finance

Lebih dari 60 tahun lalu, Harjo Sutanto memulai hari-harinya dengan membawa sekotak sabun keliling dari pintu ke pintu di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Dia menawarkan produknya ke satu keluarga demi keluarga. Usaha sederhana itu kini berkembang menjadi Wings Group, perusahaan besar yang produknya tak hanya dikenal luas di Indonesia, tapi juga menembus pasar internasional.

Di usia 90-an, Harjo menjadi bukti nyata bahwa dari kerja keras dan ketekunan bisa menjadi kekayaan triliunan rupiah. Namanya bahkan masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes.

Berdasarkan data Forbes yang dikutip, Jumat (13/6/2025), total nilai harta Harjo Sutanto adalah US$ 530 miliar atau sekitar Rp 8,6 triliun (kurs Rp 16.200). Bersama sahabatnya, Johannes Ferdinand Katuari, Harjo Sutanto menjual sabun dari pintu ke pintu lebih dari 60 tahun yang lalu di Jawa Timur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan kerja keras dan konsisten dalam memasarkan produk sabun buatannya sendiri. Lingkup pasar produknya pun sudah mulai masuk ke warung-warung hingga tersebar ke agen. Pada saat itu, perusahaan sabunnya di bernama Fa Wings. Pada awalnya, mereka cuma memproduksi sabun colek, namun akhirnya juga memproduksi sabun mandi merek GIV yang laku keras.

Seiring waktu berjalan, kini Harjo Sutanto berhasil menjadikan Wings Grup sebagai salah satu produsen sabun terbesar di Indonesia. Produknya pun dengan sangat mudah dijumpai di supermarket dan toko-toko ritel besar lain, sebut saja produknya Nuvo, So Klin, Kodomo, Ciptadent, dan sebagainya.

Tidak hanya itu, Wings Grup juga sekarang memproduksi produk rumah tangga seperti pembersih toilet, detergen, dan pembalut wanita.

Satu lagi, Wings Grup juga memiliki produk makanan yaitu mie instan dengan merek Mie Sedaap. Kini pasarnya pun sudah tidak hanya di Indonesia, melainkan ekspor.

Tidak sampai di situ, Wings Grup juga termasuk perusahaan yang cepat mengikuti perkembangan zaman. Terbukti dari bisnis franchise peritel minimarket FamilyMart.

Kesuksesan Harjo Sutanto pun kini menurun ke anak-anaknya. Salah satunya adalah Fifi yang sekarang memimpin di Ecogreen, anak perusahaan Wings yang aktif dalam produk oleo-kimia.

BUMN farmas PT Bio Farma (Persero) resmi mendistribusikan produk radiofarmaka pertama hasil produksi dalam negeri, Fludeoxyglucose – 18F atau FloDeg, ke tiga rumah sakit mitra yaitu RS Tzu Chi PIK Jakarta, RS Mitra Plumbon Cirebon, dan RS Mandaya Royal Puri Tangerang.

Distribusi ini menandai babak baru penguatan ketahanan kesehatan nasional sejalan dengan visi Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang fokus membangun industri farmasi strategis dan berteknologi tinggi.

"Ini adalah momen bersejarah karena Indonesia untuk pertama kalinya memproduksi dan mendistribusikan radiofarmaka secara mandiri. Ke depan, kami akan terus kembangkan portofolio produk theranostic lainnya demi mendukung pelayanan kesehatan berbasis teknologi kedokteran nuklir," ujar Direktur Pengembangan Usaha PT Bio Farma (Persero), Yuliana Indriati, dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

FloDeg diproduksi di fasilitas Cyclotron milik Bio Farma di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat, yang diresmikan pada September 2024 oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Fasilitas ini adalah yang pertama di Indonesia dan telah memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari BPOM serta protokol keselamatan radiasi dari BAPETEN. Bio Farma pun mengklaim fasilitas ini sebagai salah satu pusat produksi radiofarmaka paling maju di Asia Tenggara.

Direktur Medis RS Tzu Chi, dr. Suriyanto, mengapresiasi kecepatan respons dan kualitas produk FloDeg. "Kami bersyukur atas kualitas FloDeg yang sangat baik, ini menjadi awal kerja sama strategis yang kami harap terus berlanjut," ujarnya.

