Prabowo akan Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Singapura

Dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB.

Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Setibanya di Singapura, Presiden Prabowo dijadwalkan melangsungkan sejumlah agenda penting pada Senin, 16 Juni 2025.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menuturkan, Prabowo akan disambut secara resmi dalam upacara kenegaraan oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam yang digelar di Parliament House Singapura. Menurut Yusuf, sambutan itu menandai eratnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Selain itu, dalam rangkaian kunjungannya, Presiden Prabowo juga akan melakukancourtesy calldengan Presiden Tharman.

"Tidak hanya bertemu dengan Presiden Singapura, direncanakan Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong," ucap Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Yusuf menuturkan, kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Singapura di berbagai sektor. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Singapura adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pilihan Editor:Ketika Tafsir Tunggal Sejarah Masuk Kurikulum Sekolah

Sebby Sambom Anggap Egianus Kogoya Merusak Perjuangan OPM

"PenyeranganEgianus Kogoyadi Wamena tanpa perintah dari kami itu merusak perjuangan," kata Sebby melalui keterangan audionya, pada Ahad, 15 Juni 2025.

Menurut Sebby, penyerangan yang dilakukan Egianus Kogoya dan pasukannya di Wamena hanya meresahkan masyarakat, alih-alih untuk merebut kemerdekaan sesuai kepercayaan kelompoknya tersebut.

"Perjuangan itu dikendalikan dengan taktik, strategi untuk merebut kemerdekaan," ucapnya.

Dia mengkritik cara berperang Egianus Kogoya dan pasukannya di Kota Wamena. Menurut dia, Panglima Kodap III Ndugama-Derakma itu tak lebih dari sekadar kriminal.

"Belum saatnya untuk perang di Wamena, tunggu agenda revolusi total TPNPB-OPM," ujarnya.

Sebby mendesak agar Egianus Kogoya kembali ke Nduga dan mengklarifikasi kesalahannya. Egianus Kogoya dinilai bersalah lantaran membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens kepada pemerintah Indonesia.

Berdasarkan laporan Satgas Damai Cartenz, Egianus Kogoya dan pasukannya beberapa kali melakukan penyerangan di wilayah Wamena sepanjang 2025. Salah satunya penembakan terhadap dua warga sipil di Kampung Air Garam pada 4 Juni lalu.

Teranyar, kelompok Egianus Kogoya terlibat kontak tembak dengan aparat keamanan di Kampung Pugima, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada 9 Juni 2025.

Dalam kontak tembak itu, satu anak buah Egianus Kogoya bernama Pionus Gwijangge disebut tewas terkena tembakan di bagian dada.

TPNPB-OPM menduga peristiwa di Kampung Pugima itu telah dirancang Egianus Kogoya untuk memancing Edison Gwijangge. Egianus tercatat memiliki hubungan dengan Edison Gwijangge saat membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu.

Egianus diduga diiming-imingi uang miliaran rupiah dan kemerdekaan Papua oleh Edison Gwijangge bila membebaskan pilot tersebut. Namun, kata Sebby, janji itu tak ditepati mantan penjabat Bupati Nduga tersebut.

Menurut Sebby, hal itu yang melatarbelakangi Egianus Kogoya melakukan penyerangan di Wamena tanpa adanya perintah dari markas pusat TPNPB-OPM.

Sebby menuturkan, perang tak harus dilakukan bila hanya berdasarkan dendam pribadi.

Pilihan Editor:Ketika Tafsir Tunggal Sejarah Masuk Kurikulum Sekolah

Alasan PBNU Ingin Peran Ulama Masuk dalam Sejarah Versi Baru

PEMERINTAH sedang mengerjakan proyek penulisan ulangsejarahIndonesia. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menuturkan pemerintah menargetkan proyek ini rampung pada Agustus nanti. Target tersebut dirancang agar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atauPBNUmenginginkan agar peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan masuk ke dalam penulisan ulang sejarah Indonesia.

“Kita kepengin penulisan sejarah ini juga memperhatikan perspektif dan peran ulama di dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia dan juga peran ulama di dalam membangun peradaban Indonesia,” kata Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla ditemui di Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025, seperti dikutip dariAntara.

Pria yang akrab disapa Gus Ulil ini menilai, selama ini, peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia belum banyak tertulis dalam narasi sejarah atau historiografi nasional Indonesia. Menurut dia, masih ada perspektif yang dinilai bersifat kolonial di dalam penulisan sejarah bangsa Indonesia.

Karena itu, Gus Ulil mendorong pemerintah menulis ulang sejarah bangsa. “Nah, langkah dari Kementerian Kebudayaan untuk menulis sejarah nasional yang berwawasan Indonesia ini kita dukung,” ujarnya.

Dia menyebutkan penulisan ulang sejarah bangsa juga menjadi sorotan PBNU. “Jadi kita mengapresiasi langkah-langkah untuk membuat sejarah nasional yang lebih Indonesia-centered, lebih memperhatikan perspektif nasional atau perspektif Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan menekankan penulisan sejarah bangsa merupakan program prioritasnya sejak awal menjabat, karena sudah terlalu lama tidak ada pembaruan dalam sejarah Indonesia.

Menurut dia, terdapat banyak temuan-temuan yang seharusnya masuk dalam kompendium sejarah Indonesia, salah satunya temuan Islam masuk ke Indonesia sejak abad ketujuh Masehi atau abad pertama Hijriah.

Faldi menuturkan hal itu bisa memperbarui sejarah yang selama ini mengungkapkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. “Itu beda 600 tahun sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Fadli Zon menuturkan sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan tone yang lebih positif. “Tonekita adalahtoneyang lebih positif, karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah, pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata Fadli saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Ahad, 1 Juni 2025.

Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia sentris. Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda.

“Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi yang kita inginkantone-nya dari sejarah kita itu adalahtoneyang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” ucapnya.

Di sisi lain, Menbud meminta masyarakat tidak khawatir karena penulisan ulang sejarah ini melibatkan tim yang mencakup 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum, termasuk sejarawan.

Rencana Menbud itu mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, khususnya berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Pigai menuturkan penulisan ulang sejarah dengantonepositif bukan berarti menulis sejarah yang sesuai dengan keinginan pihak tertentu saja, melainkan menuliskan sejarah secara apa adanya.

“Itu artinya tidak bermaksud mempositifkan semua peristiwa. Semua peristiwa itu kanup and down, ada titik tertentu baik, titik tertentu jelek, tapi ketika kita menulis fakta peristiwa apa adanya, itu yang namanyatonepositif,” tutur Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Menurut dia, sejarah Indonesia selama ini masih dalam perdebatan, ada pihak yang menerima maupun menolak suatu peristiwa. Karena itu, pemerintah perlu menulis ulang sejarah bangsa.

“Yang dimaksudtonepositif adalah data, fakta, informasi atas perjalanan sejarah bangsa diungkap apa adanya. Tapi kan teman-teman wartawan atau masyarakat memaknaitonepositif itu sesuai dengan keinginan pemerintah.Emangpemerintah keinginannya apa? Kan enggak juga,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kabinet pemerintahan, Pigai memastikan Kementerian HAM akan terlibat dalam penulisan ulang sejarah Indonesia untuk mengontrol kebenaran peristiwa yang ditulis. Dalam hal ini, dia menyoroti perihal keadilan dan ketidakadilan.

“Kalau kami lebih kepada mengontrol kebenaran peristiwa. Itu soaljustice(keadilan). Ketika ada peristiwa tertentu yang ditutupi, ituinjustice(ketidakadilan). Peristiwa itu diungkap secara fakta, apa adanya, itujustice,” katanya.

Pilihan editor:Prabowo Tak Berencana Reshuffle Kabinet, Ini Reaksi Parpol dan DPR

Pramono Susun Pergub Larangan Mengamen Ondel-ondel

Pramono belum menyampaikan sanksi apa yang akan diberikan Pemerintah Provinsi Jakarta terhadap pengamen yang menggunakan ondel-ondel. "Pokoknya akan kami pelan-pelan tertibkan," kata Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Ahad, 15 Juni 2025.

Menurut Pramono, pemerintah Jakarta akan mengeluarkan aturan khusus yang bisa menjadi dasar hukum untuk penertiban pengamenondel-ondel. "Kami sedang menggodok untuk itu," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Pramono berujar aturan tersebut akan berbentuk peraturan gubernur atau Pergub. Ketentuan Pergub itu nantinya akan menegaskan ondel-ondel sebagai salah satu budaya utama Betawi. "Dan memang hanya akan diperbolehkan untuk acara-acara yang bukan untuk mengamen."

Sebelumnya, budayawan sekaligus sastrawan Betawi, Yahya Andi Saputra, mengungkapkan pemanfaatan ondel-ondel untuk mengamen telah lama dilakukan oleh seniman tradisional. Pernyataan Yahya tersebut ditujukan untuk merespons pernyataan Pramono Anung yang tidak ingin ondel-ondel digunakan untuk mengamen.

Yahya menekankan seniman ondel-ondel sudah mengamen sejak masa penjajahan Belanda. "Ngamen itu merupakan salah satu upaya bagi seniman tradisional merawat keseniannya, merawat identitasnya, memelihara kebutuhan kesehariannya," ujar Yahya saat dihubungi melalui pesan singkat pada Jumat, 30 Mei 2025.

Pilihan Editor:Ketika Tafsir Tunggal Sejarah Masuk Kurikulum Sekolah

ISPA dan Penyakit Kronis Dominasi Keluhan Kesehatan Jemaah Haji 2025

"Hingga hari ke-44, jumlah jemaah yang telah mendapatkan layanan kesehatan di kloter mencapai 72.100 orang. Kasus terbanyak adalah ISPA, hipertensi, diabetes, dan komplikasi," ujar Imran.

Selain layanan rawat jalan di kloter, sebanyak 238 jemaah dirawat inap di rumah sakit Arab Saudi. Mereka menderita penyakit berat seperti pneumonia, diabetes yang tak terkontrol, dan penyakit jantung koroner.

Menurut Imran, tingginya angka keluhan kesehatan itu tidak terlepas dari cuaca ekstrem di Arab Saudi yang kini memasuki puncak musim panas. Di Makkah, suhu mencapai 45 derajat Celsius, sementara Madinah tercatat lebih tinggi, yakni 47 derajat.

"Cuaca ini terasa lebih panas karena kering dan kelembapan rendah. Ini memicu gangguan kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki komorbid," ujarnya.

Untuk mengurangi risiko kesehatan lebih lanjut, jemaah diimbau menghindari aktivitas luar ruangan pada pukul 10.00 hingga 16.00 waktu setempat, memperbanyak istirahat, serta menjaga hidrasi tubuh. Jemaah juga dianjurkan memakai masker, mengonsumsi air secara teratur, dan melakukan ibadah secukupnya di dalam hotel.

Bagi jemaah yang sudah pulang ke Indonesia, Imran mengingatkan agar segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit bila mengalami gejala sakit, terutama dalam dua pekan pertama sejak tiba di Tanah Air.

"Kalau demam, batuk, atau sesak napas, segera periksa. Ceritakan riwayat perjalanan haji Anda agar bisa ditangani dengan tepat," kata dia.

Hingga hari ke-44, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat tercatat 275 orang, lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, PPIH terus mengingatkan jemaah untuk mewaspadai kondisi fisik masing-masing agar ibadah haji dapat dituntaskan dalam keadaan sehat.

"Semoga Allah SWT menjaga kesehatan para jemaah yang masih di tanah suci maupun yang telah kembali ke Indonesia, dan semoga kemabruran haji membawa keberkahan bagi masyarakat," ucap Imran.

Pilihan Editor:Ketika Tafsir Tunggal Sejarah Masuk Kurikulum Sekolah