Pertamina Raup Pendapatan Rp 1.194 T Sepanjang 2024

PT Pertamina (Persero) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2024. Dari sisi kinerja keuangan, Pertamina mencatatkan pendapatan US$ 75,33 miliar atau setara Rp 1.194 triliun dan laba bersih US$ 3,13 miliar atau setara Rp 49,54 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja PT Pertamina (Persero) Tahun 2024 di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

Simon menuturkan, 2024 merupakan tahun yang menantang bagi Pertamina, dimulai dari situasi di gejolak geopolitik, fluktuasi harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan dibandingkan 2023, hingga adanya pelemahan nilai tukar rupiah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun, kita patut berbangga bahwa Pertamina mampu menghadapi dinamika tersebut dan tetap menjaga kinerja perusahaan tetap positif. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa Pertamina mampu beradaptasi dan memiliki daya tahan yang tinggi sebagai BUMN energi nasional," kata Simon.

Ia menerangkan bahwa sepanjang 2024, Pertamina bergerak secara sinergis untuk memperkuat empat aspek utama, antara lainavailability, accessibility, affordability,danacceptability. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan misi pembangunan strategis yang berlaku dalam Asta Cita.Dari sisiavailability, Simon menuturkan Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional telah memberikan kontribusi hulu migas sebesar 69% untuk lifting migas dan 37% lifting gas nasional. Total produksi migas juga terjaga di atas 1 juta BOPD.

"Namun ke depan, produksi minyak domestik akan terus kita tingkatkan untuk mendukung pencapaian target nasional 1 juta BOPD di tahun 2030 atau lebih cepat. Ini adalah tugas besar bagi Pertamina dan kita semua memegang peranan penting di dalamnya. Bukan hanya untuk menjaga ketahanan energi, tapi juga untuk menjaga kedaulatan energi bangsa," katanya.

Kemudian, di sektor hilir, kilang Pertamina juga mampu memenuhi kebutuhan 70% BBM nasional. Ke depan, Pertamina akan terus mendorong distribusi melalui percepatan penyelesaian proyek-proyek strategis.

"Di sisi pihak masyarakat, kita juga telah melakukan digitalisasi untuk memperkuat rantai suplai dan keandalan aset operasional, termasuk untuk distribusi penyaluran produk PSO subsidi tepat di Pertamina Patra Niaga dengan capaian 100% digitalisasi subsidi tepat, produk biosolar, dan LPG 3 kg," katanya.

Lalu, pada aspekaccessibilityandaffordability,Simon menuturkan, Pertamina akan memperluas akses energi hingga ke wilayah 3T melalui pembangunan BBM satu harga, serta jaringan distribusi gas rumah tangga.

Untuk distribusi gas, Pertamina terus menambah akses jaringan pipa yang saat ini mengoperasikan lebih dari 33.000 km pipa gas dan 820.000 sambungan jargas. Kemudian dalam menjaga distribusi yang andal, Pertamina juga mengoperasikan 288 armada kapal yang mendukung rencana distribusi energi ke seluruh penjuru negeri.

"Selain itu, Pertamina meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan realisasi belanja nasional mencapai Rp 415 triliun yang memberikan kontribusi pada 4,1 juta lapangan kerja dan meningkatkan PDB nasional hingga Rp 702 triliun di tahun 2024," katanya.

Simon melanjutkan, dari sisiacceptability, Pertamina terus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, seperti mengoperasikan pembangkit listrik rendah karbon, melalui gas, panas bumi atau geothermal dan tenaga surya.

Pertamina juga memproduksi biofuel B35, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Pertamax Green 95, dan proyek Used Cooking Oil (UCO) untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Simak juga Video 'Pertamina Sukses Laksanakan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025':

Perundingan Rampung, Ini Daftar Produk RI yang Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Perundingan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sudah mencapai suatu kesepahaman. Melalui perjanjian ini Indonesia akan mendapat keuntungan saat melakukan perdagangan dengan negara-negara di Benua Biru tersebut.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan, salah satu keuntungan yang didapat dari perjanjian dagang ini adalah produk asal Indonesia bisa masuk ke negara-negara Uni Eropa dengan tarif 0%. Produk yang sudah dipastikan akan bebas tarif adalah tekstil, alas kaki, gandum dan perikanan.

