Scroll ke bawah untuk membaca berita
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
13 Juni 2025 | 22.59 WIB
Gabung Tempo Circle
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 hanya rumor menuai protes dari berbagai kalangan. Aktivis perempuan Ita Fatia Nadia menilai pernyataan Fadli merupakan bentuk penyangkalan sejarah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia bahkan menilai pernyataan Fadli dalam dialog bersama Uni Lubis itu merupakan kebohongan publik yang melukai para penyintas dan menyesatkan generasi baru. “Saya ingin mengungkapkan kepada teman-teman bahwa apa yang dikatakan oleh Fadli Zon tentang itu bohong dan rumor, telah menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada bulan Mei 1998,” kata Ita dalam konferensi pers yang digelar Jumat, 13 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan tersebut, menurut Ita, mengingkari fakta sejarah yang telah didokumentasikan secara resmi, termasuk dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 halaman 609, serta laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pasca-reformasi.
“Dalam buku tersebut tertulis bahwa pada pergolakan politik bulan Mei 1998, terjadi perkosaan massal terhadap sejumlah perempuan Tionghoa di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Solo. Dan itu dituliskan dengan sangat rinci di dalam temuan Tim Gabungan Pencari Fakta,” ujar mantan Direktur Yayasan Kalyanamitra itu.
Lebih lanjut, Ita menuturkan bahwa pada Oktober 1998, 11 perempuan termasuk dirinya, Prof. Saparinah Sadli, dan almarhum Dr. Mely G. Tan menyerahkan dokumen dan bukti kepada Presiden B.J. Habibie.
Saat itu, Presiden Habibie menerima laporan tersebut dan mengungkapkan kepercayaannya bahwa telah terjadi pemerkosaan massal. Dari situlah lahir gagasan pendirian Komnas Perempuan, dengan diprakarsai oleh Kamala Chandrakirana dan Smita Notosusanto. “Ini jelas sekali Fadli Zon, Menteri Kebudayaan mengingkari fakta sejarah dan sebetulnya mengingkari keputusan Presiden Habibie nomor 181 tahun 1998,” ujar Ita.
Ita juga menyinggung pengakuan resmi negara dalam laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Januari 2023.
Dalam laporan itu, peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada Mei 1998 termasuk di antara 12 pelanggaran HAM berat yang diakui negara. “Saya tetap berujar bahwa ini dusta, ini berbohong kepada publik Indonesia. Dan inilah saatnya kita menuntut kepada beliau untuk mengungkapkan permintaan maaf. Saya masih berhubungan dengan korban dengan sangat baik dan korban merasa tertekan,” kata anggota Tim Relawan Kemanusiaan Mei 1998 itu.
Pilihan Editor: Pelanggaran HAM Berat Tak Masuk dalam Draf Sejarah Indonesia. Mengapa?
Erick Thohir Sampai di Sini
Erick Thohir Sampai di Sini
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fadli Zon Sebut Pemerkosaan Massal 1998 Hanya Rumor, Aktivis: Kebohongan Publik
Akar Masalah Kekerasan Tentara di Papua Terus Terjadi
Fadli Zon Sebut Pemerkosaan Massal 1998 Cuma Rumor, Amnesty: Upaya Pemerintah Membela Diri
Kata Teddy Soal Isi Pembicaraan Prabowo dan Donald Trump
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BPOM Catat 17 Kejadian Luar Biasa Kasus Keracunan MBG sejak Januari
Menurut Sufmi Dasco Revisi UU TNI Berpeluang Dibawa ke Rapat Paripurna Pekan Ini
Prabowo Bertemu Megawati Tanpa Komunikasi dengan Jokowi, Dasco: Pertemuan Silaturahmi
Panglima TNI Batalkan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo
KPAI Ungkap Ada Ancaman Tak Naik Kelas untuk Anak yang Menolak Pendidikan di Barak Militer
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akar Masalah Kekerasan Tentara di Papua Terus Terjadi
Fadli Zon Sebut Pemerkosaan Massal 1998 Hanya Rumor, Aktivis: Kebohongan Publik
Kata Teddy Soal Isi Pembicaraan Prabowo dan Donald Trump
Tito Karnavian Dikecam Soal Sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumatera Utara
Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor
Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik
Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan
Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan
Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim
Fadli Zon Sebut Pemerkosaan Massal 1998 Cuma Rumor, Amnesty: Upaya Pemerintah Membela Diri
Polemik Proyek Pembangunan Tanggul Laut Raksasa
Momen Haru Kedatangan Jemaah Haji di Tanah Air, Abdul Sobir dan Istri Langsung Sujud Syukur
Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus
Pendaftaran Beasiswa untuk 1000 Dosen Diperpanjang
BPKH Beri Kompensasi untuk 20 Ribu Jemaah Haji yang Tak Dapat Konsumsi
YLBHI Desak Pemerintah Batalkan Pembekuan Ahmadiyah Kota Banjar
Kemenaker Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss
Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas
500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini