Penulis: Agus S

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, memberikan bantuan sosial (bansos) perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi 10 kepala keluarga (KK) kurang mampu.

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Provinsi Banten, memberikan bantuan sosial (bansos) perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi 10 kepala keluarga (KK) kurang mampu.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Jatiah, di Serang, Kamis (12/6), menuturkan penerima bantuan tersebut tersebar di enam kecamatan di Kota Serang.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Jatiah, di Serang, Kamis (12/6), menuturkan penerima bantuan tersebut tersebar di enam kecamatan di Kota Serang.

Ket. Wali Kota Serang Budi Rustandi (keempat dari kanan) saat memberikan bantuan perbaikan RTLH di Serang, Banten, Kamis (12/6/2025).

“Sepuluh KK di enam kecamatan itu, terdiri atas dua KK di Kecamatan Taktakan, tiga KK di Kecamatan Kesemen, dua KK di Kecamatan Serang, satu KK di Kecamatan Curug, satu KK di Kecamatan Cipocok Jaya, dan satu KK di Kecamatan Walantaka,” katanya.

“Sepuluh KK di enam kecamatan itu, terdiri atas dua KK di Kecamatan Taktakan, tiga KK di Kecamatan Kesemen, dua KK di Kecamatan Serang, satu KK di Kecamatan Curug, satu KK di Kecamatan Cipocok Jaya, dan satu KK di Kecamatan Walantaka,” katanya.

Ia menyebutkan setiap KK menerima bantuan sebesar Rp15 juta. Bantuan ini bersifat stimulan untuk pembelian material, dan perbaikan rumah yang akan dilakukan secara bertahap.

Ia menyebutkan setiap KK menerima bantuan sebesar Rp15 juta. Bantuan ini bersifat stimulan untuk pembelian material, dan perbaikan rumah yang akan dilakukan secara bertahap.

“Bantuan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Bantuan tersebut fokus pada perbaikan atau pemugaran komponen-komponen kunci rumah, seperti atap, lantai, dan dinding,” ujarnya.

“Bantuan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Bantuan tersebut fokus pada perbaikan atau pemugaran komponen-komponen kunci rumah, seperti atap, lantai, dan dinding,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinsos Kota Serang telah mengajukan sebanyak 12 penerima bantuan perbaikan RTLH di Kota Serang. Namun, dua penerima lainnya tidak memenuhi syarat karena adanya masalah administratif.

Sebelumnya, Dinsos Kota Serang telah mengajukan sebanyak 12 penerima bantuan perbaikan RTLH di Kota Serang. Namun, dua penerima lainnya tidak memenuhi syarat karena adanya masalah administratif.

Jatiah berharap dengan adanya bantuan perbaikan RTLH ini dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki rumah layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Serang.

Jatiah berharap dengan adanya bantuan perbaikan RTLH ini dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki rumah layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Serang.

“Kami berharap pada tahun 2026 bisa lebih dari 10 penerima, tentunya menyesuaikan dengan anggaran fiskal Kota Serang, sehingga masyarakat bisa tinggal di tempat yang lebih sehat terutama kesehatan lingkungan,” ucapnya.

“Kami berharap pada tahun 2026 bisa lebih dari 10 penerima, tentunya menyesuaikan dengan anggaran fiskal Kota Serang, sehingga masyarakat bisa tinggal di tempat yang lebih sehat terutama kesehatan lingkungan,” ucapnya.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

JAKARTA-Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya atas kasus pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan menegaskan, Pemerintah tak boleh menutup mata atas kejahatan terhadap rakyat kecil ini. 

JAKARTA-Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinannya atas kasus pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan menegaskan, Pemerintah tak boleh menutup mata atas kejahatan terhadap rakyat kecil ini. 

Menurut Puan, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga. “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (12/6). 

Menurut Puan, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga yang menggunakan gas subsidi untuk kebutuhan rumah tangga. “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Pengoplosan gas bersubsidi adalah kejahatan terhadap rakyat kecil yang tidak boleh dianggap remeh,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (12/6). 

Ket. Ketua DPR RI Puan Maharani

“Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu. 

“Tabung yang dimodifikasi secara ilegal bisa meledak kapan saja, dan risikonya ditanggung ibu-ibu di dapur, anak-anak, dan keluarga di rumah yang menggunakan tabung gas bersubsidi sehari-harinya. Termasuk para pedagang kecil,” imbuh cucu Proklamator RI Sukarno itu. 

Seperti diberitakan, polisi menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, (10/6) sore. Dari lokasi, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). 

Seperti diberitakan, polisi menggerebek tiga lokasi pengoplosan gas subsidi di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Selasa, (10/6) sore. Dari lokasi, polisi menyita ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram (kg). 

Sayangnya dari tiga lokasi tersebut, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Pasalnya, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja memelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.

Sayangnya dari tiga lokasi tersebut, tidak satu pun pelaku yang bisa ditangkap karena diduga sudah mengetahui kedatangan petugas. Pasalnya, para pelaku atau pengoplos gas subsidi sengaja memelihara anjing untuk menjaga gudang pengoplosan.

Puan pun menyebut kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat.

Puan pun menyebut kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat subsidi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab, kebijakan subsidi justru dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencari untung dengan membahayakan nyawa masyarakat.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap. “Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas Puan.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak hanya reaktif setelah kejadian terungkap. “Pengoplosan gas subsidi sangat mengancam keselamatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Dan penegak hukum harus tegas dalam mengusut kasus ini,” tegas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menilai akar masalah kasus pengoplosan gas bersubsidi terletak pada rapuhnya sistem pengawasan lintas sektor. Puan merinci mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menilai akar masalah kasus pengoplosan gas bersubsidi terletak pada rapuhnya sistem pengawasan lintas sektor. Puan merinci mulai dari distribusi Pertamina, pengawasan Kementerian ESDM, hingga deteksi dini oleh aparat penegak hukum di lapangan.

“Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran,” ujarnya.

“Kalau bisa sampai ada anjing penjaga di gudang pengoplos, itu artinya mereka sudah merasa nyaman beroperasi. Artinya juga, pengawasan kita terlalu longgar, atau bahkan ada pembiaran,” ujarnya.

Puan juga mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. 

Puan juga mendesak adanya reformasi total dalam pengawasan LPG subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi pelacakan, dan transparansi data distribusi hingga tingkat pengecer. 

“Saya sering mendengar laporan dan keluhan masyarakat mereka beli gas tapi isinya tidak sesuai, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka mau tak mau hanya menerima saja, dan ini sangat mengkhawatirkan baik dari sisi keadilan dan keselamatan buat rakyat,” tutur Puan.

“Saya sering mendengar laporan dan keluhan masyarakat mereka beli gas tapi isinya tidak sesuai, dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka mau tak mau hanya menerima saja, dan ini sangat mengkhawatirkan baik dari sisi keadilan dan keselamatan buat rakyat,” tutur Puan.

“Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.

“Pemerintah tidak bisa diam saja saat keselamatan rakyat dipertaruhkan. Harus ada penanganan yang berkesinambungan dari persoalan ini,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Untuk itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia meminta praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi segera diakhiri.

Untuk itu, Puan mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang bisa merespons cepat dugaan penyimpangan program gas bersubsidi tersebut. Ia meminta praktik-praktik nakal pengoplosan gas bersubdisi segera diakhiri.

“Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” sebut Puan.

“Negara tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga dan mengambil hak-hak rakyat yang memang berhak mendapatkan subsidi,” sebut Puan.

“Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil,” tutupnya. 

“Kalau tidak segera diperbaiki, praktik seperti ini akan terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kebijakan subsidi, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil,” tutupnya. 

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

SERANG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Ananda Trianh Salichan, menyoroti lambannya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat dalam menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis (juknis) Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri maupun swasta tahun ajaran 2025/2026.

SERANG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Ananda Trianh Salichan, menyoroti lambannya kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat dalam menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis (juknis) Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri maupun swasta tahun ajaran 2025/2026.

“Kami menilai Dindikbud ini lambat dalam memproses pembuatan juknis SPMB SMA/SMK negeri maupun swasta. Kita membutuhkan sosialisasi kepada sekolah-sekolah SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Provinsi Banten serta kepada masyarakat,” kata Ananda di Kota Serang, Kamis (12/6).

“Kami menilai Dindikbud ini lambat dalam memproses pembuatan juknis SPMB SMA/SMK negeri maupun swasta. Kita membutuhkan sosialisasi kepada sekolah-sekolah SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Provinsi Banten serta kepada masyarakat,” kata Ananda di Kota Serang, Kamis (12/6).

Ket. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Ananda Trianh Salichan.

Menurut Ananda, keterlambatan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah dan masyarakat, serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan siswa baru.

Menurut Ananda, keterlambatan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan sekolah dan masyarakat, serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan siswa baru.

Ia juga menilai kondisi ini rawan menciptakan praktik tidak transparan menjelang pelaksanaan SPMB yang dijadwalkan hanya dalam waktu kurang dari sepekan.

Ia juga menilai kondisi ini rawan menciptakan praktik tidak transparan menjelang pelaksanaan SPMB yang dijadwalkan hanya dalam waktu kurang dari sepekan.

“Ini hanya seminggu lagi SPMB, dengan kondisi seperti ini ada potensi oknum yang melakukan jual beli kursi. Kita menilai Dindikbud tidak menunjukkan upaya keterbukaan dalam pelaksanaan SPMB ini,” lanjut Ananda.

“Ini hanya seminggu lagi SPMB, dengan kondisi seperti ini ada potensi oknum yang melakukan jual beli kursi. Kita menilai Dindikbud tidak menunjukkan upaya keterbukaan dalam pelaksanaan SPMB ini,” lanjut Ananda.

Komisi V, lanjutnya, mengungkapkan kekhawatiran atas potensi maladministrasi jika proses tersebut tidak dikawal secara ketat.

Komisi V, lanjutnya, mengungkapkan kekhawatiran atas potensi maladministrasi jika proses tersebut tidak dikawal secara ketat.

“Tentu kami khawatirkan akan terjadinya malaadministrasi, yang bisa membuka ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan proses SPMB ini,” ujar dia.

“Tentu kami khawatirkan akan terjadinya malaadministrasi, yang bisa membuka ruang bagi oknum untuk menyalahgunakan proses SPMB ini,” ujar dia.

Sebagai langkah pengawasan, Komisi V membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.

Sebagai langkah pengawasan, Komisi V membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.

“Komisi V membuka ruang pengaduan terkait SPMB, jika ada oknum yang menyalahgunakan proses ini. Silakan laporkan langsung ke ruangan kami di DPRD Banten, dan akan kami tindaklanjuti,” katanya.

“Komisi V membuka ruang pengaduan terkait SPMB, jika ada oknum yang menyalahgunakan proses ini. Silakan laporkan langsung ke ruangan kami di DPRD Banten, dan akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Komisi V juga mendesak Dindikbud untuk segera bergerak cepat dan terbuka dalam mensosialisasikan seluruh mekanisme pendaftaran kepada sekolah dan orang tua murid.

Komisi V juga mendesak Dindikbud untuk segera bergerak cepat dan terbuka dalam mensosialisasikan seluruh mekanisme pendaftaran kepada sekolah dan orang tua murid.

Sebelumnya, pengumuman tentang terbitnya Keputusan Gubernur Banten terkait juknis SPMB baru diunggah Dindikbud melalui akun resmi Instagram-nya pada Rabu (12/6). Padahal Kepgub tersebut tercatat ditandatangani pada 28 Mei 2025.

