Penulis: Agus S

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) buka suara soal heboh perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data terakhir Bank Dunia menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa sesuai hitungan baru Bank Dunia pada Juni 2025.

Namun, angka ini nampak jauh berbeda dengan hitungan kemiskinan yang terakhir kali dirilis BPS. Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024, dalam rilisan BPS, hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Jubir PCO Dedek Prayudi menuturkan perbedaan data ini sebetulnya tak harus dipertentangkan. Sebab, dia menuturkan dua data tersebut sifatnya saling melengkapi karena tujuan dan desain datanya pun berbeda.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena pada hakikatnya, dua data tersebut itu saling melengkapi, complementing each other. Karena tujuannya sudah berbeda, desainnya juga sudah berbeda," sebut Dedek dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram resmi PCO, Minggu (15/6/2025).

Menurutnya, data Bank Dunia didesain untuk komparasi internasional, untuk pemeringkatan, dan untuk mengidentifikasi global extreme poverty.

Data Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang sama untuk semua negara yang berada di dalam satu grup. Kemudian dari garis kemiskinan tersebut lah dihitung jumlah orang miskin dalam suatu negara.

Dia menilai data Bank Dunia tidak bisa menangkap karakteristik lokal kemiskinan di sebuah negara. Sebab, harga-harga yang digunakan dalam perhitungannya ditetapkan lewat satu standar. Jelas harga-harga di tiap negara berbeda karena banyak faktor, mulai dari inflasi hingga kondisi geografis.

"Nah, data Bank Dunia tersebut akan tetapi tidak bisa menangkap lokal karakteristik atau bahkan tidak bisa memotret profil kemiskinan di sebuah negara. Ini yang jadi kelemahan data Bank Dunia," sebut Dedek.

Di sisi lain, sebetulnya dalam rilisan laporan resminya, Bank Dunia juga sudah memberikan peringatan perbedaan data kemiskinan dengan hitungan resmi setiap negara.

Dedek menerangkan dalam rilisnya, Bank Dunia mengungkapkan garis kemiskinan nasional suatu negara jauh lebih tepat untuk mendukung dialog kebijakan atau menargetkan program dalam menjangkau masyarakat termiskin.

"Jadi, Bank Dunia sendiri juga sudah menuturkan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan terutama untuk membuat kebijakan," beber Dedek.

Di sisi lain, Dedek menerangkan Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan dengan tujuan untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia. BPS punya dua komponen untuk memperhitungkan hal tersebut.

Komponen pertama adalah dengan menghitung garis kemiskinan makanan. Standarnya, per hari orang Indonesia harus bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari, bila tidak maka dianggap masuk dalam kategori miskin.

"Jadi, dianggap orang yang tidak bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari itu orang miskin," tutur Dedek.

Selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen garis kemiskinan non-makanan. Komponen ini mengukur akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, juga tempat atau hunian yang layak.

"Nah, dua komponen ini kemudian dilebur, di-merge, di-combine, lalu di-konversi menjadi nominal menggunakan harga di Indonesia. Maka lahirlah kemudian garis kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan atau dirilis oleh BPS. Maka kemudian mereka yang pengeluarnya di bawah garis kemiskinan dianggap miskin dan kita keluar dengan angka 8%," papar Dedek.

Bali- Sejumlah warga tampak antre rapi sambil membawa kantong berisi botol bekas untuk diolah ke dalam mesin penukar botol plastik, di Denpasar, Bali, Minggu (15/6)

Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditas konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) kembali naik pada paruh kedua Juni 2025 atau 15-30 Juni 2025. HPE rata-rata ditetapkan sebesar US$ 4.606,40 per Wet Metrik Ton (WMT).

Angka ini naik 1,20% dibandingkan paruh pertama Juni 2025 yang sebesar US$ 4.552,47 per WMT. Penetapan HPE tertiang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1515 Tahun 2025 tentang HPE atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag ditetapkan pada 13 Juni 2025 dan berlaku untuk periode 15-30 Juni 2025.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyampaikan, kenaikan HPE konsentrat tembaga dipengaruhi peningkatan permintaan dunia, terbatasnya pasokan logam dunia, serta kenaikan harga signifikan pada mineral ikutan seperti tembaga, emas, dan perak. Selama Juni 2025, harga perak naik 3,5%, tembaga 1,3%, dan emas 1,1%.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Peningkatan permintaan dunia, terutama dari Tiongkok yang tengah memperluas pembangunan sektor konstruksi dan energi terbarukan, menjadi salah satu pendorong utama. Di sisi lain, pasokan logam dunia yang semakin terbatas turut memperkuat tren kenaikan harga. Selain itu, harga mineral seperti tembaga, emas, dan perak juga naik," jelas Isy dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).

