koran-jakarta

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah.

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menghambat roda perekonomian di tingkat regional.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menghambat roda perekonomian di tingkat regional.

Ket. AVILIANI Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia – Ekonomi daerah sebagian besar sangat terpengaruh dari APBD.

“Ekonomi daerah sebagian besar sangat terpengaruh dari APBD, sehingga kita melihat yang tumbuhnya tinggi adalah (daerah) di luar Jawa yang sangat tergantung pada pertambangan. Tapi justru daerah-daerah yang bergantung pada APBD itu mengalami penurunan pertumbuhan (ekonomi),” kata Aviliani dalam Kadin: Global & Economic Outlook Q1-2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

“Ekonomi daerah sebagian besar sangat terpengaruh dari APBD, sehingga kita melihat yang tumbuhnya tinggi adalah (daerah) di luar Jawa yang sangat tergantung pada pertambangan. Tapi justru daerah-daerah yang bergantung pada APBD itu mengalami penurunan pertumbuhan (ekonomi),” kata Aviliani dalam Kadin: Global & Economic Outlook Q1-2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

Seperti dikutip dari Antara, menurut Aviliani, ketergantungan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tinggi, terutama bagi wilayah-wilayah yang tidak memiliki basis pertambangan kuat. Alhasil, sejumlah daerah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berkurangnya belanja pemerintah di tingkat lokal.

Seperti dikutip dari Antara, menurut Aviliani, ketergantungan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tinggi, terutama bagi wilayah-wilayah yang tidak memiliki basis pertambangan kuat. Alhasil, sejumlah daerah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berkurangnya belanja pemerintah di tingkat lokal.

Ia juga menyoroti belum tampak fokus belanja pemerintah dalam pengalihan anggaran tersebut. Dirinya menilai minimnya kejelasan alokasi berdampak langsung pada pelaku usaha di daerah yang kesulitan merasakan efek pengganda (multiplier effect) dari stimulus fiskal.

Ia juga menyoroti belum tampak fokus belanja pemerintah dalam pengalihan anggaran tersebut. Dirinya menilai minimnya kejelasan alokasi berdampak langsung pada pelaku usaha di daerah yang kesulitan merasakan efek pengganda (multiplier effect) dari stimulus fiskal.

Selain itu, Aviliani menyebut hambatan regulasi sebagai faktor lain yang menekan efektivitas kebijakan.

Selain itu, Aviliani menyebut hambatan regulasi sebagai faktor lain yang menekan efektivitas kebijakan.

Meski sejumlah regulasi telah dibahas, namun implementasinya masih lambat sehingga menyulitkan pengusaha mengambil keputusan bisnis secara cepat.

Meski sejumlah regulasi telah dibahas, namun implementasinya masih lambat sehingga menyulitkan pengusaha mengambil keputusan bisnis secara cepat.

“Yang sebenarnya sudah dibicarakan tapi (regulasi) belum dikeluarkan sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Jadi regulasi juga menjadi satu hal yang penting,” tuturnya.

“Yang sebenarnya sudah dibicarakan tapi (regulasi) belum dikeluarkan sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Jadi regulasi juga menjadi satu hal yang penting,” tuturnya.

Lebih lanjut terkait hal ini, Kadin mendorong percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan.

Lebih lanjut terkait hal ini, Kadin mendorong percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dapat menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan.

Aviliani menerangkan bahwa Satgas di Kadin berfungsi guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan.

Aviliani menerangkan bahwa Satgas di Kadin berfungsi guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan.

“Nah ini sebenarnya ide bagus membentuk Satgas di Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian, dan juga kita di Kadin membentuk hal tersebut (Satgas). Jadi kita berharap ini bisa jalan ke depan agar dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya. Tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka menengah panjang,” tambahnya.

“Nah ini sebenarnya ide bagus membentuk Satgas di Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian, dan juga kita di Kadin membentuk hal tersebut (Satgas). Jadi kita berharap ini bisa jalan ke depan agar dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya. Tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka menengah panjang,” tambahnya.

Produktivitas Masyarakat

Produktivitas Masyarakat

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani menilai transformasi dari bantuan sosial menuju insentif berbasis kinerja dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penciptaan lapangan kerja.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani menilai transformasi dari bantuan sosial menuju insentif berbasis kinerja dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penciptaan lapangan kerja.

“Ini yang sangat dibutuhkan, kita juga mendukung salah satu parameter pencapaian Indonesia maju yaitu tingkat kewirausahaan sebesar 10-12 persen dari total populasi,” ujar Shinta.

“Ini yang sangat dibutuhkan, kita juga mendukung salah satu parameter pencapaian Indonesia maju yaitu tingkat kewirausahaan sebesar 10-12 persen dari total populasi,” ujar Shinta.

Saat ini tingkat kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47 persen dari total populasi. Ini artinya jauh di bawah rata-rata negara maju yang berada di kisaran 10-12 persen.

Saat ini tingkat kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47 persen dari total populasi. Ini artinya jauh di bawah rata-rata negara maju yang berada di kisaran 10-12 persen.

Menurut dia, insentif semacam itu akan memberikan “kail, bukan umpan” kepada masyarakat, sehingga mampu mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas warga secara berkelanjutan.

Menurut dia, insentif semacam itu akan memberikan “kail, bukan umpan” kepada masyarakat, sehingga mampu mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas warga secara berkelanjutan.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025 dapat mencapai 17 hingga 20 persen.

Jakarta – Pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2025 dapat mencapai 17 hingga 20 persen.

“Dengan berbagai kondisi yang ada, kami sudah melakukan revisi untuk kebijakan energi nasional kita, pada 2025 diharapkan kita bisa mencapai kurang lebih 17 hingga 20 persen bauran energi terbarukan,” kata Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna dalam acara Climate Solutions Partnership, di Jakarta, Kamis (12/6).

“Dengan berbagai kondisi yang ada, kami sudah melakukan revisi untuk kebijakan energi nasional kita, pada 2025 diharapkan kita bisa mencapai kurang lebih 17 hingga 20 persen bauran energi terbarukan,” kata Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna dalam acara Climate Solutions Partnership, di Jakarta, Kamis (12/6).

Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT tahun lalu yang ditargetkan mencapai 19,5 persen hanya tercapai 14,68 persen.

Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT tahun lalu yang ditargetkan mencapai 19,5 persen hanya tercapai 14,68 persen.

Feby mengakui bahwa upaya transisi energi dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah infrastruktur transmisi di negara kepulauan seperti Indonesia, yang memerlukan pembangunan interkoneksi antarpulau untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan.

Feby mengakui bahwa upaya transisi energi dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah infrastruktur transmisi di negara kepulauan seperti Indonesia, yang memerlukan pembangunan interkoneksi antarpulau untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan.

Menurutnya, saat ini banyak pembangkit EBT berada di wilayah dengan permintaan rendah, sementara daerah dengan permintaan tinggi justru memiliki potensi EBT yang rendah.

Menurutnya, saat ini banyak pembangkit EBT berada di wilayah dengan permintaan rendah, sementara daerah dengan permintaan tinggi justru memiliki potensi EBT yang rendah.