Senada, Spesialis Kedokteran Nuklir RS Tzu Chi, dr. Aulia Huda, mengungkapkan, "FloDeg menunjukkan kualitas tinggi dan aktivitas yang sesuai bahkan melampaui harapan kami. Kami harap Bio Farma terus mengembangkan produk theranostic lainnya."

Sementara itu, Direktur Pemasaran Bio Farma, Kamelia Faisal, menegaskan bahwa FloDeg bukan hanya produk baru, tetapi simbol transformasi Bio Farma sebagai pelopor teknologi radiofarmaka nasional. "Ini wujud kesiapan Indonesia untuk mandiri dalam ekosistem kedokteran nuklir," katanya saat distribusi perdana di RS Mitra Plumbon Cirebon.

Direktur RS Mitra Plumbon, dr. Herry Septijanto, mengungkapkan distribusi FloDeg sangat membantu layanan PET Scan yang sudah berjalan sejak April 2025. "Ini dukungan nyata untuk pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus kemandirian industri farmasi nasional," katanya.

Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain packaging) dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mendapat sorotan dari sejumlah kepala daerah sentra tembakau. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) nasional serta menggerus kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Lebih dari itu, sejumlah kepala daerah menilai bahwa kebijakan dalam PP 28/2024 dan aturan turunannya sarat dengan pengaruh eksternal yang tidak sejalan dengan semangat kedaulatan nasional. Hal ini bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menegaskan pentingnya Indonesia berdiri di atas kepentingan sendiri, tanpa tunduk pada tekanan asing.Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kendali penuh atas kebijakan strategisnya. Pemerintah pun mengumumkan pembatalan rencana plain packaging beberapa waktu lalu. Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan melanjutkan wacana tersebut dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang merupakan aturan turunan dari PP 28/2024.Salah satu dukungan datang dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak pasal-pasal tembakau dalam PP 28/2024 terhadap perekonomian daerah. "Jawa Timur menjadi tulang punggung penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) nasional. Kebijakan yang memengaruhi industri ini harus dipertimbangkan dengan cermat," tuturnya.Khofifah sebelumnya juga menandatangani dokumen Komitmen Bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mendukung revisi pasal-pasal terkait tembakau dalam PP 28/2024 dan menolak rencana kenaikan CHT pada 2026.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo turut menyebut pembatalan plain packaging sebagai langkah strategis bagi daerah penghasil tembakau. "Pembatalan penyeragaman bungkus rokok adalah langkah positif, terutama bagi daerah penghasil tembakau seperti Situbondo. Industri ini menyumbang penerimaan negara yang besar dan mendukung perekonomian daerah," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyoroti bahwa pembatasan terhadap IHT dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah. Situbondo, misalnya, menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada 2024, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp73 miliar pada 2025. Selain itu, Rio memperingatkan bahwa plain packaging justru dapat memperbesar celah peredaran rokok ilegal karena menyulitkan konsumen membedakan produk legal dan ilegal."Fokus pemerintah seharusnya pada pengendalian rokok ilegal, bukan pembatasan yang justru melemahkan industri legal," tegasnya.Senada, Bupati Temanggung, Agus Setyawan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan ekonomi. Temanggung sebagai salah satu lumbung tembakau nasional sangat rentan terhadap kebijakan yang menekan sektor ini."Kami berharap ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Indonesia bukan Singapura atau Australia. Industri rokok kita melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir," imbuhnya.Agus menyoroti bahwa kebijakan seperti kenaikan cukai tahunan dan plain packaging dapat menurunkan daya serap industri terhadap hasil pertanian tembakau, yang pada akhirnya memukul petani dan buruh IHT. "Perputaran uang di Temanggung, Wonosobo, dan sekitarnya saat musim panen tembakau bisa mencapai Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun," ungkapnya.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) mendukung International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai wadah strategis yang mendorong kolaborasi mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Infrastruktur yang kuat, adaptif, dan inovatif tentunya akan menjadi jembatan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku tuan rumah mengharapkan konferensi ini bisa mendorong pertukaran ide, memperkuat kolaborasi, dan mempercepat investasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional. AHY juga menekankan ICI 2025 bukan hanya forum diskusi, tetapi juga landasan aksi nyata yang berani untuk memperluas infrastruktur di Indonesia.

