finance

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut pemerintah terus mengkaji rencana penyetopan impor BBM dari Singapura. Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Menurut Yuliot, Menteri yang Mengurusi sektor Energi dan Sains & Teknologi di Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, Dr Tan See Leng datang ke Kementerian ESDM hari ini dan berdiskusi dengan Bahlil soal isu tersebut.

"Ini masih dalam kajian. Tadi Menteri Energi dari Singapura kan datang tadi, ini lagi ada pertemuan sama Pak Menteri," ujar Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meskipun, Yuliot belum mengetahui apa hasil pertemuan antara Bahlil dan Dr Tan See Leng. Saat ditanya soal respons Singapura terhadap rencana Indonesia, Yuliot juga mengaku belum tahu.

"Saya belum tahu apa hasil pertemuannya, tapi sudah ada pembahasan dengan Menteri Energi Singapura. (Respons Singapura gimana?) Ini saya belum tahu," sebutnya.

Sebagai tambahan informasi, kedatangan Tan See Leng ke kantor Bahlil juga untuk menandatangani sejumlah Memorandum of Understanding (MoU). Tercatat ada 3 MoU yang ditandatangani yang berkaitan dengan sektor energi bersih.

Ketiga MoU itu antara lain MoU tentang Zona Industri Berkelanjutan, MoU Interkoneksi dan Perdagangan Listrik Lintas Batas, Teknologi Energi Terbarukan dan Rendah Karbon, serta Efisiensi dan Konservasi Energi dan MoU Kerja Sama dalam Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Lintas Batas.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan alasan pemerintah berencana menyetop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura. Hal ini dikarenakan harga harga beli BBM dari Singapura dinilai sama dengan harga beli di kawasan Timur Tengah atau Middle East.

Bahlil menuturkan selama ini langkah Indonesia mengimpor BBM dari Singapura merupakan praktik yang lucu. Pasalnya, Singapura merupakan negara yang tidak mempunyai minyak, sementara potensi cadangan minyak Indonesia banyak.

"Sudah gitu itu impornya dari Singapura lagi, yang nggak ada minyaknya. Lucu negara kita ini, kita impor minyak, BBM dari negara yang nggak ada minyaknya, kan lucu di dunia ini," kata Bahlil di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Simak juga Video: Prabowo: Negara Kita Sesungguhnya Tak Perlu impor BBM Sama Sekali

PT Pertamina (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Kamis (12/6) kemarin. Pada RUPS, salah satunya menetapkan Oki Muraza sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) Pertamina.

RUPS tersebut juga menetapkan Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.Di saat yang sama RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran Dewan Komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

Mengutip laman resmi Pertamina, Oki Muraza sebelum diangkat menjadi Wadirut Pertamina, ia menjabat sebagai Senior Vice President, Technology Innovation PT Pertamina (Persero) pada periode 2021-2025.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oki juga pernah aktif sebagai Deputy Co Chair, Taskforce Energy, Climate Change and Resource Efficiency (ECCRE) di B20 India pada 2003. Selanjutnya, ia menjadi Policy Manager, Taskforce Energy, Sustainability & Climate, B20 Indonesia pada 2021-2022.

Oki juga dipercaya sebagai Associate Editor in Frontiers in Energy Research di Frontiers pada 2017-2021, dan Former Associate Professor di bidang Teknik Kimia di King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) pada 2010-2021

Oki memiliki latar belakang pendidikan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) (1996-2001), kemudian meraih gelar Magister dari Technische Universiteit Delft (TU Delft) (2002-2004), dan gelar PhD Teknik Kimia dari Technische Universiteit Eindhoven (TU Eindhoven) (2004-2009).

Simak juga Video: Dirut Pertamina Pastikan Kualitas BBM Sesuai Standar Spesifikasi

PT Pertamina (Persero) mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2024 baik di bidang finansial maupun operasional. Kinerja kuat tersebut disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 di Grha Pertamina, Jakarta.

Dari sisi kinerja keuangan, di tahun 2024, Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar US$ 75,33 miliar atau setara Rp 1.194 triliun, EBITDA senilai US$ 10,79 miliar setara Rp 171,04 triliun dan laba bersih senilai US$ 3,13 miliar atau setara dengan Rp 49,54 triliun.