Isy melanjutkan, penetapan HPE konsentrat tembaga dilakukan berdasarkan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Usulan Kementerian ESDM mengacu pada data London Metal Exchange (LME) untuk tembaga dan London Bullion Market Association (LBMA) untuk emas dan perak. Ia memastikan penetapan HPE dilakukan secara kredibel dan transparan, sehingga memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri.

"Penetapan HPE dilakukan dengan koordinasi antar instansi yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian. Keterlibatan berbagai kementerian untuk memastikan penetapan HPE mencerminkan kondisi dan perkembangan pasar global secara objektif," tambah Isy.

Memanasnya konflik antara Israel dengan Iran dinilai tidak akan berdampak langsung terhadap perekonomian maupun iklim usaha di Indonesia. Sebab selama ini volume perdagangan antara Indonesia dengan kedua negara ini sangatlah minim.

"Kita kan kalau perdagangan dengan Israel dan Iran kan sangat minim ya, sangat kecil. Tapi karena dia mempengaruhi perekonomian global, ya kena ke kita juga," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani kepada wartawan di Menara Kadin Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Meski begitu, ia tidak memungkiri jika ketegangan di Timur Tengah ini akan berdampak terhadap perekonomian global seperti kenaikan harga minyak dunia yang kemudian dapat meningkatkan biaya logistik. Dampak secara global inilah yang kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pengusaha Tanah Air.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi pengaruhnya lebih ke pengaruh karena dampak perekonomian global. Jadi mengenai harga minyak, kemudian dari sisi logistik. Jadi dia mempengaruhi ekonomi global kemudian mempengaruhi Indonesia," kata Shinta.

Shinta sendiri belum bisa memastikan seberapa besar dampak konflik Israel-Iran terhadap iklim usaha dalam negeri. Sebab konflik ini baru saja terjadi, dan pihaknya masih harus mengamati perkembangan kondisi perekonomian global terlebih dahulu.

"Ya ini kita mesti lihat, tergantung ini seberapa panjang nih dampaknya.Ini kan baru ya, jadi kita masih mesti melihat dulu kondisinya seperti apa," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menyebut meningkatnya ketegangan di Timur Tengah imbas konflik bersenjata Israel dengan Iran dapat menjadi tantangan terhadap iklim usaha di Indonesia.

Salah satu yang menjadi sorotannya terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia ke wilayah-wilayah di Timur Tengah. Sebab para penyalur tenaga kerja ini harus lebih memperhatikan keamanan para pekerja migran di kawasan tersebut.

"Kadin tuh selalu melihat semua tantangan itu harus diperhatikan dengan baik, tapi juga satu peluang. Tantangannya ialah tentu kita mesti hati-hati mengirim pelanggan kerja kita ke Timur Tengah," kata Anindya.

Meski begitu ia mengaku para pengusaha tidak begitu khawatir atas konflik di Timur Tengah ini terhadap usaha penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Sebab menurutnya masih banyak kawasan atau negara yang membutuhkan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia.

"Nah, di sini kita melihat tenaga kerja ini juga dibutuhkan di mana-mana, karena pasti ada pertumbuhan di tempat lain. Tapi bukan berarti kita khawatir semena-mena bahwa Timur Tengah itu tidak ada jalan keluarnya.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan integrasi data angkutan umum dan angkutan barang harus segera dilaksanakan. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum bagi pelanggaran hukum di jalan, termasuk truk obesitas atau over dimension over loading (ODOL) alias truk obesitas.

"Perlu adanya kerja sama seluruh pihak terkait dalam melakukan pengawasan angkutan barang secara digital. Langkah awalnya dengan dilakukannya integrasi data," ujar Dudy dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).

