Penulis: Agus S

Sepanjang Juni ini, Transmart akan menjadi destinasi wajib bagi para pecinta kuliner Korea Selatan lewat gelaran Transmart Discover Korea.

Selama satu bulan penuh, Transmart bekerja sama dengan Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs Korea Selatan, dan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation dengan tajuk helatan Korean Food Festival.

Chief Representative of Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, Seung Hoon Lee, menuturkan popularitas kuliner Korea Selatan di Indonesia terus meningkat. Ia juga menegaskan, pentingnya jaminan halal pada setiap produk Korea yang dijual di Transmart, karena mayoritas masyarakat Indonesia Muslim.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Popularitas makanan Korea di Indonesia terus meningkat. Kami memahami pentingnya kehalalan bagi konsumen kami di Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Oleh karena itu, banyak produk yang kami hadirkan dalam festival ini telah mendapatkan sertifikasi halal. Kerja sama kami bersama Transmart ini juga sekaligus untuk mendukung kesadaran masyarakat terhadap produk Korea yang halal," ucap Seung Hoon Lee, Jumat (13/6/2025).

Di kesempatan yang sama, Kyung Min Lee dari aT Jakarta-Korea Agro & Fisheries Trade Corporation menuturkan pihaknya berharap dapat terus berkolaborasi dengan Transmart dalam mempromosikan makanan Korea.

"Saya harap Transmart terus-menerus berusaha mempromosikan makanan Korea. Jadi, ekspor makanan Korea ke Indonesia semakin naik. Perusahaan kami membuka kerja sama B2C dan B2B," ujar Kyung Min Lee dalam acara peresmian Korean Food Festival di Transmart Cibubur, Jumat (13/6/2025).

"Harapannya, peningkatan penjualan makanan Korea semakin besar dan jumlah ekspor makanan Korea semakin besar. Kami harap konsumen-konsumen Indonesia semakin banyak tahu makanan Korea. Di sini juga ada snack Korea, ada rame, ada minuman Korea, ada kopi juga. Jadi, semakin banyak macamnya masuk ke Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Human Resources & Corporate Communications Director PT Trans Retail Indonesia, Satria Hamid, menuturkan Ke depannya, Korean Food Festival akan diselenggarakan di tiga gerai Transmart lainnya yaitu Transmart Kota Kasablanka, Transmart Central Park, Transmart Cilandak, dan Transmart Cibubur.

Mengusung tema Discover Korea, gelaran ini juga menghadirkan beragam produk kuliner otentik, pameran budaya, hingga program interaktif yang mengajak pengunjung Transmart untuk mengeksplorasi ragam kuliner dan gaya hidup khas Negeri Ginseng di dalam satu lokasi.

"Ini adalah inisiatif Transmart, salah satu kepedulian kita untuk bekerja sama dengan setiap institusi yang ada. Karena strategi bisnins kita adalah memakai open loop ecosystem, untuk bisa semua institusi bekerja dengan Transmart. Tidak hanya untuk yang local brand dalam negeri, kita juga bekerja sama dengan institusi internasional. Salah satunya dengan Kementerian Korea Selatan," ujar Satria.

PT Pertamina (Persero) resmi mengumumkan perubahan struktur komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 yang digelar Kamis (12/6) kemarin di Grha Pertamina, Jakarta Pusat. Salah satunya pengangkatan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama (Wakomut) Pertamina menggantikan Dony Oskaria.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan bahwa pengangkatan Todotua merupakan wewenang pemegang saham. Ia menuturkan, Todotua merupakan perwakilan komisaris dari pemerintah yang relevan dengan Pertamina.

"Kan itu memang kewenangan pemegang saham ya, tapi kita lihat kalau pak Todotua itu posisinya sebagai Wamen Investasi kemudian Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pak Rosan juga menjabat sebagai Danantara, otomatis Pak Todotua merupakan salah satu perwakilan komisaris dari pemerintah yang relevan dengan Pertamina," katanya saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Betul, kan sekarang pemegang saham kita Kementerian BUMN dan juga Danantara," tambah Fadjar saat ditanya ada keterkaitan pengangkatan Wakomut dengan Danantara.