"ICI 2025 mengungkap tema infrastruktur berkelanjutan untuk masa depan, inovasi, dan kolaborasi. Ini akan menjadi forum yang menjadi landasan tindakan transformatif untuk menentukan arah perjalanan Indonesia. Keberhasilan kita akan bergantung pada apa yang kita bangun, bagaimana kita membangunnya, dan yang terpenting untuk siapa kita membangunnya," kata AHY saat membuka acara yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ICI 2025 yang dimotori Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Kemenko Infra) berlangsung pada 11-12 Juni 2025 yang diikuti perwakilan pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, sektor swasta (perusahaan multinasional) terkait infrastruktur, organisasi internasional, para ahli, praktisi, serta akademisi. Sesi diskusi panel dan tematik hingga exhibition dari beragam booth diharapkan bisa memperkuat kolaborasi serta memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Acara itu diikuti hampir 7 ribu peserta dari 26 negara mulai dari Indonesia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Myanmar, Iran, Turki, Uni Emirat Arab, Australia, Kanada, Norwegia, Spanyol, Hungaria, Denmark, Prancis, Inggris, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, Azerbaijan, China, Rusia, hingga Amerika Serikat. Selain itu hadir pula berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

"Infrastruktur bukan hanya tentang apa yang kita bangun, tetapi tentang apa yang kita wujudkan. Ini memungkinkan seorang anak belajar dengan aman di sekolah, seorang petani bisa mengairi tanaman mereka dalam iklim yang berubah, sebuah keluarga mampu mengakses air bersih, dan seorang wirausahawan dapat memasarkan ide-ide kreatif mereka. Semoga ICI 2025 menjadi landasan bagi dunia yang lebih baik, lebih terhubung, dan lebih tangguh," imbuh AHY.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya yang turut hadir dalam ICI 2025 menilai infrastruktur penting sebagai fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Infrastruktur dinilai sangat erat dengan ekonomi kreatif seperti dalam hal aksesibilitas dan distribusi, konektivitas digital, hingga terciptanya ruang kreatif serta inovasi.

"Kami ingin memastikan infrastruktur yang memadai di Indonesia bisa menjadi fondasi dan akses bagi pengembangan subsektor ekonomi kreatif untuk menciptakan kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan," ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Kementerian Ekraf sebagai salah satu kolaborator turut mengaktivasi booth inovatif mulai dari layanan konsultasi kekayaan intelektual, pameran mini maket ruang kreatif, tur virtual dan video kota-kota kreatif terkait UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Selain itu ada juga sosialisasi melalui poster tentang lokasi prioritas pengembangan ekonomi kreatif berbagai daerah di Indonesia.

"Melalui aktivasi booth dalam konferensi ini, kami ingin memperkenalkan Kementerian Ekonomi Kreatif yang punya layanan konsultasi kekayaan intelektual dan fasilitasi ruang kreatif untuk mendorong konektivitas dan investasi berbagai subsektor ekraf," ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Dalam pembukaan ICI 2025 hadir pula Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Ossy Dermawan.

Sedangkan para pejabat Kementerian Ekraf mendampingi Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam acara yaitu Deputi Bidang Pengembangan Kebijakan Strategis Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi, Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga Rian Firmansyah, serta Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fahmy Akmal.

PT Danareksa (Persero) resmi memulai proyek perdana dari Indonesia Water Fund (IWF) lewat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandung Terintegrasi. Proyek ini ditargetkan menjangkau hingga 457 ribu sambungan air bersih dan memberi manfaat bagi sekitar 1,8 juta penduduk di 16 kecamatan.

Dokumen pendirian Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek ini, yaitu PT Air Minum Bandung Terintegrasi, telah diserahkan kepada Perumda Tirtawening sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Penyerahan dilakukan dalam ajang Indonesia Water & Wastewater Expo Forum 2025 yang dibuka Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Selasa (11/6).

Direktur Investasi 1 Holding BUMN Danareksa, Chris Soemijantoro menuturkan bahwa proyek ini menjadi pilot project dari IWF untuk mengatasi tantangan penyediaan air bersih di wilayah urban seperti Kota Bandung.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"SPAM Kota Bandung Terintegrasi merupakan upaya kami memperkuat layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah," ujar Chris dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

Proyek ini juga merupakan hasil sinergi antara Holding BUMN Danareksa dengan SUEZ Indonesia (Hong Kong) Limited sebagai mitra strategis global di bidang pengelolaan air, serta dukungan dari Perum Jasa Tirta II dan Perumda Tirtawening. Sejak memperoleh Letter of Award pada semester II 2024, proyek ini dibangun dengan prinsip transparansi, integritas, dan kolaborasi.

Secara teknis, proyek ini akan membangun instalasi pengolahan air (Water Treatment Plant) seluas 5,1 hektare. Dari sisi pendanaan, proyek SPAM ini didukung oleh IWF, yang dirancang sebagai platform investasi kolaboratif terbuka untuk investor domestik maupun internasional, baik melalui skema akuisisi, equity recycling, maupun investasi proyek baru yang layak secara komersial.

Saat ini, kebutuhan air bersih di Bandung diperkirakan mencapai 8.000 liter per detik. Namun, kota ini menghadapi penurunan cadangan air tanah sebesar 25 cm per tahun. Dengan populasi lebih dari 2,4 juta jiwa, SPAM Terintegrasi diharapkan bisa menjadi solusi untuk menjamin pasokan air bersih yang aman dan berkelanjutan.

"Kami percaya air bersih adalah hak dasar sekaligus fondasi kemajuan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Holding BUMN Danareksa akan terus memperluas dampak IWF melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif," tutup Chris.

Platform pertukaran aset kripto global, OKX, merilis laporan Proof of Reserves (PoR) untuk Mei 2025. Dalam laporan ini tercatat total aset pengguna yang ada di platform mencapai lebih dari US$ 28 miliar, meningkat 21,33% dibandingkan bulan sebelumnya.

Laporan ini juga menunjukkan bahwa seluruh aset utama pengguna dicadangkan lebih dari 100%. Rasio ini mengindikasikan bahwa OKX menyimpan aset lebih banyak di dompet publiknya dibandingkan total saldo pengguna di platform.

Sebagai contoh, OKX menyimpan 130.832 BTC untuk menutupi 125.164 BTC milik pengguna, dan 1,909 juta ETH untuk menutupi saldo 1,87 juta ETH. Rasio cadangan serupa tercatat untuk USDT, USDC, XRP, Dogecoin, Solana, dan OKB, semuanya berada dalam kondisi fully backed.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ferry Setiawan, Senior Growth Manager OKX Wallet, menyampaikan bahwa publikasi laporan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjadikan keamanan dan kepercayaan sebagai fondasi utama.

"Laporan Proof of Reserves ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami terhadap transparansi dan kepercayaan komunitas. Di tengah meningkatnya adopsi aset kripto, sangat penting bagi pengguna untuk tahu bahwa dana mereka sepenuhnya tersedia dan aman," ujarnya.

Ferry juga menekankan pentingnya edukasi dan keterlibatan aktif dari pengguna.

"Kami mendorong seluruh pengguna untuk tidak hanya percaya, tetapi memverifikasi sendiri. Dengan teknologi yang kami sediakan, semua orang bisa melakukan audit mandiri kapan pun mereka mau," tambahnya.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membuka ruang diskusi dengan seluruh pihak terkait wacana pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga Asia Afrika. Hal ini diungkap perseroan menyusul rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hendak merapikan tata kota.

"Kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait," ujar Sekretaris Perusahaan Rozi Sparta dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (13/6/2025).

Rozi menerangkan, perseroan mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penataan dan penertiban ruang kota untuk kepentingan publik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menyurati Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Pasalnya, keberadaan tiang monorel yang sudah berdiri dua dekade itu dinilai mengganggu estetika Kota Jakarta.

Pramono menuturkan, pihaknya telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel.

"Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya," kata Pramono dikutip dari detikNews, Selasa (10/6/2025).

Dia menilai pihak yang memiliki kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari pengadilan negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya," ujarnya.

Simak Video: Pramono soal Tiang Monorel Jakarta yang Mangkrak: Harus Dibereskan

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendukung penghentian aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi dan ekowisata unggulan Indonesia.

"Saya mendukung penuh keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Ini adalah keputusan berani yang berpihak pada masa depan. Kawasan Raja Ampat harus dijaga sebagai kawasan ekowisata kelas dunia, bukan dikorbankan untuk eksploitasi tambang jangka pendek," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

Misbakhun menekankan bahwa Raja Ampat merupakan kawasan dengan nilai ekologis dan ekonomis yang sangat tinggi. Penghentian aktivitas tambang, menurutnya, justru membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih sehat, berkelanjutan dan inklusif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Data kunjungan wisatawan ke Raja Ampat pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, baik wisatawan mancanegara maupun domestik meningkat tajam dan ini berkontribusi langsung terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Raja Ampat," tutur Misbakhun.

