastruktur harus terintegrasi dengan pembangunan lembaga atau industri yang memanfaatkannya,”ungkap Suhartoko.
“Oleh karena itu membangun infrastruktur harus terintegrasi dengan pembangunan lembaga atau industri yang memanfaatkannya,”ungkap Suhartoko.
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung
Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung
Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M
Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred
PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.
