Semua Kabar

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bakal kembali mengguyur pasar dengan beras murah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai akhir Juni 2025. Namun, beras murah ini tidak digelontorkan secara nasional, melainkan hanya untuk daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

“Akhir Juni. Kan kita perlu persiapan untuk packaging 5 Kg. Kemudian menyasar yang utama adalah daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita perlu duluan, Indonesia Timur, Papua, Maluku Utara,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Arief menerangkan, SPHP tahun ini memang tidak digelontorkan sepanjang tahun seperti sebelumnya. Pemerintah memilih skema penyaluran yang lebih selektif dan tepat sasaran, demi menjaga keseimbangan harga di tingkat petani dan konsumen.

“SPHP dikeluarkan harus sesuai dengan peruntukan. Jadi misalnya pada waktu kita tidak panen, panennya terbatas, perlu stabilisasi harga dan pasokan, itu SPHP dikeluarkan. Dan itu kita menugaskan Bulog seizin ratas atau rakortas,” jelasnya.

Ia menyebut, SPHP sempat dihentikan setelah Februari karena saat itu pemerintah tengah menjaga agar harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tetap stabil di angka Rp6.500 per kg.

“Jangan di satu sisi kita Rp6.500 naikkan harga GKP, tapi di sisi lain kita mengeluarkan SPHP, itu malah menjatuhkan harga. Itu yang dibicarakan dalam rakortas. Jadi perintahnya Presiden adalah jaga petani,” tegas dia.

Sejauh ini, lanjutnya, Bapanas telah menerima permintaan SPHP dari 17 kabupaten di 8 provinsi, yang sebagian besar berada di Indonesia Timur.

“Akhir Juni dimulai dari beberapa daerah yang angkanya (harga beras) naik. Per hari ini, Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi atau dari 17 bupati. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” jelasnya.

Adapun penyaluran SPHP, kata Arief, juga akan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya hanya melalui pasar tradisional dan ritel modern, tahun ini ditambah dengan saluran baru, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Begitu ada Kopdes Merah Putih, salah satu outlet-nya adalah Kopdes Merah Putih. Kita salurkan dalam bentuk 5 kg ke outlet-outlet, dan outlet-outlet ini adalah yang terverifikasi,” ujar Arief.

Lebih lanjut, Arief menyebut stok beras pemerintah dalam kondisi aman. Hingga saat ini, cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,1 hingga 4,2 juta ton, dengan 2,5 juta ton merupakan hasil serapan sejak Januari.

“(Volume) SPHP rata-rata kalau kita lihat sekitar 120 sampai 150 ribu ton sebulan. Tapi sekarang kita sangat selektif, hanya menyasar ke daerah yang memang paling perlu,” ujarnya.

Ia juga memastikan intervensi SPHP dilakukan di saat yang tepat, mengingat saat ini produksi nasional sudah mulai menurun dari puncak panen raya April lalu.

“Kalau yang kemarin kan (panen) lebih dari 5 juta ton, sekarang mungkin sekitar 2,6 sampai 2,8 juta ton setara beras. Jadi, sudah tepat kebijakan kita. Pada saat panen raya waktunya Bulog menyerap, pada saat mulai turun produksi, harga juga mulai terlihat, kita melakukan intervensi,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan fakta mengejutkan, bahwa dua orang di Indonesia meninggal akibat Tuberkulosis (TBC) setiap lima menit. Data itu disampaikannya saat mengunjungi Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (11/6), yang kini dijadikan desa percontohan dalam penanggulangan TBC berbasis komunitas.”Setiap lima menit ada dua yang wafat. Kita bicara di acara ini, yang wafat karena TBC mungkin sudah 20 lebih,” ujar Budi dalam dialog bersama warga, dikutip dari website resmi Kemenkes di Jakarta, Kamis (12/5/2025).

TBC masih menjadi penyebab kematian tertinggi akibat penyakit menular di Indonesia, meski sebenarnya bisa disembuhkan. Kunci pengendalian, kata Menkes, ada pada deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas. Ia juga menyoroti tantangan besar dalam proses pengobatan yang harus dijalani pasien selama enam bulan penuh dengan konsumsi beberapa pil setiap hari.

Adapun gejala umum TBC yakni batuk yang tidak kunjung sembuh lebih dari tiga minggu hingga turunnya berat badan secara tiba-tiba.”Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” jelasnya.

Menkes menegaskan, ada empat langkah utama untuk menghentikan penyebaran TBC, yaitu menemukan kasus, memulai pengobatan sesegera mungkin, menyelesaikan pengobatan, serta memberikan terapi pencegahan kepada kontak erat.Dalam kesempatan itu, Menkes juga memberi apresiasi kepada Pemerintah Desa Klapanunggal atas peran aktifnya dalam mendeteksi kasus TBC dan memastikan pasien menjalani pengobatan hingga sembuh.”Saya terima kasih ke Desa Klapanunggal, karena tidak semua desa melakukan ini. Rajin mencari yang kena (TBC), pastikan minum obat sampai selesai. Karena kalau tidak, dia menular, dia mematikan,” ucapnya.Program desa siaga TBC ini termasuk dalam program prioritas (quick wins) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Budi mengungkapkan, Prabowo sempat terkejut saat mengetahui tingginya angka kematian akibat TBC di Indonesia.Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, yang turut hadir, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menerapkan prinsip TOSS (Temukan, Obati, Sampai Sembuh). Ia juga mengajak warga memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk deteksi dini TBC.”TOSS itu kewajiban kita semua. Kalau ada anak, istri, saudara, tetangga yang gejalanya mirip, segera laporkan agar bisa diobati sampai sembuh,” kata Aries.Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh hoaks terkait vaksin atau pengobatan dari pemerintah. Menurutnya, stigma sosial dan ketakutan sering membuat penderita TBC enggan melapor dan menjalani pengobatan.Dalam penutupannya, Menkes menyerukan untuk tidak mengabaikan penyakit yang bisa dicegah dan disembuhkan ini. “TBC itu begitu ketahuan, dikasih obat, dia berhenti kok penularannya. Obatnya ada, dan kalau selesai, dia sembuh. Agar mereka bisa kembali sebagai anggota masyarakat kita,” ujar Menkes.

Jakarta, CNBC Indonesia – Dua wilayah di Provinsi DI Yogyakarta (Jogja) disebut berada di jalur paling berbahaya akibat gempa megathrust hingga memicu tsunami tinggi. Demikian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DI Yogyakarta Noviar Rahmad mengutip kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Seperti diberitakan detikjogja, Noviar menuturkan, BMKG melakukan kajian di sepanjang Pantai Selatan. Dan menemukan adanya potensi gempa bumi megathrust yang mengintai wilayah Selatan Jogja itu.

Disebutkan, gempa megathrust itu berpotensi memicu gelombang tinggi sekitar 18-22 meter.

“Jadi kajian yang sudah dilakukan BMKG bahwa kita punya risiko di 8,8 SR (Skala Richter). Kemudian di tiga kabupaten, Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo itu ada potensi terjadi tsunami dengan kajian yang sudah kita lakukan ya,” katanya, dikutip dari detikjateng, Kamis (12/5/2025).

“Jalur bahaya yang paling tinggi Bantul dan Kulon Progo. Kalau Gunungkidul ada yang di tebing-tebing, nah itu jalur yang lebih aman,” tambah Noviar.

Noviar pun memaparkan lokasi yang disebut sebagai zona aman dari tsunami. Serta, kapan warga harus segera mengungsi jika terjadi gempa megathrust.

Radius 4 km dari bibir pantai disebutnya sebagai zona aman.

“Nah, itu yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa ketika ada peringatan, bahwa terjadi tsunami atau megathrust, maka ada waktu untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman, 38-42 menit,” jelasnya.

Sementara untuk tempat evakuasi, menurutnya, sudah dipersiapkan. Begitu juga dengan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).

“Tempatnya itu sudah dibuat, ditunjuk tempat evakuasi sementara dan akhir. Letaknya ada di kalurahan-kalurahan yang berada zonanya. Selain itu di masjid, musala yang berada di zona aman atau 4 kilometer dari bibir pantai,” katanya.

“Di Bantul sudah berjalan EWS tsunami dan setiap tanggal 26 kami melakukan uji coba. Jadi ada sirene yang menyambung ke tempat-tempat ibadah dan itu diujicobakan setiap bulan. Jadi Bantul, Kulon Progo sudah berjalan, tapi Gunungkidul masih agak terkendala masalah sinyal,” ungkap Noviar.

Selengkapnya baca di sini >>>.

Jakarta, CNBC Indonesia – Raksasa ride hailing, Uber bekerja sama dengan perusahaan teknologi tanpa pengemudi, Wayve. Ini menjadi tanda perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia itu ikut masuk ke sektor mobil otonom.

Wayve yang berasal dari London, Inggris merupakan pengembang software untuk kendaraan tanpa pengemudi. Perusahaan itu menggunakan AI untuk kendaraan bisa menilai lingkungan di sekitarnya.

Kolaborasi keduanya akan meluncurkan uji coba kendaraan otonom di Inggris pada 2026 mendatang. Nantinya penumpang bisa menggunakan Uber tanpa pengemudi atau sebagai standar Level 4 pada uji coba yang jadi pertama untuk perusahaan.

“Kerja sama dengan Wayve membawa selangkah lebih dekat dengan visi menjadikan otonom sebagai pilihan aman dan andal bagi pengendara di mana saja,” kata Presiden dan kepala operasi Uber, Andrew MacDonald, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, CEO dan salah satu pendiri Wayve, Alex Kendall menerangkan ini menjadi momen penting bagi kendaraan otonom di Inggris. Pihak perusahaan juga tengah menyiapkan penerapan AI Driver di jalanan kota London.

“Bersama Uber dan mitra OEM global, kami mempersiapkan diri menerapkan teknologi AI Driver kami di jalanan London,” jelasnya.

Baik Uber dan Wayve mengungkapkan bekerja sama dengan pemerintah Inggris serta Transport for London, otoritas utama pengawas transportasi di kota tersebut. Dari keduanya, mereka mendapatkan persetujuan dan izin sebelum bisa melakukan uji coba.

Pemerintah Inggris diketahui sudah membuka jalan untuk menguji kendaraan tanpa supir di negaranya. Tahun lalu aturan soal itu telah disahkan untuk bisa dijalankan mulai tahun depan.

Sebagai informasi, Uber dulunya pernah tersedia di Indonesia dan menjadi salah satu ‘raja’ platform ojek online. Namun, Uber akhirnya angkat kaki dari Indonesia dan menjual semua unit bisnisnya di Asia Tenggara ke Grab pada 2018 silam.

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan besarnya kebutuhan dana Indonesia untuk memenuhi pembangunan infrastruktur dasar. Nilainya mencapai US$ 625 miliar atau setara Rp 10.143,62 triliun (kurs Rp 16.229/US$).

Sri Mulyani menuturkan, dana itu sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai infrastruktur dasar yang difungsikan untuk konektivitas maupun sebagai pembuka akses ekonomi, sebab wilayah Indonesia berupa kepulauan atau archipelago.

“Jadi pembiayaan masih menjadi hambatan kritis. Total kebutuhan investasi infrastruktur kita untuk periode 2025-2026 adalah sekitar US$ 625 miliar,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam acara International Conference on Infrastructure 2025, di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025).

Sri Mulyani menuturkan, kebutuhan dana investasi infrastruktur itu baru bisa dipenuhi pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun APBD sebesar 40%.

Rinciannya ialah dari APBN baru bisa tersedia dana US$ 143,84 miliar, dan APBD US$ 106,31 miliar.

Sementara itu, untuk 60% nya harus dicari dari sumber lain, terutama dari BUMN dan BUMD senilai US$ 187,61 miliar atau setara 30%, dan dari sektor swasta US$ 187,61 miliar dengan porsi juga setara 30% dari total kebutuhan dana investasi infrastruktur.

“Jadi kita jelas sekali menghadapi kesenjangan pembiayaan di sini. Ini sangat membutuhkan partisipasi dari pihak swasta maupun dukungan dari rekan-rekan lainnya, dan juga menjadi dorongan kebutuhan untuk menciptakan mekanisme pembiayaan inovatif lainnya,” kata Sri Mulyani.

Jakarta, CNBC Indonesia – Kenaikan harga emas dunia diproyeksikan akan membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan PT Freeport Indonesia. Presiden Direktur Freeport Tony Wenas menyebut bahwa tren harga emas yang tinggi akan mendorong peningkatan revenue dan profitabilitas perusahaan, sekaligus menambah kontribusi terhadap pendapatan negara.

Dalam menghadapi dinamika pasar, Freeport fokus pada aspek yang bisa dikendalikan. Perusahaan berkomitmen pada produksi yang aman dan berkelanjutan. Strategi inimenjadi kunci Freeport menjaga kinerja jangka panjang yang stabil, sekaligus tetap memberikan kontribusi optimal bagi negara.

Saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Presiden Direktur PT Freeport Tbk Tony Wenas di Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (12/06/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia – Jepang menghadapi krisis beras, warga di Negeri Sakura itu sampai harus antre sejak pagi demi mendapatkan beras murah yang dijual terbatas. Di tengah situasi itu, apakah Indonesia akan mengekspor beras ke Jepang?

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman angkat bicara saat ditanya soal kemungkinan ekspor beras ke Jepang, Amran menyebut saat ini pemerintah Indonesia masih fokus menyelesaikan pengiriman bantuan pangan ke Palestina terlebih dahulu.

“Kita selesaikan dulu ekspor bantuan pangan beras… mengirim bantuan ke Palestina,” ujar Amran saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, terkait kelanjutan ekspor beras ke Malaysia, Amran menyebut pengiriman beras ke negeri jiran itu akan dilakukan melalui mekanisme business-to-business (B2B), bukan antar pemerintah.

“Itu B2B. Mereka sudah sepakat antara pengusaha Malaysia dengan Indonesia,” katanya.

Lalu, berapa volume ekspor yang disepakati?

“Tergantung mereka nanti,” jawab Amran singkat.

Ia juga menegaskan bahwa ekspor beras ke Malaysia itu tidak dilakukan oleh Bulog, melainkan oleh pelaku usaha swasta. “Bukan, dengan pengusaha swasta,” tegasnya.

Apakah ekspor ini memakai stok beras cadangan pemerintah (CBP)? Amran enggan memberikan jawaban pasti. “Nanti kita lihat,” ujarnya.

Sebelumnya mengutip South China Morning Post (SCMP) dan Japan Times, sejak awal pekan lalu warga berbondong-bondong antre di toko-toko swalayan saat beras murah dijual. Beras itu bisa dibeli dengan pengambilan kupon yang dibagikan setiap pukul 08.00 pagi.

Setiap orang dibatasi satu kantong beras. Beras 5 kg dijual seharga 2.000 yen, dari harga biasanya sekitar 4 ribuan yen. Namun hanya 65 kantong yang disiapkan. Banyak warga pulang dengan tangan kosong.

“Kami datang lebih awal karena sulit untuk melewatkan beras dengan harga ini,” kata seorang wanita berusia enam puluhan.

“Tentu saja kami sedikit khawatir tentang rasanya, tetapi murahnya lebih penting daripada apa pun. Jika rasanya tidak enak, kami akan mencampurnya dengan es atau memasaknya dengan banyak hal lain. Selalu ada cara,” jelasnya takut beras itu berasal dari stok lama atau dari “pakan hewan”, yang akhirnya membuat rasanya berubah.

Mengutip NHK, antrean panjang juga terlihat di toko Iris Ohyama. Beras murah dilaporkan ludes hanya dalam 45 menit.

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa rencana perubahan draft rumah subsidi dengan luas bangunan minimal 18 m2 masih berlanjut. Saat ini Ia sedang mendengarkan tanggapan dari berbagai pihak untuk mewujudkan rumah ini.

Salah satu pertimbangan membuat konsep perumahan seperti ini ialah kebutuhan lokasi yang ingin dekat kota, namun karena harga tanah semakin mahal maka opsinya membuat rumah dengan luas bangunan lebih kecil.

“Ini belum masuk skema FLPP, ini baru draft. Draft berbeda dengan sosialisasi, saya pilih menyebarkan biar dapat kritik, gak apa-apa, ngapain saya terusin kalau banyak milenial ngga setuju? Makanya saya dengar input milenial, ngga apa-apa di bawah 60 m2 yang penting layak huni, dekat transportasi umum. Saya akan coba lanjutkan, tapi ini belum jadi keputusan,” kata Ara di Plaza Semanggi, Kamis (12/6/2025).

Ketika ditanya apakah rumah subsidi 18m2 ini bisa dibangun di Jakarta, Ara menanyakan kepada pengembang. Respon beberapa pengembang seperti terlihat sulit mewujudkan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlampau sangat mahal, namun untuk wilayah kota lain masih masuk.

“Saya ngga janji tapi pingin, kalau bisa dibikin Jakarta bagus banget pak,” ujar Ara.