Menurut Dudy, koordinasi, kolaborsi, dan sinergi dengan para stakeholder sangat perlu dilakukan terkait keselamatan jalan. Salah satunya, masalah kendaraan angkutan barang dengan dimensi dan muatan berlebih (over dimension over loading).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harapannya, terkait dengan penanganan over dimension over loading (ODOL), melalui Rakernis (Rapat Kerja Teknis Fungsi Lalu Lintas Polri) ini kita bisa bersama-sama menentukan arah kebijakan serta penanganan lanjut masalah ODOL. Dengan begitu, penanganannya di lapangan menjadi lebih baik dan akan memberikan dampak positif kepada masyarakat pengguna jalan," tambah Dudy.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan aturan Zero ODOL berlaku efektif 2026. Menurutnya, lambatnya implementasi program Zero ODOL lantaran masih dalam pembahasan di lintas sektoral.

"Kita tadi targetkan tahun depan efektifnya 2026 karena kita sekali lagi tidak bisa hanya satu pertemuan, dua pertemuan. Ini kita akan melibatkan secara utuh semuanya," kata AHY usai rapat koordinasi terkait kendaraan dan truk odol di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (7/5/2025).

AHY menuturkan, pemerintah juga bakal melibatkan pelaku usaha logistik, baik di skala nasional maupun tingkat daerah. Melalui pertemuan dengan pelaku usaha, program Zero ODOL juga akan disesuaikan kembali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjaga kerahasiaan data pribadi terutama yang berkaitan dengan layanan keuangan seperti nomor rekening/kartu kredit, hingga kode One-Time Password (OTP).

Sebab di tengah maraknya aktivitas digital, kejahatan siber juga makin canggih yang membuat data pribadi bisa tersebar luas hanya dalam hitungan detik. Mulai dari modus penipuan, peretasan akun, sampai penyalahgunaan data pribadi.

"Bocornya data seperti nomor rekening, kartu kredit, atau kode OTP juga bisa berujung pada transaksi ilegal tanpa sepengetahuanmu," tulis OJK dalam unggahan di Instagram resminya, dikutip Minggu (15/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agar data pribadi tetap aman dan tidak mudah terjebak dalam kejahatan siber, berikut beberapa tips yang bisa detikers gunakan!

Informasi seperti username, password, kode OTP, PIN, nama ibu kandung, nomor rekening, dan kode CVV/CVC adalah data rahasia yang tidak boleh dibagikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari bank atau instansi resmi.

2. Aktifkan Notifikasi dan Rutin Cek Rekening

Pastikan kamu mengaktifkan fitur notifikasi transaksi via SMS, internet banking atau mobile banking, dan cek histori transaksi secara berkala. Dengan begitu, kamu bisa langsung tahu jika ada aktivitas mencurigakan di akunmu.

3. Gunakan Verifikasi Dua Langkah

Lindungi akunmu dengan fitur keamanan ganda seperti sidik jari, Face ID, atau kode verifikasi tambahan untuk mencegah akses yang tidak sah ke data pribadimu.

4. Gunakan Jaringan Internet yang Aman

Hindari menggunakan Wi-Fi publik saat mengakses aplikasi keuangan, gunakan jaringan pribadi agar koneksi tetap aman.

5. Jangan Unggah Dokumen Identitas ke Media Sosial

Hindari membagikan foto dokumen seperti KTP, SIM, paspor, kartu keluarga, dan dokumen pribadi lainnya. Informasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk pelaku pinjaman online ilegal atau penipuan digital lainnya.

6. Waspadai Permintaan Data Mencurigakan dan Link Tidak Dikenal

Jangan sembarangan klik link yang tidak jelas asalnya. Hindari juga memberikan data pribadi jika diminta melalui email, telepon, atau pesan, terutama jika disertai ancaman atau iming-iming hadiah.

"Jangan Kasih Kendor, Yuk Jaga Data Pribadi Kamu!" tegas OJK.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus terus memperluas peran strategisnya dalam mendukung sektor-sektor strategis nasional. Kali ini, BNI menjalin kerja sama strategis dengan PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) guna menyediakan layanan perbankan dan solusi keuangan terintegrasi bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Framework Agreement on Financing antara Direktur Manajemen Risiko BNI David Pirzada dan Group Chairman & Founder Republikorp Norman Joesoef di sela gelaran Indo Defence di JIExpo, Jakarta, Sabtu (14/6).

Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh sejumlah pejabat BNI dan Republikorp, termasuk Direktur BNI Muhammad Iqbal SEVP Credit Risk BNI Bun Hendra Direktur Republikorp Adhanny Akbar Alamsyah, serta CFO Republikorp Tony Kesumo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kerja sama antara BNI dan Republikorp ditujukan untuk membangun sinergi dalam menghadirkan layanan finansial yang komprehensif, mencakup fasilitas dasar hingga pembiayaan khusus, sebagai wujud nyata komitmen BNI dalam mendukung sektor-sektor penting, termasuk bidang pertahanan," ujar David dalam keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025).

BNI akan menghadirkan solusi keuangan untuk mendukung penguatan bisnis Republikorp, baik dari sisi operasional maupun investasi strategis. Republikorp sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan dan teknologi strategis, sehingga membutuhkan dukungan finansial yang kuat untuk mengembangkan teknologi, logistik serta pengelolaan proyek berskala besar.

Adapun produk-produk dari grup usaha republikorp ini antara lain kendaraan tempur infanteri 8×8, kendaraan MRAP 4×4, pengangkut pelacak amphibi,sistem pemandu roket, modular strike drone, kapal patroli, kapal rudal cepat dan kapal patroli lepas pantai.

Lingkup kerja sama ini mencakup layanan perbankan dari BNI dan anak perusahaannya, pemanfaatan ekosistem digital BNI oleh Republikorp, serta peluang kolaborasi yang dapat terus diperluas di masa depan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

"Melalui MoU ini, kedua belah pihak berkomitmen menjalankan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum, kebijakan internal, serta prinsip tata kelola yang baik. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemajuan sektor strategis nasional melalui pendekatan berbasis kemitraan," tambah David.

Kolaborasi ini sekaligus mempertegas peran aktif BNI sebagai agent of development, yang tidak hanya menyediakan layanan finansial, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor industri dan teknologi pertahanan yang krusial bagi kemandirian bangsa.

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mengumumkan pengunduran Alexander Ramlie sebagai Direktur Utama (Dirut) Perseroan yang berlaku pada 14 Juni 2025. Pengunduran diri tersebut diajukan Alexander karena akan menempati posisi Komisaris Independen.

Pengangkatan serta pengunduran diri Alexander ini akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar besok, Senin (16/6). Hal tersebut disampaikan oleh manajemen melalui keterbukaan informasi hari ini.

"Pengunduran diri tersebut diajukan sehubungan dengan rencana pengangkatan beliau sebagai Komisaris Perseroan," kata Corporate Secretary Amman Mineral Vemmy Febrianti dalam keterbukaan informasi, Minggu (15/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, Perseroan akan menjalankan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 33 tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan, yakni dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Pihaknya akan meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan atas pengunduran diri Alexander Ramlie sebagai Direktur Utama Perseroan dan pengangkatan Alexander Ramlie sebagai Komisaris Perseroan.

Dalam RUPST nanti, Vemmy menerangkan pihaknya akan mengusulkan pengangkatan Arief Widyawan Sidarto sebagai Direktur Utama menggantikan Alexander Ramlie. Penggantian direksi ini, Vemmy menilai tidak berdampak merugikan bagi kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

"Informasi atau fakta material ini tidak berdampak merugikan bagi kegiatan usaha dan keuangan Perseroan," terang Vemmy.

Perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) bikin heboh. Data terakhir Bank Dunia menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa sesuai hitungan baru Bank Dunia pada Juni 2025.

Namun, angka ini nampak jauh berbeda dengan hitungan kemiskinan yang terakhir kali dirilis BPS. Tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024, dalam rilisan BPS, hanya sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menuturkan sejauh ini Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan dengan tujuan untuk menangkap profil kemiskinan di Indonesia. Tujuan dan desain pendataannya pun berbeda dengan Bank Dunia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Juru Bicara PCO Dedek Prayudi, BPS punya dua komponen untuk menghitung data kemiskinan di tanah air. Komponen pertama adalah dengan menghitung garis kemiskinan makanan. Standarnya, per hari orang Indonesia harus bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari, bila tidak maka dianggap masuk dalam kategori miskin.

"Jadi, dianggap orang yang tidak bisa mengkonsumsi 2.100 kalori per hari itu orang miskin," tutur Dedek dalam unggahan video di akun Instagram resmi PCO, Minggu (15/6/2025).

Selanjutnya, komponen yang kedua adalah komponen garis kemiskinan non-makanan. Komponen ini mengukur akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, juga tempat atau hunian yang layak.

"Nah, dua komponen ini kemudian dilebur, di-merge, di-combine, lalu di-konversi menjadi nominal menggunakan harga di Indonesia. Maka lahirlah kemudian garis kemiskinan di Indonesia yang dikeluarkan atau dirilis oleh BPS," papar Dedek.