"Di tahun 2024 produksi migas terjaga solid di angka 1 juta barrel setara minyak. Selain itu, produksi BBM Kilang Pertamina berhasil memenuhi 70 persen kebutuhan BBM nasional, bahkan kebutuhan avtur dan diesel 100 persen dipenuhi dari kilang domestik," ujar VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadjar menyampaikan perusahaan juga terus menunjukkan kinerja positif di berbagai lini bisnis. Produksi migas Pertamina telah berhasil menembus 1 juta barrel setara minyak, menjadikan Pertamina kontributor 69 persen minyak nasional dan 37 persen gas nasional.

Dari sisi kilang, Pertamina juga berhasil menjadi kontributor utama produksi BBM nasional. Sebagai BUMN, imbuh Fadjar, Pertamina terus memperkuat infrastruktur distribusi energi hingga saat ini lebih dari 15.000 titik retail BBM, 260.000 titik pangkalan LPG, 6.700 gerai Pertashop dan 573 lokasi BBM Satu Harga tersedia untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri.

Distribusi energi juga disokong pengoperasian 288 kapal. Dari sisi bisnis gas, Pertamina mengoperasikan lebih dari 33.000 Km pipa transmisi dan distribusi gas serta sekitar 820 ribu sambungan jargas. Sedangkan dari sisi pengembangan bisnis terbarukan, Pertamina juga menjadi kontributor utama bisnis rendah karbon.

Pertamina mengelola 13 wilayah kerja geothermal, PLTGU dan PLTS dengan total kapasitas 2.502,12 Megawatt (MW). Pertamina juga memproduksi biofuel B35, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Pertamax Green 95 dan proyek Used Cooking Oil (UCO) untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF).

"Atas kinerja positif tersebut Pertamina mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang telah menjadi pelanggan setia dan pendukung perusahaan. Pertamina terus berkomitmen sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh Indonesia," ucap Fadjar.

Fadjar melanjutkan kontribusi Pertamina kepada penerimaan negara juga terus meningkat. Sepanjang 2024, kontribusi Pertamina sebesar Rp 401,73 triliun baik dari pajak, PNBP maupun dividen.

"Pada tahun 2024, total penyerapan produk dalam negeri (PDN) senilai Rp 415 triliun yang memberikan multiplier effect penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,1 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 702 Triliun yang berkontribusi terhadap peningkatan GDP tahun 2024," tandas Fadjar.

Perubahan Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi

Pada RUPS Pertamina, selain menetapkan kinerja perusahaan, pemegang saham juga melakukan perubahan pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina. RUPS menetapkan Direksi baru Pertamina yaitu Oki Muraza sebagai Wakil Direktur Utama, Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

Sedangkan M Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis. Di saat yang sama RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran Dewan Komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

Melalui RUPS tersebut, berikut susunan Direksi Pertamina:1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

Sedangkan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan2. ⁠Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu3. Komisaris Independen: Condro Kirono4. Komisaris Independen : Raden Ajeng Sondaryani5. Komisaris Independen : Nanik S. Deyang6. Komisaris : Bambang Suswantono7. Komisaris : Heru Pambudi.

Simak juga Video: PT Pertamina (Persero) Sabet 2 Penghargaan di Detikcom Awards

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal-I 2025 hanya mencapai 4,87%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai angka ini sebagai tanda lampu kuning.

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menuturkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal-I ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, angka ini merupakan lampung kuning bagi pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat Indonesia.

"Angka ini adalah lampu kuning. Bukan hanya untuk pemerintah maupun pelaku industri besar, tetapi juga untuk kita semua. Karena dalam perekonomian modern, everything is interconnected," kata Shinta dalam Diplomat Success Challenge, di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Shinta menerangkan tekanan ini semakin menantang apabila dilihat dari kondisi sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak lebih dari 40 ribu pekerja terpaksa mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam kurun waktu tiga bulan pertama.

"Sektor tekstil, garmen, dan elektronik yang selama ini menjadi labor intensive backbone industri padat karya adalah yang paling terdampak. Dan tekanan ini bukan berdiri sendiri, hadir di tengah kompetisi global yang semakin tajam," imbuh Shinta.

Selain itu, Shinta menyebut ada faktor lain yang semakin menjadi tantangan. Di antaranya, ketidakpastian geopolitik global, perubahan konsumsi masyarakat, hingga menurunnya daya beli. Melihat hal itu, Shinta menilai pemerintah serta pengusaha tidak lagi bisa menjalankan strategi yang sama.

