Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PROGRAM pemberantasan korupsi era Presiden Prabowo mulai menunjukkan hasilnya. Berdasarkan data Kementerian PAN-RB terdapat penurunan 15% pada indikator potensi korupsi dalam birokrasi selama tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
Ketua Umum Keluarga Alumni Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Lutfi Alkatiri mengapresiasi prestasi temuan tersebut. “Awal tahun 2025 Transparency International mempublikasikan hasil terbaru dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024. Dalam survei global ini, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37 poin. Skor ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat 34 poin,” ungkap Lutfi dalam pernyataanya, Jumat (13/6).
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Baca juga : GREAT Institute Apresiasi Prabowo Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
“Indeks ini menggambarkan persepsi para pebisnis dan ahli terkait dengan praktik korupsi, mulai dari suap-menyuap, nepotisme, hingga penyalahgunaan anggaran publik. Hasil ini menunjukkan ada optimisme di kalangan pelaku bisnis global tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ungkap alumni Teknik Industri angkatan 1996 itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merilis hasil survei tahunan yang berjudul Survei Penilaian Integritas (SPI). Skor SPI 2024 mencapai 71,53 poin, sedikit lebih tinggi dari 70,97 poin pada 2023, menunjukkan adanya perbaikan meski skor tersebut masih tergolong dalam kategori rentan (dengan rentang nilai 0-72,9).
“Survei ini mengukur kualitas integritas di berbagai lembaga pemerintah, mulai dari kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), artinya kinerja Pemerintahan Prabowo sangat sukses memberantas korupsi di Pemerintahan,” tukasnya.
Baca juga : UU BUMN Dinilai Bertolak Belakang dengan Tujuan Presiden Terkait Pemberantasan Korupsi
Survei Litbang Kompas menemukan citra baik KPK naik signifikan dari 60,9% pada September 2024 menjadi 72,6% di Januari 2025.
Tren kenaikan persepsi baik publik terhadap KPK ini, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sembilan lembaga lainnya, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Naiknya citra baik KPK tidak lepas dari kontribusi kepemimpinan baru. Hal itu tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingginya tingkat keyakinan dan kepuasan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo.
“Dalam survei yang dilakukan Kompas pada Juni 2025, sebanyak 73,6% responden mengungkapkan puas terhadap berbagai langkah pemberantasan korupsi. Sementara itu, 78,3% responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menuntaskan berbagai kasus korupsi di Indonesia. Artinya kita yakin pada 2029, angka ini akan semakin membaik,” tutup Lutfi. (Ant/P-3)
Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.
Berbagai penerapan mekanisme pendanaan parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan anti-korupsi.
LANGKAH pasti tengah dijalankan Kejaksaan Agung untuk mem persiapkan eksekusi hukuman mati tahap kedua terhadap terpidana mati, utamanya pada bandar narkotika
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih absen dari KTT G7 dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menuturkan prioritas pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dari Jakarta hingga Semarang.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sebesar 280%.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Pantura).
Copyright @ 2025 Media Group – mediaindonesia. All Rights Reserved