Lebih lanjut Ia menegaskan bahwa luasan rumah bukan menjadi satu-satunya pertimbangan rumah tersebut layak, melainkan ada banyak variabel lain.

“Luas salah satu variabel, tapi bukan yang utama dan satu-satunya. Saya bisa tunjukkan bahwa banyak rumah dengan luas 60m2 yang ngga bagus seperti banjir, retak dan-lain,” kata Ara.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengungkapkan progres pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di mana jumlahnya makin mendekati target yakni sebanyak 80.000.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menuturkan saat ini sudah ada 79.740 Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, sehingga tinggal 260 lagi untuk mencapai target sebanyak 80.000 koperasi desa.

“Per data saat ini sudah mencapai 79.740 Kopdes Merah Putih, dari 80.000 yang dicanangkan oleh pemerintah, ya tinggal 260 lagi,” kata Budi Arie saat memberikan keterangan persnya setelah acara diskusi tematik bertajuk Problematik Koperasi Merah Putih di Gedung Ombudsman RI, Kamis (12/6/2025).

Adapun ke-260 sisanya berada di tiga provinsi di Papua yang jumlah Koperasi Desa Merah Putih belum mencapai 100%, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

“Jumlahnya kurang 260 lagi, itu di 3 provinsi Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan sama Papua Barat. Ketiga daerah tersebut belum 100% terbentuk Kopdes Merah Putihnya,” tambah Budi Arie.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menuturkan sudah melakukan kunjungan ke Jayapura dan Papua Barat dan mengakui adanya kendala geografis sehingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih belum maksimal di wilayah tersebut.

Namun, Yandri menegaskan kendala tersebut bukan berarti menjadi penghalang serius, tetapi pihaknya tetap mencari solusi terbaik agar daerah tersebut bisa terbentuk Koperasi Desa Merah Putih.

“Saya sudah kunjungi Jayapura dan Papua Barat, Ada memang beberapa pesan dari beberapa kepala desa, ya itu kita maklum. Tapi bukan berarti kita tidak mencari solusi, tetap buat Papua kita cari solusi yang terbaik,” kata Yandri.

Pihaknya juga menuturkan progres Koperasi Desa Merah Putih masih sejalan dengan target meski ada kendala di Papua.

“Sekarang on the track. Akhir Juni 2025 optimis semua bisa berbadan hukum. Kalau Papua ya maklum, tapi kami cari solusinya. Jadi dengan cepatnya on the track ini saya kira optimis dan harus kita dukung,” ujar Yandri.

Sebelumnya, Yandri menargetkan seluruh Koperasi Desa Merah putih sudah berbadan hukum pada akhir Juni 2025, meski ada kendala di tiga provinsi Papua. Adapun pada 12 Juli, yang bertepatan dengan Hari Koperasi, pihaknya menargetkan dapat mengumumkan jumlah Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia – Status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 bisa dicek langsung secara online lewat website resmi BPJS Ketenagakerjaan. BSU senilai Rp 600 ribu dijadwalkan mulai disalurkan pada Juni hingga Juli 2025.

Pemerintah kembali menyalurkan BSU 2025 untuk mendukung kesejahteraan para pekerja. BSU diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program BSU tahun ini menyasar sekitar 17,3 juta penerima, termasuk guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Aturan ini mengacu pada ketentuan terbaru dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, dengan skema bantuan yang disalurkan untuk dua bulan.

BSU Juni-Juli 2025 adalah bantuan tunai langsung diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menetapkan besaran bantuan sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari dua bulan (Juni dan Juli), tiap-tiap senilai Rp300.000.

Dalam pasal 3 ayat 3 tertulis Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan anggota kepolisian tidak menerima BSU. Adapun syarat dan kriteria penerima BSU 2025 sebagai berikut:

Bagi yang memenuhi enam syarat di atas dapat memastikan nama penerima melalui website BSU Kemenaker. Untuk memastikannya dapat mengikuti langkah-langkah pengecekan berikut ini:

Terdapat tiga status pencairan yakni:

Adapun tata cara cek penerima BSU 2025 melalui website BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Pospay merupakan aplikasi untuk pembayaran berbasis rekening Giropos milik PT Pos Indonesia. Masyarakat dapat mengecek status penerima BSU melalui aplikasi ini. Berikut panduan untuk mengeceknya.