"Ketidakpastian geopolitik, perubahan pada konsumsi masyarakat, serta menurunya daya beli. Ini adalah sinyal tanda bahwa kita tidak bisa menjalankan strategi yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Ini adalah momen untuk kita melakukan refleksi dan menyusun langkah baru yang adaptif. Kita membutuhkan perdekatan baru, mentalitas baru, dan disinilah peran kewirausahaan menjadi tidak tergantikan," tambah Shinta.

Simak juga Video: Deputi Gubernur Senior BI Bicara Masa Depan Ekonomi RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan perkembangan terkini negosiasi Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor resiprokal.

Airlangga menuturkan, pemerintah Indonesia sudah selesai menyampaikan poin-poin negosiasi kepada AS. Ia juga mengklaim Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah menilai dokumen-dokumen yang dikirim Indonesia sudah lengkap.

"Indonesia sendiri kan sudah men-submitapa yang diminta Amerika (persyaratan negosiasi tarif resiprokal) dan dalam pertemuan kemarin dengan USTR, mereka menganggap bahwa dokumentasi dari Indonesia sudah lengkap. Jadi, tinggal diserahkan kepada pemimpin, baik pemimpin kita (Presiden Prabowo) maupun Amerika (Presiden Trump)," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga menyebut pada dasarnya batas waktu atau akhir dari jeda penerapan tarif resiprokal 90 hari yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump adalah 8 Juli 2025.

Di tengah negosiasi itu, Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan lewat sambungan telepon dengan Presiden Trump pada Kamis (12/6) malam. Sayangnya Airlangga tidak mau membocorkan isi pembicaraan tersebut.

"Ya pokoknya ada pembicaraan (antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump). Soalnya (apa), kita tunggu tanggal mainnya," ucap Airlangga.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32% oleh AS pada April 2025. Akan tetapi, Trump menunda penerapannya selama tiga bulan sejak 9 April 2025.

Simak juga Video:Airlanggasoal Hasil Negosiasi Tarif Trump: AS Apresiasi RI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap skandal penipuan (fraud) Letter of Credit (LC) yang menyeret Woori Saudara Bank 1960 melibatkan pihak internal. Skandal fraud yang menimpa anak usaha bank terbesar Korea Selatan Woori Bank itu disebut-sebut mencapai US$ 78,5 juta atau setara Rp 1,28 triliun.

Skandal tersebut diketahui melibatkan perusahaan ekspor lokal berskala menengah. Permasalahan tersebut mulanya dicurigai oleh Woori Bank selama verifikasi berdasarkan standar pengendalian internal.

"Indikasi fraud terjadi atas transaksi negotiable LC jatuh tempo terhadap satu debitur bank yang diduga melibatkan pihak internal Bank dengan potensi nilai kerugian masih diperhitungkan oleh Bank mengingat masih dalam proses investigasi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dian menuturkan Woori Saudara Bank telah melaporkan kepada OJK. Setelah itu, bank juga melakukan proses investigasi intensif, menonaktifkan pihak internal yang diduga terlibat, berkoordinasi dengan law firm.

Lebih lanjut, Woori Saudara Bank juga melakukan komunikasi intensif dengan debitur untuk penyelesaian kewajiban kepada bank dan melakukan persiapan pelaporan ke kepolisian atas indikasi fraud dimaksud.

"OJK segera menindak lanjuti dengan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh jajaran manajemen Bank dan melakukan pemeriksaan sejak awal Juni 2025. OJK telah mengingatkan Bank atas potensi transaksi LC debitur dimaksud sebagai akibat kelemahan proses bisnis Bank pada pemeriksaan OJK tahun 2023," terang Dian.

OJK pun menekankan pentingnya menjaga sektor jasa keuangan yang terselenggara dengan transparan dan akuntabel. Atas hal tersebut, OJK akan menindak tegas terhadap pengelolaan kegiatan usaha Bank yang tidak didasarkan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance (POJK No.17 tahun 2023) yang baik dan mengabaikan integritas pelaporan keuangan (POJK No. 15 Tahun 2024).