"Jadi, Pak Menko (Airlangga Hartarto) menegaskan ke Komisioner (Perdagangan Uni Eropa) Maros Sefcovic, bagi Indonesia yang namanya tekstil,footwear,wheat, ikanis a mustdan kita ingin ituat entry to forcebisa nol, bisazero. Oleh Komisioner Maros diiyakan," kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Djatmiko menyebut tidak semua produk Indonesia bisa langsung bebas tarif saat masuk pasar Uni Eropa. Implementasi IEU-CEPA ditargetkan baru bisa berlaku akhir 2026 atau awal 2027.

"Nolnya ada yang di hari pertama, ada yang nanti di tahun kedua, ada yang di tahun ketiga, tapiin the endinsyaallah semuanya akan dapat nol," ucap Djatmiko.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan sebelumnya produk tekstil Indonesia dikenakan tarif 8-12% untuk masuk pasar Uni Eropa. Dengan adanya IEU-CEPA, semua tarif akan turun bahkan dinolkan.

"Bea masuk tekstil danapparelitu 8-12%, ada yang lebih tinggi dari itu, tetapi itu semua akan turun," ujar Airlangga.

Selain itu, adanya IEU-CEPA juga diharapkan dapat mengurangi hambatan non-tarif pada produk sawit Indonesia.

"Tentu kita berharapnon tarif barrierjuga akan dikurangi dan yang penting standarnya diperjelas. Jadi, nanti ada bagian satuchapterdari perjanjian terkait dengantradedansustainability,di situ termasuk sawit dan kita minta agar mitigasi terhadap EUDR-nya diperkuat," tutur Airlangga.

Airlangga berharap adanya IEU-CEPA akan meningkatkan ekspor Indonesia hingga 50% dalam tiga tahun ke depan. Tidak hanya itu, Indonesia juga berpeluang meningkatkan akses pasar jasa berupa tenaga profesional ke Uni Eropa.

"Harapannya bisa meningkatkan ekspor kita dalam tiga tahun ke depan 50%. Jadi kalau ekspor kita naik 50%, itu setara dengan Vietnam ataupun Malaysia tahun ini. Jadi ini yang kita dorong dengan adanya IEU-CEPA ini nanti tarif-tarif yang unggulan kita yang sekarang bisa 8-12%, itu bisa turun ke 0%," pungkas Airlangga.

Kondisi Terkini Tiang Monorel Mangkrak yang Pramono Minta Dibongkar

Tiang-tiang monorel yang terletak di sepanjang jalan raya Rasuna Said dan Asia Afrika, Jakarta Selatan menjadi 'borok' pembangunan infrastruktur transportasi umum di Jakarta. Pasalnya proyek yang berjalan sejak 2004 itu tak rampung alias mangkrak.

Berdasarkan pantauan detikcom, Jumat (13/6/2025) berdirinya tiang monorel ini tampak mempersempit ruas jalan Rasuna Said. Tiang-tiang tersebut memiliki tinggi beragam dengan ukuran cukup besar.

Dari dekat, kondisi tiang juga beragam. Ada yang secara utuh telah ditutup beton. Ada juga yang hanya sebagian tertutup beton dan sisanya berupa besi baja yang berdiri tegak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa tiang yang mangkrak itu pun kini ada yang dimanfaatkan seniman jalanan sebagai media lukisan. Selain itu, ada juga tiang yang dimanfaatkan sebagai penyangga petunjuk jalan.

Tiang-tiang monorel yang mangkrak juga terdapat di Jalan Asia Afrika. Kondisi tiang di wilayah ini juga tak jauh beda. Memiliki tinggi yang beragam, tiang-tiang tersebut ada yang tertutup beton dan ada juga yang hanya sebagian.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, akan menyurati PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk membongkar tiang monorel. Pasalnya, tiang-tiang tersebut mengganggu estetika tata kota Jakarta.

Ia pun telah menggelar rapat dengan jajarannya terkait hal tersebut, dan menghasilkan rencana pembongkaran tiang monorel yang kini menjadi milik Adhi Karya. Dia menyebutkan, pihak yang memiliki kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari pengadilan negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

"Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya," ujarnya dikutip dari detikNews, Selasa (10/6).