Sebelumnya, dalam RUPS kemarin juga diputuskan direksi baru Pertamina yaitu Oki Muraza sebagai Wakil Direktur Utama, Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan2. ⁠Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu3. Komisaris Independen: Condro Kirono4. Komisaris Independen: Raden Ajeng Sondaryani5. Komisaris Independen: Nanik S. Deyang6. Komisaris: Bambang Suswantono7. Komisaris: Heru Pambudi

Simak juga Video 'Prabowo: Bangsa yang Tak Investasi Pertahanan Biasanya Jadi Bangsa Budak':

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut antusiasme masyarakat dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sangat tinggi. Bahkan menurutnya banyak warga sampai 'berebut' ikut serta dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Sambutan dari masyarakat luar biasa. Dan juga dukungan dari teman-teman, dari BUMN juga luar biasa. Sehingga mendapat sambutan yang gegap-gempita di masyarakat, berebut sekarang yang ingin mendirikan Kopdes ini," katanya usai Rakor Monitoring Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut Zulhas menuturkan jumlah desa/kelurahan yang sudah sepakat untuk membentuk Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) sudah mencapai 79.882 atau 98% dari target pemerintah. Dari jumlah itu, sekitar 37.300 desa/kelurahan di antaranya sudah berbadan hukum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah, musdesus sudah hampir 100%, hampir, kurang sedikit. Sudah 79.882, jadi 98% musdesus. Karena perlu waktu untuk mengurus ke Menteri Hukum, sehingga legalitasnya sudah memenuhi persyaratan. Sudah dari 79.882 itu, hari ini 37.300. 37.300 berarti sudah hampir 47%" terangnya.

Sejalan dengan itu, Zulhas menuturkan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran mock-up (model) Koperasi Desa Merah Putih secara nasional pada 12 Juli 2025 mendatang, atau bertepatan dengan Hari Koperasi.

"Kemudian berikutnya, diagendakan nanti akan launching 12 Juli. Tadi, minggu depan kita akan rapat, menentukan titik mana, karena akan ada empat wilayah," sambung Zulhas.

Simak juga Video 'Wamenkop Bicara Mekanisme Pembentukan Kopdes Merah Putih':

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kondisi perekonomian global yang saat ini masih dilanda ketegangan. Ia mengingatkan hal itu kepada para pejabat baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri Mulyani meminta agar semua tetap waspada.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam acara pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kemenkeu. Setidaknya ada 139 orang yang dilantik, yang tersebar di 13 unit eselon 1, unit non-eselon serta badan layanan umum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani menuturkan, saat ini merupakan sebuah periode yang luar biasa dengan komitmen besar untuk mewujudkan program-program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut membutuhkan dukungan keuangan negara, sehingga keuangan negara harus terus mampu dikelola agar mampu mendukung tujuan nasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keuangan negara harus terus mampu dikelola agar mampu menjadi instrumen penting di dalam mendukung tujuan nasional memastikan bahwa seluruh rupiah yang dikumpulkan dan dibelanjakan dikelola untuk kemakmuran masyarakat, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta peradaban bagi Indonesia," kata Sri Mulyani, dikutip dari siaran langsung Youtube Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025).

Di samping tanggung jawab besar itu, ia mengingatkan bahwa dunia saat ini dalam situasi yang tidak mudah. Berbagai tantangan masih terus dan bahkan akan terus terjadi. Hal ini baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik.