"Maka kemudian mereka yang pengeluarnya di bawah garis kemiskinan dianggap miskin dan kita keluar dengan angka 8%," tambahnya menekankan.

Data yang dibuat BPS tujuannya adalah untuk sasaran kebijakan oleh pemerintah. Sementara itu, data Bank Indonesia, menurut Dedek, digunakan untuk komparasi internasional, untuk pemeringkatan, dan untuk mengidentifikasi global extreme poverty.

Bahkan, dalam rilisan laporan resminya, Bank Dunia juga sudah memberikan peringatan perbedaan data kemiskinan dengan hitungan resmi setiap negara.

Dedek menerangkan dalam rilisnya, Bank Dunia mengungkapkan garis kemiskinan nasional suatu negara jauh lebih tepat untuk mendukung dialog kebijakan atau menargetkan program dalam menjangkau masyarakat termiskin.

"Jadi, Bank Dunia sendiri juga sudah menuturkan bahwa garis kemiskinan di masing-masing negara itu sebenarnya lebih tepat untuk menangkap profil kemiskinan terutama untuk membuat kebijakan," beber Dedek.

Bila bicara perhitungan, Dedek memaparkan data Bank Dunia dihitung menggunakan garis kemiskinan yang sama untuk semua negara yang berada di dalam satu grup. Kemudian dari garis kemiskinan tersebut lah dihitung jumlah orang miskin dalam suatu negara.

Dia menilai data Bank Dunia tidak bisa menangkap karakteristik lokal kemiskinan di sebuah negara. Sebab, harga-harga yang digunakan dalam perhitungannya ditetapkan lewat satu standar. Jelas harga-harga di tiap negara berbeda karena banyak faktor, mulai dari inflasi hingga kondisi geografis.

"Nah, data Bank Dunia tersebut akan tetapi tidak bisa menangkap lokal karakteristik atau bahkan tidak bisa memotret profil kemiskinan di sebuah negara. Ini yang jadi kelemahan data Bank Dunia," sebut Dedek.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi tambak dengan total luas 20 ribu hektar di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Program itu disebut dapat membuka lapangan kerja hingga 119.100 orang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Tinggal Hermawan menuturkan sebagian besar lahan yang menjadi target revitalisasi sebelumnya merupakan tambak idle atau tidak produktif, sistem budidayanya masih tradisional, tidak memiliki tandon maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah.

"Melalui program ini, kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi area budidaya perikanan yang bernilai tinggi dan berkelanjutan, khususnya untuk komoditas ikan nila salin," kata Tinggal dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, program ini akan memberikan dampak besar terhadap transformasi sistem budidaya di kawasan tersebut, di antaranya dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan. Selain itu, revitalisasi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Dengan luas lahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan mencapai kurang lebih 20.413,25 hektare, program ini diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 119.100 orang di sektor hulu, on farm hingga hilir," lanjut Tinggal.

Adapun total luas lahan revitalisasi melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)kurang lebih 20.413,25 hektare yang tersebar di empat kabupaten. Rinciannya Kabupaten Bekasi seluas 8.188,49 hektare di Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, Tarumajaya. Kabupaten Karawang seluas 6.979,51 hektare di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tirtajaya. Kabupaten Subang seluas 2.369,76 hektare di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara dan Sukasari. Terakhir, Kabupaten Indramayu seluas 2.875,48 hektare di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan dan Sindang.

KKP pun terus melakukan sosialisasi bersama untuk menyampaikan penetapan kawasan hutan ketahanan pangan itu. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu menerangkan bahwa sosialisasi telah beberapa kali dilakukan. Kegiatan terbaru melibatkan 18 camat dan 49 kepala desa serta kepala dinas kelautan dan perikanan dari empat kabupaten di Jawa Barat, yaitu Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

"Ini merupakan salah satu tahapan penting yang telah dilakukan KKP. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I dan II guna memastikan bahwa pelaksanaan program ini ramah lingkungan dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Tebe.

Pria yang akrab disapa Tebe melanjutkan bahwa dalam waktu dekat KKP masih akan melaksanakan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat di 49 desa yang masuk dalam cakupan wilayah program. Selain itu, dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta empat pemerintah kabupaten.

"Berbagai tahapan akan terus kami jalankan. Kami berharap pada tahun ini dapat dilakukan ground breaking sebagai simbol dimulainya tahapan pelaksanaan program revitalisasi tambak di Pantura Jabar," tambah Tebe.