Simak juga Video 'Pramono soal Tiang Monorel Jakarta yang Mangkrak: Harus Dibereskan':

Kementan Klaim Cadangan Beras RI Aman Meski Ekspor ke Malaysia

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, meski sebagian akan diekspor ke Malaysia.

Sebab menurutnya, kebutuhan impor beras Malaysia dari Indonesia hanya sebanyak 2.000 ton/bulan. Sedangkan jumlah beras yang diserap Perum Bulog sebagai CBP bisa mencapai 20.000 ribu ton per hari.

"Aman, aman. Kan dimintanya cuma 2.000 ton saja. Jadi kecil lah. Kita setiap hari saja, Bulog itu ngambil sekitar 12 ribu, 15 ribu, 20 ribu-an ton satu hari untuk beras," kata Sudaryono saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau kita 'buang' sebulan 2.000 ton, itu kecil lah. Maksudnya, mungkin buat mereka itu gede, karena memang populasinya kita kan jauh lebih besar," sambungnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk skema ekspor dilakukan secara bisnis ke bisnis (B2B) melalui Perum Bulog. Walau sejauh ini realisasi jual-beli beras tersebut masih akan menunggu keputusan dari pihak Malaysia.

"Kita nunggu dari mereka sih, kita kan sifatnya stand by ya. Kita sudah siap, waktu kita ketemu dengan Pak Mentan Malaysia, juga sudah kami sampaikan. Pelaku usahanya, yang mau melakukan impor, juga sudah ketemu saya juga," ucapnya.

"Kita sampaikan isunya, bolanya di mereka. Isunya mereka lah, intinya mereka mau mengambil dari mana. Intinya kami siap, Kementerian Pertanian sudah diperintah Presiden, mana kala Malaysia siap, kita siap," tegas Sudaryono.

Simak juga Video 'Pedagang di Chinatown San Francisco Kena Dampak Tarif 145%':

Transmart Discover Korea Digelar, Aneka Produk Makanan Dijamin Halal

Sepanjang Juni ini, Transmart akan menjadi destinasi wajib bagi para pecinta kuliner Korea Selatan lewat gelaran Transmart Discover Korea.

Selama satu bulan penuh, Transmart bekerja sama dengan Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs Korea Selatan, dan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation dengan tajuk helatan Korean Food Festival.

Chief Representative of Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, Seung Hoon Lee, menuturkan popularitas kuliner Korea Selatan di Indonesia terus meningkat. Ia juga menegaskan, pentingnya jaminan halal pada setiap produk Korea yang dijual di Transmart, karena mayoritas masyarakat Indonesia Muslim.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Popularitas makanan Korea di Indonesia terus meningkat. Kami memahami pentingnya kehalalan bagi konsumen kami di Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Oleh karena itu, banyak produk yang kami hadirkan dalam festival ini telah mendapatkan sertifikasi halal. Kerja sama kami bersama Transmart ini juga sekaligus untuk mendukung kesadaran masyarakat terhadap produk Korea yang halal," ucap Seung Hoon Lee, Jumat (13/6/2025).

Di kesempatan yang sama, Kyung Min Lee dari aT Jakarta-Korea Agro & Fisheries Trade Corporation menuturkan pihaknya berharap dapat terus berkolaborasi dengan Transmart dalam mempromosikan makanan Korea.

"Saya harap Transmart terus-menerus berusaha mempromosikan makanan Korea. Jadi, ekspor makanan Korea ke Indonesia semakin naik. Perusahaan kami membuka kerja sama B2C dan B2B," ujar Kyung Min Lee dalam acara peresmian Korean Food Festival di Transmart Cibubur, Jumat (13/6/2025).

"Harapannya, peningkatan penjualan makanan Korea semakin besar dan jumlah ekspor makanan Korea semakin besar. Kami harap konsumen-konsumen Indonesia semakin banyak tahu makanan Korea. Di sini juga ada snack Korea, ada rame, ada minuman Korea, ada kopi juga. Jadi, semakin banyak macamnya masuk ke Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Human Resources & Corporate Communications Director PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid, menuturkan Ke depannya, Korean Food Festival akan diselenggarakan di tiga gerai Transmart lainnya yaitu Transmart Kota Kasablanka, Transmart Central Park, Transmart Cilandak, dan Transmart Cibubur.

