Pro Kontra Pembentukan Pansus Haji 2025 di DPR

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 19.48 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat Muslim Ayub mengusulkan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.”Kami di DPR sebagai pengawas, bertanggung jawab melakukan evaluasi menyeluruh. Rencananya, kami akan mengusulkan pembentukan Pansus Haji di DPR RI,” kata Muslim Ayub dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2024.Menurutnya pansus  akan menelusuri secara komprehensif pelaksanaan teknis ibadah haji, mulai dari aspek katering, transportasi, akomodasi, hingga sistem pelayanan terhadap jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.Dia berujar usulan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan dari jamaah Indonesia, khususnya mengenai layanan katering, akomodasi, hingga transportasi selama pelaksanaan puncak ibadah haji. “Kalau kita runut dari perjalanan Mekah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, banyak kekecewaan dari jemaah yang kami dapatkan,” ujar politikus Partai NasDem itu dilansir dari Antara.Muslim berujar sejumlah jamaah sempat terlantar hingga berjam-jam, bahkan ada yang menghabiskan waktu satu hari penuh di dalam kendaraan tanpa kejelasan. Hal tersebut, menurut dia, telah menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan jemaah.Dia juga menyoroti jamaah dari kloter Aceh yang memilih berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena lamanya antrean bus. “Itu bentuk ikhtiar luar biasa, tapi seharusnya tidak perlu terjadi kalau manajemen transportasi haji berjalan dengan baik,” tuturnya.Anggota Komisi XIII DPR itu pun berharap persoalan yang terjadi tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga agar tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2026. Dia berharap momentum ini menjadi awal dari reformasi sistemik dalam pelayanan haji. “Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal martabat dan keselamatan jemaah. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang tangguh dan manusiawi,” kata dia.Sebaliknya, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menilai pembentukan Pansus Haji 2025 tidak diperlukan. Menurut Maman yang lebih penting untuk dilakukan adalah memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi melalui Badan Penyelenggara (BP) Haji agar segala dinamika terkait penyelenggaraan haji dapat diatasi oleh Indonesia.”Saya rasa enggak usah (bentuk) pansus kalau ini. Yang terbaik itu adalah memperkuat diplomasi haji kita lewat Badan Haji sehingga betul-betul kita harus tau apa sih yang diinginkan oleh Arab Saudi,” ujar Maman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.Menurut dia sejumlah persoalan ihwal penyelenggaraan haji 2025 akan diakomodasikan oleh Komisi VIII dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji). Revisi aturan itu, kata Maman, diharapkan dapat menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik ke depannya.  “Catatannya diakomodasi dalam revisi UU Haji,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas berbagai kendala dalam rangkaian ibadah haji, mulai sejak pemberangkatan hingga fase Arafah, Mudzalifah, dan Mina.”Saya selaku Amirulhaj dan Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Makkah, Rabu, 11 Juni 2025.Fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, sudah selesai. Menag menuturkan tahap ini secara umum berjalan baik meski ada catatan perbaikan atas peristiwa yang menyebabkan ketidaknyamanan jemaah.Menag menerangkan ada sebagian peserta haji yang mengalami masalah selama fase kedatangan hingga puncak haji di Armuzna. Misalnya, ada pasangan suami istri atau anak-orang tua, atau lansia dan pendampingnya yang terpisah hotel saat di Makkah.Ada juga jemaah yang mengalami kendala dalam penempatan tenda di Arafah. Selain itu terjadi juga keterlambatan penjemputan di Muzdalifah karena kemacetan hingga proses evakuasi baru selesai 09.40 waktu Arab Saudi (atau terlambat 40 menit dari target selesai pukul 09.00).”Kemacetan dan keterlambatan proses evakuasi di Muzdalifah ini tidak hanya dialami oleh jemaah haji Indonesia, tapi juga negara lainnya yang melintas pada jalur taraddudi yang sama,” ujar Nasaruddin.Pilihan Editor: Menag Minta Maaf atas Segala Kendala Haji

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasto Tahanan KPK, PDIP: Sudah Ditargetkan Ditahan Sebelum Kongres

Peluang PDIP Masuk Kabinet, Dasco: Belum Ada Pembicaraan Apa-apa

Guru Besar UPI Bicara Soal Kelulusan Siswa dari Sekolah di Barak Militer

Soenarko: Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila

Rektor UI Putuskan Bahlil Lakukan Perbaikan Disertasi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Gaduh 4 Pulau Aceh Diambil Sumut: Kronologinya?

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Cek Kesehatan Gratis Bakal Digelar di Sekolah Mulai Agustus Tahun Ini

Kemenaker Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kata Kemenhan soal Peluang Beli Jet Tempur J-10 Cina

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 19.52 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pertahanan belum memutuskan untuk membeli jet tempur J-10 buatan Cina. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang mengungkapkan pembelian pesawat tersebut masih dalam tahap eksplorasi dan belum masuk tahap kontrak.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kami belum memutuskan untuk membeli J-10, tapi kami mengeksplorasi setiap kesempatan, setiap peluang, untuk mencari platform yang terbaik,” ujar Frega saat dikonfirmasi, Kamis, 12 Juni 2025. Menurut dia, Kemenhan terbuka terhadap berbagai opsi pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Frega melanjutkan meski J-10 sempat disebut sebagai salah satu success story di Asia Selatan, pihaknya tetap mempertimbangkan berbagai platform tempur lain yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional.

Saat ditanya apakah dalam pengadaan alutsista, pesawat yang akan dibeli diprioritaskan dalam kondisi baru atau bekas, Frega mengungkapkan belum ada keputusan. “Belum ada kontraknya untuk beli. Yang penting, kami pilih yang terbaik buat kita. Untuk saat ini, saya belum memonitor adanya kontrak untuk J-10,” kata dia.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menuturkan, rumor pembelian jet tempur tersebut mencuat seiring kunjungan Kepala Staf Angkatan ke Cina dalam rangka menyaksikan gelaran airshow. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Cina sempat menawarkan pesawat tempur tersebut kepada Indonesia. 

“Jadi waktu itu Kepala Staf Angkatan Udara berkunjung ke Cina di dalam airshow, melihat pesawat itu, dan termasuk ditawarkan pesawat itu ya,” kata dia. 

Atas dasar itu, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membeli alutsista Cina jika harga dan kualitasnya sesuai kriteria. “Sehingga kalau memang kami evaluasi pesawat ini bagus, memenuhi kriteria yang kami tetapkan, apalagi harganya murah, kenapa tidak,” ucap dia.

Pernyataan itu disampaikan usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima Duta Besar RI untuk Cina, Djauhari Oratmangun. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk rencana pengiriman pilot Indonesia untuk berlatih di Cina.

Keputusan pengadaan alutsista belum final. Menurut dia, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi sebelum Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur dari luar negeri, termasuk J-10 dari Cina.

“Kriteria pesawat tempur ini bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada di kita ya. Kita kan sudah punya sistem ya, lalu kemudian terkait dengan kemampuannya, jarak terbangnya berapa, kemampuan bawa senjata apa saja, nah itu juga harus kita lihat nanti ya,” ujar Donny.

Pilihan Editor: Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara

Alumnus Program Studi Ilmu Politik Universitas Andalas Padang ini memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2024. Mengawalinya dengan menulis isu politik, hukum dan kriminal

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasto Tahanan KPK, PDIP: Sudah Ditargetkan Ditahan Sebelum Kongres

Peluang PDIP Masuk Kabinet, Dasco: Belum Ada Pembicaraan Apa-apa

Guru Besar UPI Bicara Soal Kelulusan Siswa dari Sekolah di Barak Militer

Soenarko: Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila

Rektor UI Putuskan Bahlil Lakukan Perbaikan Disertasi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Gaduh 4 Pulau Aceh Diambil Sumut: Kronologinya?

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Cek Kesehatan Gratis Bakal Digelar di Sekolah Mulai Agustus Tahun Ini

Kemenaker Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 20.26 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Depok – Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan laman resmi pendaftaran seleksi penerimaan murid baru (SPMB) spmb.jabarprov.go.id/dokumen untuk SMA sederajat error sejak, Selasa, 10 Juni 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Satu orang tua calon murid SMAN 1 Depok menuturkan ia sudah sejak Rabu, 11 Juni 2025 membawa anaknya untuk membuat akun sebagai salah satu syarat pendaftaran SPMB. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Buat pendaftaran masuk enggak bisa, error begitu, tidak bisa di-download,” kata AN yang enggan menyebut nama aslinya, Kamis, 12 Juni 2025.

Setelah mengalami kendala selama 2 hari, laman tersebut akhirnya bisa diakses pada Kamis pagi.

“Ya dua hari error kan bikin repot juga ya. Saya aja yang cuma ibu rumah tangga harus bolak balik, bagaimana yang kerja nanti. Untungnya di sini (SMAN 1 Depok) ada yang membantu mengarahkan,” ujar AN. 

Kendati demikian, warga Kelurahan Depok Jaya ini berharap agar anaknya dapat lolos pada jalur seleksi domisili dengan kuota 35 persen dari total kursi yang ada.

Sementara itu, orang tua calon siswa lainnya, FA (43 tahun), mengaku sudah mengunggah dokumen, namun statusnya belum diperiksa. Dia menyayangkan sistem yang dimiliki pemerintah provinsi jauh dari ekspektasi masyarakat dan mengalami kendala saat digunakan di waktu pendaftaran. 

“Di kota untuk SMP aja cepat, harusnya lebih baik bila bicara provinsi, provinsi besar kan,” ucap FA. 

Saat dikonfirmasi, Humas SMAN 1 Depok Teguh Syahrudin menuturkan kendala tersebut dari sistem di provinsi. Hampir seluruh calon peserta didik yang hendak mendaftar terkendala. “Karena kan mereka harus buat akun dulu. Buat akun baru dia daftarkan dan itu memang agak lama loading juga,” kata Teguh. 

Teguh menerangkan kendalanya dari sistem di Jawa Barat, dimana saat calon peserta didik mau mengunggah dokumen, tetapi tampilannya hanya loading saja. Gangguan tersebut, kata dia, berlangsung sejak hari pertama pendaftaran pada Selasa hingga Rabu.

Kendati demikian, per Kamis siang, calon peserta didik sudah bisa mengakses dan membuat akun untuk SPMB. Bahkan, lanjut Teguh, di SMAN 1 Depok disiapkan ruang untuk pendaftar dari dalam dan luar provinsi.

Pilihan Editor: Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasto Tahanan KPK, PDIP: Sudah Ditargetkan Ditahan Sebelum Kongres

Peluang PDIP Masuk Kabinet, Dasco: Belum Ada Pembicaraan Apa-apa

Guru Besar UPI Bicara Soal Kelulusan Siswa dari Sekolah di Barak Militer

Soenarko: Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila

Rektor UI Putuskan Bahlil Lakukan Perbaikan Disertasi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Gaduh 4 Pulau Aceh Diambil Sumut: Kronologinya?

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Cek Kesehatan Gratis Bakal Digelar di Sekolah Mulai Agustus Tahun Ini

Kemenaker Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Cek Kesehatan Gratis Bakal Digelar di Sekolah Mulai Agustus Tahun Ini

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 21.19 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Cek Kesehatan Gratis untuk anak sekolah akan dimulai pada Agustus tahun ini. Kementerian Kesehatan berharap sekitar 100 juta warga dapat memperoleh akses cek kesehatan gratis di sekolah ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Nanti bulan Agustus kami akan mulai melakukan cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah,” kata Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers di platform Youtube, Kamis, 12 Juni 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia berharap melalui cara ini, dapat diperoleh tambahan sekitar 100 juta pengakses tes kesehatan gratis dari target 125 juta cek kesehatan gratis hingga akhir tahun ini.

