Perjanjian Dagang RI & Eropa Mau Rampung, Pengusaha Siap Genjot Ekspor

Negosiasi perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sudah selesai. Perundingan yang sudah dilakukan sejak 2016 lalu itu akhirnya mencapai satu kesepakatan dan kini tinggal menunggu hasil finalisasi teks perjanjian dagang agar dapat segera dilaksanakan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menuturkan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan jelang pemberlakuan perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Eropa. Salah satunya dengan mengunjungi sejumlah negara Eropa dan melakukan pembahasan peluang usaha antar negara usai EU-CEPA diresmikan.

"Kita sudah siap-siap dari jauh hari. Kita sudah melihat bahwa EU-CEPA tahun ini kemungkinan bisa disetujui. Jadi kita Senin akan ketemu dengan Belanda, sebelumnya dengan Perancis, dan masih banyak lagi," kata Anindya kepada wartawan di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut pria yang akrab di sapa Anin itu, secara umum pemberlakuan EU-CEPA nanti dapat meningkatkan iklim usaha dalam negeri. Mulai dari membuka pasar ekspor baru hingga meningkatkan investasi asal Eropa di Indonesia.

"Nah kita merasa bahwa ini merupakan pembuka pasar buat dagang dan investasi yang bagus termasuk juga buat tenaga kerja migran," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga menyambut baik terselesaikannya negosiasi perjanjian dagang dengan Uni Eropa tersebut.

"Kita sudah senang sekali bahwa itu hampir selesai, dan kita juga kemarin sudah bersama pemerintah sudah diberitahu kira-kira peluang-peluangnya seperti apa. Jadi kita sekarang sudah siap," kata Shinta.

Meski perjanjian dagang itu belum secara resmi diberlakukan, namun para pengusaha dalam negeri sudah melakukan berbagai persiapan. Terutama mereka yang bergerak di bidang ekspor.

"Jadi sekarang eksportir-eksportir kita yang besar bisa lebih meningkatkan lagi di pasar EU, dan kita bisa bersaing dengan Vietnam, itu yang kunci sih. Jadi kita sekarang sudah bersiapkan khusus untuk diseminasi informasi, sosialisasi. Walaupun belum sepenuhnya selesai, belum ditandatangani, kita sudah siap sekarang," terangnya.

Lebih lanjut Shinta menuturkan saat EU-CEPA diberlakukan nanti, Indonesia berencana meningkatkan volume ekspor produk-produk industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), furniture, hingga perikanan.

"Jadi kan kita ini kalau padat karya itu tekstil, garment, sepatu itu yang paling besar. Kemudian ada furniture, perikanan juga kelihatannya akan kita kejar," jelas Shinta

5.000 Pekerja Migran Diberangkatkan ke 8 Negara, Gaji Minimal Rp 20 Juta/Bulan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) secara resmi melepas 5.000 pekerja migran ke 8 negara tujuan.

Pelepasan pekerja migran dilakukan secara simbolis oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding bersama Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dengan melibatkan 100 pekerja migran dalam acara seremoni yang digelar di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Minggu (15/6/2025).

"Hari ini Kadin Indonesia mengirim secara simbolik aslinya 5.000, tetapi yang ada hari ini 100 lebih, dan ini menjadi momentum bagi kerjasama kami berdua antara Kadin dan Kementerian," kata Abdul di Menara Kadin, Minggu (15/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menuturkan pelepasan pekerja migran ini merupakan salah satu upaya pemerintah dan pengusaha Indonesia dalam mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri. Di samping itu juga sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

"Ada satu tujuan sebenarnya yang ingin kita capai adalah Kadin berupaya membantu pemerintah di dalam hal mengurangi pengangguran, yang kedua mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi nasional termasuk daerah dan keluarga dengan devisa yang ada," paparnya.

"Kita juga melihat bahwa pengiriman penempatan dan kerja ke luar negeri itu adalah investasi sumber daya manusia. Karena akan terjadi transfer of knowledge, transfer of skill, ada transfer pengalaman, dan ada pembangunan networking yang ada di sana," jelasnya lagi.

Lebih lanjut, ia menerangkan para pekerja migran tersebut nantinya akan ditempatkan di 8 negara tujuan, yaitu Taiwan, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jerman, Slovakia, Turki, dan Dominika. Menurutnya, rata-rata gaji yang dapat diterima para pekerja migran ini nanti minimal di angka Rp 20 juta per bulan.

"Masa kerja rata-rata 3 tahun, itu bisa lanjut 3 tahun lagi. Ini yang diberangkatkan sekarang macam-macam, ada nurse, ada hospitality, ada logam, ada konstruksi, ada teknik, ada pertanian juga dan mereka gajinya minimal, kalau tadi lihat itu yang di Arab itu minimal Rp 20 juta. Jadi Rp 20 juta itu artinya apa? Kalau kerja di Jakarta, kerja 4 bulan baru dapat 20 juta," ucapnya.

Di luar itu, Abdul menuturkan pemerintah sudah menargetkan untuk mengirim sekitar 400 ribu tenaga kerja migran sepanjang 2025 ini. Untuk itu ia berharap Kadin dapat ikut serta membantu tercapainya target-target itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menuturkan pengiriman pekerja migran Indonesia ke berbagai negara tadi dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi para pengusaha dalam negeri.

Sebab menurutnya para tenaga kerja ini tidak hanya mencari nafkah, namun juga bisa membangun pengalaman yang nantinya dapat dimanfaatkan para pengusaha dalam negeri, hingga membuat jaringan usaha di negara-negara tersebut.

"Sehingga ini sambil minum air, sambil kita membawa devisa, tapi juga mereka akan membawa suatu keahlian dan jaringan yang nantinya bisa menjadi suatu aset yang luar biasa," sebutnya.

Untuk itu Anindya berharap para pengusaha di Indonesia dapat lebih terlibat dalam proses pengiriman tenaga kerja migran ke berbagai negara ini. Termasuk di antaranya terkait sertifikat profesi hingga penyerapan tenaga kerja migran saat sudah kembali ke Indonesia.

"Kadin bisa berpartisipasi bukan saja di pelatihan tapi juga sertifikasi, penempatan, bahkan pemberdayaan sehabis menjadi istilahnya tenaga kerja migran," ucap Anindya.

PT PAL Gandeng Turki-Prancis Kembangkan Bengkel Senjata-Bisnis Kapal Perang

Galangan kapal pelat merah PT PAL Indonesia meneken kerja sama penting dengan beberapa perusahaan industri pertahanan dari berbagai belahan dunia. Hal ini menjadi langkah kolaborasi dengan mitra-mitra strategis global PT PAL untuk membangun ekosistem industri pertahanan dan industrialisasi dalam negeri.

Penandatanganan sejumlah kerja sama itu dilakukan di sela perhelatan Indo Defence 2025, di JIExpo Kemayoran Jakarta, 11-14 Juni 2025 yang lalu. Kerja sama tersebut mulai dari pengembangan platform kapal, maintenance, repair, and overhaul (MRO) sistem persenjataan, hingga peningkatan bisnis kapal selam.

Wiyono merinci beberapa kerja sama tersebut. Pertama, PT PAL menjalin kemitraan strategis dengan TAIS, galangan kapal asal Turkiye. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan platform kapal kombatan ataupun non-kombatan dan implementasi offset yang akan dibangun di Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, PT PAL juga menandatangani kerja sama dengan industri pertahanan Swedia, Bofors untuk kegiatan maintenance, repair, and overhaul (MRO) sistem persenjataan kaliber 40 mm dan 57 mm.

"Sistem senjata ini telah menjadi bagian integral dari armada kapal perang, termasuk yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut," jelas Wiyono dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

Lebih lanjut, yang ketiga Wiyono mengungkapkan PT PAL juga meneken kerja sama peningkatan bisnis kapal selam Scorpene Evolved dan Frigate dengan Naval Group asal Prancis.

Keempat, PT PAL juga menandatangani nota kesepahaman persiapan Joint Venture di lingkup Integrated Logistic Support (ILS) dengan Iridium.

Wiyono juga menegaskan partisipasi PT PAL pada Indo Defence 2025 bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi juga upaya strategis untuk membangun ekosistem industri pertahanan dan industrialisasi dalam negeri.

"Misinya tidak hanya untuk PT PAL, tapi untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri bertumbuh sehingga ketergantungan kita kepada pihak asing semakin berkurang, dan semakin mandiri secara teknologi maupun SDM-nya, untuk menciptakan pertahanan Negara yang kuat dan memberikan deterrence effect" pungkas Wiyono.

Pemerintah Targetkan Sumbangan Devisa dari Pekerja Migran Rp 439 T di 2025

Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menuturkan pengiriman tenaga kerja migran ke luar negeri dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri hingga menambah devisa.

Hal ini disampaikan Abdul dalam acara pelepasan 5.000 pekerjaan migran bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang dilakukan secara simbolis dengan melibatkan 100 pekerja migran dalam acara seremoni yang digelar di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Minggu (15/6/2025).

"Ada satu tujuan sebenarnya yang ingin kita capai adalah Kadin berupaya membantu pemerintah di dalam hal mengurangi pengangguran, yang kedua mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi nasional termasuk daerah dan keluarga dengan devisa yang ada," papar Abdul di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita juga melihat bahwa pengiriman penempatan dan kerja ke luar negeri itu adalah investasi sumber daya manusia. Karena akan terjadi transfer of knowledge, transfer of skill, ada transfer pengalaman, dan ada pembangunan networking yang ada di sana," jelasnya lagi.

Selain itu, menurutnya tenaga kerja migran ini mampu meningkatkan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Untuk itu pihaknya menargetkan untuk mengirim sekitar 400 ribu tenaga kerja migran sepanjang 2025 ini.

"Tahun kalau bisa dikirim 400 ribu maka target devisanya Rp 439 triliun. Kalau sekarang Rp 253,3 triliun," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pengembangan Keberlanjutan Kadin, Shinta Kamdani, menuturkan penguatan perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari sumbangsih para pekerja migran terhadap devisa negara.

"Selain menjadi tulang punggung keluarga, mereka juga adalah penyumbang besar devisa negara. Nah kalau kita lihat angkanya, di 2024 saja itu remitansi dari para pekerja migran Indonesia mencapai lebih dari US$ 15 miliar (Rp 244.54 triliun dengan kurs Rp 16.303/dolar AS). Luar biasa," papar Shinta.

"Namun kontribusi mereka ini tidak hanya dalam angka. Mereka juga adalah representasi wajah Indonesia di luar negeri. Membawa nilai-nilai kerja keras, kesopanan, dan ketangguhan yang menjadi ciri khas daripada bangsa kita," jelasnya lagi.

Lebih lanjut ia menerangkan saat ini mayoritas pekerja migran Indonesia masih berada di sektor informal. Menurut Shinta hal ini mencerminkan peluang sekaligus tantangan dari sisi perlindungan kerja dan peningkatan kompetensi.

Oleh karenanya, Shinta menuturkan Kadin selaku perwakilan pengusaha dan industri Indonesia berencana untuk mendukung seluruh ekosistem tenaga kerja migran dari hulu ke hilir. Termasuk memperluas akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi berbasis kebutuhan negara tujuan kerja.

"Kedua, juga mendorong investasi sektor swasta dalam pengembangan pusat-pusat pelatihan tenaga kerja internasional. Ketiga, menjalin lebih banyak kerja sama internasional dengan kamar dagang, asosiasi pengusaha, dan otoritas tenaga kerjaan dari berbagai negara," ucap Shinta.

"Keempat, kita juga bisa membantu basis data tenaga kerja yang terintegrasi dalam dunia usaha agar kebutuhan dan potensi tenaga kerja dapat tersambung lebih cepat dan tepat sasaran," sambungnya.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.