"Termasuk melakukan penilaian kembali terhadap pihak-pihak utama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan usaha Bank (POJK No.34 /POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dalam POJK No. 14 /POJK.03/2021)," pungkasnya.

Sebagai informasi, Woori Saudara Bank terseret kasus penipuan atau fraud kredit melibatkan perusahaan ekspor lokal dengan nilai kredit US$ 78,5 juta atau Rp 1,28 triliun (kurs Rp 16.300).

Perusahaan tersebut adalah perusahaan ekspor lokal berskala menengah. Woori Bank mengidentifikasi tanda-tanda transaksi mencurigakan selama verifikasi berdasarkan standar pengendalian internalnya.

"Bank Woori Saudara telah mengonfirmasi tuduhan penipuan yang melibatkan perusahaan Indonesia yang sedang berurusan dengan mereka," tulis Woori Bank dalam pengumuman resminya di situs web perusahaan, dilansir dari Business Korea, Kamis (5/6/2025).

Tonton juga Video: BI Minta Penyedia Jasa Pembayaran Punya Sistem Deteksi Fraud

KAI Logistik mencatat total angkutan kontainer kereta api mencapai 959.139 ton pada periode Januari hingga Mei 2025 dengan rata-rata volume bulanan mencapai 191.826 ton. Kinerja tersebut menunjukkan peningkatan volume 6% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah mengungkapkan pada Mei 2025 total volume angkutan kontainer kereta api mencapai 239.346 ton pada Mei 2025. Volume ini menjadi rekor capaian bulanan tertinggi sepanjang periode 2024-2025.

"Moda transportasi kereta api semakin menunjukkan perannya sebagai tulang punggung logistik nasional yang andal dalam menghadapi tantangan industri logistik yang dinamis serta kebijakan pemerintah menuju implementasi larangan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2026," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fredi menuturkan, KAI Logistik terus mengembangkan layanan dengan strategi inovatif dalam meningkatkan daya saing moda KA. Hal ini dengan menerapkan teknologi RFID pada lebih dari 2.000 unit termasuk untuk layanan kereta api kontainer guna meningkatkan optimalisasi rantai pasok.

Selain itu, KAI Logistik juga menambah frekuensi perjalanan kontainer pada rute strategis Jakarta-Semarang-Surabaya, serta meningkatkan kapasitas angkut layanan KA kontainer pada relasi Klari-Semarang-Surabaya dengan penambahan 10 gerbong menjadi total 30 gerbong dengan kapasitas hingga 1.080 ton per perjalanan.

Fredi menuturkan, perusahaan juga menegaskan bahwa angkutan kereta api menjadi moda transportasi strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ODOL yang ditargetkan pemerintah pada 2026. Pasalnya, akibat ODOL ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp 43,5 triliun per tahun dari adanya kerusakan jalan.

"Dengan mengalihkan pengangkutan barang ke moda kereta api, pemerintah tidak hanya menghemat anggaran perawatan jalan namun juga meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta mendorong terwujudnya ekosistemgreen logisticsyang berdampak pada pengurangan emisi karbon," katanya.

Simak juga Video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung merespons dampak serangan Israel ke Iran yang memicu naiknya harga minyak. Usai serangan itu, harga minyak melesat ke level tertingginya sejak awal tahun 2025.

Terkait dampak kenaikan harga minyak, Yuliot menyebut Indonesia memiliki program ketahanan energi. Dalam hal ini pemerintah terus mengupayakan peningkatan produksi minyak dan gas dalam negeri, dari level 500 ribuan per barel ke 600 ribuan barel per hari.

"Jadi kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, terutama untuk crude, yang tadinya tingkat produksi kita sekitar 560-570 ribu barel per hari, ini sekarang rata-rata udah di atas 600 ribu barel. Ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610 ribu barel," katanya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yuliot juga menyinggung program energi baru terbarukan saat ditanya soal kemungkinan meningkatnya anggaran belanja untuk impor minyak. Tahun depan misalnya, yang mana Indonesia sudah mengimplementasikan B50, atau campuran bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel dan 50% minyak solar.

Selain itu pembangkit listrik di daerah juga didorong menggunakan sumber energi bersih geothermal atau panas bumi. Menurut Yuliot dalam waktu dekat akan ada 4 pembangkit panas bumi yang akan diresmikan dan masuk fase produksi.