Sebelumnya, pengumuman tentang terbitnya Keputusan Gubernur Banten terkait juknis SPMB baru diunggah Dindikbud melalui akun resmi Instagram-nya pada Rabu (12/6). Padahal Kepgub tersebut tercatat ditandatangani pada 28 Mei 2025.

Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mewajibkan agar juknis SPMB diterbitkan paling lambat dua bulan sebelum masa pendaftaran dimulai. Berdasarkan Kepgub tersebut, pendaftaran SPMB dijadwalkan dimulai 16 Juni 2025.

Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mewajibkan agar juknis SPMB diterbitkan paling lambat dua bulan sebelum masa pendaftaran dimulai. Berdasarkan Kepgub tersebut, pendaftaran SPMB dijadwalkan dimulai 16 Juni 2025.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

Jakarta – Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) dan Federasi Tinju Thailand (Thailand Boxing Association) bekerja sama membina tinju lewat pelatihan atlet, pertukaran pelatih, dan kejuaraan bersama.

Jakarta – Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) dan Federasi Tinju Thailand (Thailand Boxing Association) bekerja sama membina tinju lewat pelatihan atlet, pertukaran pelatih, dan kejuaraan bersama.

“Thailand telah lama dikenal sebagai salah satu negara kuat dalam olahraga tinju, baik di tingkat Asia maupun dunia. Kami berharap melalui kerja sama ini, Indonesia dapat banyak belajar dan bertumbuh untuk mencetak petinju-petinju berkelas internasional,” kata Presiden PERBATI Ray Zulham dalam keterangan resmi pada Kamis.

“Thailand telah lama dikenal sebagai salah satu negara kuat dalam olahraga tinju, baik di tingkat Asia maupun dunia. Kami berharap melalui kerja sama ini, Indonesia dapat banyak belajar dan bertumbuh untuk mencetak petinju-petinju berkelas internasional,” kata Presiden PERBATI Ray Zulham dalam keterangan resmi pada Kamis.

Ket. Pertemuan antara Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) menjalin kerjasama pembinaan atlet dengan Federasi Tinju Thailand (Thailand Boxing Association) di Bangkok, Thailand, Kamis (12/06/2025).

Ini menjadi babak baru hubungan  ERBATI dengan TBA, yang bisa mendorong pertumbuhan dan kemajuan tinju amatir dan profesional di Indonesia. 

Ini menjadi babak baru hubungan  ERBATI dengan TBA, yang bisa mendorong pertumbuhan dan kemajuan tinju amatir dan profesional di Indonesia. 

Kedua belah pihak sepakat membentuk tim kerja bersama guna menyusun program jangka pendek dan panjang yang saling menguntungkan.

Kedua belah pihak sepakat membentuk tim kerja bersama guna menyusun program jangka pendek dan panjang yang saling menguntungkan.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat membuka lebih banyak peluang pembinaan yang berdampak langsung bagi prestasi atlet Indonesia,” kata Ray.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat membuka lebih banyak peluang pembinaan yang berdampak langsung bagi prestasi atlet Indonesia,” kata Ray.

Wakil Presiden Federasi Tinju Thailand Chaiwat Chotima menyambut baik kerja sama ini dengan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan dunia olahraga yang semakin kompetitif.

Wakil Presiden Federasi Tinju Thailand Chaiwat Chotima menyambut baik kerja sama ini dengan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-Asia Tenggara dalam menghadapi tantangan dunia olahraga yang semakin kompetitif.

“Indonesia memiliki banyak atlet muda berbakat yang potensial untuk berkembang lebih jauh. Kami siap berbagi pengalaman dan membuka akses pelatihan di Thailand untuk mendukung peningkatan kualitas tinju Indonesia,” kata Chaiwat Chotima.

“Indonesia memiliki banyak atlet muda berbakat yang potensial untuk berkembang lebih jauh. Kami siap berbagi pengalaman dan membuka akses pelatihan di Thailand untuk mendukung peningkatan kualitas tinju Indonesia,” kata Chaiwat Chotima.

Dalam waktu dekat kedua belah pihak akan menandatangani nota kesepahaman (MoU), yang disebut Ray menjadi fondasi resmi untuk program-program kolaborasi yang akan dijalankan secara bertahap.

Dalam waktu dekat kedua belah pihak akan menandatangani nota kesepahaman (MoU), yang disebut Ray menjadi fondasi resmi untuk program-program kolaborasi yang akan dijalankan secara bertahap.

Juga akan dibahas lebih nyata program pemusatan latihan bersama menjelang turnamen regional dan peningkatan kompetensi pelatih melalui pelatihan lisensi.

Juga akan dibahas lebih nyata program pemusatan latihan bersama menjelang turnamen regional dan peningkatan kompetensi pelatih melalui pelatihan lisensi.

MoU itu akan ditandatangani secara resmi di Jakarta atau Bangkok dalam waktu dekat, dengan melibatkan delegasi dari kedua federasi.

MoU itu akan ditandatangani secara resmi di Jakarta atau Bangkok dalam waktu dekat, dengan melibatkan delegasi dari kedua federasi.

Langkah ini sejalan dengan visi PERBATI dalam memperluas jaringan internasional dan menjadikan Indonesia salah satu kekuatan baru tinju, baik di tingkat Asia maupun dunia.

Langkah ini sejalan dengan visi PERBATI dalam memperluas jaringan internasional dan menjadikan Indonesia salah satu kekuatan baru tinju, baik di tingkat Asia maupun dunia.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong masuknya rencana pembangunan desa yang mempertimbangkan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap bencana agar memperkuat fondasi desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong masuknya rencana pembangunan desa yang mempertimbangkan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap bencana agar memperkuat fondasi desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Mitigasi dan pencegahan bencana harus dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) NTB Teguh Gatot Yuwono di Mataram, Kamis.

“Mitigasi dan pencegahan bencana harus dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa,” kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMPD Dukcapil) NTB Teguh Gatot Yuwono di Mataram, Kamis.

Ket. Warga meninjau dampak banjir akibat luapan sungai yang merendam pemukiman di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (11/2).

Teguh menuturkan penghasilan mayoritas penduduk di Nusa Tenggara Barat adalah pertanian bidang tanaman pangan yang sensitif terhadap setiap perubahan cuaca dan suhu.

Teguh menuturkan penghasilan mayoritas penduduk di Nusa Tenggara Barat adalah pertanian bidang tanaman pangan yang sensitif terhadap setiap perubahan cuaca dan suhu.

Dari 1.021 desa pada delapan kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat terdapat 893 desa di mana penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 893 desa itu ada 760 desa yang penduduknya memperoleh sumber penghasilan utama dari tanaman pangan.

Dari 1.021 desa pada delapan kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat terdapat 893 desa di mana penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 893 desa itu ada 760 desa yang penduduknya memperoleh sumber penghasilan utama dari tanaman pangan.

Ketika kondisi iklim berubah, maka situasi itu bisa berdampak buruk terhadap ketahanan pangan daerah lantaran perubahan iklim mempengaruhi hasil produksi tanaman pangan yang dibudidayakan oleh para petani.

Ketika kondisi iklim berubah, maka situasi itu bisa berdampak buruk terhadap ketahanan pangan daerah lantaran perubahan iklim mempengaruhi hasil produksi tanaman pangan yang dibudidayakan oleh para petani.

“Sekarang tahun 2025, kita merasakan hujan agak panjang. Ini berpengaruh bagi petani-petani yang sedang menanam jagung dan tembakau, tanaman mereka bisa rusak,” kata Teguh.

“Sekarang tahun 2025, kita merasakan hujan agak panjang. Ini berpengaruh bagi petani-petani yang sedang menanam jagung dan tembakau, tanaman mereka bisa rusak,” kata Teguh.

“Bagi padi justru menghasilkan. Petani senang dengan kondisi musim hujan yang panjang, tetapi berisiko juga jika di pertengahan tahun hujan hilang terus kemudian musim kemarau datang, habis semua (tanaman padi),” imbuhnya.

“Bagi padi justru menghasilkan. Petani senang dengan kondisi musim hujan yang panjang, tetapi berisiko juga jika di pertengahan tahun hujan hilang terus kemudian musim kemarau datang, habis semua (tanaman padi),” imbuhnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025-2029, Pemerintah NTB menyiapkan program Desa Berdaya yang memuat 20 agenda kerja prioritas.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025-2029, Pemerintah NTB menyiapkan program Desa Berdaya yang memuat 20 agenda kerja prioritas.

Adaptasi dan mitigasi bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masuk ke dalam salah satu dari 20 agenda kerja tersebut, yakni Desa Tangguh Bencana dan Desa Hijau.

Adaptasi dan mitigasi bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masuk ke dalam salah satu dari 20 agenda kerja tersebut, yakni Desa Tangguh Bencana dan Desa Hijau.

Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah, ketangguhan, dan pengurangan risiko bencana di tingkat desa, sekolah yang aman bencana, sistem informasi SIAGA bencana.

Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah, ketangguhan, dan pengurangan risiko bencana di tingkat desa, sekolah yang aman bencana, sistem informasi SIAGA bencana.

Sedangkan, Desa Hijau bertujuan mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi hijau berbasis potensi lokal, pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk ketahanan energi desa.

Sedangkan, Desa Hijau bertujuan mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan lestari melalui pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi hijau berbasis potensi lokal, pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk ketahanan energi desa.

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menerangkan bahwa agenda kerja Desa Hijau untuk melakukan upaya revitalisasi berbagai sumber daya alam yang telah hilang atau rusak agar kembali ke situasi semula, seperti pemuliaan mangrove untuk membentengi pesisir dari ancaman abrasi dan kenaikan muka air laut.

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menerangkan bahwa agenda kerja Desa Hijau untuk melakukan upaya revitalisasi berbagai sumber daya alam yang telah hilang atau rusak agar kembali ke situasi semula, seperti pemuliaan mangrove untuk membentengi pesisir dari ancaman abrasi dan kenaikan muka air laut.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin tampil di depan dalam bentuk kelembagaan, sehingga saat ini mulai mengurangi inisiasi-inisiasi yang berbentuk kelembagaan.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin tampil di depan dalam bentuk kelembagaan, sehingga saat ini mulai mengurangi inisiasi-inisiasi yang berbentuk kelembagaan.

“Makanya konteks Desa Berdaya munculnya seperti itu, bukan dengan membangun lembaga Desa Berdaya. Konteksnya adalah membantu menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan keunggulan, sehingga intervensinya adalah peningkatan kapasitas dan cakupan luasan dari yang sudah ada di tempat (desa) itu,” pungkas Firmansyah.

“Makanya konteks Desa Berdaya munculnya seperti itu, bukan dengan membangun lembaga Desa Berdaya. Konteksnya adalah membantu menyelesaikan masalah dan mengoptimalkan keunggulan, sehingga intervensinya adalah peningkatan kapasitas dan cakupan luasan dari yang sudah ada di tempat (desa) itu,” pungkas Firmansyah.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.

JAKARTA-Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PLN Nusantara Power (PLN NP) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah untuk mengembangkan potensi daerah sebagai backbone rantai pasok energi bersih dan meningkatkan ketahanan energi.

JAKARTA-Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PLN Nusantara Power (PLN NP) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah untuk mengembangkan potensi daerah sebagai backbone rantai pasok energi bersih dan meningkatkan ketahanan energi.

Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi besar PLN dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sesuai dengan target Net Zero Emission (NZE). Penandatanganan Nota Kesepahaman berlangsung di Jakarta pada Selasa (10/6), memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan BUMN energi dalam mempercepat agenda energi bersih di Indonesia.

Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi besar PLN dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sesuai dengan target Net Zero Emission (NZE). Penandatanganan Nota Kesepahaman berlangsung di Jakarta pada Selasa (10/6), memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan BUMN energi dalam mempercepat agenda energi bersih di Indonesia.

Ket. PLN EPI dan PLN Nusantara Power berkolaborasi dengan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah untuk memasok biomassa untuk kebutuhan pembangkit PLN

Direktur Biomassa PLN EPI, Antonius Aris Sudjatmiko menegaskan bahwa kolaborasi multisektor ini sangat penting untuk menciptakan pasokan biomassa yang tidak hanya mendukung keberlanjutan PLTU melalui skema cofiring tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. 

Direktur Biomassa PLN EPI, Antonius Aris Sudjatmiko menegaskan bahwa kolaborasi multisektor ini sangat penting untuk menciptakan pasokan biomassa yang tidak hanya mendukung keberlanjutan PLTU melalui skema cofiring tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. 

“Kami ingin membangun ekosistem biomassa yang inklusif melibatkan masyarakat secara aktif, menghidupkan lahan kritis agar dapat dimanfaatkan secara produktif, dan mendorong sirkularitas ekonomi berbasis limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan”, jelasnya.

“Kami ingin membangun ekosistem biomassa yang inklusif melibatkan masyarakat secara aktif, menghidupkan lahan kritis agar dapat dimanfaatkan secara produktif, dan mendorong sirkularitas ekonomi berbasis limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan”, jelasnya.

Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Nusantara Power, Rachmanoe Indarto, melanjutkan bahwa PLN NP siap mengakselerasi pemanfaatan energi alternatif pada unit-unit pembangkitnya dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ketepatan teknologi. “Upaya ini sejalan dengan transisi menuju pembangkit rendah emisi dan transformasi hijau PLN Grup,” tambah Rachmanoe.

Direktur Operasi Pembangkit Batubara PLN Nusantara Power, Rachmanoe Indarto, melanjutkan bahwa PLN NP siap mengakselerasi pemanfaatan energi alternatif pada unit-unit pembangkitnya dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ketepatan teknologi. “Upaya ini sejalan dengan transisi menuju pembangkit rendah emisi dan transformasi hijau PLN Grup,” tambah Rachmanoe.

Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menegaskan komitmen daerah dalam mendukung transformasi energi hijau yang inklusif. Kolaborasi ini juga mampu mendorong perekonomian warga di Kalteng.

Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menegaskan komitmen daerah dalam mendukung transformasi energi hijau yang inklusif. Kolaborasi ini juga mampu mendorong perekonomian warga di Kalteng.

“Transformasi energi ini tak hanya akan meningkatkan pasokan listrik bersih, tetapi juga memperkuat ekonomi warga daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha berbasis limbah”, katanya. “Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang yang besar bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Gunung Mas,” tambahnya.

“Transformasi energi ini tak hanya akan meningkatkan pasokan listrik bersih, tetapi juga memperkuat ekonomi warga daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha berbasis limbah”, katanya. “Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang yang besar bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Gunung Mas,” tambahnya.

Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama antara pihak PLN Grup dengan perusahaan milik daerah Kabupaten Gunung Mas dan diharapkan mampu memperkuat ekosistem biomassa nasional, mendorong percepatan pencapaian target NZE Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan membangun model pengembangan energi terbarukan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama antara pihak PLN Grup dengan perusahaan milik daerah Kabupaten Gunung Mas dan diharapkan mampu memperkuat ekosistem biomassa nasional, mendorong percepatan pencapaian target NZE Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan membangun model pengembangan energi terbarukan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Wahyu AP

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Andreas Tanjung

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Fajar Alim M

Jumat, 13-Jun-2025 | Alfred

PT. Berita Nusantara © Copyright 2017 – 2025 Koran Jakarta .
All rights reserved.