cnbcindonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Dominasi Elon Musk pada layanan internet satelit Starlink milik SpaceX tampaknya mulai mendapat tantangan serius dari para pesaing. Raksasa teknologi Amazon bersiap meluncurkan gelombang kedua satelit internet Project Kuiper, proyek ambisius yang ditujukan untuk menyebarkan koneksi broadband ke seluruh dunia.

Peluncuran 27 satelit internet Kuiper dijadwalkan pada Senin, 16 Juni 2025, menggunakan roket Atlas V milik United Launch Alliance (ULA) dari Cape Canaveral, Florida.

Peluncuran kali ini akan menjadi misi kedua setelah peluncuran perdana tujuh minggu lalu yang juga mengirim 27 satelit ke orbit rendah Bumi.

“Kami telah merancang salah satu satelit komunikasi tercanggih yang pernah dibuat. Setiap peluncuran adalah kesempatan untuk menambah kapasitas dan cakupan jaringan kami,” kata Rajeev Badyal, Wakil Presiden Project Kuiper, dikutip dari Digital Trend, Kamis (12/6/2025).

Saat ini, Starlink milik SpaceX masih unggul jauh, dengan lebih dari 7.000 satelit aktif dan melayani lebih dari 5 juta pelanggan secara global sejak peluncuran perdananya enam tahun lalu.

Namun, Amazon tidak tinggal diam dengan mengejar ketertinggalan. Untuk fase awal, Project Kuiper menargetkan konstelasi lebih dari 3.200 satelit, dengan setidaknya 80 misi peluncuran yang direncanakan.

Amazon telah menyiapkan jadwal peluncuran yan cukup padat, termasuk 6 peluncuran tambahan dengan roket ULA Atlas V.

Perusahaan yang didirikan oleh Jeff Bezos itu juga menyiapkan 38 peluncuran dengan roket ULA Vulcan Centaur, serta puluhan misi lainnya dengan Arianespace, Blue Origin, bahkan SpaceX Falcon 9.

Jika semua berjalan lancar, layanan internet berbasis satelit milik Amazon akan mulai tersedia secara global pada akhir 2025, cukup dengan 1.000 satelit aktif. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 3.200 unit untuk meningkatkan kapasitas dan kestabilan jaringan.

Langkah Amazon ini menandai persaingan ketat di sektor internet orbit rendah Bumi (LEO), yang selama ini didominasi oleh Elon Musk.

Jakarta, CNBC Indonesia – Optimisme konsumen indonesia masih terjaga meski turun per Mei 2025. Indeks Keyakinan Konsumen Mei berada di angka 117,5 turun dari April yang 121,7 dan menjadi yang terendah sejak september 2022 atau hampir 3 tahun terakhir.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, mengumumkan kesepakatan dagang terbaru dengan China yang menjadi jalan tengah dari memanasnya hubungan 2 negara besar ini.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (12/06/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia – Seluruh penumpang pesawat Air India, tepatnya 242 orang dipastikan tewas dalam kecelakaan maut di kota Ahmedabad, India barat, pada hari Kamis (12/6/2025). Pesawat tujuan ke London tersebut jatuh sesaat setelah lepas landas.

Dikutip dari AFP, kepolisian Ahmedabad menuturkan tidak ada penumpang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut.

“Tampaknya tidak ada korban selamat dari kecelakaan ini,” kata Komisaris Polisi GS Malik kepada AFP.

Dia meyakini akan lebih banyak korban jiwa karena pesawat jatuh di wilayah pemukiman padat penduduk dan area perkantoran. Pesawat itu, yang menurut maskapai itu beroperasi sebagai Penerbangan AI171, adalah Boeing 787-8 Dreamliner, berdasarkan data Flightradar24, situs web pelacakan penerbangan.

“Pesawat Air India itu mengeluarkan panggilan darurat dan jatuh segera setelah lepas landas”, kata Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil.

Sementara itu, Menteri Penerbangan India Ram Mohan Naidu menuturkan dia terkejut dan terpukul oleh kecelakaan di Ahmedabad. Ia menegaskan semua badan penerbangan dan tanggap darurat untuk mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi.

“Tim penyelamat telah dikerahkan, dan semua upaya sedang dilakukan untuk memastikan bantuan medis dan dukungan pertolongan segera tiba di lokasi,” tambahnya.

“Pikiran dan doa saya menyertai semua penumpang dan keluarga mereka,” tambahnya.

“Pusat darurat telah diaktifkan dan tim pendukung telah dibentuk bagi keluarga yang mencari informasi.”

Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran pemerintah, termasuk pembatasan perjalanan dinas, memberikan dampak nyata terhadap sektor perhotelan di wilayahnya. Penurunan tingkat hunian hotel memunculkan kekhawatiran akan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun berbagai strategi untuk menggerakkan ekonomi. Di antaranya melalui tumbuhnya wirausaha lokal, menyiapkan tenaga migran ke Jepang dan Korea, dan mempermudah perizinan hingga mengadakan event yang mendatangkan wisatawan dari dalam dan luar negeri.

Saksikan dialog Leon Saragi bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna di Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (12/06/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengungkapkan waktu yang akan dipilih untuk menerbitkan surat utang bernama dimsum bond maupun kangaroo bond.

Suminto menuturkan, dalam menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Australia maupun renminbi atau yuan China yang dipertimbangkan akan dikeluarkan pada tahun ini mengacu pada sejumlah indikator, mulai dari kondisi pasar obligasi hingga kebutuhan besarannya.

“Itu salah satu consideration dalam praktik menemukan timing dari sisi market considerationnya, kemarin kita juga mempertimbangkan dari sisi trajectory pemenuhan kebutuhan pembiayaannya,” kata Suminto saat ditemui di kawasan JCC, Kamis (12/6/2025).

Suminto menegaskan, bila nantinya pemerintah benar-benar merealisasikan dua obligasi terbaru itu pada tahun ini, tentu akan mempengaruhi komposisi utang pemerintah, baik dari sisi instrumen, tenor, denominasi atau currency, serta suku bunganya.

“Sehingga kita punya fleksibilitas untuk menemukan satu komposisi portofolio atau komposisi financing yang optimal, sehingga dari sisi size, currency, tenor akan memiliki fleskibiltas disesuaikan dengan perkembangan,” ucap Suminto.

Suminto juga menegaskan, penerbitan SBN hingga saat ini sebetulnya masih on-track dalam memenuhi pembiayaan APBN 2025. Hingga saat ini, penerbitan utang Pemerintah, baik SBN maupun pinjaman, ditujukan bagi pembiayaan APBN 2025 yang didesain defisit 2,53% dari PDB.

Pemerintah ia pastikan akan dengan konsisten menjalankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas fiskal. Penerbitan SBN dilakukan secara oportunistik dan fleksibel, mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, perkembangan kebutuhan pembiayaan, dan kondisi kas negara. Komposisi utang dari segi instrumen, tenor, mata uang, dan suku bunga terus dijaga optimal.

“Pemerintah juga memiliki bantalan yang cukup, seperti Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan posisi kas yang memadai dalam menghadapi risiko pasar, khususnya dampak dinamika global,” kata Suminto.

Ia pun memastikan, di tengah dinamika global, prospek surat utang negara atau SUN Indonesia tetap positif dan kompetitif sejalan dengan pengelolaan pembiayaan yang prudent, akuntabel, dan efisien.

Prospek SUN yang baik ini kata dia didukung oleh beberapa faktor, antara lain stabilitas fiskal yang terjaga, dengan defisit APBN 2025 yang didesain sebesar 2,53% PDB serta strategi pembiayaan yang hati-hati, menjadikan SUN Indonesia tetap menarik bagi investor, terutama di tengah ketidakpastian global.

Kinerja ekonomi domestik yang solid ia pastikan juga menjadi salah satu faktor pendukung daya tarik SUN RI. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang resilien di kisaran 5% meskipun di tengah perlambatan ekonomi dan volatilitas global serta tingkat inflasi yang terjaga di level rendah.

Kemudian, surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut sebesar US$ 0,16 miliar untuk April 2025, melanjutkan surplus pada Maret 2025 sebesar US$ 4,33 miliar ia sebut berkontribusi positif terhadap kinerja SUN. Kontribusi export (international trade), sekitar 22% GDP sehingga dampak dari volatilitas global relatif lebih manageable dibanding peers countries.

Terakhir, kinerja lelang SUN ia pastikan masih terjaga positif, ditandai Incoming bids yang solid, termasuk dari investor asing. Lelang SUN tanggal 20 Mei 2025 mencatat total incoming bids tertinggi sejak lelang SUN tanggal 31 Agustus 2021 yaitu mencapai Rp 108,3 triliun, dengan incoming bids investor asing sebesar Rp18,3 triliun.

“Hingga 11 Juni, investor asing mencatatkan capital inflow sebesar Rp 52,21 triliun year to date,” ungkap Suminto.

Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) pada hari ini, Kamis (12/6/2025) telah memutuskan untuk mengangkat sejumlah nama baru di posisi Direktur dan Komisaris perseroan.

RUPS tetap mempertahankan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina dan mengangkat Oki Muraza sebagai Wakil Direktur Utama, menggantikan Wiko Migantoro. Beberapa nama direksi yang lama juga masih bertahan, antara lain Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan, A. Salyadi Dariah Saputra sebagai Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha.