"Ya kemudian ketergantungan pembangkit listrik terhadap BBM, diesel di beberapa daerah, itu justru kita kecepat pembangunan untuk geothermal. Dalam waktu dekat itu ada 4 geothermal yang segera akan diresmikan juga masuk fase produksi komersial. Jadi ya ini juga mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak," bebernya.

Dilansir dari BBC, harga minyak dunia melonjak setelah Israel menyerang Iran hingga meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Harga minyak mentah Brent dan Nymex light sweet naik lebih dari 10% tak lama setelah berita itu muncul, mencapai level tertinggi sejak Januari.

Para pelaku pasar khawatir konflik kedua negara dapat mengganggu pasokan yang datang dari kawasan yang kaya akan energi itu. Harga minyak mentah mempengaruhi banyak aspek, mulai dari harga makanan di supermarket hingga biaya untuk mengisi bahan bakar mobil.

Simak juga Video: Risiko Harga Minyak Dunia Meroket Setelah Iran Serang Israel

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mencapai proses akhir. Persetujuan akuisisi ini telah diberikan oleh OJK sejak Januari 2025.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam proses pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN untuk membentuk Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri. Dian menuturkan, proses persetujuan akuisisi oleh OJK telah memasuki tahap akhir dan diharapkan dapat beroperasi pada 2026.

"Setelah akuisisi tuntas, BTN akan mengalihkan seluruh hak dan kewajiban UUS-nya kepada Bank Victoria Syariah, yang kemudian akan bertransformasi menjadi entitas Bank Umum Syariah baru dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam keterangannya Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dian menuturkan tahap saat ini telah sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. Pihaknya senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, yang dilakukan antara lain melalui spin off UUS dan memungkinkan pula dapat diikuti oleh penggabungan usaha dengan bank syariah lain agar menghasilkan BUS yang sehat dengan skala usaha lebih besar.

"Lebih lanjut, OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong konsolidasi perbankan syariah, tidak hanya untuk BTN tetapi juga bank-bank lainnya. Target jangka menengahnya adalah terciptanya setidaknya 3 hingga 5 bank syariah dengan skala bisnis yang sebanding dengan Bank Syariah Indonesia (BSI)," terangnya.

Dian menuturkan konsolidasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor perbankan syariah nasional, meningkatkan ekspansi usaha, dan mendorong pangsa pasar syariah menjadi minimal 10% dari total industri perbankan nasional.

"OJK juga optimistis bahwa langkah ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas dan integritas perbankan syariah di Indonesia," pungkasnya.

Simak juga Video 'Menkes soal Nasabah Asuransi Tanggung Biaya 10%: Kalau Bisa Jangan Sakit':

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera melantik Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum). Nantinya Dirjen Gakkum bertugas mengawasi dan menertibkan tambang ilegal di Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, Dirjen Gakkum sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya dia belum mau menyebut nama yang akan mengisi posisi tersebut.

"Ini sebentar lagi udah mau dilantik (Dirjen Gakkum). Jadi ini untuk organisasinya udah, kemudian pejabatnya itu untuk Dirjennya itu juga sudah ada penetapan dari presiden, tinggal pelantikan," katanya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yuliot menyinggung banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut imbas tidak berkegiatan sesuai ketentuan. Nantinya persoalan semacam ini akan ditangani oleh Dirjen Gakkum.

"IUP yang tidak berkegiatan, dilakukan evaluasi oleh kementerian ESDM. Itu ada 2.078 itu perizinan yang dilakukan evaluasi, dilakukan pencabutan. Untuk ke depan dengan adanya Dirjen Gakum," sebut Yuliot.

"Tugasnya untuk melihat mana yang memenuhi persyaratan, mana yang patuh terhadap perizinan yang sudah mereka dapatkan, bagaimana dampak ekonominya, berkegiatan berapa kerja yang terserap, itu akan ada evaluasi," tambah Yuliot.

Saat dikonfirmasi kapan pelantikan akan dilakukan, Yuliot menyebut hal itu tergantung kewenangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pembentukan Ditjen ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM.

Ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal di Tanah Air.

Ditjen Gakkum menyelenggarakan sejumlah fungsi yakni, pertama,perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan pengawasan kepatuhan hukum,penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

Lihat juga Video 'Bareskrim Bongkar Kasus Tambang Ilegal di Klaten, Negara Rugi Rp 1 M':