"Dunia penuh dengan hubungan yang bersitegang. Adanya persaingan geopolitik menimbulkan fragmentasi ekonomi dan ini memberikan imbas yang luar biasa. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, persaingan geopolitik dan keamanan, termasuk larangan atau regulasi ekspor-impor yang luar biasa disruptif. Ini adalah sesuatu yang sedang dan akan terus terjadi," ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan, dalam sejarahnya banyak yang menyamakan situasi saat ini dengan saat masa-masa awal tahun 1940 atau bahkan 1930. Pada kala itu, terjadi krisis ekonomi yang sangat parah, salah satunya yang dikenal dengan 'Great Depression' atau 'Depresi Berat'.

"Ini menunjukkan bahwa kita perlu waspada. APBN selalu menjadi instrumen yang penting dan diandalkan. Karena lingkungan, baik ekonomi dan politik global, maupun nasional, tidak 100% selalu bisa kita kontrol. Namun kita memiliki tanggung jawab agar negara Indonesia perekonomiannya dan rakyatnya terus bisa melangsungkan proses pembangunan dalam rangka mencapai perbaikan kesejahteraan dan perbaikan pemerataan," kata dia.

Meski demikian, menurutnya penting untuk diyakini bahwa kedaulatan Indonesia, rakyat Indonesia, serta kemampuan untuk menjaga kemerdekaan dan perdamaian abadi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan. Ia juga menekankan, seluruh niat tersebut membutuhkan dukungan keuangan negara yang sehat.

"Seluruh tujuan baik dan cita-cita membutuhkan keuangan negara yang dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas. Para pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan adalah posisi yang sangat menentukan kinerja Kementerian Keuangan di dalam mengelola keuangan negara," ujar Sri Mulyani.

Simak juga Video 'Gibran: Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia Lewat Industri Halal':

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengelola tambang butuh pelatihan, pendampingan serta pengawasan. Sebab, hal ini merupakan pertama kalinya UMKM mengelola tambang.

UMKM mendapatkan izin untuk mengelola tambang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) APINDO Ronald Walla menilai pendampingan dan pengawasan menjadi penting agar tetap menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semuanya ini tentunya perlu dimonitor, karena kita Indonesia kaya akan tambang. Tapi nggak ada semuanya yang abadi. Jadi jangan sampai dihabis-habiskan untuk itu, jadi tentunya harus bisa diproses menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tambah," kata Ronald kepada awak media saat ditemui di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

Menurut Ronald, pendampingan serta pelatihan ini sekaligus menjadi momentum meningkatkan kapasitas usaha tambang. Dengan begitu, pengelolaan tambang di Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

"Ini kan merupakan sebuah usaha ya, untuk memformalkan. Dan supaya bisa melakukan pendampingan dan training, untuk meningkatkan kapasitas usaha tambang di Indonesia. Jadi nggak hanya untuk orang-orang tertentu saja," jelas Ronald.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kriteria UMKM yang layak mengelola tambang, Ronald menilai setidaknya UMKM mengetahui persoalan mengenai tambang.

"Menurut saya paling enggak harus tau tentang mineral, mungkin bekerjasama dengan universitas. Tentunya tambang harus ada komoditas, bahan-bahan mineral perlu diolah lagi ya, misalnya emas harus diolah lagi," imbuh Ronald.

Simak juga Video 'Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun':

Jakarta- Kisruh Israel-Iran membuat harga emas dan minyak melesat. Harga emas mencapai level tertinggi, pasokan minyak pun dikhawatirkan terganggu.

Jakarta- Pertamina umumkan capaian 2024 dengan pendapatan tembus Rp1.194 triliun. Laba bersih senilai Rp 49,54 triliun.

Pemerintah Indonesia mengungkapkan daftar elemen perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan Uni Eropa yang akan termaktub dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan itu targetnya berlaku mulai akhir 2026 atau awal 2027.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono menuturkan ada 24 elemen yang disepakati dalam IEU-CEPA. Aspek kerja samanya mulai dari yang bersifat modern hingga klasik yakni terkait perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga fasilitas bea dan cukai.

"Secara garis besar ini merupakan satu perjanjian yang paling komprehensif yang kita miliki, yang paling modern," kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan adanya IEU-CEPA, kedua negara sepakat meningkatkan kapasitas di berbagai sektor khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Nah ini yang relatif baru sebenarnya di dalam suatu format perjanjian, yaitu khusus mengenai small and medium enterprise. Artinya kita memang antara Indonesia dan EU sama-sama kita sepakat bagaimana CEPA ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah," paparnya.

Selain UMKM, kesepakatan baru juga terkait dengan perdagangan berkelanjutan untuk barang-barang di sektor energi dan komoditas mentah. Kedua negara sepakat untuk membuat perdagangan di sektor itu lebih berkelanjutan melalui IEU-CEPA.

"Kita sudah sepakat bagaimana bisa menjadi satu powerhouse di sektor energy and raw material, yang berbasis ataupun juga bernuansa green and blue elements," imbuhnya.

1. Trade in Goods2. Trade in Services3. Investment4. Technical Barriers to Trade (TBT)5. Sanitary and Phytosanitary (SPS)6. Intellectual Property Rights (IPR)7. Small and Medium Enterprises (SMEs)8. Trade Remedies9. Customs and Trade Facilitation10. Rules of Origin11. Good Regulatory Practices12. Transparency13. Digital Trade14. Trade and Sustainable Growth15. Competition16. Energy and Raw Materials17. Government Procurement18. Economic Cooperation and Capacity Building19. Sustainable Food System20. Dispute Settlement21. Initial Provision and General Definitions22. Institutional Provision23. Final Provision24. Exceptions

Simak juga Video 'Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun':

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah menetapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sebesar 20% terhadap produk benang filamen impor, terutama dari China.

Hal ini diharapkan dapat mengatasi dampak serius dari praktik dumping yang telah menggerus industri tekstil Indonesia.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta menerangkan, praktik dumping oleh produsen luar negeri telah menciptakan distorsi harga di pasar domestik yang sangat merugikan produsen dalam negeri, khususnya di sektor benang filamen dan industri polimer.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, BMAD sebesar 20% merupakan titik keseimbangan yang ideal. Hal tersebut cukup untuk memulihkan industri hulu, namun tetap mempertimbangkan beban yang mungkin ditanggung sektor hilir.

"Harga normal itu ada di kisaran 20 persen di atas harga dumping. Kalau lebih tinggi dari itu, memang produsen hulu punya ruang untuk margin lebih besar, tapi berisiko membebani industri hilir. Kita perlu titik tengah yang sehat dan berkelanjutan," kata Redma dalam keterangan tertulis Jumat (13/6/2025).

Redma juga menyinggung tentang rekomendasi awal dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) menyarankan tarif BMAD yang bervariasi, dengan batas atas mencapai 42,3%. Namun APSyFI menilai bahwa sebagian tarif tersebut perlu diturunkan demi menciptakan keseimbangan antara sektor hulu dan hilir.

"Rekomendasi KADI ada yang sampai 42%. Tapi setelah diskusi dan evaluasi dengan mempertimbangkan dampak ke hilir, kami usulkan tarif itu diturunkan. Rekomendasi APSyFI adalah BMAD rata-rata 20%," ujarnya.

Praktik dumping benang filamen, menurut Redma, tidak hanya merugikan produsen langsung, tetapi juga memicu efek domino terhadap seluruh rantai industri tekstil. Salah satu dampak paling terasa adalah menurunnya permintaan benang pintal, karena benang filamen impor mengambil porsi pasar yang sebelumnya dimiliki oleh produk dalam negeri.

"Benang filamen impor ini menyerap pasar benang pintal dalam negeri. Akibatnya, industri pemintalan ikut terpukul, dan karena mereka tidak menyerap bahan baku, industri polimer juga ikut kena dampaknya," jelas Redma.

