Presiden RI Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji hakim di Indonesia. Kenaikan gaji tersebut hingga 280 persen.
Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan di acara Pengukuhan Hakim MA, Jakarta pada Kamis (12/6).
Prabowo mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mencari uang demi menaikkan gaji hakim.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik (EMM) sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut pemeriksaan terhadap EMM dilakukan penyidik pada Rabu (11/6) kemarin. Ia mengatakan saksi EMM dimintai keterangan terkait perannya sebagai Dirut Pertamina kala itu.
“Karena telah ada koordinasi dengan JPU dan penyidik, saksi yang dipanggil berkaitan dengan kapasitas dalam status jabatan yang bersangkutan terkait dengan perannya,” ujarnya kepada wartawan di Kejagung, Kamis (12/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pemeriksaan terhadap Elia juga dilakukan untuk keperluan penyidik dalam memenuhi unsur-unsur pidana para tersangka dalam pemberkasan.
Harli menambahkan lima orang saksi lainnya turut diperiksa yakni DS selaku Karyawan PT Pertamina, NAL selaku Manager Treasury Settlement & Reporting PT Pertamina dan DDS selaku Sr. Manager Supply Planning PT Pertamina.
Kemudian JM selaku Authorized Agent/Finance Officer PT Marsh Indonesia (Asuransi Kapal) dan GI selaku VP Procurement PT Berau Coal periode 2017 sampai 2023.
“Pemeriksaan yang bersangkutan untuk memperkuat pembuktian yang dilakukan penyidik. Kita harapkan kasus ini segera bisa dilimpahkan ke penuntutan dan persidangan,” katanya.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Greenpeace Indonesia mencatat total ada 16 izin usaha pertambangan (IUP) pertambangan nikel yang sempat diterbitkan dan beroperasi di wilayah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 13 di antaranya berada di wilayah Geopark. Namun, kini tersisa lima izin aktif yang empat di antaranya berada di wilayah Geopark dan satu izin di luar.
“Nah yang dicabut itu empat izin yang berada di dalam wilayah Geopark,” kata Rio, sapaan akrabnya dalam diskusi yang digelar Greenpeace Indonesia, di Jakarta, Kamis (12/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di luar itu, Rio menyebut kini ada tiga izin pertambangan yang tengah kembali diaktifkan lagi lewat jalur pengadilan. Dia tak menutup kemungkinan izin-izin pertambangan yang sebelumnya tidak aktif akan aktif kembali.
“Jadi sebenarnya proses-proses yang sempat tidak aktif tadi, itu sedang melakukan gugatan dan sangat potensial untuk kembali aktif ketika mereka menang di pengadilan,” kata Rio.
Jumlah itu, kata dia, belum termasuk dua izin yang sudah diterbitkan kembali pada 2025. Selain itu, bahkan ada pula empat izin pertambangan yang diterbitkan untuk beroperasi di pulau-pulau kecil yang tersebar di Raja Ampat.
“Itu yang menjadi fakta-fakta dari temuan kami. Jadi kita perlu hati-hati bahwa pencabutan izin yang dilakukan Menteri ESDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo ini masih menjadi pertanyaan besar,” katanya.
“Sehingga kita penting mengawal bagaimana sebenarnya yang tadi dibilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi,” imbuh Rio.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria mengaku sempat kaget dan memberi perhatian terhadap keberadaan tambang-tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dian mengaku dirinya menyoroti hal itu dalam laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, Dian mengaku tak sampai mendalami dugaan kejanggalan tersebut karena terkait pembagian wewenang.
“Saya sudah mention ini dua tahun lalu dalam laporan BPKP, kok ada banyak tambang nikel ya di Raja Ampat?” kata Dian dalam diskusi yang digelar Greenpeace Indonesia di Jakarta, Kamis (12/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara umum, Dian mengatakan ada 10 permasalahan pada sektor pertambangan. Salah satunya, resentralisasi. Menurut dia, izin usaha pertambangan nikel umumnya terpusat di Jakarta.
Menurut Dian, UU Cipta Kerja memang memberikan kemudahan dalam berinvestasi tapi sulit dalam pengawasan. Umumnya, Dian mengungkap ada banyak aturan tumpang tindih antara UU Ciptaker dan undang-undang yang lain.
“Rasanya Omnibus memberikan kemudahan investasi. Tapi untuk pengawasannya enggak ketemu. Enggak ada kemudahan untuk pengawasan, hanya kemudahan di hulu,” kata Dian.
Selain itu, Dian mengatakan pihaknya juga mengungkap ketidakpatuhan perizinan. Menurut dia, dari sekitar 11 ribu izin usaha pertambangan, sebanyak 1.850 di antaranya tak memiliki Mine Planning and Production (MPP).
Dian mengaku pihaknya perlu mendalami sejumlah persoalan pada sektor izin usaha pertambangan. Termasuk di dalamnya kepatuhan pajak pada perusahaan tambang.
“Sayangnya kalau untuk pajak pusat, kewenangannya ini sekarang ditarik semuanya ke pusat. Kanwil, KPP tidak punya lagi kewenangan. Ini agak sulit juga ini,” kata Dian.
KPK, lanjut Dian, juga menyoroti model baru reaktivasi izin usaha pertambangan lewat pengadilan atau PTUN. Menurut dia, hal itu menjadi praktik baru yang belakangan kerap dilakukan izin usaha pertambangan untuk kembali beroperasi.
“Karena ada laporan juga. Jangan sampai ada modus. Mereka PTUN, mengatakan tak pernah ada bicara, tahu-tahu menang di pengadilan. Ini juga kita khawatirkan,” katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto berkelakar rela memotong anggaran TNI dan Polri demi menaikkan gaji hakim di Indonesia.
Ia menyampaikan itu di acara pengukuhan hakim di lingkungan Mahkamah Agung, Kamis (12/6).
“Kalau perlu anggaran lain saya kurangi di sini, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi,” kata Prabowo dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menyatakan penegakan hukum di Indonesia kerap terputus di tengah jalan. Para koruptor itu berhasil ditindak oleh penegak hukum, namun kerap lolos di pengadilan.
“Percuma kita punya polisi yang hebat tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri,” ucapnya.
Prabowo pun menekankan bahwa Indonesia membutuhkan hakim yang memegang teguh kebenaran.
Ia menyatakan hakim sebagai benteng terakhir keadilan haruslah tidak bisa disogok dan membela nilai yang benar.
Sebelumnya Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia hingga sebesar 280 persen.
“Saya Prabowo Subianto Presiden RI ke-8 hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim. Dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” kata Prabowo.
Prabowo mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mencari uang demi menaikkan gaji hakim.
Selain ituPrabowo juga akan membangun perumahan bagi hakim di Indonesia.
Ia menyampaikan akan segera mengadakan proyek pembangunan itu secara besar-besaran.
“Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan, kita akan besar-besaran lakukan pembangunan perumahan,” ucap Prabowo.
Prabowo menggagas pembangunan rumah bagi hakim itu demi menaikkan taraf hidup para hakim di Indonesia.
Ia mengaku miris mendengar nasib hakim di Indonesia yang sudah tidak mengalami kenaikan gaji dalam 18 tahun terakhir.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Ia menekankan bahwa kesejahteraan hakim haruslah diperhatikan guna menciptakan tatanan hukum adil.
Ia menganggap lebih baik uang negara digunakan untuk menaikkan gaji hakim ketimbang dicuri oleh para koruptor.
“Dan itu tidak memanjakan itu tidak memanjakan daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang enggak jelas itu,” kata Prabowo di acara Pengukuhan Hakim MA, Jakarta, Kamis (12/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu, ia juga menyentil pejabat yang tidak amanah dan menyalahgunakan kekuasannya.
Ia murka melihat pejabat yang sudah diberi kepercayaan namun justru mencuri uang rakyat untuk kepentingannya pribadi.
“Saya lihat banyak sekali mereka-mereka dikasih tanggung jawab oleh negara menipu, bohong, bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat,” ucap dia.
Prabowo menyatakan padahal ia telah berkali-kali mengingatkan agar seluruh pejabat bekerja semata-mata demi kepentingan bangsa.
Namun, menurutnya masih ada saja oknum yang nakal dan mencuri uang rakyat demi kepentingan pribadinya.
“Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau enggak, kalau dikasih peringatan itu masih enggak mempan tapi sebentar lagi dengan hakim-hakim yang kuat, kita tegakkan hukum,” ujarnya.
Daihatsu Terios pertama kali terjun ke pasar Tanah Air 2006 silam. Setelah berumur 10 tahun lebih, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) sadar kalau persaingan mulai ketat, maka PT ADM meluncurkan model terbarunya pada November 2017 lalu dengan ubahan yang signifikan.
Menariknya meskipun eksterior, interior berubah total dan berbagai fitur canggih sudah tertanam pada All New Terios harga jualnya masih sama dengan versi sebelumnya. Seperti diketahui, Terios baru ini sudah dibekali fitur smart keyless, vehicle stability control, around view monitor, dan Hill Start Assist.
Sementara untuk dapur pacunya, Terios baru ini juga memiliki mesin baru yang sama dengan mesin Toyota Avanza yakni, 2NR-VE berkapasitas 1.500 cc yang dapat menyemburkan tenaga 104 daya kuda dan torsi 135 newton meter, dengan pilihan transmisi matik konvensional 4-percepatan dan manual 5-percepatan.
Hingga saat ini, PT Astra Daihatsu Motor belum mengadopsi teknologi continous variable transmission atau CVT pada mobil-mobil yang mereka jual di Indonesia. Padahal, beberapa pabrikan lain sudah mengadopsi teknologi tersebut. Lantas, apa alasan Daihatsu?
Direktur Pemasaran ADM, Amelia Tjandra mengatakan, CVT akan membuat harga jual mobil Daihatsu menjadi kurang terjangkau. Tapi, tidak menutup kemungkinan ke depannya Daihatsu juga akan menggunakannya.
“Kami juga ada nanti (mobil Daihatsu di Indonesia). Kalau di Jepang, semua pakai CVT. Tapi, kalau diterapkan untuk pasar Indonesia, harganya bagaimana, cukup (kompetitif) tidak. Kemudian, dari sisi kompetisi bagaimana,” ujarnya di Padang, Sumatera Barat, Jumat 12 Januari 2018.
Ia juga tidak mau berkomentar, apakah mobil Daihatsu pertama yang dijual di Tanah Air dan sudah menganut CVT adalah Sirion. Sebab, Sirion versi Malaysia sudah mengadopsinya.
Selain mobil low cost green car, masyarakat Indonesia kini disajikan beragam model mobil perkotaan. Dari sisi harga, city car umumnya dibanderol lebih mahal daripada LCGC yang saat ini tersedia dalam pilihan model hatchback maupun MPV.
Menurut Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra, meski hampir serupa, pihaknya tidak khawatir city car akan tergerus oleh LCGC, mengingat secara dimensi dan harga tidak berbeda jauh.
“Bukan kekhawatiran, masing-masing segmen mobil ini ada pasarnya. Jadi di kami ini city car karena harganya di luar LCGC ada yang beli tetapi memang enggak besar,” kata Amel di Jakarta beberapa waktu lalu.
Saat ini, kata Amel, penggemar mobil mungil untuk perkotaan di Indonesia masih tetap ada. Apalagi dengan adanya produk-produk baru yang dihadirkan para agen pemegang merek, maka konsumen memiliki pilihan yang beragam.