Menurut Endang, jenis pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memang dibedakan lantaran berpatokan pada usia serta risiko penyakit yang diderita. Ia mencontohkan untuk pemeriksaan jantung diberikan kepada mereka yang berusia 40 tahun ke atas.

Sementara itu, bagi masyarakat yang berusia di rentang 18-25 tahun, menurut Endang, jenis tes kesehatan disediakan adalah tes kesehatan dasar, seperti gula darah, tekanan darah, gigi, maupun kesehatan jiwa.

Tes tambahan juga akan diberikan bagi yang akan menikah. “Nanti kami tambahkan screening untuk calon mempelai,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menyebutkan pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp 4,7 triliun bagi program Cek Kesehatan Gratis.

Prita menuturkan, target dari program ini adalah 280 juta masyarakat Indonesia. “Artinya tidak ada pengecualian satu pun bagi setiap masyarakat Indonesia dalam memperoleh cek kesehatan gratis ini,” kata Prita.

Menurut Prita, program Cek Kesehatan Gratis di Indonesia merupakan program kesehatan yang ambisius dari Presiden Prabowo lantaran merupakan program cek kesehatan gratis terbesar di dunia.

Ia membandingkan cek kesehatan gratis yang hanya diperuntukkan bagi pekerja di Jepang, maupun cek kesehatan gratis bagi warga berusia 40 -70 tahun saja di Inggris. “Tapi di Indonesia semuanya 280 juta masyarakat menjadi target cek kesehatan gratis,” katanya.

Pilihan Editor: Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasto Tahanan KPK, PDIP: Sudah Ditargetkan Ditahan Sebelum Kongres

Peluang PDIP Masuk Kabinet, Dasco: Belum Ada Pembicaraan Apa-apa

Guru Besar UPI Bicara Soal Kelulusan Siswa dari Sekolah di Barak Militer

Soenarko: Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila

Rektor UI Putuskan Bahlil Lakukan Perbaikan Disertasi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Gaduh 4 Pulau Aceh Diambil Sumut: Kronologinya?

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Cek Kesehatan Gratis Bakal Digelar di Sekolah Mulai Agustus Tahun Ini

Kemenaker Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Gaduh 4 Pulau Aceh Diambil Sumut: Kronologinya?

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 21.19 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Empat pulau kecil di Samudera Hindia, yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, resmi ditetapkan sebagai wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keputusan 4 pulau Aceh diambil Sumut ini mengakhiri sengketa panjang antara provinsi Aceh dan Sumatera Utara lewat Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025 yang terbit pada 25 April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tito menuturkan bahwa Kepmendagri No. 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau telah melewati kajian letak geografis dan pertimbangan keputusan yang melibatkan berbagai instansi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kami memahami kalau ada pihak yang tidak puas. Tapi kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke PTUN. Silakan saja,” kata Tito dilansir dari Antara pada Selasa, 10 Juni 2026.

Mendagri Tito Karnavian menngatakan sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara telah berlangsung sejak 1928. Persoalan ini berulang kali difasilitasi rapat oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Dilansir dari Antara, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menerangkan soal kronologi kepemilikan empat pulau yang jadi sengketa Aceh dan Sumut.

Safrizal menerangkan sangketa bermula pada 2008 ketika Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten, melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

“Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,” kata Safrizal dilansir dari Antara pada Rabu, 11 Juni 2025.

Namun pada hasil verifikasi pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh kala itu, yang mengungkapkan bahwa Aceh memiliki 260 pulau. Pada lampiran tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Pergantian nama tersebut juga dilakukan dengan mengganti koordinat pulau.

Di lain sisi saat identifikasi dan verifikasi di Sumut pada 2008, Pemerintah Daerah Sumut melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa. “Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian,” kata Syafrizal..

Konfirmasi atas data tersebut diperkuat melalui surat Gubernur Sumut pada 2009, yang mengungkapkan bahwa provinsi Sumut terdiri dari 213 pulau termasuk keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah administratif Sumatera Utara.

Masih menurut Kemendagri, kemudian, hasil konfirmasi dari Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara saat itu, serta pelaporan yang diajukan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2012, turut memperkuat penetapan bahwa empat pulau tersebut—Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang—berada dalam wilayah administratif Sumatera Utara.

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasto Tahanan KPK, PDIP: Sudah Ditargetkan Ditahan Sebelum Kongres

Peluang PDIP Masuk Kabinet, Dasco: Belum Ada Pembicaraan Apa-apa

Guru Besar UPI Bicara Soal Kelulusan Siswa dari Sekolah di Barak Militer

Soenarko: Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila

Rektor UI Putuskan Bahlil Lakukan Perbaikan Disertasi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Gaduh 4 Pulau Aceh Diambil Sumut: Kronologinya?

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Cek Kesehatan Gratis Bakal Digelar di Sekolah Mulai Agustus Tahun Ini

Kemenaker Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 21.58 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang menuturkan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki berkaitan dengan soal pesawat tempur generasi kelima masih berada pada tahap nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU), bukan kontrak pembelian.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kalau kami dari Kemhan kemarin yang memang ditandatangani itu adalah MOU, belum kontrak,”  kata Frega saat diwawancarai Tempo di pameran Indo Defence Expo 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pernyataan Frega ini merespons unggahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di platform X sehari sebelumnya, yang menyebut bahwa Turki akan mengekspor 48 unit jet tempur KAAN ke Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Erdogan menyebut kesepakatan ini sebagai pencapaian besar sektor pertahanan Turki dan menjanjikan adanya pemanfaatan kemampuan lokal Indonesia dalam proses produksi.

Ia melanjutkan bahwa meskipun Presiden Turki telah mengunggah informasi tentang rencana pembelian 48 unit jet tempur, angka tersebut belum dapat dipastikan. “Saya tidak berani bicara angkanya. Kemungkinan terbesar adalah 48 itu dalam konteks MOU,” ujarnya.

Menurut Frega, jumlah pembelian dan skema teknis lainnya, seperti proporsi alih teknologi dan komponen produksi bersama, masih dalam tahap negosiasi lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa angka 48 pesawat tersebut hanya akan resmi jika telah tertuang dalam kontrak final. “Ketika kita sudah tulis kontrak 48, baru saya bisa disclose,” katanya.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa kerja sama ini tak hanya soal pembelian, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian industri pertahanan nasional. “Karena bicara pesawat tempur, kemudian kapal, ataupun produksi alutsista itu prosesnya tidak mudah, panjang, waktunya bisa lima sampai sepuluh tahun bahkan lebih,” kata Frega.

Terkait tenggat waktu menuju kontrak, ia menerangkan bahwa prosesnya tidak hanya berada di ranah Kemhan. “Tentunya akan melibatkan sektor hukum, mungkin juga masukan dari kementerian luar negeri dan praktisi,” katanya.

Pilihan Editor: Pengadaan Pesawat Tempur dan Masalah Kedaulatan Udara

Rafiif Nur Tahta Bagaskara

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hasto Tahanan KPK, PDIP: Sudah Ditargetkan Ditahan Sebelum Kongres

Peluang PDIP Masuk Kabinet, Dasco: Belum Ada Pembicaraan Apa-apa

Guru Besar UPI Bicara Soal Kelulusan Siswa dari Sekolah di Barak Militer

Soenarko: Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila

Rektor UI Putuskan Bahlil Lakukan Perbaikan Disertasi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Soal Pembelian Pesawat Tempur KAAN dari Turki, Kemenhan: Masih MoU

Gaduh 4 Pulau Aceh Diambil Sumut: Kronologinya?

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

8,2 Juta Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kebanyakan Perempuan

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Cek Kesehatan Gratis Bakal Digelar di Sekolah Mulai Agustus Tahun Ini

Kemenaker Perkuat Kesempatan Kerja Inklusif dengan Pemerintah Swiss

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.