Mengusung tema Discover Korea, gelaran ini juga menghadirkan beragam produk kuliner otentik, pameran budaya, hingga program interaktif yang mengajak pengunjung Transmart untuk mengeksplorasi ragam kuliner dan gaya hidup khas Negeri Ginseng di dalam satu lokasi.

"Ini adalah inisiatif Transmart, salah satu kepedulian kita untuk bekerja sama dengan setiap institusi yang ada. Karena strategi bisnins kita adalah memakai open loop ecosystem, untuk bisa semua institusi bekerja dengan Transmart. Tidak hanya untuk yang local brand dalam negeri, kita juga bekerja sama dengan institusi internasional. Salah satunya dengan Kementerian Korea Selatan," ujar Satria.

Ini Alasan Wamen Investasi Todotua Pasaribu Diangkat Jadi Wakomut Pertamina

PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan perubahan struktur komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 yang digelar Kamis (12/6) kemarin di Grha Pertamina, Jakarta Pusat. Salah satunya pengangkatan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) Pertamina menggantikan Dony Oskaria.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan bahwa pengangkatan Todotua merupakan wewenang pemegang saham. Ia menuturkan, Todotua merupakan perwakilan komisaris dari pemerintah yang relevan dengan Pertamina.

"Kan itu memang kewenangan pemegang saham ya, tapi kita lihat kalau pak Todotua itu posisinya sebagai Wamen Investasi kemudian Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pak Rosan juga menjabat sebagai Danantara, otomatis Pak Todotua merupakan salah satu perwakilan komisaris dari pemerintah yang relevan dengan Pertamina," katanya saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Betul, kan sekarang pemegang saham kita Kementerian BUMN dan juga Danantara," tambah Fadjar saat ditanya ada keterkaitan pengangkatan Wakomut dengan Danantara.

Sebelumnya, dalam RUPS kemarin juga diputuskan direksi baru Pertamina yaitu Oki Muraza sebagai Wakil Direktur Utama, Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan2. ⁠Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu3. Komisaris Independen: Condro Kirono4. Komisaris Independen: Raden Ajeng Sondaryani5. Komisaris Independen: Nanik S. Deyang6. Komisaris: Bambang Suswantono7. Komisaris: Heru Pambudi

Simak juga Video 'Prabowo: Bangsa yang Tak Investasi Pertahanan Biasanya Jadi Bangsa Budak':

Zulhas: Masyarakat Sekarang Berebut Ingin Dirikan Kopdes

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut antusiasme masyarakat dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sangat tinggi. Bahkan menurutnya banyak warga sampai 'berebut' ikut serta dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Sambutan dari masyarakat luar biasa. Dan juga dukungan dari teman-teman, dari BUMN juga luar biasa. Sehingga mendapat sambutan yang gegap-gempita di masyarakat, berebut sekarang yang ingin mendirikan Kopdes ini," katanya usai Rakor Monitoring Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut Zulhas menuturkan jumlah desa/kelurahan yang sudah sepakat untuk membentuk Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) sudah mencapai 79.882 atau 98% dari target pemerintah. Dari jumlah itu, sekitar 37.300 desa/kelurahan di antaranya sudah berbadan hukum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah, musdesus sudah hampir 100%, hampir, kurang sedikit. Sudah 79.882, jadi 98% musdesus. Karena perlu waktu untuk mengurus ke Menteri Hukum, sehingga legalitasnya sudah memenuhi persyaratan. Sudah dari 79.882 itu, hari ini 37.300. 37.300 berarti sudah hampir 47%" terangnya.

Sejalan dengan itu, Zulhas menuturkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran mock-up (model) Koperasi Desa Merah Putih secara nasional pada 12 Juli 2025 mendatang, atau bertepatan dengan Hari Koperasi.

"Kemudian berikutnya, diagendakan nanti akan launching 12 Juli. Tadi, minggu depan kita akan rapat, menentukan titik mana, karena akan ada empat wilayah," sambung Zulhas.

Simak juga Video 'Wamenkop Bicara Mekanisme Pembentukan Kopdes Merah Putih':

Dunia di Ujung Krisis, Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Serius ke Ekonomi RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kondisi perekonomian global yang saat ini masih dilanda ketegangan. Ia mengingatkan hal itu kepada para pejabat baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri Mulyani meminta agar semua tetap waspada.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kemenkeu. Setidaknya ada 139 orang yang dilantik, yang tersebar di 13 unit eselon 1, unit non-eselon serta badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani menuturkan, saat ini merupakan sebuah periode yang luar biasa dengan komitmen besar untuk mewujudkan program-program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut membutuhkan dukungan keuangan negara, sehingga keuangan negara harus terus mampu dikelola agar mampu mendukung tujuan nasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keuangan negara harus terus mampu dikelola agar mampu menjadi instrumen penting di dalam mendukung tujuan nasional memastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan dikelola untuk kemakmuran masyarakat, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta peradaban bagi Indonesia," kata Sri Mulyani, dikutip dari siaran langsung Youtube Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

Di samping tanggung jawab besar itu, ia mengingatkan bahwa dunia saat ini dalam situasi yang tidak mudah. Berbagai tantangan masih terus dan bahkan akan terus terjadi. Hal ini baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik.

"Dunia penuh dengan hubungan yang bersitegang. Adanya persaingan geopolitik menimbulkan fragmentasi ekonomi dan ini memberikan imbas yang luar biasa. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, persaingan geopolitik dan keamanan, termasuk larangan atau regulasi ekspor-impor yang luar biasa disruptif. Ini adalah sesuatu yang sedang dan akan terus terjadi," ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan, dalam sejarahnya banyak yang menyamakan situasi saat ini dengan saat masa-masa awal tahun 1940 atau bahkan 1930. Pada kala itu, terjadi krisis ekonomi yang sangat parah, salah satunya yang dikenal dengan 'Great Depression' atau 'Depresi Berat'.

"Ini menunjukkan bahwa kita perlu waspada. APBN selalu menjadi instrumen yang penting dan diandalkan. Karena lingkungan, baik ekonomi dan politik global, maupun nasional, tidak 100% selalu bisa kita kontrol. Namun kita memiliki tanggung jawab agar negara Indonesia perekonomiannya dan rakyatnya terus bisa melangsungkan proses pembangunan dalam rangka mencapai perbaikan kesejahteraan dan perbaikan pemerataan," kata dia.

Meski demikian, menurutnya penting untuk diyakini bahwa kedaulatan Indonesia, rakyat Indonesia, serta kemampuan untuk menjaga kemerdekaan dan perdamaian abadi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan. Ia juga menekankan, seluruh niat tersebut membutuhkan dukungan keuangan negara yang sehat.

"Seluruh tujuan baik dan cita-cita membutuhkan keuangan negara yang dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas. Para pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan adalah posisi yang sangat menentukan kinerja Kementerian Keuangan di dalam mengelola keuangan negara," ujar Sri Mulyani.

Simak juga Video 'Gibran: Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia Lewat Industri Halal':

UMKM Dapat Jatah Garap Tambang Jangan Dilepas Jalan Sendiri!

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengelola tambang butuh pelatihan, pendampingan serta pengawasan. Sebab, hal ini merupakan pertama kalinya UMKM mengelola tambang.

UMKM mendapatkan izin untuk mengelola tambang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) APINDO Ronald Walla menilai pendampingan dan pengawasan menjadi penting agar tetap menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semuanya ini tentunya perlu dimonitor, karena kita Indonesia kaya akan tambang. Tapi nggak ada semuanya yang abadi. Jadi jangan sampai dihabis-habiskan untuk itu, jadi tentunya harus bisa diproses menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah," kata Ronald kepada awak media saat ditemui di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

Menurut Ronald, pendampingan serta pelatihan ini sekaligus menjadi momentum meningkatkan kapasitas usaha tambang. Dengan begitu, pengelolaan tambang di Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

"Ini kan merupakan sebuah usaha ya, untuk memformalkan. Dan supaya bisa melakukan pendampingan dan training, untuk meningkatkan kapasitas usaha tambang di Indonesia. Jadi nggak hanya untuk orang-orang tertentu saja," jelas Ronald.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kriteria UMKM yang layak mengelola tambang, Ronald menilai setidaknya UMKM mengetahui persoalan mengenai tambang.

"Menurut saya paling enggak harus tau tentang mineral, mungkin bekerjasama dengan universitas. Tentunya tambang harus ada komoditas, bahan-bahan mineral perlu diolah lagi ya, misalnya emas harus diolah lagi," imbuh Ronald.

Simak juga Video 'Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun':