Scroll ke bawah untuk membaca berita
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
12 Juni 2025 | 22.56 WIB
Gabung Tempo Circle
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Ibadah haji yang seharusnya menjadi puncak spiritual umat Islam justru diwarnai berbagai persoalan teknis dan logistik yang mengganggu kenyamanan, bahkan keselamatan jemaah di Haji 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari keterlambatan transportasi, pembagian akomodasi yang semrawut, hingga dugaan pungutan liar, serangkaian masalah tersebut mencerminkan ketidaksiapan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan haji.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anggota Tim Pengawas DPR, Adies Kadir, secara gamblang mengemukakan bahwa Kemenag gagal melakukan antisipasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujar Adies saat meninjau langsung situasi di Mina, Makkah, pada 8 Juni 2025.
Adies mencatat berbagai masalah kecil yang, jika dikumpulkan, membentuk gambaran besar ketidaksiapan penyelenggara. Mulai dari jemaah yang tertinggal rombongan, diusir dari tempat istirahat, hingga keterlambatan distribusi konsumsi.
“Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” tegasnya.
Ia juga mengkritik distribusi petugas haji yang tidak merata, terutama di titik-titik padat. Akibatnya, banyak jemaah yang merasa dibiarkan tanpa pendampingan atau bantuan.
Anggota Timwas lainnya, Abdul Fikri Faqih, menyebut persoalan transportasi sebagai salah satu titik kegagalan paling fatal. Ia mengungkap bahwa banyak jemaah telah mengenakan ihram sejak Rabu pagi (4 Juni 2025), namun baru diberangkatkan ke Arafah pada Kamis siang (5 Juni 2025).
Keterlambatan ini, menurutnya, disebabkan armada dari pihak syarikah Arab Saudi yang tidak memadai.
“Mereka sudah siap dari hari Rabu pagi, tapi sore belum diangkut, malam belum diangkut, Kamis pagi yang mestinya sudah di Arafah pun belum diangkut juga,” ungkap Fikri.
Setelah dari Muzdalifah ke Mina, ratusan jemaah bahkan terpaksa berjalan kaki sejauh 6–7 kilometer karena bus penjemput tak kunjung datang. Fikri menyebut pengalaman ini sebagai pengorbanan luar biasa, sembari mengapresiasi kesabaran jemaah.
Masalah juga muncul di tenda-tenda Arafah dan Mina yang melebihi kapasitas. Kementerian Agama pun mengakui kelebihan kapasitas ini sebagai kekeliruan syarikah, yang akan menjadi bahan evaluasi.
“Sudah overload, tetap saja ditambah-tambah lagi,” kata Fikri.
Sementara itu, Selly Andriany Gantina dari Komisi VIII DPR RI menyoroti sistem multisyarikah yang baru diterapkan di Haji 2025 tahun ini. Menurutnya, perubahan dari satu ke delapan syarikah tanpa kesiapan cukup justru menimbulkan kekacauan.
“Jemaah dikorbankan,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan kualitas petugas haji yang rendah, bahkan ada yang lebih sibuk mengurus ibadah pribadi daripada melayani jemaah.
Timwas DPR Siap Dorong RUU Haji
Dikutip dari Antara pada 11 Juni 2025, timwas DPR mengungkapkan akan membawa seluruh temuan ini ke rapat kerja evaluasi dan sebagai dasar revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Kami berkomitmen agar kualitas pelayanan haji di tahun-tahun mendatang dapat diperbaiki secara signifikan,” kata Fikri.
Pengamat haji Ade Marfuddin menyarankan agar Kemenag tidak lagi menjadi penanggung jawab utama. Ia mengusulkan agar kewenangan diserahkan kepada Badan Penyelenggara Haji agar lebih fokus dan profesional.
Sementara peneliti haji, Dadi Darmadi, menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang dapat bekerja secara real-time dengan otoritas Arab Saudi. Ia juga menegaskan bahwa manasik haji seharusnya tidak hanya berisi pelatihan ibadah, tetapi juga pembekalan budaya dan kemampuan bertahan di lingkungan Arab Saudi.
Rangkaian persoalan dalam ibadah haji 2025 seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Ketidaksiapan bukan hanya mencoreng nama baik penyelenggara, tetapi juga membahayakan jemaah.
Dengan komitmen evaluasi dari Timwas DPR dan tekanan publik yang semakin kuat, sudah saatnya perombakan serius dilakukan agar ibadah haji tahun-tahun mendatang benar-benar menjadi pengalaman spiritual yang layak dan manusiawi.
Pilihan editor: 183 Jemaah Haji Indonesia Meninggal di Arab Saudi
Putri Safira Pitaloka
Erick Thohir Sampai di Sini
Erick Thohir Sampai di Sini
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan
Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk
Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh
Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasto Tahanan KPK, PDIP: Sudah Ditargetkan Ditahan Sebelum Kongres
Peluang PDIP Masuk Kabinet, Dasco: Belum Ada Pembicaraan Apa-apa
Guru Besar UPI Bicara Soal Kelulusan Siswa dari Sekolah di Barak Militer
Soenarko: Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila
Rektor UI Putuskan Bahlil Lakukan Perbaikan Disertasi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk
Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU
Gaduh 4 Pulau Aceh Diambil Sumut: Kronologinya?
Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini
Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor
Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik
Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan
Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan
Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim
Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen
Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?
Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night
Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus
8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan
Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh
Cek Kesehatan Gratis Bakal Digelar di Sekolah Mulai Agustus Tahun Ini
Kemenaker Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss
Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas
500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini