Semua Kabar

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 12.52 WIB

Dengarkan artikel

Bagikan

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Mardiana mengingatkan pendidikan antikorupsi bukan hanya untuk peserta didik, tetapi juga harus meresap ke seluruh ekosistem sekolah seperti kepala sekolah, guru, panitia penerimaan, hingga dinas pendidikan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pilihan editor: Mengapa Intoleransi terhadap Ahmadiyah Terus Terjadi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kalau gerbang masuk ke dunia pendidikan sudah dikotori praktik kecurangan—baik gratifikasi, suap, atau pungli—maka kita sedang membangun sistem pendidikan di atas pondasi yang rapuh,” ujar Wawan dikutip dari keterangan resmi pada Kamis, 12 Juni 2025. 

Wawan menegaskan fungsi KPK bukan hanya penindakan, tetapi juga pencegahan lewat perbaikan sistem dan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan. 

Lebih lanjut, KPK menyoroti berbagai bentuk penyimpangan yang kerap terjadi dalam proses penerimaan murid baru. Salah satunya adalah praktik gratifikasi terselubung—pemberian dari orang tua kepada panitia SPMB tanpa permintaan langsung, namun tetap menimbulkan konflik kepentingan, melanggar hukum, dan bagian dari praktik korupsi. 

Untuk itu, KPK mendorong penerapan sistem daring dan prosedur yang mempersempit interaksi langsung, sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor pendidikan. “Kalau pendidikan ingin bersih, maka harus dimulai dari proses masuknya,” ujarnya. 

Perwakilan Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, menekankan bahwa masalah utama dalam pelaksanaan SPMB bukan semata-mata soal teknis administrasi, tetapi kegagalan sistemik dalam memetakan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. 

Lebih lanjut, Ombudsman menyoroti persoalan serius di tahap pascapengumuman. Untuk itu, Ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membuka posko pengaduan aktif di seluruh provinsi, serta menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

“Kami mohon maaf jika petugas kami di lapangan terlihat lebih cerewet selama masa penerimaan siswa. Itu bagian dari kewajiban kami untuk memastikan hak anak tidak dikorbankan oleh sistem yang disalahgunakan,” katanya.

Pilihan editor: Dokumen Historis Milik Aceh dan Sumut dalam Sengketa Empat Pulau

Dinda Shabrina

Lulusan Program Studi Jurnalistik Universitas Esa Unggul Jakarta. Mengawali karier jurnalistik di Tempo sejak pertengahan 2024.

Edisi 8 Juni 2025

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Badan Penyelenggara Haji Batasi Hanya 2 Syarikah untuk Haji 2026

Mengapa Intoleransi terhadap Ahmadiyah Terus Terjadi

Prabowo Siap Kurangi Anggaran TNI-Polri Agar Gaji Hakim Naik

Kontroversi Rencana TNI AD Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Batalion Baru

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Siapa Pengganti Hasan Nasbi Pilihan Prabowo

Respons Gubernur Jawa Tengah soal Usulan Daerah Istimewa Surakarta

Potensi DPR Sahkan RUU TNI Pekan Ini di Tengah Penolakan Masyarakat Sipil

Cak Lontong: Saya Jadi Komisaris Ancol Lewat Seleksi Ketat, Bukan Asal Tunjuk

Ketua KWI Kenang Sosok Paus Fransiskus: Bisa Memanusiakan Manusia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Intoleransi terhadap Ahmadiyah Terus Terjadi

Prabowo Siap Kurangi Anggaran TNI-Polri Agar Gaji Hakim Naik

Kontroversi Rencana TNI AD Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Batalion Baru

Prabowo akan Naikan Gaji Hakim Hingga 280 Persen

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Kata Akademisi dan Pengamat soal 4 Pulau Aceh Diambil Sumut

Potret Empat Pulau yang Jadi Sengketa antara Aceh-Sumatera Utara

Respons Kemendagri Soal Potensi Cadangan Migas di Wilayah Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumatera Utara

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

Badan Penyelenggara Haji Batasi Hanya 2 Syarikah untuk Haji 2026

KPK Ingatkan Potensi Korupsi saat Pelaksanaan SPMB

Muhadjir: Banyak Jemaah Haji Tak Kebagian Jatah Makanan Siap Saji

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

5

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 13.07 WIB

Dengarkan artikel

Bagikan

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Akademisi dan pengamat turut menanggapi keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan empat pulau di wilayah Aceh Singkil, Aceh, masuk ke dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Keputusan itu dinilai menimbulkan ketidakadilan bagi Aceh dan dicurigai adanya agenda politik.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Keputusan itu termaktub dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan 25 April 2025. Empat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Ahmad Humam Hamid, menilai keputusan pemerintah pusat dilakukan secara sepihak. Ia mengatakan, tanpa proses dialog terbuka, keputusan pemerintah justru menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat Aceh. “Di mata masyarakat Aceh, ini bukan sekadar pengalihan wilayah, melainkan pengabaian atas martabat dan komitmen politik pascadamai,” kata dia di Banda Aceh, Rabu, 11 Juni 2025.

Menurut Human, kasus pengalihan empat pulau ini secara administratif tampak sederhana. Pulau-pulau itu, kata dia, bagi masyarakat Aceh bukan sekadar titik di peta, melainkan bagian dari ruang simbolik yang menyimpan memori konflik, perjuangan otonomi, dan perjanjian damai yang diperoleh dengan pengorbanan besar. “Bagi masyarakat Aceh, keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi sejarah, politik, dan identitas yang kompleks,” ujarnya.

Dalam pengamatan Human, fenomena seperti ini tidak unik hanya terjadi di Aceh. Human bahkan mengaitkan keinginan memisahkan diri sejumlah regional karena sikap pemerintah pusat yang cenderung mengabaikan aspirasi kultural. Contohnya, di Catalonia, yang menuntut pemisahan dari Spanyol karena alasan kultural tersebut, yang mana kasusnya mirip dengan di Aceh.

“Di Catalonia, misalnya, tuntutan pemisahan dari Spanyol tidak semata karena alasan ekonomi, tetapi karena sejarah marginalisasi dan aspirasi kultural yang diabaikan oleh pusat,” kata dia

Human menjelaskan, masyarakat Catalonia merasa bahwa otonomi yang dijanjikan terus dibatasi dan keputusan strategis diambil tanpa menghormati aspirasi lokal. Situasi ini memperkuat identitas kolektif dan mendorong resistensi yang kini berlangsung dalam bentuk politik.

Hal serupa juga terjadi di Skotlandia. Meskipun prosesnya berlangsung dalam kerangka demokratis, dorongan untuk merdeka lahir dari rasa bahwa keputusan penting tentang masa depan Skotlandia terlalu lama ditentukan oleh London, Inggris.

Mindanao di Filipina Selatan bahkan mengalami konflik berdarah selama puluhan tahun karena negara gagal memahami struktur sosial dan religius masyarakat muslim di sana. Pendekatan militer dan administratif justru memperpanjang kekerasan.

“Aceh memiliki banyak kesamaan dengan ketiga kawasan itu: identitas historis yang kuat, pengalaman relasi timpang dengan pusat, dan kesadaran kolektif untuk mempertahankan harga diri wilayah,” kata Humam.

Dalam konteks ini, Human berpendapat, pendekatan legalistik terhadap pengalihan wilayah hanya akan memperdalam kecurigaan. Bila tidak ditangani secara sensitif, keputusan administratif bisa menjadi percikan bagi munculnya kembali narasi resistensi yang lebih luas.

Dalam konteks reproduksi resistensi antargenerasi, menurut dia, pelajaran terpenting bagi pemerintah pusat dari kasus pengalihan empat pulau ini adalah urgensi mengedepankan pendekatan empati, dibanding semata-mata jalur legal-formal

“Di wilayah seperti Aceh, yang menyimpan sejarah panjang konflik dan perjuangan otonomi, keputusan administratif—betapapun sah secara hukum—dapat memicu luka lama jika tidak disertai dengan pemahaman akan makna simbolik dan emosi kolektif yang melekat pada wilayah tersebut,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, kudu melakukan pendekatan empati yang hadir untuk mendengar, bukan sekadar menjawab; memahami konteks sosial dan psikologis masyarakat, bukan hanya membaca peta dan regulasi. Pendekatan empati menuntut negara untuk tidak hanya hadir sebagai pemegang kewenangan, tetapi juga sebagai mitra yang menghargai memori, identitas, dan martabat lokal.

“Dengan cara ini, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan risiko munculnya ketegangan lintas generasi dapat diredam sebelum berkembang menjadi bentuk resistensi baru,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai keputusan Kemendagri menetapkan empat pulau di Aceh Singkil menjadi bagia

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 13.20 WIB

Dengarkan artikel

Bagikan

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TENTARA Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD berencana merekrut 24 ribu tamtama. Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana pada Rabu, 4 Juni 2025, mengatakan para calon tamtama tersebut bukan disiapkan menjadi pasukan tempur, melainkan pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan dalam batalion teritorial pembangunan (BTP).

Awalnya, wacana pembentukan batalion itu digulirkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 November 2024. Sjafrie mengatakan ide itu adalah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Sjafrie menyebutkan Presiden menetapkan strategi nasional agar setiap kabupaten, yang jumlahnya saat ini ada 514, dapat dijaga oleh satu batalion infanteri teritorial pembangunan. Batalion ini diperkuat oleh dua batalion komponen cadangan.

Menurut Sjafrie langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dalam sektor peternakan, perikanan, pertanian, hingga kesehatan. “Hal ini menunjukkan peran TNI yang lebih holistik,” kata Sjafrie kala itu.

Rencana pembentukan batalion teritorial pembangunan ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, beberapa di antaranya tidak mengkritik rencana itu.

Adapun SETARA Institute menilai rencana pembentukan batalion teritorial pembangunan menjadi potret baru militerisme gaya lama.

“Ini ekspansi militer ke dalam ruang sipil dengan bungkus pembangunan dan kesejahteraan. Militerisme tidak lagi hadir dalam bentuk alat kekuasaan dan penopang rezim sebagaimana terjadi pada Orde Baru,” kata peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 Juni 2025.

Ikhsan mengatakan retorika pembangunan tidak dapat menyembunyikan realitas militer sedang memperluas peran dan pengaruhnya ke ranah yang bukan wewenangnya. Menurut dia,  pembentukan batalion ini mengakibatkan distorsi fungsi pertahanan. Dia mewanti-wanti bengkaknya anggaran imbas kebijakan tersebut.

“Penambahan puluhan ribu prajurit dapat berkonsekuensi bertambahnya beban anggaran, terutama untuk gaji, infrastruktur, dan pembinaan,” kata Ikhsan. 

Dia mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi rekrutmen massal dan menghentikan pembentukan batalion-batalion nontempur yang melanggar garis batas peran militer dalam negara demokratis.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hasanuddin menyarankan TNI kembali berfokus pada tugas utamanya menjaga pertahanan negara dibandingkan mengelola ketahanan pangan. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan prajurit TNI sebaiknya lebih memusatkan perhatian pada kesiapan bertempur dengan melakukan latihan secara intensif. “Sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya dalam pesan tertulis pada Rabu, 12 Juni 2025.

Menurut dia, latihan harus menjadi prioritas TNI, terutama dalam kondisi negara yang damai. Menilik situasi terkini di Tanah Air, dia menekankan tugas membangun ketahanan pangan seharusnya diserahkan kepada kementerian teknis, yaitu Kementerian Pertanian.

“Membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif,” ujarnya.

Dia menjelaskan ada pengecualian yang bisa membuat TNI turun tangan mengurusi pangan, yakni dalam konteks perang berkelanjutan di mana ada urgensi bagi lembaga negara menyiapkan wilayah logistik dan persediaan makanan di sudut perkotaan maupun pedesaan.

Purnawirawan jenderal bintang dua itu menyebutkan hal tersebut bisa dibenarkan karena Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Sistem itu, kata dia, memungkinkan Indonesia memanfaatkan seluruh potensi demi kepentingan pertahanan negara.

Sehingga, dalam keadaan perang konvensional yang bisa berlanjut ke perang gerilya, TNI bisa turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik. “Agar perlawanan dapat berlangsung selama mungkin,” tuturnya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam rencana TNI AD merekrut 24 ribu tamtama guna membentuk batalion teritorial pembangunan. 

“TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang. Bukan untuk mengurus urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” ujar Koalisi dalam pernyataan pers pada Senin, 9 Juni 2025. 

Koalisi menyebutkan perekrutan dan pelibatan TNI dalam urusan pertanian, perkebunan, peternakan, dan pelayanan kesehatan sebagai bentuk kegagalan dalam menjaga batas demarkasi antara urusan sipil dan militer. Merujuk pada UUD 1945 dan UU TNI, pembatasan terhadap TNI sudah jelas, sehingga TNI tak memiliki

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 13.27 WIB

Dengarkan artikel

Bagikan

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menaikkan gaji hakim karena peran penting hakim sebagai benteng terakhir keadilan. Bahkan, kata Prabowo, dia bergurau kalau perlu anggaran TNI dan Polri dikurangi demi menyejahterakan hakim.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pilihan Editor:Sempat Disemprit Istana, Program Lapor Mas Wapres Jalan Terus. Ada Apa?

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ucapan itu disampaikan Prabowo di hadapan para hakim yang baru dilantik Ketua Mahkamah Agung di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juni 2025. Ia memerintahkan para menterinya, terutama menteri keuangan agar gaji hakim bisa naik.

“Saya minta dinaikkan, ‘datang ke saya segini, Pak, (saya bilang) kurang!’,” kata Prabowo. Para hakim baru bertepuk tangan. 

“Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat tentara yang hebat,” kata Prabowo bergurau.

Prabowo menyebut koruptor begitu sampai ke pengadilan selalu lolos. Ia pun mengatakan kasihan pada anak buah Kapolri yang sudah menyidik korupsi. Sehingga, kata Prabowo, negara membutuhkan hakim yang tidak bisa digoyahkan.

Ia mengaku kaget setelah menjabat presiden tentang kondisi hakim saat ini. Ia mengatakan para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan gaji. Bahkan ada hakim tidak mendapat rumah dinas. Padahal hakim menangani perkara bisa sampai triliunan rupiah.

Apalagi, kata dia, orang miskin dan kecil hanya bisa berharap pada hakim. Berbeda dengan orang kaya dan kuat yang bisa menyewa tim hukum yang baik. 

“Tetapi orang kecil hanya bergantung sama hakim yang adil hakim, yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan hakim yang cinta rakyat 

Dalam pidatonya, Prabowo akan menaikan gaji hakim hingga sebesar 280 persen dari gaji saat ini. “Saya Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen,” kata Prabowo. 

Pernyataan tersebut disambut gemuruh tepuk tangan hakim baru.  Prabowo menegaskan golongan yang mendapat kenaikan tertinggi adalah hakim yunior atau golongan paling bawah. 

Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto melantik 1.451 hakim di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 12 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Sunarto mengatakan mereka yang dikukuhkan merupakan wisudawan dan wisudawati dari Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang dilakukan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

“Jadilah seorang hakim yang memiliki filosofi padi, yaitu hakim rendah hati yang sikap dan tutur katanya tidak merendahkan orang lain,” kata Sunarto saat memberi pesan kepada hakim baru.

Sunarto memaparkan 1.451 hakim yang dikukuhkan terdiri dari 921 hakim peradilan umum, 326 hakim peradilan agama, 143 hakim peradilan tata usaha negara, dan 25 hakim peradilan militer.

Para hakim tersebut akan ditempatkan di satuan kerja dari empat lingkungan peradilan, yakni 144 pengadilan negeri kelas II, 173 pengadilan agama kelas II, 22 pengadilan tata usaha negara tipe b dan c, dan 11 pengadilan militer tipe a dan b, yang tersebar di seluruh tanah air.

1.451 hakim yang dilantik hari ini akan menambah jumlah hakim yang telah ada, yakni 7.260. Sehingga Indonesia saat ini memiliki 8.711 hakim. 

Eka Yudha Saputra

Alumnus Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bergabung dengan Tempo sejak 2018. Anggota Aliansi Jurnalis Independen ini meliput isu hukum, politik nasional, dan internasional

Edisi 8 Juni 2025

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Badan Penyelenggara Haji Batasi Hanya 2 Syarikah untuk Haji 2026

Mengapa Intoleransi terhadap Ahmadiyah Terus Terjadi

Prabowo Siap Kurangi Anggaran TNI-Polri Agar Gaji Hakim Naik

Kontroversi Rencana TNI AD Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Batalion Baru

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Kesehatan Akan Reformasi Total Pendidikan Dokter Spesialis

Mahasiswa UGM Akan Kemah di Depan Gedung Rektorat Hari Ini

Panja RUU TNI Bantah Masa Pendidikan Bakal Diperpendek Imbas Revisi

Soal Keluarga dan Kroni Prabowo di Makan Bergizi Gratis, ICW: Termasuk

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 13.53 WIB

Dengarkan artikel

Bagikan

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Penyelenggara Haji mengumumkan tidak akan memberlakukan sistem multisyarikah pada musim haji 2026. Hal itu diputuskan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji 2025 yang dinilai bermasalah.  

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pilihan editor: Mengapa Intoleransi terhadap Ahmadiyah Terus Terjadi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Badan Penyelenggara Haji tahun depan akan memastikan tidak menggunakan multisyarikah. Paling banyak itu dia syarikah supaya kemudian bisa fokus dan ada pembanding,” ujar Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam konferensi pers BP Haji pada Rabu, 11 Juni 2025, yang disiarkan lewat media sosial. 

Dahnil menganggap sistem multisyarikah yang memungkinkan banyak perusahaan untuk terlibat dalam pelayanan haji justru menunjukkan performa yang buruk. Ia menyebut itu disebabkan oleh adanya persaingan yang tidak sehat antarperusahaan. 

Akibatnya, salah satu masalah utama ialah ketidaksesuaian data jemaah yang berimbas pada terhambatnya pelayananan di Tanah Suci. “Nah ini sebenarnya puncak kekacauan tertukarnya jemaah. Misalnya hotel tidak jelas, kemudian kamarnya tidak jelas, dan sebagainya,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Dahnil menyebut sejumlah perusahaan melakukan wanprestasi, atau gagal memenuhi kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Selain masalah akomodasi, Dahnil juga menyoroti masalah konsumsi dan transportasi. Hal itu terlihat dari pemberangkatan jemaah yang harus berjalan kaki dari hotel ke Arafah, Muzdalifah, hingga Mina padahal seharusnya difasilitasi kendaraan.

Tak hanya itu, Dahnil juga menyatakan distribusi makanan untuk jemaah masih terkendala. Ia menyebut penyedia katering tidak berkomitmen terhadap pelayanan terutama pada hari-hari menjelang kepulangan ke Tanah Air. “Kami masih temukan katering tidak sampai ke hotel sehingga jemaah ada yang tidak makan pagi, siang, dan malam,” katanya. Kendati pihak katering mengganti dengan uang, tapi Dahnil berujar bahwa masalah itu tidak menghilangkan kelalaian pengelola makanan pesanan.

Atas dasar temuan di lapangan itu, Dahnil menegaskan pemerintah akan membatasi jumlah syarikah menjadi maksimal dua untuk musim haji tahun depan. Pada tahun ini terdapat delapan syarikah yang terlibat pelayanan haji, jumlah itu meningkat dibanding tahun lalu yang hanya ada satu syarikah.

Pilihan editor: Dokumen Historis Milik Aceh dan Sumut dalam Sengketa Empat Pulau

Dian Rahma Fika

Edisi 8 Juni 2025

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Badan Penyelenggara Haji Batasi Hanya 2 Syarikah untuk Haji 2026

Mengapa Intoleransi terhadap Ahmadiyah Terus Terjadi

Prabowo Siap Kurangi Anggaran TNI-Polri Agar Gaji Hakim Naik

Kontroversi Rencana TNI AD Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Batalion Baru

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Kesehatan Akan Reformasi Total Pendidikan Dokter Spesialis

Mahasiswa UGM Akan Kemah di Depan Gedung Rektorat Hari Ini

Panja RUU TNI Bantah Masa Pendidikan Bakal Diperpendek Imbas Revisi

Soal Keluarga dan Kroni Prabowo di Makan Bergizi Gratis, ICW: Termasuk Konflik Kepentingan

Setelah Revisi UU TNI: Tentara Masuk Kampus

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Intoleransi terhadap Ahmadiyah Terus Terjadi

Prabowo Siap Kurangi Anggaran TNI-Polri Agar Gaji Hakim Naik

Kontroversi Rencana TNI AD Rekrut 24 Ribu Tamtama untuk Batalion Baru

Prabowo akan Naikan Gaji Hakim Hingga 280 Persen

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Kata Akademisi dan Pengamat soal 4 Pulau Aceh Diambil Sumut

Potret Empat Pulau yang Jadi Sengketa antara Aceh-Sumatera Utara

Respons Kemendagri Soal Potensi Cadangan Migas di Wilayah Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumatera Utara

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

Badan Penyelenggara Haji Batasi Hanya 2 Syarikah untuk Haji 2026

KPK Ingatkan Potensi Korupsi saat Pelaksanaan SPMB

Muhadjir: Banyak Jemaah Haji Tak Kebagian Jatah Makanan Siap Saji

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 14.18 WIB

Dengarkan artikel

Bagikan

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INFO NASIONAL – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik hampir rampung. “Sekarang sudah dibuka untuk rekrutmen guru. Insya Allah nanti tanggal 23–24 (Juni) proses rekrutmen guru semua sudah selesai,” kata Gus Ipul di Gedung Kemensos, Rabu, 11 Juni 2025.

Gus Ipul menjelaskan, Kemensos tak hanya merekrut guru, tapi juga tenaga kependidikan seperti kepala asrama dan pamong. Hingga kini, tercatat 1.554 guru dan 53 kepala sekolah telah disiapkan. Jumlah itu masih bisa bertambah sesuai kebutuhan di 100 titik sekolah rakyat. “Hari ini sudah ada 100 titik yang menampung sekitar 10.000 siswa,” ujarnya.

Adapun, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan, seluruh aspek operasional Sekolah Rakyat sedang disempurnakan. “Satgas (Sekolah Rakyat) sedang melakukan finalisasi semua kebutuhan di dalam Sekolah Rakyat. Mulai dari kurikulum, guru, siswa termasuk sarana-prasarana dan kebutuhan siswa,” kata Agus Jabo.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014), M. Nuh, menjelaskan bahwa tahun ini ditargetkan berdiri 100 sekolah. Seluruhnya masuk dalam tahap pertama yang dibagi dalam dua gelombang.

“Tahun ini 100, tentu tahun depan akan ada lagi. Dari 100 itu kita bagi dua tahap, semuanya tahap 1. Nanti ada yang persis Juli kita mulai, tapi sebagian nanti mungkin Agustus dan selanjutnya. Kita pastikan semuanya mulai tahun ini,” kata Nuh.

Rinciannya, gelombang pertama mencakup 63 lokasi dengan 247 rombongan belajar (rombel) dan total 6.180 siswa, Rinciannya terdiri dari 3 rombel SD (75 siswa), 119 rombel SMP (2.800 siswa), dan 129 rombel SMA (3.305 siswa).

Sementara itu, Tahap Ib akan dilaksanakan di 37 lokasi dengan total 145 rombel dan 3.600 siswa, terdiri dari 4 rombel SD (100 siswa), 53 rombel SMP (1.310 siswa), dan 88 rombel SMA (2.190 siswa). Total keseluruhan untuk Tahap I mencakup 396 rombel dengan jumlah siswa mencapai 9.780 orang.

Pelatihan bagi para kepala sekolah juga mulai dilakukan untuk memperkuat peran mereka sebagai pelaksana pendidikan berbasis pengasuhan dan keberdayaan. Selain sumber daya manusia, kebutuhan siswa seperti sepatu, seragam, alat tulis, dan pakaian dalam juga disiapkan dengan cermat. Pengadaan dilakukan melalui kolaborasi dengan BPKP agar akuntabel.

“Kemensos selalu bekerjasama dengan BPKP untuk memastikan baik dari sisi unit cost-nya maupun sisi teknis pengadaannya proper. Sesuai dengan aturan main,” ujar Nuh.

Berbeda dari sekolah pada umumnya, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui seleksi akademik. Sebagai gantinya, dilakukan pemetaan kondisi akademik, psikososial, psikologis, dan kesehatan siswa, dengan dukungan lembaga profesional dan perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjajaran (Unpad).

“Kita petakan bagaimana akademiknya, gimana psikososialnya, gimana psikologinya. Demikian semua kita petakan. Kesehatan juga,” ujarnya.

Sebelum tahun ajaran baru dimulai, siswa akan tinggal di asrama untuk mengikuti pelatihan fisik dan pembinaan karakter. Aspek kesehatan jasmani, keberanian, dan kepercayaan diri menjadi fokus utama pada fase ini.

“Programnya bukan hanya melihat positifnya. Tapi idealnya, termasuk juga psikologi, keberanian dan self confidence-nya,” ucap Nuh.

Saat ini, Kemensos juga sedang menghitung unit cost per siswa per tahun yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah. Dengan mengedepankan pendekatan holistik dan berkeadilan, Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi ruang pendidikan, tetapi juga simbol kehadiran negara bagi anak-anak yang selama ini hidup dalam keterbatasan.

Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan mencetak generasi baru yang unggul. (*)

Tempo

Edisi 8 Juni 2025

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mensos Pastikan Pembelajaran Sekolah Rakyat Mulai Juli

Pengumuman Tender PT Kawasan Berikat Nusantara

B