Redma pun mencontohkan, beberapa perusahaan besar seperti Polichem, Polifyn, dan APF telah menutup lini produksi polimer mereka akibat anjloknya permintaan. Saat ini, hanya sekitar empat perusahaan yang masih memproduksi polimer untuk kebutuhan dalam negeri, dan itu pun dalam kondisi terbatas.

Simak juga Video 'Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun':

APSyFI berharap, penetapan BMAD 20%, industri tekstil dari sektor hulu seperti produksi polimer, benang filamen, dan benang pintal, hingga sektor hilir seperti kain dan produk jadi, bisa kembali bangkit dan bersaing secara sehat di pasar domestik.

Tidak hanya itu, Redma juga menyoroti pentingnya perlindungan pada sektor hulu lainnya, khususnya Purified Terephthalic Acid (PTA) sebagai bahan baku utama serat sintetis. Jika bahan baku masih dibiarkan bebas masuk dengan harga dumping, maka seluruh rantai industri tetap terancam.

"PTA juga harus diberi proteksi. Kalau hulunya lepas, ya tetap saja kita nggak bisa bersaing. Minimal, bea masuk tetap atau BMAD juga diberlakukan untuk PTA," imbuhnya.

Pandangan senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menilai, penetapan tarif BMAD minimal 20% adalah langkah logis dan relevan dengan kondisi industri yang tengah mengalami kerusakan struktural akibat praktik dumping.

"Angka 20% itu secara kasar masih masuk akal, dan itu pun batas minimal. Bahkan bisa saja lebih tinggi, tergantung pada tingkat injury yang dialami industri kita," ujar Faisal.

Menurutnya, sejumlah produk tekstil, harga barang impor, terutama dari China, bisa kurang dari separuh harga produksi dalam negeri. Dalam kondisi ini, BMAD 20% masih belum cukup menutup disparitas tersebut.

"Kalau harga impor dari China bisa setengahnya harga lokal, maka dengan BMAD 20% pun, produk dalam negeri tetap akan terlihat lebih mahal. Ini yang perlu dihitung serius oleh pemerintah," kata dia.

Simak juga Video 'Tanggapan Kemenkop UKM soal Daya Beli Masyarakat ke UMKM Turun':

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan strategi perusahaan dalam menekan imporliquefied petroleum gas(LPG) yang saat ini masih tinggi. Beberapa di antaranya dengan menggenjot produksi dan meningkatkan penggunaan jaringan gas.

Simon menuturkan, kebutuhan LPG Indonesia saat ini berada kurang lebih 8 juta metrik ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 1,6 juta metrik ton per tahun. Dengan begitu, Indonesia masih impor LPG. Namun, Simon menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada.

"Mungkin untuk produksi LPG bisa digenjot untuk bisa bertambah sekitar 1 juta metrik ton lagi, sehingga kurang lebih kalau kita maksimalkan bisa dapat sekitar 2,6 juta metrik ton, sehingga dapat mengurangi porsi impor LPG kita," kata Simon dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja PT Pertamina (Persero) Tahun 2024 di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Simon menerangkan pemerintah juga sedang menggenjot program hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan LPG. Kemudian juga memaksimalkan jaringan gas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga.

"Sehingga mengurangi impor kita untuk kebutuhan LPG," katanya

Simon melanjutkan, Pertamina tahun ini menargetkan dapat menambah 200.000 sambungan ke rumah tangga. Namun, saat ini baru tercapai 60.000 sambungan ke rumah tangga.

"Dengan demikian ini adalah pekerjaan rumah juga bagi kami. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah kami akan terus meningkatkan agar supaya infrastruktur gas ini bisa semakin maksimal dan bisa menjadi alternatif sumber energi yang lebih murah bagi masyarakat," katanya.

Tonton juga "Pertamina Dukung Penuh Pembangunan di Kawasan Rebana dari Sektor Migas" di sini: