Semua Kabar

Jokowi sempat berseloroh saat menanggapi adanya tulisan JKW yang dikait-kaitkan dengan inisial namanya. "Ya kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan itu milik saya, ya senang banget saya. Alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk ada tulisannya JKW lagi oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi, ada pesawat ditulis JKW milik Jokowi lagi, ya kaya raya lah saya," ucap Jokowi ketika ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat, 13 Juni 2025.

Namun Jokowi memastikan dirinya dan istrinya tidak ada kaitan dengan kapal-kapal itu. Dia juga menegaskan sudah ada klarifikasi dari pemilik kapal yang menerangkan tentang hal tersebut.

Jokowi tidak mempermasalahkan penulisan nama-nama kapal itu yang kemudian muncul isu dikait-kaitkan dengan dirinya dan sang istri. Namun, dia mengingatkan agar itu tidak kemudian dibelokkan atau dipelintir menjadi hal-hal yang tidak baik. "Banyak kok tulisan di truk juga banyak, saya lihat di bus juga ada. Biasa saja lah, biasa. Tapi terus jangan dibelokkan, jangan dipelintir yang enggak baik," katanya.

Sebelumnya, Isu dugaan praktik pertambangan nikel ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Unggahan yang viral memperlihatkan sejumlah kapal diduga memuat bijih nikel dari area pertambangan setempat.

Sorotan publik semakin tajam ketika nama dua kapal yang diduga terlibat, "JKW Mahakam" dan "Dewi Iriana," diasosiasikan dengan inisial mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya.

Menanggapi kehebohan ini, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan keterlibatan kapal-kapal tersebut dalam polemik yang berkembang. Pernyataan ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.

“Penamaan kapal dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam,” ucap Sekretaris Perusahaan Desi Femilinda Safitri dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 10 Juni 2025.

Pilihan Editor:Hubungan Mutualisme PSI dan Jokowi

PEMERINTAH mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan atauIUPnikel di KabupatenRaja Ampat, Papua Barat Daya, Selasa, 10 Juni 2025. Izin tambang yang dibiarkan tetap beroperasi adalah milik PT Gag Nikel yang berlokasi di Pulau Gag.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek legal, historis, dan hasil verifikasi lapangan. “Dari lima IUP, hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan beroperasi. Empat lainnya dicabut,” kata Bahlil dalam konferensi pers pada Selasa.

Bahlil menuturkan PT Gag Nikel berbeda secara status hukum karena merupakan pemegang kontrak karya yang telah berlaku sejak 1998. Bahkan, kata dia, eksplorasi awalnya sudah dimulai pada 1972.

Adapun empat IUP yang dicabut yaitu milik PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Dari keempat perusahaan tersebut, dua di antaranya sempat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tetapi ditolak oleh Kementerian ESDM. “Sedangkan PT Nurham tidak mengajukan,” katanya.

Bahlil melanjutkan keempat IUP yang dicabut tersebut belum beroperasi. Menurut dia, keempat perusahaan yang izinnya dicabut juga terindikasi melakukan pelanggaran lingkungan dan legalitas yang tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional.

“Sebagian dari izin-izin ini dikeluarkan pada 2004 hingga 2006 oleh pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Minerba lama. Tapi kami tidak ingin menyalahkan siapa pun, ini adalah tanggung jawab bersama untuk kita bereskan,” ujarnya.

Pencabutan izin tambang di Raja Ampat itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Ulil Abshar Abdalla mengapresiasi upaya pemerintah mencabut IUP empat pengelola tambang nikel di Raja Ampat.

“Saya mengapresiasi pemerintahan Prabowo yang dengan cepat melakukan tindakan tegas mencabut IUP empat perusahaan dan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap PT Gag Nikel yang masih beroperasi di sana,” kata dia di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025, seperti dilansir dariAntara.

Gus Ulil, demikian dia akrab disapa, menuturkan upaya itu adalah perkembangan positif karena pemerintah segera merespons aduan masyarakat. Soal polemik PT Gag Nikel yang masih beroperasi, dia menyerahkannya kepada pemerintah.

“Bagi PBNU, prinsip yang kita pegang adalah pengelolaan sumber daya alam, terutama pertambangan, itu harus pertama dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan aturan dan diselenggarakan untuk mencapai kemaslahatan publik,” ujar dia.

Dia menuturkan PBNU tidak ingin eksplorasi sumber daya alam hanya menguntungkan segelintir kalangan, segelintir kelompok, tidak dinikmati oleh rakyat. “Dan tentu saja aspek lingkungan itu penting sekali. Kita kepingin tambang kita dikelola dengan benar, memperhatikan aspek lingkungan didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan,” tuturnya.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah mendesak pemerintah mengevaluasi dan mencabut seluruh izin pertambangan di pulau kecil di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam (SDA) LHKP PP Muhammadiyah menanggapi pencabutan empat IUP nikel di Raja Ampat.

Anggota Kajian Politik SDA LHKP PP Muhammadiyah, Parid Ridwanuddin, menegaskan pertambangan di pulau kecil tidak punya tempat di Indonesia, mengingat peraturan perundang-undangan melarang hal tersebut. Dia menuturkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007junctoUU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara tegas menyebutkan larangan itu.

“Artinya, jika pemerintah ingin melakukan penegakan hukum berdasarkan UU tersebut, seluruh izin pertambangan di pulau kecil seharusnya dievaluasi dan dicabut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Parid melalui pesan tertulis pada Rabu, 11 Juni 2025.

Adapun Ketua Bidang Kajian Politik SDA LHKP PP Muhammadiyah, Wahyu Perdana, melanjutkan pemerintah jangan menggunakan pencabutan empat IUP itu untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan tambang nikel tersebut memenuhi persyaratan administratif pertambangan, lalu setelah itu dibuka kembali izin baru.

Wahyu menuturkan, jika pertambangan di pulau-pulau kecil tidak dihentikan, akan menjadi bom waktu ekologis dan juga sosial ekonomi yang akan meledak kapan saja. “Pulau-pulau kecil kita di Indonesia memiliki kerentanan yang sangat tinggi. Pertambangan apa pun tidak boleh ada,” ujarnya.

Menurut Parid, desakan LHKP PP Muhammadiyah sangat relevan untuk memastikan tidak ada tebang pilih pencabutan izin pertambangan di satu tempat, dan pada saat yang sama terjadi pembiaran di tempat lain. “PP Muhammadiyah menggarisbawahi bahwa keadilan ekologis merupakan satu keniscayaan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Bahkan itu di pulau-pulau kecil,” kata dia.

Dia menuturkan seruan LHKP PP Muhammadiyah juga relevan mengingat terdapat IUP di banyak pulau kecil. Berdasarkan catatan Yayasan Auriga Nusantara (2025), terdapat izin usaha pertambangan di 214 pulau kecil dengan luas total 390 ribu hektare. Izin tersebut diberikan kepada 303 perusahaan tambang.

Wahyu melanjutkan, jika pemerintah hanya berhenti pada pencabutan empat IUP di Raja Ampat tetapi membiarkan IUP di pulau kecil lain, maka ini melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 27 Tahun 2007junctoUU Nomor 1 Tahun 2014.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan pertambangan di pulau-pulau kecil akan menyebabkan bencana ekologis yang sangat serius, dan memaksa masyarakat yang tinggal di pulau tersebut menjadi pengungsi. Perempuan adat dan pesisir, anak-anak, dipastikan akan kehilangan ruang hidup, ruang sosial, dan peran ekologisnya.

Secara khusus, kata dia, ini bertentangan dengan semangat dan prinsip Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tentang keadilan ekologis bagi perempuan adat, perempuan pesisir, serta hak hidup yang layak dan sehat dalam lingkungan yang tidak rusak. “Jika ini terjadi, ini merupakan kejahatan serius,” kata Wahyu.

Pilihan editor:Poin-poin Pernyataan Prabowo soal Kenaikan Gaji Hakim

Ia menuturkan serangan Israel ke Iran menandakan kegagalan dari sistem tata internasional yang selama ini tidak dipelihara dan tidak dijaga konsistensinya. "Ini sama dengan mengancam dunia, dengan ancaman keruntuhan bersama," kata Yahya ditemui usai diskusi di Gedung PBNU, Kenari, Jakarta Pusat, 13 Juni 2025. “Sebelum serangan ini saja, kita sudah sangat khawatir dengan berbagai macam konflik yang meletus di banyak tempat.”

Menurut Yahya, serangan Israel ke Iran berpotensi menyeret dunia ke dalam krisis yang lebih besar karena memperburuk eskalasi konflik global. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini mengingatkan sebelum agresi Israel ini sudah ada konflik seperti Rusia-Ukraina dan Pakistan-India yang menunjukkan rapuhnya stabilitas global saat ini.

Sebagai organisasi masyarakat, kata Yahya, PBNU konsisten menyampaikan sikapnya dalam forum lintas tokoh dan lintas negara, termasuk dengan para pemuka agama dan pemimpin masyarakat internasional. Namun Yahya mendesak seluruh negara, terutama PBB, agar bertindak lebih tegas dan cepat dalam merespons situasi yang semakin memburuk.

Israel melakukan beberapa serangan yang menargetkan fasilitas nuklir dan lokasi militer Iran di dan sekitar Teheran, ibu kota negara itu. Dalam pesan video rekaman yang diunggah Jumat pagi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuturkan serangan itu ditujukan untuk melukai infrastruktur nuklir dan pabrik rudal balistik Iran.

“Operasi ini akan memakan waktu selama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menangkal ancaman pemusnahan terhadap kami,” kata Netanyahu dilansir dari Al Jazeera.

Serangan Israel ke Teheran, Iran, menyebabkan Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Hossein Salami, tewas. Serangan juga menargetkan dan menewaskan dua ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Fereydoun Abbasi-Davani dan Mohammad Mehdi Tehranchi, menurut media berita Iran.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, berjanji akan membalas serangan tersebut. “Dengan kejahatan ini, rezim Zionis telah mendatangkan nasib yang pahit dan menyakitkan bagi dirinya sendiri. Mereka pasti akan menghadapinya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Adapun Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan keadaan darurat tak lama setelah serangan dimulai. Katz memperingatkan masyarakat bahwa “serangan rudal dan pesawat tanpa awak terhadap Negara Israel dan penduduk sipilnya diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.”

Hubungan Israel dan Iran cukup tegang dalam dua dekade terakhir. Tahun lalu, Israel menyerang fasilitas pertahanan Iran dan Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel tetapi itu merupakan konflik yang terbatas.

Menteri Luar Negeri Sugiono Indonesia menyayangkan serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut. Sugiono menilai bahwa serangan Israel terhadap Iran membawa implikasi yang besar.

"Kami prihatin. Kami mengutuk ini sampai terjadi," kata Sugiono saat ditemui wartawan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Jumat, 13 Juni 2025. "Kalau semua pihak tidak bisa menahan diri, tentu ini akan memperburuk situasi."

Pilihan Editor:Nahdlatul Ulama Digoyang Isu Muktamar Luar Biasa: Mengapa Faksionalisme di PBNU Terus Terjadi?

INFO NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia menyebut, kerja para pendamping PKH harus profesional dan berorientasi pada perubahan sosial yang berkelanjutan, salah satunya lewat penyuksesan program Sekolah Rakyat dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Secara kuantitatif, kinerja pendamping diukur dari jumlah KPM yang berhasil graduasi. Tapi secara kualitatif, kita melihat sejauh mana mereka berhasil mendorong keluarga menjadi mandiri dan tidak kembali jatuh miskin,” kata Gus Ipul saat membuka pelatihan Pendamping PKH gelombang kelima secara daring dan diikuti oleh 2.816 peserta, pada Jumat, 13 Juni 2025.

Dalam arahannya, Gus Ipul menyampaikan tujuh pesan penting, di antaranya meminta pendamping menjadi agen transformasi sosial. “Pendamping PKH bukan hanya pelaksana teknis, tapi agen perubahan. Kalian adalah perpanjangan tangan negara bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Gus Ipul juga minta para pendamping mendukung program Sekolah Rakyat, sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. “Tugas pendamping adalah mengidentifikasi dan merekomendasikan anak-anak yang layak. Pastikan prosesnya transparan, datangi langsung rumahnya,” kata dia.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga minta pendamping aktif melakukan Ground Checking DTSEN dengan verifikasi dan validasi data di lapangan. “DTSEN yang akurat hanya bisa terwujud jika pendamping benar-benar terlibat dalam pengecekan langsung. Kita bantu BPS dalam proses pemutakhiran data yang kini dilakukan setiap tiga bulan,” ujarnya.

Target Graduasi KPM masing-masing 10 per pendamping tiap tahun juga harus dijalankan dengan konsisten. “Perjuangkan keadilan data, jika menemukan penerima bantuan yang tidak layak atau keluarga miskin yang belum terdata, pendamping wajib melapor. Kita harus pastikan keadilan dalam data, karena di situlah keadilan bantuan dimulai,” kata Gus Ipul.

Selain itu, Gus Ipul juga minta para pendamping selalu menjaga Integritas dan Kedisiplinan. “Pendamping adalah wajah Kemensos di akar rumput. Hindari pungli, konflik kepentingan, dan penyimpangan. Tugas kalian menentukan wajah negara di mata rakyat,” ujar Gus Ipul.

Seluruh pendamping PKH juga diminta selalu dalam satu narasi dan satu barisan. Pendamping juga harus memahami visi besar Presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

“Kuncinya ada pada dua hal: Sekolah Rakyat dan DTSEN. Kita bekerja di jalur yang sama untuk masa depan anak-anak Indonesia,” ucap Gus Ipul.

Gus Ipul juga meminta para pendamping menjadi penyebar informasi positif dan pelurus hoaks. “Jadilah barisan terdepan dalam menyampaikan kebenaran, khususnya seputar program negara dan program Kemensos.”

Ia juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo kepada para penerima manfaat. “Presiden sangat peduli dan memberikan perhatian besar lewat berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin, tak hanya di Kemensos, tapi juga di kementerian lainnya," ucapnya.

Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi. “Bangun koordinasi yang kuat dengan pemda dan para pemangku kepentingan. Tak semua bisa berada di pusat kebijakan, tapi pendampinglah yang hadir langsung di depan rakyat.”

Dia pun berpesan untuk teruslah bekerja dengan hati. Setiap langkah kalian adalah wujud hadirnya negara. "Terima kasih atas kerja baik selama ini. Ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, jangan main-main,” ujarnya.

Pelatihan pendamping PKH batch kelima ini diikuti oleh 2.816 peserta yang tersebar di enam lokasi balai pelatihan Kemensos: Banjarmasin (730 orang), Makassar (720), Padang (690), Yogyakarta (326), Bandung (180), dan Jayapura (270). (*)

"Keputusan Mendagri Tito Karnavian sukses membesarkan api dalam sekam. Jelas keputusan Mendagri ibarat ngelas senjata Aceh yang sudah dipotong," ujar Otto kepadaTempopada Jumat, 13 Juni 2025.

Otto menuturkan jika Mendagri ahistoris dalam masalah batas wilayah. Apalagi putusan diambil berlandaskan batas darat antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang diteliti Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI Angkatan Laut, dan Topografi Angkatan Darat. Sehingga pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau tersebut berada dalam wilayah Sumatera Utara.

Seharusnya, kata Otto, Mendagri dapat meneliti lebih dalam sebelum memutuskan status keempat pulau tersebut. Apalagi secara historis, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, masuk kedalam wilayah Aceh. Salah satu buktinya kesepakatan yang diteken Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar, yang menunjukkan garis batas laut untuk mengindetifikasikan keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Aceh.

Dengan begitu, ujar Otto, keputusan yang dibuat Mendagri tidak terkesan politis dan atas kepentingan pihak tertentu. "Akhirnya muncul anggapan, Tito lebih mempertimbangkan untuk memberikan buah tangan pada Gubernur (Sumut) Bobby, untuk dekat ke Jokowi. Jadi Tito justru duri dalam daging bagi integrasi yang diupayakan Presiden Prabowo," ujar Sosiolog Universitas Syiah Kuala tersebut.

Lebih lanjut, pria yang juga Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Provinsi Aceh itu, menyebut para pihak harus segera mengambil langkah tegas sebelum polemik kian berlanjut. "Para pihak yang terlibat dalam perundingan harus segera gelar dialog meja bundar sebelum api yg dihidupkan Tito meledak menjadi bola api yg bisa memercik satu sudut Indonesia. Karena disamping Papua dan Maluku, persoalan di Aceh bisa menyambung ke gerakan mahasiswa dan rakyat yang tidak puas terhadap hasil pembangunan rezim di masa Jokowi," kata Otto.

Pilihan Editor:Memori Lama di Balik Sengketa Empat Pulau Aceh

Teddy menuturkan Prabowo dan Trump bertelepon sekitar 15 menit. Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Trump atas terpilihnya kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Trump juga turut memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8.

“Sebagai pemimpin dua negara besar, keduanya juga sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan mereka terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global,” kata Teddy melalui keterangan tertulis dikutip Tempo pada Jumat, 13 Juni 2025.

Percakapan Prabowo dan Trump menjadi yang kedua setelah tokoh ini jadi pemimpin di negara masing-masing. Sebelumnya Prabowo dan Trump saling berkabar melalui sambungan telepon pada 11 November 2024. Interaksi pertama mereka terjadi saat Prabowo mengunjungi Amerika Serikat.

Prabowo sebelumnya menuturkan ingin bertemu Trump untuk membahas perang dagang yang semakin memanas antara AS dan Cina. Jenderal TNI Purnawirawan ini tidak menerangkan rinci waktu pertemuannya dengan Politikus Partai Republik.“Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan, ya,” Prabowo di sela Antalya Diplomacy Forum, Turki, 11 April 2025, dari keterangan resminya di YouTube Sekretariat Presiden.

Pilihan Editor:Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

INFO NASIONAL – Pengelolaan sampah di Kota Padang memiliki peluang investasi jangka panjang yang menjanjikan. Untuk itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menjajaki kemungkinan kerja sama antara Pemko Padang dengan PT Awina Sinergi International, perusahaan yang bergerak di sektor lingkungan dan energi terbarukan.

“Saat ini, Kota Padang sedang persiapan pembangunan fasilitas TPST RDF (Refuse Derived Fuel) di TPA Air Dingin yang akan mengolah 200 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif. Fasilitas ini hibah dari kementerian PU, rencananya akhir tahun ini sudah mulai dilaksanakan. Meski begitu, masih ada sekitar 340 ton sampah per hari yang belum terolah, yang hampir seluruhnya organik,” kata Fadly Amran di Kantor PT Awina Sinergi International di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2025.

Fadly menuturkan, timbulan sampah Kota Padang mencapai 750 ton per hari, dengan 668 ton di antaranya sudah terkelola. Namun, sekitar 540 ton masih masuk ke TPA Air Dingin setiap hari, dan 65 persen-nya merupakan sampah organik. Pemko Padang, lanjut Fadly, siap mendukung penuh upaya investasi pada sektor pengelolaan sampah ini, baik dengan penyediaan lahan di TPA dan regulasi.

Nakamura Hirohide President Commisioner PT Awina Sinergi International menyampaikan, dengan jumlah penduduk yang mencapai satu juta jiwa, Kota Padang bisa menjadi percontohan pengelolaan limbah secara berkelanjutan jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. “Kita akan mengunjungi Kota Padang, dan jika investasi ini berjalan, setidaknya dua tahun pertama kita akan fokus pada sistem dan edukasi pemilahan sampah, kemudian dilanjutkan dengan membangun infrastruktur pengolahan sampah skala menengah,” kata dia. (*)

INFO NASIONAL – Wali Kota Samarinda, Andi Harun berhasil meraih penghargaan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) sebagai Wali Kota dengan Komitmen Tinggi dalam Pembiayaan dan Pengembangan Sektor Air Minum. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, di Jakarta International Convention Centre (JICC), pada Kamis, 12 Juni 2025.

Penghargaan ini diraih berkat keberhasilan Pemkot Samarinda dibawah kepemimpinan Andi Harun dalam memperkuat pelayanan dasar, khususnya di bidang air minum. Melalui berbagai inisiatif strategis, Pemkot Samarinda dinilai mampu mendorong peningkatan akses air bersih yang lebih luas dan merata bagi masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi bagi semua tim yang terus bekerja keras meningkatkan pelayanan air bersih di Kota Samarinda. Namun kita harus terbuka dan jujur bahwa Pemkot Samarinda dan PDAM (Perumdam Tirta Kencana, red) terus berjuang memperbaiki kinerja pelayanan air bersih yang lebih baik di masa depan.” katanya.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi modal semangat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan dan pelayanan air bersih. “Kita juga mohon do’a dari warga Samarinda,” kata dia.

Ia menegaskan, Pekot Samarinda berkomitmen untuk memperluas cakupan layanan air bersih, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor lainnya demi mewujudkan kota yang lebih sehat, nyaman, dan berdaya saing. (*)

"Mereka menghindari rasa bersalah, menghindari rasa malu, atau menghindari tidak nyaman karena rekam jejak masa lalu yang ditinggalkan oleh mereka (penguasa)," kata Direktur Amnesty International Usman Hamid dalam Konferensi Pers Masyarakat Sipil Melawan Impunitas melaluiZoom Meetingpada Jumat, 13 Juni 2025.

Dia menerangkan bahwa pernyataan Fadli menihilkan salah satu tragedi yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998 itu membuktikan kecurigaan para aktivis bahwa penulisan ulang sejarah resmi yang tengah digarap pemerintah bertujuan untuk menghilangkan jejak hitam para penguasa, tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto.

Anggapan bahwa tidak ada bukti yang sah tentang peristiwa itu, menurut Usman, merupakan kekeliruan yang fatal. Dia menerangkan secara kaidah kebahasaan, rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tanpa ada otoritas yang mengetahui kebenarannya. Sementara peristiwa itu sudah diverifikasi kebenarannya berulang kali oleh berbagai otoritas resmi.

Otoritas resmi yang mengakui peristiwa itu di antaranya Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk oleh Presiden Habibie pada Juli 1998, yang juga disetujui oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung.

Tak hanya itu, peristiwa itu juga diakui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dengan memasukkan insiden itu menjadi 1 dari 12 pelanggaran HAM berat yang harus diadili. "Mereka-mereka ini dibentuk oleh lembaga resmi dan sesuai dengan amanat undang-undang," ucap Usman.

Lebih lanjut, Usman juga membantah argumen Menteri Kebudayaan yang menuturkan bahwa cerita pemerkosaan massal di masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai bukti dalam pengadilan. Usman menyebut alasan itu batal lantaran pemerintah bahkan tidak pernah menggelar pengadilan yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Alih-alih menghapusnya dari sejarah, Usman berujar semestinya pemerintah menggelar peradilan tersebut. "Jadi seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk terlebih dahulu pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan apa pun untuk memeriksa keseluruhan laporan dan bukti-bukti yang terkait dengan pemerkosaan massal," kata dia.

Adapun pernyataan peristiwa pemerkosaan massal 1998 itu disampaikan Fadli Zon saat wawancara tentang proses penulisan ulang sejarah bersama jurnalis senior dari IDN Times, Uni Zulfiani Lubis.

Fadli mulanya menerangkan bahwa penulisan ulang sejarah bertujuan untuk mengklarifikasi rumor-rumor yang selama ini telah dianggap sebagai fakta sejarah. Fadli kemudian menjadikan peristiwa pemerkosaan massal sebagai contoh dari rumor yang ingin dia luruskan.

"Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah adaproof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu?" kata Fadli Zon dalam wawancara yang ditayangkan di siaran YouTube media IDN Time pada Rabu, 11 Juni 2025. Uni Lubis selaku pemimpin redaksi telah mengizinkanTempomengutip pernyataan Fadli Zon dalam video tersebut.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga menuturkan ia pernah menguji para sejarawan dengan menuturkan bahwa peristiwa tersebut telah diakui oleh tim pencari fakta. "Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka (penulis ualng sejarah) tidak bisa buktikan," ungkap Fadli.

Pilihan Editor:Pelanggaran HAM Berat Tak Masuk dalam Draf Sejarah Indonesia. Mengapa?