Penulis: Agus S

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 20.15 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengusulkan pembentukan tim pengawas khusus proyek makan bergizi gratis atau MBG. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga yang diamanatkan mengelola program tersebut, pada tahun anggaran 2026.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Nurhadi, anggaran sebesar Rp 217,86 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG,” kata dia dalam keterangan tertulis di laman resmi DPR, dikutip pada Kamis, 12 Juni 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politikus Partai NasDem itu mewanti-wanti agar penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan transparan. Sebab program utama yang dijalankan BGN, yakni makan bergizi gratis, merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun,” kata Nurhadi.

Ia mengacu pada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 miliar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2019–2022 yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Ia berujar, bila kasus korupsi serupa terulang, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun.

Nurhadi pun mendorong supaya BGN menerapkan sistem pengelolaan yang lebih ketat. Ia mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana. “Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” kata dia.

Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif atau perkiraan awal anggaran kementerian/lembaga (K/L) tahun 2026. Dari 98 kementerian/lembaga yang ada, Badan Gizi Nasional ditetapkan mendapat alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 217,86 triliun. Lembaga itu ditugaskan menjalankan program prioritas makan bergizi gratis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati menyampaikan bahwa tahun depan program itu bakal diperkuat. “Pada tahun 2026 MBG terus diperkuat hingga dapat melayani seluruh 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30 ribu unit satuan pelayanan pemenuhan gizi,” ucapnya di sidang paripurna DPR, Senin, 20 Mei 2025.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara

Ervana Trikarinaputri

Lulusan program studi Sastra Inggris Universitas Padjadjaran. Bergabung dengan Tempo sejak pertengahan 2024.

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error

Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Panitia SNPMB Bantah Isu Kebocoran Soal UTBK 2025

PDIP Ungkap Makna di Balik Kehadiran Megawati di Hari Pancasila

Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan

Menteri Kesehatan Akan Reformasi Total Pendidikan Dokter Spesialis

Usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI, Kantor KontraS Diteror Orang Tak Dikenal

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis

Kata Kemenhan soal Peluang Beli Jet Tempur J-10 Cina

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error

372 Guru Besar Kedokteran Deklarasi Tak Percaya Menkes Budi Gunadi

Pramono Bilang Jakarta Bangun 1,4 Kilometer Tanggul Laut Tahun Ini

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Begini Penanganan Kasus Pidana yang Libatkan Disabilitas Intelektual

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 20.26 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Depok – Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan laman resmi pendaftaran seleksi penerimaan murid baru (SPMB) spmb.jabarprov.go.id/dokumen untuk SMA sederajat error sejak, Selasa, 10 Juni 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Satu orang tua calon murid SMAN 1 Depok menuturkan ia sudah sejak Rabu, 11 Juni 2025 membawa anaknya untuk membuat akun sebagai salah satu syarat pendaftaran SPMB. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Buat pendaftaran masuk enggak bisa, error begitu, tidak bisa di-download,” kata AN yang enggan menyebut nama aslinya, Kamis, 12 Juni 2025.

Setelah mengalami kendala selama 2 hari, laman tersebut akhirnya bisa diakses pada Kamis pagi.

“Ya dua hari error kan bikin repot juga ya. Saya aja yang cuma ibu rumah tangga harus bolak balik, bagaimana yang kerja nanti. Untungnya di sini (SMAN 1 Depok) ada yang membantu mengarahkan,” ujar AN. 

Kendati demikian, warga Kelurahan Depok Jaya ini berharap agar anaknya dapat lolos pada jalur seleksi domisili dengan kuota 35 persen dari total kursi yang ada.

Sementara itu, orang tua calon siswa lainnya, FA (43 tahun), mengaku sudah mengunggah dokumen, namun statusnya belum diperiksa. Dia menyayangkan sistem yang dimiliki pemerintah provinsi jauh dari ekspektasi masyarakat dan mengalami kendala saat digunakan di waktu pendaftaran. 

“Di kota untuk SMP aja cepat, harusnya lebih baik bila bicara provinsi, provinsi besar kan,” ucap FA. 

