Semua Kabar

Kondisi ini menyusul serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, hingga mengobarkan ketegangan di Timur Tengah.

Ketegangan di Timur Tengah yang kaya minyak kembali muncul usai peristiwa tersebut. Kondisi ini juga memukul pasar global.

Dow Jones Industrial Average (.DJI), turun 388,1 poin, atau 0,90%, pada pembukaan menjadi 42.579,48. S&P 500 (.SPX), turun 44,7 poin, atau 0,74%, pada pembukaan menjadi 6.000,56.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Nasdaq Composite (.IXIC), turun 211,6 poin, atau 1,08%, menjadi 19.450,925 pada bel pembukaan.

Sebagai informasi, militer Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di Natanz, Iran tengah pada hari Jumat (13/6).

"Beberapa menit yang lalu, rezim Zionis kembali menargetkan Natanz," lapor media pemerintah Iran, seperti dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (13/6/2025), dikutip dari detikNews.

Pemerintah Iran menyebut serangan besar-besaran Israel sebagai "deklarasi perang". Ini disampaikan setelah militer Israel menyerang sekitar 100 target di wilayah Iran, termasuk fasilitas nuklir dan menewaskan sejumlah tokoh senior, di antaranya kepala staf angkatan bersenjata dan para ilmuwan nuklir terkemuka.

Tonton juga "Merger dengan XL, Smartfren Resmi Pamit dari Bursa Saham" di sini:

PT Pertamina (Persero) menegaskan Indonesia tidak akan menambah kuota impor minyak, melainkan mengalihkan sebagian sumber pasokan dari negara lain ke AS (shifting).

Langkah ini sebagai bagian dari strategi negosiasi dengan AS yang menetapkan tarif impor balasan ke Indonesia sebesar 32%.

"Kembali lagi kami menyampaikan di sini bahwa kita bukan menambah impor dari Amerika, melainkan adalah kita shifting impor. Jadi saat ini ada beberapa daerah, negara atau lokasi yang kita jadikan sebagai tempat kita mengimpor minyak mentah kita itu dengan adanya kebijakan tarif Trump ini kita berusaha untuk mendorong sekaligus arahan dari pemerintah untuk melakukan negosiasi tarif ini," terang Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja PT Pertamina (Persero) Tahun 2024 di Grha Pertamina, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Simon menuturkan pemerintah pun mendukung perhitungan terkait rencana shifting impor dari AS. Hal ini guna meningkatkan transaksi perdagangan dengan AS.

"Tentunya untuk pengadaan sumber Crude atau peningkatan volume impor energi dri AS, kami yakin dengan bantuan serta negosiasi dari pemerintah kita akan mendapatkan solusi yang terbaik yang tentunya apabila dalam jangka panjang kita tentunya bisa mendapat harga yang lebih kompetitif," jelas Simon.

Di sisi lain Pertamina juga melakukan berbagai upaya untuk mendukung ketahanan energi nasional, dengan mengoptimalkan potensi sumber energi yang ada, termasuk pemanfaatan energi baru terbukan.

"Untuk itu kita akan terus mendorong peningkatan kapasitas geothermal, energi terbatukan antara lain dengan meningkatkan ekosistem bioenergy yaitu biodiesel dan biofuel," katanya.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso melanjutkan Pertamina juga masih menunggu payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kerjasama suplai energi bagi Pertamina.

"Regulasi dari pemerintah juga masih kita tunggu bagaimana kelanjutannya," tutur Fadjar.

Tonton juga "Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak" di sini:

Program AgenBRILink dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Salah satu contohnya adalah Wahyuddin, pemuda asal Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang berhasil mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja berkat kemitraannya dengan BRI.

Sejak 2018, Wahyuddin menjadi mitra BRI lewat unit AgenBRILink yang ia kelola dengan nama 'Wahyu Cell'. Awalnya hanya sebagai pengembangan konter pulsa, kini usahanya berkembang menjadi pusat layanan transaksi keuangan dan pembayaran kebutuhan masyarakat sekitar.

"Saat ini sudah memasuki tahun ke delapan AgenBRILink saya jalan. Sebenarnya tujuan utama mendirikan AgenBRILink adalah dengan mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya serta memudahkan masyarakat sekitar untuk menikmati layanan, bukan hanya perbankan tetapi juga segala jenis pembayaran yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya dalam keterangan resmi BRI, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seiring berjalannya waktu, Wahyuddin menceritakan bahwa bisnis AgenBRILink yang ia jalankan terus berkembang. Peningkatan volume transaksi dan kebutuhan pelanggan mendorongnya untuk melibatkan beberapa pemuda setempat. Hingga kini, Wahyuddin telah mempekerjakan 12 orang untuk membantu operasional sehari-hari.

Ia juga mengungkapkan bahwa penghasilan dari AgenBRILink, yang dikombinasikan dengan usaha konter pulsa miliknya, tidak hanya menjadi sumber nafkah utama bagi keluarganya, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya.

"Selain mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebagian juga saya gunakan untuk menambah modal usaha dan berbagi kepada masyarakat disekitar kami yang kurang mampu," tambah Wahyuddin.

Tak hanya memberikan dampak dari sisi penciptaan lapangan kerja, keberadaan AgenBRILink juga berperan dalam mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat pelaku usaha. Salah satunya melalui produk tabungan Simpedes UMi (Ultra Mikro) dari BRI, yang pembukaannya dapat dilakukan langsung melalui AgenBRILink.

"Sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai pedagang. Mereka inilah yang menjadi nasabah utama tabungan Simpedes UMi, mulai dari pedagang sayur, ikan, hingga sembako," ujar Wahyudin.

Di wilayahnya, Wahyuddin menyebut AgenBRILink telah menjadi bagian penting yang tidak hanya diandalkan untuk layanan transaksi keuangan, tetapi juga menjadi pusat layanan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.

Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi menegaskan bahwa BRI akan terus mendorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, salah satunya melalui penguatan peran AgenBRILink.

AgenBRILink sendiri telah menjadi motor utama dalam perluasan layanan keuangan BRI. Melalui skema kemitraan dengan nasabah, BRI menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan layanan perbankan yang dapat melayani transaksi secara real-time online dengan konsep berbasis sharing fee.

"Melalui AgenBRILink, kami tidak hanya memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan agar para agen dapat tumbuh dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekitarnya," ujar Hendy.

Adapun, pendampingan yang dilakukan untuk AgenBRILink mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pelatihan pemasaran, edukasi fitur-fitur terbaru BRILink, hingga peningkatan pemahaman terkait mitigasi risiko seperti penipuan atau judi online.

BRI juga membekali agen dengan kemampuan dalam mengelola operasional harian, seperti penggunaan EDC, serta strategi dalam menangkap potensi wilayah dan meningkatkan nilai sosial (social value), sehingga peran AgenBRILink tidak hanya sebatas transaksi, tetapi juga membawa dampak nyata bagi komunitas sekitar.

"Hingga akhir Maret 2025, jumlah AgenBRILink tercatat telah mencapai lebih dari 1,19 juta agen yang tersebar di lebih dari 67 ribu desa di seluruh Indonesia, atau menjangkau sekitar 88% dari seluruh desa di wilayah Indonesia," pungkas Hendy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan pentingn kepada para pejabat baru Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepada pejabat Pajak, Sri Mulyani mengingatkan perbaikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax.

"Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tulang punggung utama memiliki tugas yang tidak ringan, perbaiki sistem Coretax yang sedang kita bangun. Jalankan dan yakinkan dia bisa berfungsi untuk melayani wajib pajak secara mudah dan mampu untuk kita menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien, akuntabel, dan adil," ujar Sri Mulyani, dikutip dari siaran langsung Youtube Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

Sri Mulyani mengingatkan, kebutuhan anggaran tidak pernah turun, seiring dengan tuntutan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor. Selaras dengan itu, pihaknya perlu terus memastikan penerimaan negara yang memadai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara kepada pejabat baru bea cukai, Sri Mulyani mengingatkan dinamika perdagangan internasional makin kompleks sehingga keamanan perekonomian sangat tergantung dari kemampuan untuk menjaga ekonomi di perbatasan.

"Perdagangan internasional menjadi begitu rumit dan fragmented dan ini tidak hanya membutuhkan pelaksanaan fungsi Bia dan Cukai dari sisi enforcement namun juga intelijen untuk menandai titik-titik rawan baru berdasarkan konstelasi politik yang terus bergerak dinamis," ujarnya.

Sri Mulyani juga mengingatkan pada era media sosial seperti sekarang ini pajak dan bea cukai menjadi institusi yang disoroti publik. Oleh sebab itu harus mampu melihat lingkungan baik dari sisi media sosial maupun masyarakat secara nyata.

"Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menagih karena merasa menjadi pembayar pajak, menagih kepada negara dan pemerintah agar mereka mendapatkan pelayanan, agar mereka merasakan hasil dari pajak yang dibayarkan. Ini merupakan sebuah era transparansi dan akuntabilitas yang harus dijawab secara terampil, cepat, dan cerdas," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga meminta agar para pejabat dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, tetapi juga melakukan pendekatan yang manusiawi namun tegas kepada masyarakat.

Tonton juga "Sri Mulyani Resmi Lantik Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang Baru" di sini:

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menanggapi kabar keluhan omzet menurun. Daya beli yang melemah dituding sebagai penyebab.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny mengakui UMKM tengah mengalami tren penurunan omzet. Hermawati menilai penjualan hingga omzet yang menurun telah terjadi sejak berbulan-bulan lalu. Hal ini terjadi lantaran daya beli masyarakat yang melemah hingga kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.

"Sebenarnya kan ini sudah dari bulan-bulan kemarin tuh UMKM memang pendapatannya turun ya. Ditambah dengan memang daya beli masyarakat turun karena memang pendapatannya stuck atau mungkin malah berkurang sehingga mereka harus mengencangkan ikat pinggang gitu loh," ujar Hermawati kepada detikcom, Senin (2/6/2025)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Merespons hal itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengakui adanya daya beli yang menurun. Namun, menurut dia, daya beli menurun terjadi secara global.

"Ya kalau daya beli yang menurun, kan ini secara global terjadi ya. Menurut saya sih, produk-produk UMKM kita ini bagus-bagus ya," kata Bagus di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Bagus menerangkan pelaku UMKM dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah di mana 40% anggaran APBN serta APBD mengalir ke UMKM. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kendati begitu, UMKM juga perlu memenuhi beberapa syarat agar bisa memanfaatkannya. Pertama, harus mempunyai legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Mereka dari UMKM itu sendiri punya selain legalitas sebagai badan hukum, juga punya legalitas izin usaha, NIB. Nah itu kan kalau sudah punya itu, harusnya bisa masuk. Akhirnya kan punya kesempatan mereka untuk masuk, dan tanpa pengeluaran apa-apa loh. Ini kan e-commerce-nya pemerintah," imbuh Bagus.

Bagus menilai UMKM masih mempunyai peluang yang banyak untuk mengembangkan bisnisnya. Menurut Bagus, UMKM dapat memanfaatkan platform e-commerce lainnya.

"Sebetulnya peluangnya banyak, termasuk juga, tentunya e-commerce umum ya, kita pengen merchant-merchant juga bisa langsung melakukan e-commerce umum," imbuh Bagus.

Lebih lanjut, Kementerian UMKM sendiri tengah berencana membentuk Holding UMKM dengan 10 sektor prioritas, seperti pertanian, nelayan, elektronik, otomotif, kuliner, jasa, hingga edukasi. Holding UMKM ini nantinya yang akan menghubungkan UMKM ke pasar lebih luas.

"Kalau kita contoh industri otomotif, itu kan merek-merek tertentu itu kan dia tidak sendiri. Dia ada tier 1, 2, 3, nah itulah artinya pasok. Nah ini yang secara kemitraan rantai pasok sudah terjadi. Nah ini kita mau replikasi ke sektor lainnya, ternyata ada gitu loh," tutur Bagus.

Tonton juga "Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun" di sini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 139 pejabat tinggi pratama (pejabat eselon II) atau setara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Para pejabat baru ini berasal dari 13 unit eselon I, unit non-eselon serta badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Para pejabat yang dilantik hari ini yaitu lima orang pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal, 7 orang pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), 11 orang pejabat Ditjen Anggaran (DJA), 19 orang pejabat Ditjen Pajak (DJP), 11 orang pejabat Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), 29 orang pejabat Ditjen Perbendaharaan (DJPB), dan 8 orang pejabat Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya ada 2 orang pejabat Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), 7 orang pejabat Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), 7 orang pejabat Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), 9 orang pejabat Inspektorat Jenderal (Itjen), 7 orang pejabat Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK), dan 7 orang pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Selain itu, Menkeu juga melantik dua orang pejabat Lembaga National Single Window (LNSW) serta pejabat pada unit organisasi noneselon di Kemenkeu, yaitu 5 orang pejabat pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), 2 orang pejabat pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan 1 orang pejabat pada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

"Saya berharap bahwa dalam jabatan dan dalam mengemban jabatan yang baru ini saudara-saudara terus mengingat sumpah jabatan yang baru saja disampaikan dan terus menjalankan tugas secara ikhlas, fokus dan penuh etika serta menjaga integritas," ujar Sri Mulyani, dikutip dari siaran langsung Youtube Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

Sri Mulyani menuturkan, di era demokrasi dan transparansi ini para pejabat diharapkan dapat memiliki kepekaan publik. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pejabat di tingkat strategis dengan komitmen yang tidak perlu dipertanyakan, penuh ikhlas, dan totalitas.

Selain itu, Sri Mulyani juga berharap bahwa para pejabat baru ini memiliki kesiapan mental untuk menduduki posisi barunya. Ia juga meminta agar para pejabat baru memiliki semangat dan keinginan untuk terus bekerja dan melihat segala kemungkinan ke depan.

"Saya yakin yang berada di depan saya merupakan orang-orang yang berada di puncak karir atau dekat puncak karir Anda. Janganlah pelantikan ini hanya dijadikan sebagai seremoni rutin. Karena saya sudah di sini, saya sudah pernah menjabat dan saya tahu perasaan itu. Tapi Kementerian Keuangan dan Indonesia membutuhkan pejabat yang tidak punya sikap seperti itu," tegasnya.

Sekretariat JenderalKepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy GunawanKepala Biro Umum: Arif Bintaro YuwonoKepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu PuspasariTenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor SyaifudinTenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan FiskalSekretaris Direktorat Jenderal: Dini KusumawatiDirektur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal AchmadDirektur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: SuskaDirektur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: AndriansyahDirektur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka KusumawardaniDirektur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: SupriyadiDirektur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Wahyu Utomo

Direktorat Jenderal AnggaranSekretaris Direktorat Jenderal: Robi ToniDirektur Penyusunan APBN: Rofyanto KurniawanDirektur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman: Tri BudhiantoDirektur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko AmirDirektur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara: Dwi Pudjiastuti HandayaniDirektur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan SunarjoDirektur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn KadariyahDirektur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono BasukiDirektur Sistem Penganggaran: SyafriadiDirektur Harmonisasi Peraturan Penganggaran: Didik KusnainiTenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

Direktorat Jenderal PajakSekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang JoyoDirektur Peraturan Perpajakan II: Heri KuswantoDirektur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif YanuarDirektur Keberatan dan Banding: Etty RachmiyanthiDirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: RosmauliDirektur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis SiswantoDirektur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin NoorKepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri SulistyaniKepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi AstutiKepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim SalehKepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh BudihartoKepala Kanwil DJP Jawa Timur I: SamingunKepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung SupardiKepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan TenggaraKepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon JayaKepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan SianiparTenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy SyahrirTenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal ArtjanTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty HutagaolDirektorat Jenderal Bea dan CukaiDirektur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu WidodoKepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi KismulyantoKepala Kanwil DJBC Banten: Ambang PriyonggoKepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad RofiqKepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko PutroKepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad LukmanKepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani HidayatieKepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: SodikinTenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman HadiTenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad SolikTenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

Direktorat Jenderal PerbendaharaanSekretaris Direktorat Jenderal: Arif WibawaDirektur Pelaksanaan Anggaran: Moudy HermawanDirektur Pengelolaan Kas Negara: MuhdiDirektur Sistem Manajemen Investasi: Basuki PurwadiDirektur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal NurDirektur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah PujihastutiDirektur Sistem Perbendaharaan: SulaimansyahDirektur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: SyaifulKepala Kanwil DJPb Aceh: SafuadiKepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody FachrudinKepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa BrataKepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi AdhiputrantoKepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: SyukriahKepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon SiraitKepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. SyaibaniKepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari FatmaKepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful IslamKepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat MulyonoKepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry HermawanKepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto WidodoKepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih MulyadiKepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini NoviantiKepala Kanwil DJPb NTT: Adi SetiawanKepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi PermadiKepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman WidhiyantoKepala Kanwil DJPb Maluku Utara: SakopKepala Kanwil DJPb Maluku: Anang RohmawanKepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul KadirKepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraSekretaris Direktorar Jenderal: KusumawardhaniDirektur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei LingDirektur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan NainggolanKepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: NofiansyahKepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi HandokoKepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit RahardjoKepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari MulyantoKepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganSekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoSekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh HamidiDirektur Pinjaman dan Hibah: Dian LestariDirektur Pembiayaan Syariah: Deni RidwanDirektur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony PriantoDirektur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri SetiawanDirektur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat AmirDirektur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

Inspektorat JenderalSekretaris Inspektorat Jenderal: Nur AchmadInspektur I: Dewi SulaksminijatiInspektur II: Jimmi LapotuloInspektur III: Januarti TiurmaidaInspektur IV: Roberth GonijayaInspektur V: SudarsoInspektur VI: Dedhi SuhartoInspektur VII: Ahmad GhufronInspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen KeuanganSekretaris Badan: Moch. Ali HanafiahKepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan JuswantoKepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung PribadiKepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan InderayanaKepala Pusat Data dan Informasi: NuryaniKepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham HabibKepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

Badan Pendidikan dan Pelatihan KeuanganSekretaris Badan Bambang: Juli IstantoKepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma RomadhoniKepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara WidyajalaKepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung NugrohoKepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad MulyonoKepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi HendartonoKepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana RianaLembaga National Single WindowDirektur Teknologi Informasi: Wawan IsmawandiDirektur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

Non EselonBadan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)Direktur Utama: Eddy AbdurrachmanDirektur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan IbrahimDirektur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat SyahruddinDirektur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad AlfansyahDirektur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono LMANDirektur Utama: Kristijanindyati PuspitasariDirektur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan InternasionalDirektur Utama: Dalyono

Tensi Timur Tengah memanas usai Israel menyerang Iran. Serangan menyasar fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, hingga komandan militer

Serangan ini juga berpengaruh pada ekonomi dunia, pasar komoditas pun langsung merespons. Harga minyak dunia meroket usai serangan Israel ke Iran.

Serangan dari Israel ini diprediksi dapat memicu serangan balasan dari Iran dan membuat kekhawatiran tentang pasokan minyak meningkat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir dari Reuters, pada Jumat (13/6/2025) harga minyak melonjak lebih dari 7%. Kenaikan itu mendekati level tertinggi selama berbulan-bulan.

Harga minyak mentah Brent melonjak US$ 5,1, atau sekitar 7,4%, menjadi US$ 74,46 per barel pada pukul 08.43 GMT setelah mencapai level tertinggi di level US$ 78,50 per barel, ini level tertinggi sejak 27 Januari.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate AS juga naik US$ 5,1, atau 7,5%, menjadi US$ 73,15 per barel setelah mencapai level tertinggi US$ 77,62 per barel, level tertinggi sejak 21 Januari.

Sementara itu, dua instrumen safe haven juga mengalami penguatan. Mata uang Dolar Amerika Serikat (AS) menguat hari ini, indeks dolar, yang mengukur nilai mata uang negeri Paman Sam terhadap sekeranjang mata uang utama, terakhir terlihat 0,42% lebih tinggi pada Jumat pagi. Indeks dolar menyentuh 98,33 poin.

Selanjutnya, harga emas juga ikut meroket di tengah kisruh Israel dan Iran. Harga emas dunia naik menyentuh level tertingginya selama dua bulan berturut-turut.

Melansir dari Reuters, harga emas spot naik 1% menjadi US$ 3.417,59 per ons, pada pukul 08.03 GMT, setelah mencapai titik tertinggi sejak 22 April di awal sesi. Jumlah itu sama besarnya dengan Rp 1,95 juta per gram (dalam kurs Rp 16.200).

Harga emas batangan telah naik lebih dari 3,2% sejauh minggu ini. Sementara itu, harga emas berjangka AS naik 1% menjadi $3.438,00 per ons.

Sementara itu bila melihat di laman Logam Mulia Antam harga emas saat ini mencapai Rp 1,95 juta atau naik Rp 23 ribu secara harian.

Harga Bitcoin turun di bawah US$ 105.000 di tengah memanasnya ketegangan geopolitik dan likuidasi besar-besaran di pasar derivatif dan spot.

Berdasarkan data Coinglass, likuidasi mencapai US$1,148 juta, saat berita ini ditulis. Volume perdagangan Bitcoin juga mencapai US$369 miliar. Sementara total kapitalisasi pasar kripto turun 3,38%. Ethereum (ETH) turun 9,5%, XRP turun 5,71%, dan Solana (SOL) turun 10,16%.

Penurunan tersebut memberi sinyal lebih hati-hati bagi pasar, apalagi saat pergerakan saat ini tampak mirip dengan yang terjadi pada Januari 2025.

Pasar saham juga terjun bebas. Bursa saham di wilayah Asia-Australia mengalami penurunan bersamaan.

Dimulai dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), melansir data RTI, Jumat (13/6/2025), IHSG dibuka pada level 7.191,12. Konsisten bergerak di zona merah sepanjang hari, akhirnya IHSG ditutup melemah 38,31 poin atau 0,53% ke posisi 7.166,07.

Sepanjang perdagangan Jumat, IHSG terpantau sempat menyentuh angka tertinggi 7.192.663. Nilainya juga sempat menyentuh posisi terendah 7.149.610.

Sementara itu, dilansir dari CNBC, indeks acuan Jepang, Nikkei 225, mengakhiri perdagangan Jumat dengan penurunan 0,89% pada level 37.834,25 sementara indeks Topix turun 0,95% menjadi 2.756,47.

Kemudian, di Korea Selatan indeks Kospi turun 0,87% dan ditutup pada level 2.894,62 sementara indeks Kosdaq yang berkapitalisasi kecil turun 2,61% menjadi 768,86. Selanjutnya, indeks S&P/ASX 200 Australia mengakhiri hari dengan penurunan 0,21% pada level 8.547,40.

Berlanjut ke Hong Kong, Indeks Hang Seng turun 0,59% menjadi 23.892,56. Sementara CSI 300 China berakhir 0,72% lebih rendah pada 3.864,18.

Bursa saham Amerika Serikat saat pembukaan perdagangan Jumat (13/6/2025) di zona merah. Ketegangan di Timur Tengah yang kaya minyak kembali bangkit usai peristiwa tersebut. Kondisi ini juga memukul sentimen risiko di seluruh pasar global.

Melansir Reuters, Jumat (13/6/2025), Dow Jones Industrial Average (.DJI), turun 388,1 poin, atau 0,90%, pada pembukaan menjadi 42.579,48. S&P 500 (.SPX), turun 44,7 poin, atau 0,74%, pada pembukaan menjadi 6.000,56.

Sementara itu, Nasdaq Composite (.IXIC), turun 211,6 poin, atau 1,08%, menjadi 19.450,925 pada bel pembukaan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyurati PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) untuk membongkar tiang monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said dan Asia Afrika. Langkah ini dilakukan karena tiang ini dinilai merusak estetika tata kota.