Adapun M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, kini diangkat menjadi Direktur Penunjang Bisnis.

Di saat yang sama RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran Dewan Komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen. RUPS juga tetap mempertahankan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi terbaru PT Pertamina (Persero) per 12 Juni 2025:

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini 7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono 9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan2. ⁠Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu3. Komisaris Independen: Condro Kirono4. Komisaris Independen : Raden Ajeng Sondaryani5. Komisaris Independen : Nanik S. Deyang6. Komisaris : Bambang Suswantono7. Komisaris : Heru Pambudi

Teluk Bintuni, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan melakukan pembatasan ekspor gas ke luar negeri, sekalipun Indonesia saat ini menghadapi potensi defisit pasokan gas.

Bahlil memastikan bahwa pihaknya akan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri. Namun di lain sisi, pemerintah juga akan tetap menghormati kontrak jangka panjang yang telah diteken oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pembeli dari luar negeri.

“Jadi yang pertama memang kita memprioritaskan seluruh produk gas ini diprioritaskan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Tetapi kita juga harus ingat bahwa teman-teman KKKS ini sebelum melakukan develop terhadap wilayah kerja mereka sudah mencari market captive-nya dan itu kontraknya panjang,” ungkap Bahlil di fasilitas Kilang LNG Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Kamis (12/6/2025).

Bahlil mengakui bahwa telah terdapat kesalahan dalam perencanaan pasokan (supply) dan permintaan (demand) gas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini lantas menyebabkan ketidakseimbangan pasokan gas yang ada di Indonesia saat ini.

“Itu memang agaknya kita tidak teliti. Maka kemudian apa yang terjadi sekarang di 2025 ada bagian yang harusnya kita ekspor untuk memenuhi kontrak dengan buyer dan bagiannya kita potong,” kata Bahlil.

Ia lantas menekankan bahwa pendekatan terhadap sektor gas tidak bisa disamakan dengan komoditas lain seperti bijih nikel, terutama yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah diterapkan kebijakan larangan ekspor.

“Kalau ditanya apakah bisa dilakukan sama dengan nikel bedakan antara nikel dan gas. Kalau nikel itu banyak smelternya banyak negara yang dibutuhkan. Tapi kalau gas ini orang sebelum bangun kontraknya sudah harus pasti jadi gak bisa dibuat seperti orang bikin gado-gado,” tambah Bahlil.

Sementara itu, Head of Country BP Indonesia Hardi Hanafiah menuturkan bahwa BP mempunyai komitmen membantu pemerintah dalam rangka memenuhi gas alam cair alias LNG untuk kebutuhan dalam negeri, tanpa mengurangi volume ekspor yang telah berkontrak.

“Setiap kontrak kan punya spesifikasi, punya karakteristik sendiri, kontrak LNG termasuk kontrak yang paling kompleks di dunia, jadi macam-macam bentuknya ada yang bisa kita bicara ini masih perlu gak? Kalau gak perlu kita tunda ke tahun depan ya atau kalau masih gak perlu yaudah kamu gak usah ngambil kita kurangi komitmennya jadi tidak sampai harus mengorbankan pembeli,” katanya.

Perlu diketahui, Kilang LNG Tangguh ini memiliki 3 train penghasil LNG. Adapun total kapasitas ketiga train Kilang LNG Tangguh ini yaitu 11,4 juta ton per tahun (mtpa), dengan kapasitas masing-masing train sebesar 3,8 million ton per annum (mtpa).

Sekitar 75% produksi LNG dari kilang Tangguh Train 3 dialokasikan untuk PT PLN (Persero). Sejak mulai beroperasi pada 2009, BP telah mengirimkan lebih dari 1.800 kargo LNG kepada pembeli di Asia dan juga Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerangkan bahwa pemprov DKI memberikan subsidi sebesar Rp11.500 untuk setiap penumpang transjakarta dan transjabodetabek. Harga tiket yang dibayar penumpang hanya Rp3.500, sementara biaya sebenarnya mencapai Rp15.000.

Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (12/06/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat Ekonomi Energi dari UGM Fahmy Radhi menilai kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat bisa menimbulkan kerugian negara. Bahkan menurutnya, hal ini lebih besar dari kasus PT Timah dan diperkirakan melebihi Rp 300 Triliun.

Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (12/06/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia – Perbedaan data kemiskinan Indonesia yang dirilis Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) menuai perhatian publik. Hal ini dikarenakan selisih yang signifikan, bagi bumi dan langit.

Bank Dunia atau World Bank menaikkan garis kemiskinan global dengan mengadopsi besaran paritas daya beli atau Purchasing Power Parities (PPP) 2021 dari yang sebelumnya menggunakan PPP tahun referensi 2017.

Simak selengkapnya dalam infografik berikut.