Saat dikonfirmasi, Humas SMAN 1 Depok Teguh Syahrudin menuturkan kendala tersebut dari sistem di provinsi. Hampir seluruh calon peserta didik yang hendak mendaftar terkendala. “Karena kan mereka harus buat akun dulu. Buat akun baru dia daftarkan dan itu memang agak lama loading juga,” kata Teguh. 

Teguh menerangkan kendalanya dari sistem di Jawa Barat, dimana saat calon peserta didik mau mengunggah dokumen, tetapi tampilannya hanya loading saja. Gangguan tersebut, kata dia, berlangsung sejak hari pertama pendaftaran pada Selasa hingga Rabu.

Kendati demikian, per Kamis siang, calon peserta didik sudah bisa mengakses dan membuat akun untuk SPMB. Bahkan, lanjut Teguh, di SMAN 1 Depok disiapkan ruang untuk pendaftar dari dalam dan luar provinsi.

Pilihan Editor: Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error

Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Panitia SNPMB Bantah Isu Kebocoran Soal UTBK 2025

PDIP Ungkap Makna di Balik Kehadiran Megawati di Hari Pancasila

Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan

Menteri Kesehatan Akan Reformasi Total Pendidikan Dokter Spesialis

Usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI, Kantor KontraS Diteror Orang Tak Dikenal

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis

Kata Kemenhan soal Peluang Beli Jet Tempur J-10 Cina

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error

372 Guru Besar Kedokteran Deklarasi Tak Percaya Menkes Budi Gunadi

Pramono Bilang Jakarta Bangun 1,4 Kilometer Tanggul Laut Tahun Ini

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Begini Penanganan Kasus Pidana yang Libatkan Disabilitas Intelektual

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 20.45 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INFO NASIONAL – PT Pertamina (Persero) mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2024 baik di bidang finansial maupun operasional. Kinerja kuat tersebut disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024, di Grha Pertamina, Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari sisi kinerja keuangan, di tahun 2024, Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar US$75,33 miliar atau setara Rp1.194 triliun, EBITDA senilai US$10,79 miliar setara Rp171,04 triliun dan laba bersih senilai US$3,13 miliar atau setara dengan Rp49,54 triliun. 

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, menuturkan, perusahaan juga terus menunjukkan kinerja positif di berbagai lini bisnis. Produksi migas Pertamina telah berhasil menembus 1 juta barrel setara minyak, menjadikan Pertamina kontributor 69 persen minyak nasional dan 37 persen gas nasional. 

Dari sisi kilang, Pertamina juga berhasil menjadi kontributor utama produksi BBM nasional. “Di tahun 2024 produksi migas terjaga solid di angka 1 juta barrel setara minyak. Selain itu, produksi BBM Kilang Pertamina berhasil memenuhi 70 persen kebutuhan BBM nasional, bahkan kebutuhan avtur dan diesel 100 persen dipenuhi dari kilang domestik,” kata Fadjar.

Sebagai BUMN, Fadjar melanjutkan, Pertamina terus memperkuat infrastruktur distribusi energi hingga saat ini lebih dari 15.000 titik retail BBM, 260.000 titik pangkalan LPG, 6.700 gerai Pertashop dan 573 lokasi BBM Satu Harga tersedia untuk menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri. Distribusi energi juga disokong pengoperasian 288 kapal. 

Dari sisi bisnis gas, Pertamina mengoperasikan lebih dari 33.000 km pipa transmisi dan distribusi gas serta sekitar 820 ribu sambungan jargas. Sedangkan dari sisi pengembangan bisnis terbarukan, Pertamina juga menjadi kontributor utama bisnis rendah karbon.

Pertamina mengelola 13 wilayah kerja geothermal, PLTGU dan PLTS dengan total kapasitas 2.502,12 megawatt. Pertamina juga memproduksi biofuel B35, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Pertamax Green 95 dan proyek Used Cooking Oil (UCO) untuk Sustainable Aviation Fuel (SAF). 

“Atas kinerja positif tersebut Pertamina mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang telah menjadi pelanggan setia dan pendukung perusahaan. Pertamina terus berkomitmen sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh Indonesia,” ujar Fadjar.

Menurut Fadjar, kontribusi Pertamina kepada penerimaan negara juga terus meningkat. Sepanjang 2024, kontribusi Pertamina sebesar Rp 401,73 triliun baik dari pajak, PNBP maupun dividen. 

“Pada tahun 2024, total penyerapan produk dalam negeri (PDN) senilai Rp415 triliun yang memberikan multiplier effect penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,1 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp702 Triliun yang berkontribusi terhadap peningkatan GDP tahun 2024,” kata Fadjar.

Perubahan Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi

Pada RUPS Pertamina, selain menetapkan kinerja perusahaan, pemegang saham juga melakukan perubahan pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina. RUPS menetapkan Direksi baru Pertamina yaitu Oki Muraza sebagai Wakil Direktur Utama, Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sedangkan M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis. Di saat yang sama RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran Dewan Komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

Berikut susunan Direksi Pertamina:

1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza

3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin

6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

 7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto

8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono

 9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut: 

1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan

2. Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu

3. Komisaris Independen: Condro Kirono

4. Komisaris Independen : Raden Ajeng Sondaryani

5. Komisaris Independen : Nanik S. Deyang 

6. Komisaris : Bambang Suswantono

7. Komisaris : Heru Pambudi

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

RUPS Pertamina Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2024

Pengumuman Tender PT Kawasan Berikat Nusantara

BTN Jadi Sponsor Tiga Klub Liga 1 Nasional

Road to MJM 2025, Semangat dari Jogja untuk Indonesia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Le Minerale Dukung Para Atlet Sepak Bola Lewat Kemasan Edisi Khusus

Kehadiran BMPP Nusantara II Dukung Keberlanjutan Smelter ‘Merah Putih’ Ceria

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan kepada Palestina Melalui Baznas

Andika Hazrumy Berkomitmen Tuntaskan Pembangunan Jalan Poros Desa

Madani Entrepreneur Academy 2024, Mencetak Entrepreneur Muda dari Daerah 3T

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pengumuman Tender PT Kawasan Berikat Nusantara

RUPS Pertamina Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2024

BTN Jadi Sponsor Tiga Klub Liga 1 Nasional

Road to MJM 2025, Semangat dari Jogja untuk Indonesia

Negara dengan Deforestasi Hutan Tropis Terluas

Andil Nikel pada Ekonomi Lokal

 Hubungan Diskon Tarif Listrik dan Daya Beli

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Scroll ke bawah untuk membaca berita

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

12 Juni 2025 | 20.58 WIB

Gabung Tempo Circle

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep tidak memberi jawaban saat ditanya wartawan mengenai peluangnya kembali maju sebagai calon ketua umum. Saat ini, partai berlambang mawar merah itu akan segera melaksanakan pemilihan ketua umum periode baru dengan Kaesang sebagai petahana.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Wartawan sempat bertanya kepada Kaesang soal langkah politiknya setelah putra mantan presiden Joko Widodo itu menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. “Masih berminat menjadi calon ketua umum?” tanya wartawan kepada Kaesang di kantor Pramono tersebut pada Kamis, 12 Juni 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kaesang ogah menjawab pertanyaan itu. Dia berdalih tidak pantas membicarakan urusan partainya di kantor gubernur. “Jangan di sini. Ini tempat Pak Gubernur. Enggak enak saya berkomentar tentang PSI di sini,” ucap Kaesang.

Kaesang memberi jawaban yang sama saat ditanya mengenai peluang ayahnya, Jokowi, maju sebagai calon ketua umum PSI. “Jangan di sini,” ucap adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu sembari menaiki mobilnya dan meninggalkan Balai Kota.

Kaesang menyebut pertemuannya dengan Pramono dilakukan dalam rangka silaturahmi. Dia datang disertai beberapa kader PSI saat menemui orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jakarta tersebut.

PSI telah secara resmi membuka peluang bagi seluruh kader partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum melalui mekanisme pemilihan umum raya atau pemilu raya. Dua nama yang disebut berpotensi mengikuti kontestasi ini adalah Jokowi dan Kaesang.

Awalnya masa pendaftaran calon ketua umum dibuka hingga 31 Mei. Namun PSI memperpanjang masa pendaftaran hingga pekan ketiga Juni.