Tantangan lain meliputi perbaikan regulasi terkait pendanaan proyek EBT yang masih tergolong mahal dan sulit mendapatkan dukungan dari bank-bank konvensional.

Tantangan lain meliputi perbaikan regulasi terkait pendanaan proyek EBT yang masih tergolong mahal dan sulit mendapatkan dukungan dari bank-bank konvensional.

Namun, Feby menuturkan pemerintah terus berupaya mendorong skema pendanaan inovatif, termasuk dari filantropi dan lembaga keuangan.

Namun, Feby menuturkan pemerintah terus berupaya mendorong skema pendanaan inovatif, termasuk dari filantropi dan lembaga keuangan.

Lebih lanjut, Feby menerangkan bahwa pengembangan pembangkit EBT terus diupayakan. Hingga 2024, kapasitas EBT terpasang diperkirakan mencapai 14.800 MW.

Lebih lanjut, Feby menerangkan bahwa pengembangan pembangkit EBT terus diupayakan. Hingga 2024, kapasitas EBT terpasang diperkirakan mencapai 14.800 MW.

Di sektor transportasi, pemerintah aktif mendorong pengembangan biofuel. Mandatori biodiesel yang berada di level B35 pada 2024, akan ditingkatkan menjadi B40 pada 2025.

Di sektor transportasi, pemerintah aktif mendorong pengembangan biofuel. Mandatori biodiesel yang berada di level B35 pada 2024, akan ditingkatkan menjadi B40 pada 2025.

Feby menyampaikan pemerintah juga berfokus pada sisi permintaan energi dengan mendorong pengembangan manajemen energi di sektor industri, bangunan, dan rumah tangga.

Feby menyampaikan pemerintah juga berfokus pada sisi permintaan energi dengan mendorong pengembangan manajemen energi di sektor industri, bangunan, dan rumah tangga.

Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2023, bangunan gedung yang menggunakan energi di atas 500 ton oil equivalent (TOE) kini wajib menerapkan manajemen energi. Demikian pula untuk sektor industri, pengguna energi di atas 4.000 TOE (sebelumnya 6.000 TOE) juga wajib menerapkan manajemen energi. Harapannya, kebijakan ini akan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2023, bangunan gedung yang menggunakan energi di atas 500 ton oil equivalent (TOE) kini wajib menerapkan manajemen energi. Demikian pula untuk sektor industri, pengguna energi di atas 4.000 TOE (sebelumnya 6.000 TOE) juga wajib menerapkan manajemen energi. Harapannya, kebijakan ini akan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

Beijing – Kabar gembira bagi para pelancong dan pelaku bisnis Indonesia. Pemerintah Tiongkok secara resmi telah menerapkan kebijakan bebas visa transit selama 10 hari bagi warga negara Indonesia. Kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah perjalanan transit, meningkatkan konektivitas, serta mendorong sektor pariwisata dan ekonomi antara kedua negara.

Beijing – Kabar gembira bagi para pelancong dan pelaku bisnis Indonesia. Pemerintah Tiongkok secara resmi telah menerapkan kebijakan bebas visa transit selama 10 hari bagi warga negara Indonesia. Kebijakan baru ini diharapkan dapat mempermudah perjalanan transit, meningkatkan konektivitas, serta mendorong sektor pariwisata dan ekonomi antara kedua negara.

“Efektif mulai Kamis, 12 Juni 2025, warga Indonesia yang memenuhi syarat dapat masuk melalui salah satu dari 60 pelabuhan di 24 wilayah tingkat provinsi dapat tinggal hingga 240 jam atau 10 hari, tanpa visa sebelum menuju ke tujuan ketiga,” demikian disebutkan dalam laman Badan Imigrasi Nasional Tiongkok pada Kamis (12/6).

“Efektif mulai Kamis, 12 Juni 2025, warga Indonesia yang memenuhi syarat dapat masuk melalui salah satu dari 60 pelabuhan di 24 wilayah tingkat provinsi dapat tinggal hingga 240 jam atau 10 hari, tanpa visa sebelum menuju ke tujuan ketiga,” demikian disebutkan dalam laman Badan Imigrasi Nasional Tiongkok pada Kamis (12/6).

Ket. Penumpang menunggu di konter di Bandara Internasional Shanghai Pudong di Shanghai.

Seperti dikutip dari Antara, Indonesia menjadi negara ke-55 yang mendapat kebijakan bebas visa transit oleh pemerintah Tiongkok.

Seperti dikutip dari Antara, Indonesia menjadi negara ke-55 yang mendapat kebijakan bebas visa transit oleh pemerintah Tiongkok.

“Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Tiongkok yang lebih luas untuk meningkatkan perjalanan dan pertukaran internasional,” demikian disebutkan dalam laman tersebut.

“Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Tiongkok yang lebih luas untuk meningkatkan perjalanan dan pertukaran internasional,” demikian disebutkan dalam laman tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun menyambut baik atas kebijakan tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun menyambut baik atas kebijakan tersebut.

“Saat pertemuan bilateral di Jakarta, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana bebas visa visa transit 10 hari tersebut,” kata Dubes Djauhari.

“Saat pertemuan bilateral di Jakarta, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana bebas visa visa transit 10 hari tersebut,” kata Dubes Djauhari.

Menurut Dubes Djauhari, kebijakan itu akan semakin mempererat “people to people connect” khususnya di sektor pariwisata.

Menurut Dubes Djauhari, kebijakan itu akan semakin mempererat “people to people connect” khususnya di sektor pariwisata.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menuturkan Tiongkok dan Asean telah memajukan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama dan mencapai kemajuan penting dalam membangun rumah yang damai, aman, makmur, indah, dan bersahabat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menuturkan Tiongkok dan Asean telah memajukan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama dan mencapai kemajuan penting dalam membangun rumah yang damai, aman, makmur, indah, dan bersahabat.

“Kunjungan antara masyarakat Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara berlangsung secara intensif. Ada harapan bersama untuk semakin mempermudah perjalanan antara Tiongkok dan Asean,” ungkap Lin Jian.

“Kunjungan antara masyarakat Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara berlangsung secara intensif. Ada harapan bersama untuk semakin mempermudah perjalanan antara Tiongkok dan Asean,” ungkap Lin Jian.

Sebelumnya pada Selasa (3/6), pemerintah Tiongkok juga memberikan fasilitas visa “multi-entry” selama lima tahun bagi para pebisnis dari 10 negara Asia Tenggara dan juga Timor Leste sebagai “observer” di Asean.

Sebelumnya pada Selasa (3/6), pemerintah Tiongkok juga memberikan fasilitas visa “multi-entry” selama lima tahun bagi para pebisnis dari 10 negara Asia Tenggara dan juga Timor Leste sebagai “observer” di Asean.

Visa Asean” itu juga dapat dipakai untuk pasangan dan anak-anak pemohon visa dengan masa tinggal maksimum 180 hari.

Visa Asean” itu juga dapat dipakai untuk pasangan dan anak-anak pemohon visa dengan masa tinggal maksimum 180 hari.

Harus saling Menguntungkan

Harus saling Menguntungkan

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti yang diminta pendapatnya menuturkan, sebenarnya dahulu sudah ada gratis visa on arrival di Tiongkok. Dirinya pernah mengalami itu tahun 2010 sewaktu ke Tiongkok.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti yang diminta pendapatnya menuturkan, sebenarnya dahulu sudah ada gratis visa on arrival di Tiongkok. Dirinya pernah mengalami itu tahun 2010 sewaktu ke Tiongkok.

“Dampaknya tourism, perdagangan antara Tiongkok dan negara lain lebih intens dan frekuensi lebih banyak,”ucap Esther

“Dampaknya tourism, perdagangan antara Tiongkok dan negara lain lebih intens dan frekuensi lebih banyak,”ucap Esther

Namun, ia menegaskan Indonesia harus memanfaatkan ini. Caranya buat kerjasama dengan Tiongkok yang mutual benefit jangan berat sebelah hanya menguntungkan satu pihak.

Namun, ia menegaskan Indonesia harus memanfaatkan ini. Caranya buat kerjasama dengan Tiongkok yang mutual benefit jangan berat sebelah hanya menguntungkan satu pihak.

Kerja sama itu bisa di bidang industri manufaktur (investasi), sektor pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya. “Jangan sampai hanya Tiongkok yang untung,”tegas Esther

Kerja sama itu bisa di bidang industri manufaktur (investasi), sektor pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya. “Jangan sampai hanya Tiongkok yang untung,”tegas Esther

Tiongkok diketahui telah menetapkan bebas visa secara timbal-balik dengan 25 negara, bebas visa unilateral untuk 38 negara dan bebas visa transit untuk 54 negara.

Tiongkok diketahui telah menetapkan bebas visa secara timbal-balik dengan 25 negara, bebas visa unilateral untuk 38 negara dan bebas visa transit untuk 54 negara.

Di Asia Tenggara, sudah diberlakukan perjanjian timbal balik bebas visa untuk warga negara Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

Di Asia Tenggara, sudah diberlakukan perjanjian timbal balik bebas visa untuk warga negara Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

Tiongkok juga mengumumkan kebijakan bebas visa terhadap enam negara Teluk yang menjadi anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Tiongkok juga mengumumkan kebijakan bebas visa terhadap enam negara Teluk yang menjadi anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

AHMEDABAD – Sebuah pesawat penumpang yang menuju London jatuh pada Kamis (12/6) siang di kawasan permukiman Kota Ahmedabad, India, dengan seluruh 242 orang di dalamnya diyakini tewas.

AHMEDABAD – Sebuah pesawat penumpang yang menuju London jatuh pada Kamis (12/6) siang di kawasan permukiman Kota Ahmedabad, India, dengan seluruh 242 orang di dalamnya diyakini tewas.

Seorang jurnalis AFP melihat orang-orang mengevakuasi jenazah dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membara setelah Boeing 787-8 Dreamliner menabrak sebuah gedung.

Seorang jurnalis AFP melihat orang-orang mengevakuasi jenazah dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membara setelah Boeing 787-8 Dreamliner menabrak sebuah gedung.

Ket. TRAGEDI PENERBANGAN TERBURUK DI INDIA I Terlihat bagian belakang pesawat Boeing 787-8 Dreamliner milik Air India setelah jatuh di kawasan permukiman dekat bandara di Kota Ahmedabad, India.

“Tragedi di Ahmedabad telah mengejutkan dan membuat kami sedih. Sungguh memilukan hati yang tak terlukiskan,” kata Perdana Menteri India, Narendra Modi, setelah mengetahui pesawat Air India dengan nomor penerbangan AI 171 jatuh setelah lepas landas.

“Tragedi di Ahmedabad telah mengejutkan dan membuat kami sedih. Sungguh memilukan hati yang tak terlukiskan,” kata Perdana Menteri India, Narendra Modi, setelah mengetahui pesawat Air India dengan nomor penerbangan AI 171 jatuh setelah lepas landas.

Komisaris polisi kota, GS Malik, menuturkan kepada AFP bahwa tampaknya tidak ada yang selamat dalam tragedi kecelakaan itu. “Karena pesawat jatuh di area yang merupakan pemukiman penduduk dan terdapat beberapa kantor, maka korban juga bertambah banyak,” ucap dia.

Komisaris polisi kota, GS Malik, menuturkan kepada AFP bahwa tampaknya tidak ada yang selamat dalam tragedi kecelakaan itu. “Karena pesawat jatuh di area yang merupakan pemukiman penduduk dan terdapat beberapa kantor, maka korban juga bertambah banyak,” ucap dia.

“Kantor kami berada di dekat gedung tempat pesawat jatuh. Kami melihat orang-orang dari gedung itu melompat dari lantai dua dan tiga untuk menyelamatkan diri. Pesawat itu terbakar,” kata seorang warga, yang menolak disebutkan namanya.

“Kantor kami berada di dekat gedung tempat pesawat jatuh. Kami melihat orang-orang dari gedung itu melompat dari lantai dua dan tiga untuk menyelamatkan diri. Pesawat itu terbakar,” kata seorang warga, yang menolak disebutkan namanya.

Otoritas penerbangan sipil India menuturkan ada 242 orang di dalam pesawat, termasuk dua pilot dan 10 awak kabin.

Otoritas penerbangan sipil India menuturkan ada 242 orang di dalam pesawat, termasuk dua pilot dan 10 awak kabin.

Air India menuturkan ada 169 penumpang India, 53 warga Inggris, tujuh warga Portugis, dan seorang Kanada dalam penerbangan menuju Bandara Gatwick di London.

Air India menuturkan ada 169 penumpang India, 53 warga Inggris, tujuh warga Portugis, dan seorang Kanada dalam penerbangan menuju Bandara Gatwick di London.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menuturkan malapetaka kecelakaan itu menyayat hati, dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para penumpang dan keluarga mereka.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menuturkan malapetaka kecelakaan itu menyayat hati, dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para penumpang dan keluarga mereka.

Pesawat itu mengeluarkan panggilan mayday dan jatuh segera setelah lepas landas di luar perimeter bandara, kata Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil.

Pesawat itu mengeluarkan panggilan mayday dan jatuh segera setelah lepas landas di luar perimeter bandara, kata Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil.

Ahmedabad, kota utama Negara Bagian Gujarat di India, adalah rumah bagi sekitar delapan juta orang, dan bandara yang sibuk dikelilingi oleh kawasan pemukiman padat.

Ahmedabad, kota utama Negara Bagian Gujarat di India, adalah rumah bagi sekitar delapan juta orang, dan bandara yang sibuk dikelilingi oleh kawasan pemukiman padat.

“Saat kami tiba di lokasi, ada beberapa mayat tergeletak di sekitar dan petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api,” kata warga Poonam Patni kepada AFP. “Banyak mayat yang terbakar,” imbuh dia.

“Saat kami tiba di lokasi, ada beberapa mayat tergeletak di sekitar dan petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan api,” kata warga Poonam Patni kepada AFP. “Banyak mayat yang terbakar,” imbuh dia.

Seorang jurnalis AFP melihat petugas medis sibuk memuat jenazah ke dalam ambulans, sementara bangunan di lokasi jatuhnya pesawat menjadi puing-puing yang membara.

Seorang jurnalis AFP melihat petugas medis sibuk memuat jenazah ke dalam ambulans, sementara bangunan di lokasi jatuhnya pesawat menjadi puing-puing yang membara.

Sebuah foto yang diterbitkan oleh Pasukan Keamanan Industri Pusat India, sebuah badan keamanan nasional, menunjukkan bagian belakang pesawat menabrak sebuah gedung.

Sebuah foto yang diterbitkan oleh Pasukan Keamanan Industri Pusat India, sebuah badan keamanan nasional, menunjukkan bagian belakang pesawat menabrak sebuah gedung.

Produsen pesawat AS Boeing menuturkan pihaknya akan berusaha mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai insiden tersebut, yang menurut sumber dekat dengan kasus tersebut merupakan kecelakaan pertama pesawat 787 Dreamliner.

Produsen pesawat AS Boeing menuturkan pihaknya akan berusaha mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai insiden tersebut, yang menurut sumber dekat dengan kasus tersebut merupakan kecelakaan pertama pesawat 787 Dreamliner.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Kamis (12/6), mengungkapkan dengan tegas, menentang segala bentuk eksploitasi terhadap anak utamanya mempekerjakan anak di bawah umur. 

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Kamis (12/6), mengungkapkan dengan tegas, menentang segala bentuk eksploitasi terhadap anak utamanya mempekerjakan anak di bawah umur. 

Ia menuturkan, anak-anak atau penduduk yang berusia di bawah 17 tahun masih memiliki hak penuh untuk mengenyam pendidikan serta perlindungan dari orang dewasa. 

Ia menuturkan, anak-anak atau penduduk yang berusia di bawah 17 tahun masih memiliki hak penuh untuk mengenyam pendidikan serta perlindungan dari orang dewasa. 

Ket. Pemprov Jatim seringkali menemukan kasus eksploitasi anak di menjadi tenaga kasar di sektor perikanan, industri rumah tangga, Pekerja Rumah Tangga Anak, anak jalanan, hingga Eksploirasi Seks Komersial Anak, dan Konstruksi Bangunan.

Untuk itu, di momen peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni 2025 ini. Gubernur Khofifah menyerukan ajakan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur agar stop mempekerjakan anak. 

Untuk itu, di momen peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni 2025 ini. Gubernur Khofifah menyerukan ajakan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur agar stop mempekerjakan anak. 

“Hak dari seorang anak sampai usianya secara hukum 17 tahun adalah mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dan Fitrah mereka adalah mendapat perlindungan dan kasih sayang dari kita semua sebagai orang dewasa,” tegas Khofifah pada Kamis (12/6). 

“Hak dari seorang anak sampai usianya secara hukum 17 tahun adalah mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Dan Fitrah mereka adalah mendapat perlindungan dan kasih sayang dari kita semua sebagai orang dewasa,” tegas Khofifah pada Kamis (12/6). 

Lebih lanjut Khofifah menerangkan bahwa saat ini Indonesia dan Jawa Timur dalam kondisi gawat Pekerja Anak. Pasalnya, Berdasarkan data BPS, saat ini jumlah pekerja anak dalam rentang usia 10-17 tahun pada tahun 2023 secara nasional sebesar 2,39 persen sedangkan di Jawa Timur jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun tercatat sebesar 1,56 persen.

Lebih lanjut Khofifah menerangkan bahwa saat ini Indonesia dan Jawa Timur dalam kondisi gawat Pekerja Anak. Pasalnya, Berdasarkan data BPS, saat ini jumlah pekerja anak dalam rentang usia 10-17 tahun pada tahun 2023 secara nasional sebesar 2,39 persen sedangkan di Jawa Timur jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun tercatat sebesar 1,56 persen.

“Untuk pekerja di sektor formal, bisa kita pastikan tidak ada anak yang berkerja di sektor formal, karena komitmen pemerintah dan berbagai pihak utamanya para pelaku usaha yang hanya dapat merekrut pekerja dengan sistem yang telah di atur dan dengan pengawasan secara berkala. Namun, di sektor usaha yang skalanya tergolong menengah ke bawah menjadi tantangan tersendiri disamping jumlah yang cukup besar dan banyak yang tidak tercatat,” jelasnya.

“Untuk pekerja di sektor formal, bisa kita pastikan tidak ada anak yang berkerja di sektor formal, karena komitmen pemerintah dan berbagai pihak utamanya para pelaku usaha yang hanya dapat merekrut pekerja dengan sistem yang telah di atur dan dengan pengawasan secara berkala. Namun, di sektor usaha yang skalanya tergolong menengah ke bawah menjadi tantangan tersendiri disamping jumlah yang cukup besar dan banyak yang tidak tercatat,” jelasnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah menegaskan akan memaksimalkan upaya untuk menghapus pekerja anak di Jatim. 

Untuk itu, Gubernur Khofifah menegaskan akan memaksimalkan upaya untuk menghapus pekerja anak di Jatim. 

“Anak-anak apalagi yang masih di usia SD dan SMP, mereka masih waktunya bermain, belajar dan berkembang. Tentu situasi ini harus jadi atensi bukan hanya pemerintah, tapi seluruh pihak dan utamanya masyarakat,” terangnya. 

“Anak-anak apalagi yang masih di usia SD dan SMP, mereka masih waktunya bermain, belajar dan berkembang. Tentu situasi ini harus jadi atensi bukan hanya pemerintah, tapi seluruh pihak dan utamanya masyarakat,” terangnya. 

Gubernur Khofifah menegaskan, pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah terus berupaya melakukan penghapusan pekerja anak tentunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Adapun langkah yang dilakukan antara lain melakukan upaya pencegahan, penarikan jika terdapat adanya perkerja anak, mengembalikan ke bangku sekolah atau afirmasi pendidikan apabila ternyata putus sekolah, penguatan ekonomi keluarga yang salah satunya dapat dilakukan dengan upaya pemberdayaan perempuan.

Gubernur Khofifah menegaskan, pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah terus berupaya melakukan penghapusan pekerja anak tentunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Adapun langkah yang dilakukan antara lain melakukan upaya pencegahan, penarikan jika terdapat adanya perkerja anak, mengembalikan ke bangku sekolah atau afirmasi pendidikan apabila ternyata putus sekolah, penguatan ekonomi keluarga yang salah satunya dapat dilakukan dengan upaya pemberdayaan perempuan.

Khofifah juga menuturkan bahwa seringkali menemukan kasus pekerja atau eksploitasi pada anak di berbagai sektor. Diantaranya menjadi tenaga kasar di sektor perikanan, industri rumah tangga, PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), anak jalanan, hingga ESKA (Eksploirasi Seks Komersial Anak) dan Konstruksi Bangunan.

Khofifah juga menuturkan bahwa seringkali menemukan kasus pekerja atau eksploitasi pada anak di berbagai sektor. Diantaranya menjadi tenaga kasar di sektor perikanan, industri rumah tangga, PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), anak jalanan, hingga ESKA (Eksploirasi Seks Komersial Anak) dan Konstruksi Bangunan.

Mendengar hak tersebut, dirinya mengaku sangat miris dan berharap penuh agar fenomena Pekerja Anak bisa segera dituntaskan di Jawa Timur bahkan Indonesia. 

Mendengar hak tersebut, dirinya mengaku sangat miris dan berharap penuh agar fenomena Pekerja Anak bisa segera dituntaskan di Jawa Timur bahkan Indonesia. 

“Hati siapa yang tidak miris, ketika anak-anak kita yang harusnya masih bersekolah tetapi sudah dipaksa untuk bekerja kasar,” ungkapnya. 

“Hati siapa yang tidak miris, ketika anak-anak kita yang harusnya masih bersekolah tetapi sudah dipaksa untuk bekerja kasar,” ungkapnya. 

“Oleh sebab itu kita berupaya maksimalkan untuk menghapuskan upaya menghapuskan pekerja anak dan kekerasan pada anak,” tegasnya.

“Oleh sebab itu kita berupaya maksimalkan untuk menghapuskan upaya menghapuskan pekerja anak dan kekerasan pada anak,” tegasnya.

Kembali ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum untuk mendukung upaya pemberantasan Pekerja Anak. Gubernur Khofifah meyakini, anak-anak adalah titipin Allah SWT yang harus dijaga sekaligus penerus bangsa di masa depan. 

Kembali ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum untuk mendukung upaya pemberantasan Pekerja Anak. Gubernur Khofifah meyakini, anak-anak adalah titipin Allah SWT yang harus dijaga sekaligus penerus bangsa di masa depan. 

“Kami tidak bisa sendiri. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak. Segera laporkan segala bentuk eksploitasi kepada anak, demi masa depan Indonesia Emas di tahun 2045,” pungkasnya.

“Kami tidak bisa sendiri. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak. Segera laporkan segala bentuk eksploitasi kepada anak, demi masa depan Indonesia Emas di tahun 2045,” pungkasnya.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Indonesia berkomitmen dalam memastikan terwujudnya pembangunan infrastruktur yang adil dan inklusif untuk mendukung masyarakat termiskin dan paling rentan.

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Indonesia berkomitmen dalam memastikan terwujudnya pembangunan infrastruktur yang adil dan inklusif untuk mendukung masyarakat termiskin dan paling rentan.

Untuk itu, Sugiono mengundang semua pemangku kepentingan global untuk bergabung bersama Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan inklusif itu.

Untuk itu, Sugiono mengundang semua pemangku kepentingan global untuk bergabung bersama Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan inklusif itu.

Ket. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengundang semua pemangku kepentingan global untuk bergabung bersama Indonesia dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan, adil, dan inklusif itu.

“Kami siap memfasilitasi dan menantikan kolaborasi yang bermakna dan nyata,” katanya dalam sambutannya pada Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (12/6).

“Kami siap memfasilitasi dan menantikan kolaborasi yang bermakna dan nyata,” katanya dalam sambutannya pada Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (ICI) yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (12/6).

Menlu Sugiono menuturkan pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar membangun objek fisik, tetapi juga menghidupkan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Menlu Sugiono menuturkan pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar membangun objek fisik, tetapi juga menghidupkan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya, seraya melanjutkan bahwa Indonesia sedang berupaya menerapkan model kemitraan publik-swasta (KPS) sebagai perluasan dari model KPS klasik guna melibatkan masyarakat lokal dalam proyek.

“Ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya, seraya melanjutkan bahwa Indonesia sedang berupaya menerapkan model kemitraan publik-swasta (KPS) sebagai perluasan dari model KPS klasik guna melibatkan masyarakat lokal dalam proyek.

Platform Multilateral

Platform Multilateral

Indonesia juga sedang berupaya memperkuat platform multilateral untuk menyelaraskan standar, pendanaan dan dampak, serta inklusivitas, kata Sugiono.

Indonesia juga sedang berupaya memperkuat platform multilateral untuk menyelaraskan standar, pendanaan dan dampak, serta inklusivitas, kata Sugiono.

Seperti banyak negara berkembang lain, Indonesia pun menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang signifikan.

Seperti banyak negara berkembang lain, Indonesia pun menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang signifikan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS pada 2030 untuk aksi iklim. Sementara hanya 30 persen yang dapat dicapai melalui pendanaan publik.

Dalam konteks tersebut, Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS pada 2030 untuk aksi iklim. Sementara hanya 30 persen yang dapat dicapai melalui pendanaan publik.

Kebutuhan tersebut semakin sulit dicapai dengan banyaknya kebijakan yang berorientasi ke dalam negeri juga berpotensi berdampak pada kerja sama pembangunan internasional.

Kebutuhan tersebut semakin sulit dicapai dengan banyaknya kebijakan yang berorientasi ke dalam negeri juga berpotensi berdampak pada kerja sama pembangunan internasional.

Oleh sebab itu, Sugiono mendorong semua pihak terkait agar berusaha menemukan titik temu dan bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut.

Oleh sebab itu, Sugiono mendorong semua pihak terkait agar berusaha menemukan titik temu dan bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menuturkan, pembangunan infrastruktur memang sebagai basis pengungkit kemajuan perekonomian suatu negara. Namun demikian dalam upaya penyediaan infrastruktur persoalan awal adalah pembiayaan.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menuturkan, pembangunan infrastruktur memang sebagai basis pengungkit kemajuan perekonomian suatu negara. Namun demikian dalam upaya penyediaan infrastruktur persoalan awal adalah pembiayaan.

“Jika infrastruktur itu murni sebagai layanan publik, maka pemerintah harus menyediakan dananya. Jika infrastruktur dapat menghasilkan revenue, walaupun dalam jangka panjang, maka pembiayaan seminimal mungkin jangan menggunakan utang komersial yamg jangka pendek dan berbunga tinggi,”ungkapnya.

“Jika infrastruktur itu murni sebagai layanan publik, maka pemerintah harus menyediakan dananya. Jika infrastruktur dapat menghasilkan revenue, walaupun dalam jangka panjang, maka pembiayaan seminimal mungkin jangan menggunakan utang komersial yamg jangka pendek dan berbunga tinggi,”ungkapnya.

Mengundang investor dengan skema “sharing cost and revenue” akan mengurangi risiko pembiayaan, namun persoalannya adalah menarik investor. Para investor sangat memperhatikan keamanan dana dan potensi revenuedi masa mendatang. Maka skema pembiayaan harus diback up dengan underlying aset yang berkualitas, sehingga ketika proyek gagal atau tidak menghasilkan revenue yang signifikan, investor tidak mengalami kerugian besar.

Mengundang investor dengan skema “sharing cost and revenue” akan mengurangi risiko pembiayaan, namun persoalannya adalah menarik investor. Para investor sangat memperhatikan keamanan dana dan potensi revenuedi masa mendatang. Maka skema pembiayaan harus diback up dengan underlying aset yang berkualitas, sehingga ketika proyek gagal atau tidak menghasilkan revenue yang signifikan, investor tidak mengalami kerugian besar.

Yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan infrastruktur yang dibangun. Jika jalan pelabuhan, bandara, waduk siap namun kawasan industri, wisata, transportasi laut dan pertanian belum siap, maka pemanfaatan sangat minimal dan tidak mampu mendongkrak perekonomian.

Yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan infrastruktur yang dibangun. Jika jalan pelabuhan, bandara, waduk siap namun kawasan industri, wisata, transportasi laut dan pertanian belum siap, maka pemanfaatan sangat minimal dan tidak mampu mendongkrak perekonomian.

“Oleh karena itu membangun infrastruktur harus terintegrasi dengan pembangunan lembaga atau industri yang memanfaatkannya,”ungkap Suhartoko.

“Oleh karena itu membangun infrastruktur harus terintegrasi dengan pembangunan lembaga atau industri yang memanfaatkannya,”ungkap Suhartoko.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

SURABAYA – Peringatan Hari Laut Sedunia dan Hari Segitiga Koral 2025 yang jatuh pada tanggal 8 dan 9 Juni menjadi momen reflektif dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir. Sebagai institusi yang menjunjung nilai keberlanjutan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turut ambil bagian melalui aksi bersih pantai di area Romokalisari Adventure Land, Surabaya, Kamis (12/6).

SURABAYA – Peringatan Hari Laut Sedunia dan Hari Segitiga Koral 2025 yang jatuh pada tanggal 8 dan 9 Juni menjadi momen reflektif dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir. Sebagai institusi yang menjunjung nilai keberlanjutan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) turut ambil bagian melalui aksi bersih pantai di area Romokalisari Adventure Land, Surabaya, Kamis (12/6).

Manager Kuliah Kerja Nyata dan Proyek Kemanusiaan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS  Edi Jadmiko menerangkan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan ekosistem laut dan pesisir. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi lingkungan bagi para relawan yang berasal dari sivitas akademika ITS. “Edukasi ini kami tanamkan kepada relawan melalui aksi bersih pantai dan tanam bibit pohon,” tutur Edi.

Manager Kuliah Kerja Nyata dan Proyek Kemanusiaan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS  Edi Jadmiko menerangkan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan ekosistem laut dan pesisir. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi lingkungan bagi para relawan yang berasal dari sivitas akademika ITS. “Edukasi ini kami tanamkan kepada relawan melalui aksi bersih pantai dan tanam bibit pohon,” tutur Edi.

Ket. Antusiasme para relawan dari sivitas akademika ITS (berbaju putih) saat beraksi membersihkan pesisir pantai di daerah Romokalisari, Surabaya

Dalam pelaksanaannya, lanjut Edi, para peserta dibagi ke sejumlah titik di pesisir pantai pohon mangrove yang telah tercemar limbah rumah tangga dan sampah plastik. Sampah tersebut dikumpulkan dalam kantong yang telah disediakan, lalu dilanjutkan dengan aktivitas penanaman bibit pohon mangrove, cemara udang, sukun, dan lain-lain sebagai bentuk restorasi lingkungan. “Kepedulian terhadap laut tak hanya berhenti pada pembersihan semata, tetapi juga pada upaya pemulihan secara ekosistemik,” paparnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Edi, para peserta dibagi ke sejumlah titik di pesisir pantai pohon mangrove yang telah tercemar limbah rumah tangga dan sampah plastik. Sampah tersebut dikumpulkan dalam kantong yang telah disediakan, lalu dilanjutkan dengan aktivitas penanaman bibit pohon mangrove, cemara udang, sukun, dan lain-lain sebagai bentuk restorasi lingkungan. “Kepedulian terhadap laut tak hanya berhenti pada pembersihan semata, tetapi juga pada upaya pemulihan secara ekosistemik,” paparnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, non-governmental organizations (NGO), dan mitra industri seperti PT Petrokimia Gresik dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Semua instansi mitra tersebut memiliki kepedulian serupa terhadap isu kelautan. “Hal ini dilakukan guna memperkuat dampak dan keberlanjutan program,” jelas dosen Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS itu.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah, non-governmental organizations (NGO), dan mitra industri seperti PT Petrokimia Gresik dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Semua instansi mitra tersebut memiliki kepedulian serupa terhadap isu kelautan. “Hal ini dilakukan guna memperkuat dampak dan keberlanjutan program,” jelas dosen Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS itu.

Menurut Edi, setiap mitra memiliki peran spesifik dalam kegiatan ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Pangan dan Perikanan (DPP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memberikan dukungan berupa penyediaan alat kebersihan dan bibit pohon. Sementara sektor industri berkontribusi dalam bentuk sponsorship, sedangkan NGO berperan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ekosistem laut melalui media sosial.

Menurut Edi, setiap mitra memiliki peran spesifik dalam kegiatan ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Pangan dan Perikanan (DPP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya memberikan dukungan berupa penyediaan alat kebersihan dan bibit pohon. Sementara sektor industri berkontribusi dalam bentuk sponsorship, sedangkan NGO berperan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ekosistem laut melalui media sosial.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan KKP dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Satuan Kerja Surabaya Suwardi menyampaikan, aksi ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Peraturan tersebut menjadi dasar kebijakan nasional dalam menangani pencemaran laut, khususnya oleh sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. 

Pada kesempatan yang sama, perwakilan KKP dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Satuan Kerja Surabaya Suwardi menyampaikan, aksi ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Peraturan tersebut menjadi dasar kebijakan nasional dalam menangani pencemaran laut, khususnya oleh sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. 

Suwardi juga menerangkan bahwa melalui kebijakan ini, KKP berperan dalam target pengurangan sampah nasional hingga 30 persen. Ia menekankan bahwa kegiatan seperti ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung target tersebut. Untuk tahap selanjutnya, Suwardi menargetkan adanya pemantauan rutin terhadap bibit pohon yang ditanam serta perluasan wilayah tanam. 

Suwardi juga menerangkan bahwa melalui kebijakan ini, KKP berperan dalam target pengurangan sampah nasional hingga 30 persen. Ia menekankan bahwa kegiatan seperti ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung target tersebut. Untuk tahap selanjutnya, Suwardi menargetkan adanya pemantauan rutin terhadap bibit pohon yang ditanam serta perluasan wilayah tanam. 

Suwardi berharap agar kegiatan ini menjadi pemantik kepedulian lingkungan, khususnya bagi mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa sebagai pelopor perubahan sosial memiliki potensi besar untuk menggerakkan masyarakat yang lebih luas. “Kami berharap aksi ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut dan menular ke komunitas lainnya,” tutupnya penuh harap. 

Suwardi berharap agar kegiatan ini menjadi pemantik kepedulian lingkungan, khususnya bagi mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa sebagai pelopor perubahan sosial memiliki potensi besar untuk menggerakkan masyarakat yang lebih luas. “Kami berharap aksi ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berlanjut dan menular ke komunitas lainnya,” tutupnya penuh harap. 

Melalui aksi ini, ITS berkontribusi mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) terutama poin ke-14 tentang Ekosistem Laut dan poin ke-13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. Selain itu, keterlibatan sivitas akademika ITS dan berbagai mitra lintas sektor dalam kegiatan ini juga mendukung SDGs poin ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, komunitas, dan sektor industri dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut. 

Melalui aksi ini, ITS berkontribusi mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) terutama poin ke-14 tentang Ekosistem Laut dan poin ke-13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. Selain itu, keterlibatan sivitas akademika ITS dan berbagai mitra lintas sektor dalam kegiatan ini juga mendukung SDGs poin ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, komunitas, dan sektor industri dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut. 

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Rabu (11/6) menuturkan bahwa ia bermaksud untuk mengirim surat kepada negara-negara mitra dagang dalam satu hingga dua pekan ke depan untuk menetapkan tarif sepihak, menjelang batas waktu 9 Juli untuk mengenakan kembali bea yang lebih tinggi pada puluhan negara.

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Rabu (11/6) menuturkan bahwa ia bermaksud untuk mengirim surat kepada negara-negara mitra dagang dalam satu hingga dua pekan ke depan untuk menetapkan tarif sepihak, menjelang batas waktu 9 Juli untuk mengenakan kembali bea yang lebih tinggi pada puluhan negara.

“Kami akan mengirimkan surat dalam waktu sekitar satu setengah atau dua pekan ke negara-negara, memberi tahu mereka apa kesepakatannya,” kata Trump kepada wartawan 11 Juni di John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, tempat ia menghadiri sebuah pertunjukan.

“Kami akan mengirimkan surat dalam waktu sekitar satu setengah atau dua pekan ke negara-negara, memberi tahu mereka apa kesepakatannya,” kata Trump kepada wartawan 11 Juni di John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, tempat ia menghadiri sebuah pertunjukan.

Ket. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

“Pada titik tertentu, kami akan mengirimkan surat. Dan saya rasa Anda paham bahwa, dengan menuturkan ini kesepakatannya, Anda dapat menerimanya atau meninggalkannya,” tambahnya.

“Pada titik tertentu, kami akan mengirimkan surat. Dan saya rasa Anda paham bahwa, dengan menuturkan ini kesepakatannya, Anda dapat menerimanya atau meninggalkannya,” tambahnya.

Trump sendiri sering menetapkan tenggat waktu dua minggu untuk melakukan tindakan, tetapi kemudian tindakan itu titangguhkan, bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Trump sendiri sering menetapkan tenggat waktu dua minggu untuk melakukan tindakan, tetapi kemudian tindakan itu titangguhkan, bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Pada tanggal 16 Mei, Trump menuturkan bahwa ia akan menetapkan tarif untuk mitra dagang AS “selama dua hingga tiga pekan ke depan”.

Pada tanggal 16 Mei, Trump menuturkan bahwa ia akan menetapkan tarif untuk mitra dagang AS “selama dua hingga tiga pekan ke depan”.

Pada bulan April, ia mengumumkan tarif yang lebih tinggi pada puluhan mitra dagang tetapi kemudian menghentikannya selama 90 hari karena pasar anjlok dan investor khawatir pungutan tersebut akan memicu kemerosotan global.

Pada bulan April, ia mengumumkan tarif yang lebih tinggi pada puluhan mitra dagang tetapi kemudian menghentikannya selama 90 hari karena pasar anjlok dan investor khawatir pungutan tersebut akan memicu kemerosotan global.

Meskipun negosiasi sedang berlangsung, satu-satunya kerangka perdagangan yang dicapai AS adalah dengan Inggris, bersama dengan gencatan senjata tarif dengan Tiongkok.

Meskipun negosiasi sedang berlangsung, satu-satunya kerangka perdagangan yang dicapai AS adalah dengan Inggris, bersama dengan gencatan senjata tarif dengan Tiongkok.

Tetapi gencatan senjata dengan Tiongkok pun terancam setelah Washington dan Beijing saling menuduh atau mengingkari persyaratan, yang menyebabkan terjadinya pembicaraan maraton awal minggu ini di London tentang cara melaksanakan kesepakatan mereka.

Tetapi gencatan senjata dengan Tiongkok pun terancam setelah Washington dan Beijing saling menuduh atau mengingkari persyaratan, yang menyebabkan terjadinya pembicaraan maraton awal minggu ini di London tentang cara melaksanakan kesepakatan mereka.

Kesepakatan Bilateral

Kesepakatan Bilateral

Sebelumnya pada tanggal 11 Juni, Trump menuturkan bahwa kerangka kerja perdagangan dengan Tiongkok telah selesai dan Beijing akan memasok tanah jarang dan magnet, sementara AS akan mengizinkan pelajar Tiongkok untuk belajar di perguruan tinggi dan universitas di Amerika.

Sebelumnya pada tanggal 11 Juni, Trump menuturkan bahwa kerangka kerja perdagangan dengan Tiongkok telah selesai dan Beijing akan memasok tanah jarang dan magnet, sementara AS akan mengizinkan pelajar Tiongkok untuk belajar di perguruan tinggi dan universitas di Amerika.

Ketika ditanya pada tanggal 11 Juni di acara tersebut apakah ia akan memperpanjang batas waktu bagi negara-negara untuk membuat kesepakatan dengan pemerintahannya sebelum pungutan yang lebih tinggi berlaku, Trump menuturkan ia akan terbuka untuk itu.

Ketika ditanya pada tanggal 11 Juni di acara tersebut apakah ia akan memperpanjang batas waktu bagi negara-negara untuk membuat kesepakatan dengan pemerintahannya sebelum pungutan yang lebih tinggi berlaku, Trump menuturkan ia akan terbuka untuk itu.

“Tetapi saya rasa kita tidak akan mengalami kebutuhan itu,” tambahnya.

“Tetapi saya rasa kita tidak akan mengalami kebutuhan itu,” tambahnya.

Trump pada awalnya mengisyaratkan akan terlibat dalam perundingan dengan masing-masing mitra tetapi telah mengurungkan niat itu, memprioritaskan perundingan dengan beberapa mitra ekonomi utama dan mengakui bahwa pemerintahannya tidak memiliki kapasitas untuk menegosiasikan lusinan kesepakatan individual.

Trump pada awalnya mengisyaratkan akan terlibat dalam perundingan dengan masing-masing mitra tetapi telah mengurungkan niat itu, memprioritaskan perundingan dengan beberapa mitra ekonomi utama dan mengakui bahwa pemerintahannya tidak memiliki kapasitas untuk menegosiasikan lusinan kesepakatan individual.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

Warga menurunkan ikan cakalang hasil tangkapan nelayan di Ternate, Maluku Utara, Kamis (12/6).Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I 2025 mencapai Rp1,85 triliun untuk 77.256 debitur yang didominasi penyaluran terbesar terdapat pada usaha budidaya 32,86 persen, penangkapan 30,35 persen, dan perdagangan hasil perikanan 22,67 persen, diikuti jasa perikanan 6,89 persen, pengolahan hasil perikanan 2,48 persen.

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) berharap metode perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia direvisi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pihaknya telah mengevaluasi angka Garis Kemiskinan (GK) dan segera melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) berharap metode perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia direvisi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pihaknya telah mengevaluasi angka Garis Kemiskinan (GK) dan segera melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu lalu, bahwa kita harus merevisi angka ini. Bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,” kata Luhut dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

“Sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu lalu, bahwa kita harus merevisi angka ini. Bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi,” kata Luhut dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6).

Ket. Nelayan Kekurangan BBM Bersubsidi di Ternate – Sejumlah nelayan menunggu pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kelurahan Dufa-Dufa Ternate, Maluku Utara, Kamis (12/6).

Luhut pun akan turun berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam evaluasi garis kemiskinan.

Luhut pun akan turun berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam evaluasi garis kemiskinan.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo sendiri yang akan mengumumkan angka garis kemiskinan baru setelah dia menyetujui angkanya.

Menurut Luhut, Presiden Prabowo sendiri yang akan mengumumkan angka garis kemiskinan baru setelah dia menyetujui angkanya.

Sebelumnya Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh “International Comparison Program” (ICP) pada Mei 2024.

Sebelumnya Bank Dunia melalui laporan bertajuk “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” memperbarui metode perhitungan tingkat kemiskinan dengan menggunakan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 yang dipublikasikan oleh “International Comparison Program” (ICP) pada Mei 2024.

Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

Sebelumnya, Bank Dunia menggunakan PPP 2017 pada laporan April 2025.

Dengan penerapan PPP 2021, standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas menjadi 8,30 dollar AS dari sebelumnya 6,85 dollar AS per kapita per hari.

Dengan penerapan PPP 2021, standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas menjadi 8,30 dollar AS dari sebelumnya 6,85 dollar AS per kapita per hari.

Perubahan standar konsumsi per hari itu menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.

Perubahan standar konsumsi per hari itu menyebabkan persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 68,25 persen.

Pada periode laporan Bank Dunia sebelumnya, BPS telah memberikan penjelasan terkait perbedaan angka garis kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan versi resmi pemerintah Indonesia.

Pada periode laporan Bank Dunia sebelumnya, BPS telah memberikan penjelasan terkait perbedaan angka garis kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan versi resmi pemerintah Indonesia.

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, penerapan PPP oleh Bank Dunia menyesuaikan daya beli antarnegara. Garis tersebut dihitung berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara, bukan spesifik pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Nilai dolar AS yang digunakan pun bukan kurs saat ini.

Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, penerapan PPP oleh Bank Dunia menyesuaikan daya beli antarnegara. Garis tersebut dihitung berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara, bukan spesifik pada kebutuhan masyarakat Indonesia. Nilai dolar AS yang digunakan pun bukan kurs saat ini.

Di sisi lain, BPS menghitung garis kemiskinan dengan mempertimbangkan pengeluaran minimum penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

Di sisi lain, BPS menghitung garis kemiskinan dengan mempertimbangkan pengeluaran minimum penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar pun menyarankan BPS untuk memperbarui metode pengukuran tingkat kemiskinan. Sebab, pendekatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sudah tidak lagi relevan, seiring dengan perkembangan ekonomi-sosial kontemporer yang makin kompleks dan multidimensional.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar pun menyarankan BPS untuk memperbarui metode pengukuran tingkat kemiskinan. Sebab, pendekatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) sudah tidak lagi relevan, seiring dengan perkembangan ekonomi-sosial kontemporer yang makin kompleks dan multidimensional.

Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah sehingga perlu penyesuaian secara gradual dengan pendekatan Bank Dunia.

Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai garis kemiskinan Indonesia terlalu rendah sehingga perlu penyesuaian secara gradual dengan pendekatan Bank Dunia.

Peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Sukamdi, menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi standar garis kemiskinan nasional. Dia menyarankan agar ukuran kemiskinan sebaiknya tidak lagi semata-mata didasarkan pada konsumsi makanan dan non-makanan, seperti yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Sukamdi, menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi standar garis kemiskinan nasional. Dia menyarankan agar ukuran kemiskinan sebaiknya tidak lagi semata-mata didasarkan pada konsumsi makanan dan non-makanan, seperti yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kalau kita hanya ingin melihat kemiskinan dari sisi ekonomi, maka garis kemiskinan yang sekarang itu masih bisa dipakai, meski ada debat itu angka garis kemiskinan makanan dan non makannya terlalu rendah. Itu debatable. Tapi kalau kita ingin menangkap kemiskinan yang sesungguhnya, maka pendekatannya harus multidimensi,” kata Sukamdi.

“Kalau kita hanya ingin melihat kemiskinan dari sisi ekonomi, maka garis kemiskinan yang sekarang itu masih bisa dipakai, meski ada debat itu angka garis kemiskinan makanan dan non makannya terlalu rendah. Itu debatable. Tapi kalau kita ingin menangkap kemiskinan yang sesungguhnya, maka pendekatannya harus multidimensi,” kata Sukamdi.

Kemiskinan kata Sukamdi tidak hanya soal kekurangan pendapatan atau konsumsi, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemiskinan kata Sukamdi tidak hanya soal kekurangan pendapatan atau konsumsi, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

“Orang bisa saja tidak miskin secara ekonomi, tapi mengalami kemiskinan sosial. Karena itu, indikator multidimensi jauh lebih menggambarkan realitas,” tegasnya.

“Orang bisa saja tidak miskin secara ekonomi, tapi mengalami kemiskinan sosial. Karena itu, indikator multidimensi jauh lebih menggambarkan realitas,” tegasnya.

Pendekatan multidimensi bukanlah hal baru. BPS sendiri pernah merilis angka kemiskinan multidimensi, dan sebelumnya inisiatif semacam ini juga pernah dilakukan oleh Trikarsa. Selain itu, lembaga internasional seperti Bank Dunia juga menggunakan standar berbeda seperti Purchasing Power Parity (PPP) yang menghasilkan angka kemiskinan jauh lebih tinggi dibanding angka nasional.

Pendekatan multidimensi bukanlah hal baru. BPS sendiri pernah merilis angka kemiskinan multidimensi, dan sebelumnya inisiatif semacam ini juga pernah dilakukan oleh Trikarsa. Selain itu, lembaga internasional seperti Bank Dunia juga menggunakan standar berbeda seperti Purchasing Power Parity (PPP) yang menghasilkan angka kemiskinan jauh lebih tinggi dibanding angka nasional.

“Pertanyaannya, kita mau pakai standar yang mana? Itu harus disesuaikan dengan arah kebijakan kita. Kalau tujuannya adalah keadilan sosial, maka indikatornya juga harus lebih komprehensif,” tambah Sukamdi.

“Pertanyaannya, kita mau pakai standar yang mana? Itu harus disesuaikan dengan arah kebijakan kita. Kalau tujuannya adalah keadilan sosial, maka indikatornya juga harus lebih komprehensif,” tambah Sukamdi.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.