Ekowisata berbasis alam seperti Raja Ampat disebut memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian setempat. Pada 2024 sekitar 30 ribu wisatawan berkunjung ke Raja Ampat dengan 70% di antaranya berasal dari mancanegara. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 19.839 turis.

Kunjungan wisatawan tersebut memberikan kontribusi sekitar Rp 150 miliar per tahun terhadap PAD Kabupaten Raja Ampat. Nilai ekonomi ini belum termasuk dampak tidak langsung dari sektor lain yang turut tumbuh karena pariwisata seperti perhotelan, transportasi lokal, kuliner, kerajinan rakyat dan jasa pemandu wisata.

"Ekonomi hijau berbasis pariwisata alam seperti di Raja Ampat adalah instrumen utama pembangunan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal pelestarian lingkungan, tapi juga soal arah pembangunan ekonomi masa depan Indonesia yang ramah lingkungan, berkualitas, dan memberdayakan masyarakat setempat," ujar Misbakhun.

Ia melanjutkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan transisi energi dan ekonomi hijau. "Raja Ampat sudah dikenal sebagai surga bawah laut dunia, kita tidak boleh menggadaikan potensi jangka panjang ini hanya demi keuntungan sesaat dari industri ekstraktif," tambahnya.

Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan, Misbakhun mengungkapkan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan fiskal dan insentif yang mendukung pengembangan ekowisata di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua Barat Daya.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk mengembangkan infrastruktur pendukung, pelatihan SDM pariwisata, serta menciptakan ekosistem usaha yang sehat. Saya percaya, Raja Ampat bisa menjadi ikon keberhasilan Indonesia dalam membangun ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.

Pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat. Adapun empat tambang yang izin tambangnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Nurham.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan alasan empat perusahaan tambang tersebut dicabut izinnya karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Hal ini berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di 4 perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi 4 perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).

Alasan kedua, Bahlil menuturkan empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam Geopark atau Kawasan Wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penetapan Geopark Raja Ampat.

Sementara itu, hanya PT Gag Nikel saja yang dipertahankan pemerintah untuk tidak dicabut izinnya. Bahlil mengklaim tambang Gag Nikel telah melakukan proses penambangan yang baik dan tidak merusak lingkungan.

"Untuk PT Gag karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali dan tadi kalian sudah lihat foto-fotonya, itu alhamdullilah sesuai Amdal," beber Bahlil.

Simak Video: Pemerintah Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Papua

Jakarta- Pesawat nirawak dari berbagai negara tampil di Indo Defence 2025. Teknologi ini jadi sorotan utama karena perannya dalam operasi modern.

Pengunjung mengamati aneka pesawat nirawak dari berbagai negara yang dipamerkan di ajang Indo Defence 2025, di JIExpo Kemayoran.

Teknologi pesawat nirawak menjadi daya tarik utama pameran pertahanan karena multifungsi, mulai dari operasi militer hingga pemantauan bencana.

Salah satu drone tempur berukuran besar dipamerkan dengan spesifikasi canggih: jangkauan jauh, daya tahan tinggi, dan sistem navigasi otomatis.

Beberapa model drone sipil untuk pemetaan dan pencarian korban bencana juga menarik perhatian pengunjung, termasuk pelajar dan profesional.

Demonstrasi langsung penggunaan remote control untuk menerbangkan drone menampilkan kecanggihan sistem kendali berbasis digital.

Paviliun pesawat nirawak dipadati pengunjung yang antusias mempelajari fungsi-fungsi drone dalam operasi pengintaian dan intelijen modern.

Produsen pertahanan luar negeri dan lokal memperkenalkan drone mini berkecepatan tinggi yang cocok untuk misi jarak pendek di medan sulit.

Simulasi penerbangan menggunakan headset augmented reality memberi pengalaman imersif layaknya mengendalikan drone di medan sesungguhnya.

Melalui pameran ini, Indonesia menunjukkan keseriusan mengadopsi teknologi nirawak sebagai bagian penting dalam sistem pertahanan nasional masa depan.