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara

Bergabung dengan Tempo sejak 2023 begitu lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 2023.

Erick Thohir Sampai di Sini

Erick Thohir Sampai di Sini

PODCAST REKOMENDASI TEMPO

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error

Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Panitia SNPMB Bantah Isu Kebocoran Soal UTBK 2025

PDIP Ungkap Makna di Balik Kehadiran Megawati di Hari Pancasila

Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan

Menteri Kesehatan Akan Reformasi Total Pendidikan Dokter Spesialis

Usai Geruduk Rapat Pembahasan RUU TNI, Kantor KontraS Diteror Orang Tak Dikenal

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mengapa Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Kunjung Terbentuk

Ditanya Peluang Maju Jadi Ketua Umum PSI, Kaesang Jawa Begini

Anggota DPR Usul Pembentukan Tim Pengawas Makan Bergizi Gratis

Kata Kemenhan soal Peluang Beli Jet Tempur J-10 Cina

Reformasi Kenaikan Jabatan Profesor

Mahasiswa IPB Protes Soal Perubahan Fakultas Teknologi Pertanian Jadi Sekolah Teknik

Dekan Bantah Fakultas Teknologi Pertanian IPB Dibubarkan

Fakultas Teknologi Pertanian IPB Terancam Dibubarkan, Ini Respons Mantan Rektor dan Dekan

Rambu di Jalur Mudik Pantura Masih Minim

Alasan Pemprov Jakarta Larang Ondel-Ondel Mengamen

Pemprov Jakarta Antisipasi Banjir Rob Bangun Tanggul Setinggi 2,5 Meter. Di Mana Lokasinya?

Alasan Pemprov Jakarta Gelar Car Free Night

Reformasi Gereja Katolik di Bawah Paus Fransiskus

Orang Tua Calon Siswa di Depok Keluhkan Website SPMB Jabar Error

372 Guru Besar Kedokteran Deklarasi Tak Percaya Menkes Budi Gunadi

Pramono Bilang Jakarta Bangun 1,4 Kilometer Tanggul Laut Tahun Ini

Safari Wukuf Khusus Ini Disediakan Bagi Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas

500 Ribu Kartu Penyandang Disabilitas Akan Dibagikan Mulai Agustus

Begini Penanganan Kasus Pidana yang Libatkan Disabilitas Intelektual

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Saya tidak ada rencana mau reshuffle. Sementara saya menilai tim saya bekeja dengan baik. Dan kami buktikan minggu demi minggu demi minggu, hasil capaian yang kami lakukan,” kata Prabowo usai menghadiri acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis, 12 Juni 2025.

Prabowo menegaskan hal ini agar tidak ada spekulasi yang beredar. Ia menilai sampai saat ini menteri-menterinya bekerja dengan baik. Ia menyebut memang ada kritik terhadap para pembantunya, tetapi itu merupakan sesuatu yang lazim dilakukan di negara demokrasi. Ia menuturkan pemerintahannya memang tidak bisa memuaskan semua orang.

“Tetapi saya sebagai pengguna, sayauser, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik,” kata dia. “Kadang-kadang ada salah bicara itu biasa, tapi mereka kerja keras. Niat mereka baik, kami juga kompak, kami punya tim yang baik. Kami enggak ada orangnya siapa, orangnya siapa, tidak ada.”

Isu kocok ulang kabinet mencuat setelah Prabowo menuturkan akan menyingkirkan para pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan saat pidato Prabowo pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menuturkan mereka yang tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa keraguan, tanpa memadang keluarga, partai, dan dari suku mana pejabat itu berasal. “Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang akan kami tindak,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sapto Yunus, Dian Rahma Fika dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor:Kuasa Erick Thohir Setelah Prabowo Bicara Keras di Rapat Danantara

Laporan yang telah diterima mencakup berbagai permasalahan, antara lain pendidikan, keuangan, pertanahan, hingga bantuan sosial. Beberapa kasus telah ditangani, seperti bantuan keringanan cicilan kredit, pengaktifan kembali bantuan pendidikan untuk anak sekolah, penyelesaian sengketa tanah, serta penerbitan sertifikat.