Rencana bongkar tiang monorel mangkrak bukan pertama kali muncul. Sejak proyek monorel ini mangkrak, beberapa gubernur telah mewacanakan pembongkaran tiang monorel. Namun, hingga saat ini tiang tersebut masih tegak berdiri.

Berdasarkan catatandetikcom, pembangunan tiang monorel diresmikan oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri pada 2004. Kala itu, jabatan Gubernur DKI Jakarta masih diemban oleh Sutiyoso. Pihak pengembang dan investor proyek ini dijalankan oleh PT Jakarta Monorail (PTJM).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun setelah tiang-tiang ini berdiri, pembangunan monorel Jakarta tidak kunjung terselesaikan. Bahkan pada tahun 2008, PTJM dikabarkan pasrah dengan kelanjutan pembangunan proyek tersebut.

PTJM kala itu mengaku tidak dapat memenuhi syarat investasi senilai US$ 144 juta. Proyek ini dikabarkan menelan anggaran hingga US$ 450 juta. "Sekarang keputusannya terserah Pak Gubernur. PTJM akanngikutsaja," kata Direktur Utama PT JM Sukmawati Sukur, 12 Maret 2008.

Pada era kepemimpinan Fauzi Bowo di Pemprov DKI Jakarta, pembangunan proyek monorel resmi dihentikan pada tahun 2011. Pria yang akrab disapa Foke ini juga menolak biaya ganti rugi investasi yang dilayangkan PTJM senilai Rp 600 miliar.

Meski demikian, Foke tetap membayar ganti rugi investasi PTJM sebesar Rp 204 miliar. Angka tersebut diputuskan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal setinggi-tingginya Rp 204 miliar. Dari segi Pemprov DKI berusaha untuk mengupayakan seefisien mungkin untuk kebutuhan transportasi bagi warga Jakarta," kata Foke, 19 September 2011.

Di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) di Pemprov DKI Jakarta, berhembus kabar pembangunan monorel dilanjutkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Keseriusan Jokowi pun diwujudkan pada tahun 2013, di mana ia meletakan batu pertama pembangunan lanjutan monorel di Tugu 66, Jalan Rasuna Said, Kuningan.

Setahun berselang, proyek kembali mangkrak lantaran Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tak kunjung terselesaikan karena banyak permintaan dari PT Jakarta Monorail (PTJM) yang dirasa tidak bisa dipenuhi Pemprov DKI.

Mangkraknya proyek ini disebut Jokowi karena kehati-hatian. Dia minta syarat proyek monorel dilengkapi oleh investor dan pengembangnya.

"Groundbreaking itu dulu sudah ada. Mau seribu kali nggak masalah, wong bukan duit kita kok. Ngapain sih kamu ribut itu, orang bukan duit saya atau APBD kok ribut. Memang kita sudah berikan lampu hijau, dengan syarat-syarat itu tadi," kata Jokowi di Balai Kota, 25 Februari 2014.

Kemudian wacana pembenahan tiang monorel ini terus berlanjut. Di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pembongkaran juga sempat diwacanakan. Saat itu, Ahok mengancam mengirim pemutusan kerja sama dengan PTJM jika tidak ada kejelasan selama tiga bulan.

Kemudian Ahok pun kian enggan melanjutkan proyek monorel bersama PTJM. Kala itu, tiang-tiang yang berdiri juga milik Adhi Karya. Tiang itu bakal menjadi monumen penipuan. Dia merasa PTJM tidak memberikan kejelasan kelanjutan proyek itu.

Pemprov DKI pun mengeluarkan rencana memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail (PTJM) di 2015. Tiang-tiang monorel diminta untuk dibongkar. Namun hingga kontrak kerja sama benar diputus, tiang-tiang tersebut tak kunjung dibongkar.

Akhirnya, mendekati akhir tahun, Ahok menuturkan Pemprov DKI sudah putus kontrak dengan PT JM. Tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika diambil alih PT Adhi Karya untuk menjadi tiang light rail transit (LRT).

"Sudah bye-bye (dengan PT JM), nggak ada cerita. Nanti bekas tiang-tiangnya diambil Adhi Karya untuk LRT," ujar Ahok di RSUD Tarakan, Jl Kyai Caringin, Jakarta Pusat, 10 September 2015.

