JAKARTA – Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi mengemukakan, Jakarta harus mampu meningkatkan infrastruktur untuk menjadi kota yang aman bagi perempuan dan anak.
JAKARTA – Sekretaris Jenderal United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi mengemukakan, Jakarta harus mampu meningkatkan infrastruktur untuk menjadi kota yang aman bagi perempuan dan anak.
"Jakarta harus bisa menjadi kota yang memiliki infrastruktur yang nyaman, kota yang aman untuk perempuan dan anak sehingga tidak perlu khawatir sebagai perempuan dan anak yang berada di Jakarta," kata Bernadia dalam diskusi di "Jakarta Future Festival (JFF) 2025" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (14/6).
"Jakarta harus bisa menjadi kota yang memiliki infrastruktur yang nyaman, kota yang aman untuk perempuan dan anak sehingga tidak perlu khawatir sebagai perempuan dan anak yang berada di Jakarta," kata Bernadia dalam diskusi di "Jakarta Future Festival (JFF) 2025" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (14/6).
Ket. Sejumlah anak bermain di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Pasar Ular, Plumpang, Jakarta Utara, Rabu (12/6/2024)
Selain itu, Bernadia menyebutkan, Jakarta harus meningkatkan semua sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik serta kenyamanan masyarakat. Seperti layanan transportasi dan kualitas udara.
Selain itu, Bernadia menyebutkan, Jakarta harus meningkatkan semua sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik serta kenyamanan masyarakat. Seperti layanan transportasi dan kualitas udara.
"Saya mau ada target, biasanya jalan kaki 5.000 langkah tapi di Jakarta susah, karena takut keserempet dan lain-lain. Jadi Jakarta harus memiliki transportasi yang lancar, kota harus aman untuk perempuan dan anak, kota bersih tidak ada polusi," ujar Bernadia.
"Saya mau ada target, biasanya jalan kaki 5.000 langkah tapi di Jakarta susah, karena takut keserempet dan lain-lain. Jadi Jakarta harus memiliki transportasi yang lancar, kota harus aman untuk perempuan dan anak, kota bersih tidak ada polusi," ujar Bernadia.
Menurut Bernadia, mewujudkan Jakarta kota yang aman bagi perempuan dan anak tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Semua pihak di kalangan masyarakat termasuk komunitas harus bersama-sama mencari solusi.
Menurut Bernadia, mewujudkan Jakarta kota yang aman bagi perempuan dan anak tidak hanya menjadi tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Semua pihak di kalangan masyarakat termasuk komunitas harus bersama-sama mencari solusi.
Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global perlu adanya "branding" yang kuat bagi Jakarta. "Ini bukan hanya kerja pemerintah daerah (pemda) saja, semua harus terlibat, harus ikut sebagai bentuk bangga sebagai warga Jakarta," katanya.
Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global perlu adanya "branding" yang kuat bagi Jakarta. "Ini bukan hanya kerja pemerintah daerah (pemda) saja, semua harus terlibat, harus ikut sebagai bentuk bangga sebagai warga Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memperkuat peran pamong di tingkat kelurahan untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memperkuat peran pamong di tingkat kelurahan untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurut Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, para pamong khususnya lurah memegang peran strategis sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat.
Menurut Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, para pamong khususnya lurah memegang peran strategis sebagai pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat.
Berdasarkan laman (web) Dinas PPAPP DKI Jakarta, layanan kasus kekerasan perempuan dan anak bisa diakses secara gratis bagi warga Jakarta ataupun bukan warga DKI Jakarta yang mengalami kekerasan di wilayah Jakarta.
Berdasarkan laman (web) Dinas PPAPP DKI Jakarta, layanan kasus kekerasan perempuan dan anak bisa diakses secara gratis bagi warga Jakarta ataupun bukan warga DKI Jakarta yang mengalami kekerasan di wilayah Jakarta.
Layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Layanan tersebut mencakup pendampingan, kesehatan, psikologis, hukum dan rujukan.
Layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Layanan tersebut mencakup pendampingan, kesehatan, psikologis, hukum dan rujukan.
Terdapat???? dua petugas layanan di setiap pos pengaduan yang terdiri dari konselor dan paralegal yang bertugas menerima pengaduan kekerasan,m dan melakukan asesmen awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
Terdapat???? dua petugas layanan di setiap pos pengaduan yang terdiri dari konselor dan paralegal yang bertugas menerima pengaduan kekerasan,m dan melakukan asesmen awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
Adapun pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak di Jakarta hadir di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.
Adapun pos pengaduan kekerasan perempuan dan anak di Jakarta hadir di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.
Total terdapat 44 pos pengaduan yang kini tersebar di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta.
Total terdapat 44 pos pengaduan yang kini tersebar di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2024. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.682 kasus.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2024. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.682 kasus.
Sedangkan kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang Januari sampai Juni 2025 sebanyak 965 kasus.
Sedangkan kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang Januari sampai Juni 2025 sebanyak 965 kasus.
Sabtu, 14-Jun-2025 | Lili Lestari
Sabtu, 14-Jun-2025 | Lili Lestari
Sabtu, 14-Jun-2025 | Lili Lestari
Sabtu, 14-Jun-2025 | Aloysius Widiyatmaka
Sabtu, 14-Jun-2025 | Lili Lestari
Sabtu, 14-Jun-2025 | Aloysius Widiyatmaka
Sabtu, 14-Jun-2025 | Aloysius Widiyatmaka
Sabtu, 14-Jun-2025 | Lili Lestari
Sabtu, 14-Jun-2025 | Yebdi Trismar
Sabtu, 14-Jun-2025 | Lili Lestari
Sabtu, 14-Jun-2025 | Yebdi Trismar