"Serta bantuan sosial untuk penebusan ijazah sekolah," ujar Muktabar dalam keterangan resmi, pada Senin, 9 Juni 2025.

Muktabar menuturkan bahwa masih ada laporan yang dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor untuk saat ini. Wakil PresidenGibranRakabuming mendorong agar tata kelola laporan masyarakat melalui Lapor Mas Wapres terus disempurnakan.

MajalahTempoedisi 4 Mei 2025, yang terbit pada 28 April-4 Mei 2025, berjudul "Orkes Pemakzulan Gibran" melaporkan, lima pejabat pemerintah bercerita hubungan Presiden dan Wapres tidak lagi hangat setelah pelantikan mereka pada 20 Oktober 2024. Salah satunya disebabkan oleh manuver Gibran membuat pos pengaduan Lapor Mas Wapres pada 11 November 2024. Seorang narasumber menuturkan Istana Presiden meradang karena program itu tidak pernah dibicarakan dengan Prabowo.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menuturkan program Lapor Mas Wapres bukan milik Gibran, melainkan pemerintahan Prabowo secara keseluruhan dan terintegrasi ke Sistem SP4N Lapor. “Ini bukan program Mas Wapres pribadi. Ini program pemerintah, yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan, serta lembaga dan kementerian pemerintahan ini semua bergerak,” kata Prita, 14 November 2024.

Gibran resmi membuka layanan pengaduan Lapor Mas Wapres mulai Senin, 11 November 2024. Wakil Presiden tersebut mengungkapkan bahwa akomodasi untuk menampung keluhan dari masyarakat Indonesia kepadanya tersebut dibuat secara terbuka untuk umum.

“Bapak Ibu dapat langsung datang ke Istana Wakil Presiden ya," kata Gibran dalam unggahan tertulis di akun Instagram @gibran_rakabuming, pada Minggu, 10 November 2024.

Lokasi Istana Wakil Presiden berada di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pos pengaduan tersebut dibuka pada Senin hingga Jumat pukul 08.00-14.00 WIB.

Putra eks Presiden Joko Widodo tersebut menuturkan akan berupaya untuk dapat menerima langsung pengaduan dari masyarakat. Selain itu, Gibran juga membuka pengaduan melalui aplikasi pesan Whatsapp ke nomor 081117042207.

Mekanisme pengaduan terbuka tersebut pernah dijalankanJokowisebelumnya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Saat itu, Jokowi membuka kesempatan untuk masyarakat Jakarta untuk datang ke Balai Kota DKI guna mengadukan berbagai permasalahan. Gibran juga membuka layanan yang sama sebelumnya, yaitu Lapor Mas Wali saat menjabat sebagai Wali Kota Solo pada 2021 hingga 2024.

Salah satu aduan yang diutarakan masyarakat dalam hari pertama Lapor Mas Wapres adalah terkait isu kesehatan. Latifah, warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat, datang melapor mengenai pengobatan sang suami yang terserang stroke.

“Suami saya sakit. Kemudian jadi ada masalah ekonomi kan. Jadi ijazah yang digadaikan nggak bisa ditebus, gak bisa dikeluarin,” ujar Latifah di Istana Wakil Presiden, pada Senin, 11 November 2024. Latifah mengaku membutuhkan uang Rp 1 juta untuk menebus tanda lulus sekolah dasar yang dimilikinya. Perempuan paruh baya tersebut meyakini layanan Lapor Mas Wapres dapat membantu aspirasi warga. Setelah melapor ke petugas, Latifah mengaku disuruh menunggu sekitar satu minggu.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan tidak menghadiri secara langsung layanan Lapor Mas Wapres hari pertama yang dibuka di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pos pengaduan tersebut berlangsung pukul 08.00-14.00 WIB. Hingga registrasi ditutup, Gibran tidak terlihat mendatangi masyarakat yang mengajukan aduan.

“Sampai hari ini belum ada konfirmasi. Tapi sewaktu-waktu beliau akan cek,” ujar Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Sapto Harjono, di kompleks Istana Wakil Presiden pada Senin, 11 November 2024.

Pilihan Editor:Sempat Disemprit Istana, Program Lapor Mas Wapres Jalan Terus. Ada Apa?