Djarot Saiful Hidayat juga sempat meminta Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel pada tahun 2017. Pembongkaran tersebut diharapkan dapat memperlancar dan memperluas jalan.

"Saya sudah perintahkan kemarin yang di Kuningan, Rasuna Said itu tiang-tiang bekas monorel saya minta kepada Adhi Karya untuk segera bongkar sehingga jalannya gede," kata Djarot, Jumat (11/8/2017) silam.

Sementara di era Anies Baswedan, Pemprov tak langsung memutuskan apa yang bakal dilakukannya terhadap tiang-tiang beton itu.

"Nanti kita lihat manfaat yang paling baik," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, 25 Oktober 2017.

Beberapa tahun setelahnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kala itu menyampaikan, pihaknya akan mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk segera mengevaluasi bangunan tersebut.

Riza mengakui, bangunan ini mangkrak sejak era Sutiyoso. Namun, kala itu ia mengklaim setiap era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda. Namun naas, tiang tersebut masih berdiri tegak hingga hari ini.

"Memang ini tidak mudah, karena dulu ada keterlibatan BUMN Adhi Karya terintegrasi, dibentuk dulu usaha bersama melalui Jakarta Monorail. Kemudian juga sempat dibuat, tiang pancangnya dulu diresmikan atas nama Ibu Mega dan Pak Jokowi," ujarnya pada Jumat (23/10/2020) silam.

Kemudian pada Selasa (10/6/2025), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewacanakan kembali pembenahan tiang pancang monorel. Ia mengaku akan menyurati Adhi Karya untuk membongkar tiang tersebut.

Menurutnya, kehadiran tiang tersebut mengganggu estetika tata kota Jakarta. Ia pun menggelar rapat dengan jajarannya terkait hal tersebut, dan menghasilkan rencana pembongkaran tiang monorel yang kini menjadi milik Adhi Karya.

Dia menilai pihak yang memiliki kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya," ujarnya.

Majelis Nasional Vietnam telah menyetujui rencana penggabungan sejumlah provinsi dan kota pada Kamis (12/6) kemarin. Melalui penggabungan ini pemerintah dapat melakukan efisiensi terhadap 80.000 posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Melansir CNA, Sabtu (14/6/2025), anggota parlemen Vietnam sepakat untuk mengurangi 63 pemerintahan provinsi dan kota menjadi hanya 34 sebagai bagian dari upaya reformasi struktur administrasi di negara itu. Sebab pemerintah berupaya memangkas pengeluaran negara secara radikal.

Dalam pemungutan suara tersebut, majelis menyetujui rencana pemerintah dengan 461 suara berbanding satu, dengan tiga abstain. Dalam hal ini hanya 11 provinsi dan kota yang tidak mengalami perubahan apa pun akibat reformasi tersebut, sedangkan sisanya digabung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah Vietnam memangkas jumlah Kementerian dan Lembaga dari 30 menjadi 22 pada Februari lalu, yang mengakibatkan 23.000 PNS harus ter-PHK.

Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menuturkan rencana penggabungan itu merupakan revolusi terbesar sejak negara itu berdiri pada 1945 silam.

"79.339 pejabat harus dirampingkan, berhenti dari pekerjaan mereka atau mengajukan pensiun dini setelah penggabungan," kata Tra kepada Majelis Nasional.

Di sisi lain seorang pejabat provinsi menuturkan kepada AFP bahwa ia merasa sangat terkejut dan sedih karena harus meninggalkan jabatannya setelah lebih dari 30 tahun mengabdi kepada masyarakat.

"Saya mungkin menerima kompensasi sekitar US$ 38.000, tetapi saya tidak senang," kata anggota partai komunis berusia 58 tahun itu yang tidak ingin diketahui namanya.

"Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang, meskipun saya rasa saya masih sangat cocok untuk bekerja," terangnya.

Jakarta- Tiang-tiang monorel mangkrak sejak 2004 masih berdiri di Rasuna Said-Senayan. Gubernur Jakarta Pramono Anung berkomitmen menuntaskan polemik ini.